JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperluas akses transportasi tanpa biaya melalui penambahan kelompok penerima Kartu Layanan Gratis (KLG). Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2027 dan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan keterjangkauan mobilitas masyarakat. Dengan perluasan tersebut, enam kelompok tambahan akan dimasukkan ke dalam daftar penerima layanan transportasi gratis.
Penambahan itu membuat jumlah golongan penerima KLG meningkat dari sebelumnya 15 menjadi 21 golongan. Perubahan ini menunjukkan adanya perluasan sasaran kebijakan, sehingga manfaat perjalanan gratis dapat menjangkau lebih banyak warga yang memenuhi kriteria yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan program tetap membutuhkan pendataan dan penyesuaian administrasi agar layanan dapat diterima secara tepat oleh setiap kelompok sasaran.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan kebijakan tersebut di Jakarta pada Minggu, 4 Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa pemberlakuan tambahan enam golongan penerima akan berjalan bersamaan dengan rencana penyesuaian tarif transportasi umum yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyesuaian harga terutama berkaitan dengan Transjakarta serta layanan lain yang masih berada dalam satu rumpun pengelolaan transportasi daerah.
Dengan demikian, mulai awal 2027 akan terdapat dua perubahan yang berlangsung secara beriringan. Di satu sisi, tarif layanan umum tertentu akan disesuaikan untuk mendukung keberlanjutan operasional dan peningkatan kualitas pelayanan. Di sisi lain, kelompok yang tercakup dalam KLG tetap memperoleh akses perjalanan tanpa biaya sesuai ketentuan. Pemerintah daerah perlu memastikan informasi mengenai daftar penerima, mekanisme penggunaan kartu, serta jadwal penerapan kebijakan disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat memahami hak dan prosedur layanan. Perluasan penerima transportasi gratis ini juga diharapkan membantu menjaga akses warga terhadap pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai kegiatan publik di wilayah Jakarta.
Perluasan penerima layanan transportasi gratis melalui KLG mulai 2027 mencakup kelompok yang memiliki kebutuhan mobilitas khusus. Salah satu kelompok tambahan tersebut adalah pendamping penyandang disabilitas. Kehadiran pendamping sering kali menjadi bagian penting dalam perjalanan penyandang disabilitas ketika menggunakan transportasi umum, terutama untuk membantu memastikan perjalanan berlangsung lebih aman, lancar, dan nyaman.
Pendamping dapat membantu penyandang disabilitas dalam berbagai situasi selama perjalanan, termasuk ketika berpindah, menyesuaikan diri dengan lingkungan halte atau stasiun, serta menggunakan layanan transportasi yang tersedia. Karena peran tersebut berkaitan langsung dengan dukungan mobilitas penyandang disabilitas, pendamping dimasukkan sebagai penerima baru dalam perluasan akses transportasi gratis DKI. Kebijakan ini menunjukkan bahwa kebutuhan perjalanan tidak hanya berkaitan dengan pengguna utama, tetapi juga dengan pihak yang mendukung pengguna tersebut.
Kelompok tambahan berikutnya adalah warga Jakarta yang berstatus sebagai pencari kerja. Mereka akan dimasukkan sebagai penerima layanan transportasi gratis dalam perluasan KLG mulai 2027. Akses tersebut dapat mendukung mobilitas warga yang sedang berupaya memperoleh pekerjaan, termasuk ketika mereka perlu menjangkau berbagai lokasi untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan pencarian kerja.
Masuknya pencari kerja ke dalam daftar penerima memperluas cakupan manfaat transportasi gratis bagi warga Jakarta. Kelompok ini memiliki kebutuhan perjalanan yang berkaitan dengan proses mencari peluang kerja, sehingga dukungan transportasi menjadi bagian dari perhatian dalam kebijakan tersebut. Dengan demikian, pendamping penyandang disabilitas dan warga Jakarta pencari kerja menjadi dua kelompok pertama yang memperoleh akses melalui perluasan penerima layanan gratis.
