DENPASAR, BALI — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Beranda Ekonomi Natalius Pigai Serahkan Evaluasi Kabinet kepada Presiden di Tengah Isu Pergantian Menteri Post Views: 22DENPASAR, BALI — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai menyatakan dirinya tidak takut apabila sewaktu-waktu dicopot dari jabatan.
Keterangan yang tercatat menyebut Menurut Pigai, seorang pejabat tidak perlu menunjukkan kecemasan berlebihan terhadap kemungkinan perubahan posisi yang menjadi kewenangan Presiden.Dalam kesempatan itu, Pigai tidak menyampaikan penjelasan tambahan mengenai waktu maupun bentuk pergantian menteri. Menurut Pigai, pembahasan tentang perubahan jabatan tidak semestinya dipandang sebagai persoalan yang dapat ditentukan oleh pihak lain di luar kewenangan presiden. Menurut dia, jabatan di dalam pemerintahan tidak semata-mata diukur dari pernyataan publik, latar belakang politik, atau kedekatan dengan pengambil keputusan, melainkan dari hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan ukuran yang jelas, evaluasi diharapkan berlangsung lebih objektif dan tidak bergantung pada penilaian subjektif. Menurut Pigai, Presiden Prabowo merupakan seorang intelektual yang memiliki kemampuan untuk menilai kinerja berdasarkan informasi, laporan, serta data yang tersedia, bukan semata-mata berdasarkan opini yang berkembang di ruang publik.Karena itu, Pigai menyerahkan sepenuhnya evaluasi atas kinerjanya kepada Presiden.
Data lain dalam laporan menunjukkan Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia ditemui wartawan di Denpasar, Bali, pada Jumat (2/10).
Informasi lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut mencakup Sikap itu muncul di tengah kembali mencuatnya isu mengenai kemungkinan pergantian menteri dalam kabinet.Pigai menegaskan bahwa dirinya tidak merasa khawatir menghadapi kemungkinan tersebut. Ia menyampaikan pandangan itu secara terbuka saat menjawab pertanyaan wartawan terkait isu pergantian jabatan. Ia hanya menegaskan sikap pribadinya bahwa jabatan merupakan bagian dari tanggung jawab yang dapat dievaluasi. Karena itu, kemungkinan dicopot dari jabatan tidak dipandang sebagai alasan untuk merasa takut. Pernyataan Pigai disampaikan secara singkat dalam pertemuan dengan wartawan di Denpasar dan berfokus pada sikapnya terhadap isu yang kembali menjadi perhatian publik.Natalius Pigai menegaskan bahwa keputusan mengenai perubahan posisi dalam kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks munculnya isu mengenai kemungkinan pergantian sejumlah menteri. Penataan kabinet merupakan bagian dari hak dan tanggung jawab kepala negara dalam menjalankan pemerintahan.Pigai menyatakan bahwa dirinya tidak mempersoalkan apabila presiden melakukan perubahan terhadap susunan kabinet. Setiap menteri memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas sesuai bidangnya, sementara penilaian terhadap pelaksanaan tugas tersebut menjadi kewenangan presiden. Dengan demikian, ukuran mengenai pencapaian, efektivitas kerja, serta kesesuaian kinerja menteri dengan arah kebijakan pemerintah berada dalam evaluasi langsung kepala negara.Dalam pandangan Pigai, Presiden Prabowo memiliki kapasitas, otoritas, dan hak prerogatif untuk menilai kinerja setiap anggota kabinet. Presiden juga mempunyai informasi serta pertimbangan yang diperlukan untuk menentukan apakah seorang menteri masih sesuai dengan kebutuhan pemerintahan atau perlu dilakukan penyesuaian. Karena itu, pihak di luar lingkaran kewenangan tersebut tidak perlu mengambil alih penilaian ataupun mendahului keputusan presiden.Penegasan ini menempatkan isu pergantian menteri sebagai bagian dari proses evaluasi pemerintahan, bukan sebagai keputusan yang dapat dipastikan hanya berdasarkan spekulasi publik. Pigai menyerahkan sepenuhnya penilaian dan keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo. Sikap itu menunjukkan bahwa perubahan jabatan, apabila dipertimbangkan, merupakan instrumen yang dapat digunakan presiden untuk menjaga kinerja kabinet dan memastikan program pemerintahan berjalan sesuai target. Namun, pernyataan Pigai tidak menyimpulkan bahwa pergantian menteri pasti akan dilakukan.Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa kinerja harus menjadi dasar utama dalam menilai seorang menteri. Penilaian tersebut perlu melihat sejauh mana program kementerian berjalan, target tercapai, serta manfaat kebijakan dirasakan masyarakat.Pigai juga menyampaikan bahwa dirinya dikenal sebagai sosok yang bekerja. Pernyataan itu menunjukkan bahwa ia ingin menempatkan capaian dan pelaksanaan tugas sebagai ukuran yang lebih penting daripada persepsi atau spekulasi mengenai posisi seorang menteri. Di tengah isu pergantian menteri, ia memilih menyerahkan evaluasi kabinet kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pihak yang memiliki kewenangan konstitusional dan politik untuk menilai kinerja para pembantunya.Dalam kerangka tersebut, Pigai mengemukakan pentingnya evaluasi menggunakan indikator kinerja atau KPI (Key Performance Index) para menteri. Indikator itu dapat mencakup pencapaian target program, efektivitas penggunaan anggaran, kualitas pelayanan publik, penyelesaian persoalan sektoral, serta kemampuan menjalankan arahan presiden. Pigai menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki kapasitas sekaligus otoritas untuk menentukan apakah hasil kerja seorang menteri telah memenuhi harapan pemerintah. Karena itu, keputusan mengenai keberlanjutan atau perubahan susunan kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan presiden berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap capaian masing-masing kementerian.Di tengah isu kemungkinan pergantian menteri dalam perombakan kabinet, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seperti biasa. Ia tidak ingin aktivitas pemerintahan terganggu oleh spekulasi mengenai perubahan susunan kabinet ataupun kemungkinan dirinya tidak lagi berada dalam jajaran menteri. Bagi Pigai, pekerjaan pelayanan publik harus tetap berjalan selama belum ada keputusan resmi dari Presiden.Sikap tersebut menunjukkan bahwa Pigai memilih berfokus pada mandat yang sedang diembannya, bukan pada perkiraan mengenai masa depan jabatannya. Ia menegaskan tidak akan menunggu atau mengambil tindakan berdasarkan isu yang beredar. Setiap keputusan mengenai posisi menteri, menurutnya, merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto dan harus dihormati sebagai bagian dari proses evaluasi pemerintahan.Pigai juga berpandangan bahwa penilaian terhadap kinerja pejabat negara semestinya didasarkan pada data dan indikator yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia tidak menjadikan hasil survei atau penilaian wartawan sebagai ukuran utama untuk menentukan keberhasilan seorang menteri. Ia tidak membuat kesimpulan tambahan mengenai apakah dirinya akan dipertahankan atau diganti dalam perombakan kabinet. Selama belum ada keputusan resmi, Pigai menyatakan akan terus melaksanakan tugas sesuai mandat yang diberikan dan memastikan tanggung jawab kementeriannya tetap berjalan. Sikap ini sekaligus menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mendahului keputusan Presiden atau menjadikan isu pergantian sebagai alasan untuk mengurangi fokus terhadap pekerjaan pemerintahan.