Pasien rujukan menjadi kelompok tambahan penerima layanan transportasi gratis DKI mulai 2027. Kelompok ini mencakup pasien yang harus melakukan perjalanan untuk memperoleh layanan kesehatan melalui mekanisme rujukan. Dalam proses tersebut, pasien dapat diarahkan dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas lain yang memiliki layanan atau penanganan sesuai kebutuhan medisnya. Karena perjalanan itu merupakan bagian dari upaya mendapatkan layanan kesehatan melalui rujukan, pasien yang bersangkutan akan memperoleh akses transportasi gratis sesuai ketentuan program.
Pemberian fasilitas ini menempatkan kebutuhan perjalanan pasien sebagai salah satu pertimbangan dalam perluasan penerima manfaat. Pasien rujukan tidak sekadar bepergian untuk keperluan umum, melainkan menjalani perjalanan yang berkaitan dengan proses pelayanan kesehatan. Dengan demikian, dukungan transportasi diharapkan membantu mereka mencapai fasilitas kesehatan tujuan tanpa menanggung biaya perjalanan sebagaimana sebelumnya. Status sebagai pasien rujukan menjadi dasar pengelompokan penerima tambahan tersebut.
Kelompok keempat adalah pelajar atau mahasiswa tidak mampu yang belum tercakup dalam program Kartu Jakarta Pintar (KJP) maupun Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Mereka juga akan memperoleh layanan transportasi gratis mulai 2027. Ketentuan ini ditujukan kepada pelajar dan mahasiswa yang berada dalam kondisi tidak mampu, tetapi belum masuk dalam cakupan kedua program bantuan pendidikan tersebut.
Penjelasan mengenai kelompok ini perlu dipahami secara khusus. Penerima yang dimaksud bukan seluruh pelajar atau mahasiswa, melainkan mereka yang tidak mampu dan belum tercakup dalam KJP ataupun KJMU. Artinya, keberadaan di luar kedua program tersebut menjadi bagian penting dari kriteria yang disebutkan. Cakupan penerima untuk kelompok pelajar dan mahasiswa ini mengikuti informasi tersebut, tanpa memperluasnya ke kategori lain di luar pelajar atau mahasiswa tidak mampu yang belum terdaftar dalam KJP dan KJMU.
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi binaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk dua kelompok terakhir yang akan memperoleh akses transportasi gratis. Kebijakan ini ditujukan kepada UMKM yang berada dalam pembinaan pemerintah daerah, sehingga mereka dapat memanfaatkan layanan transportasi publik tanpa dikenai biaya sesuai ketentuan Kartu Layanan Gratis (KLG). Dukungan tersebut diharapkan membantu mengurangi beban mobilitas pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi, distribusi, maupun pelayanan kepada masyarakat.
Kelompok terakhir adalah warga Jakarta yang menjadi korban bencana. Mereka juga akan memperoleh akses transportasi gratis melalui perluasan penerima KLG. Fasilitas ini menjadi bentuk perlindungan dan dukungan pemerintah bagi warga yang menghadapi kondisi sulit akibat bencana, terutama ketika kebutuhan untuk berpindah tempat, mengakses layanan publik, atau memenuhi keperluan dasar meningkat. Pemberian manfaat tersebut akan mengikuti mekanisme pendataan dan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Penambahan UMKM binaan dan korban bencana melengkapi enam golongan baru dalam perluasan kebijakan KLG. Dengan demikian, jumlah keseluruhan penerima KLG akan menjadi 21 golongan mulai 1 Januari 2027. Perubahan ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk memperluas perlindungan transportasi kepada kelompok yang dinilai memiliki kebutuhan lebih besar, bukan hanya berdasarkan kategori pengguna transportasi secara umum.
Perluasan tersebut sekaligus berkaitan dengan perubahan arah skema subsidi transportasi di Jakarta. Selama ini, subsidi diberikan secara luas sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. Ke depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengurangi subsidi bagi masyarakat yang dianggap mampu. Anggaran dan manfaat subsidi kemudian akan lebih diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan perlindungan, termasuk UMKM binaan serta warga yang menjadi korban bencana. Melalui pendekatan yang lebih terarah, kebijakan transportasi gratis diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat sosial yang lebih besar.
