JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pengendalian impor secara selektif dapat membuka ruang yang lebih besar bagi produk domestik untuk berkembang. Kebijakan tersebut terutama diperlukan terhadap barang yang telah mampu diproduksi di dalam negeri dengan kualitas dan kapasitas yang memadai. Arus impor yang terlalu deras pada kelompok produk tersebut berpotensi menekan pelaku usaha nasional, mengurangi pangsa pasar produsen lokal, serta menghambat investasi untuk memperluas kapasitas produksi.
Menurut Kadin, pengaturan impor bukan semata-mata bertujuan mengurangi masuknya barang dari luar negeri, melainkan menciptakan keseimbangan kebutuhan pasar, kepentingan konsumen, dan penguatan basis industri nasional. Ketika produk impor membanjiri pasar pada saat industri dalam negeri masih membangun skala usaha, perusahaan lokal dapat menghadapi persaingan yang tidak seimbang. Kondisi ini pada akhirnya dapat memengaruhi keberlangsungan usaha, penyerapan tenaga kerja, serta kemampuan industri untuk melakukan inovasi.
Derasnya barang impor, khususnya pada sektor yang sebenarnya memiliki potensi produksi dalam negeri, juga dinilai menjadi tantangan bagi ketahanan industri. Ketergantungan terhadap pasokan eksternal dapat meningkatkan kerentanan ketika terjadi gangguan rantai pasok global, perubahan kebijakan perdagangan, atau gejolak harga internasional. Karena itu, perlindungan terhadap industri domestik perlu dirancang secara terukur dan berbasis pada kondisi masing-masing sektor.
Kadin menekankan bahwa pembatasan tidak seharusnya diberlakukan secara seragam. Setiap industri memiliki tingkat kesiapan, struktur biaya, kebutuhan bahan baku, dan kemampuan produksi yang berbeda. Sektor yang telah kompetitif dapat memperoleh dukungan melalui pengendalian produk sejenis dari luar negeri, sedangkan industri yang masih bergantung pada bahan baku atau teknologi impor tetap memerlukan akses yang lancar. Pendekatan selektif tersebut diharapkan mampu memberi kesempatan bagi produsen nasional untuk memperkuat daya saing tanpa mengganggu kebutuhan masyarakat dan kegiatan usaha.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Saleh Husin, menilai perlindungan terhadap industri nasional perlu dirancang secara terukur, selektif, dan berbasis data. Kebijakan pengendalian impor tidak semestinya diterapkan secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri. Menurutnya, setiap keputusan harus didasarkan pada kondisi produksi, kebutuhan pasar, serta dampaknya terhadap keberlanjutan usaha dan lapangan kerja nasional.
Fokus perlindungan dapat diarahkan pada produk yang telah mampu diproduksi dan dipasok oleh industri domestik, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak sekadar membatasi barang dari luar negeri, tetapi memberi kesempatan yang wajar bagi produsen nasional untuk memenuhi permintaan pasar. Data mengenai kapasitas produksi, standar mutu, harga, dan kesinambungan pasokan menjadi dasar penting agar pengaturan impor tidak menimbulkan kelangkaan atau kenaikan harga yang tidak terkendali.
Saleh juga menyoroti persaingan produk lokal dan impor yang berlangsung di pasar yang sama. Industri dalam negeri memerlukan ruang untuk berkembang ketika berhadapan dengan produk luar negeri, khususnya apabila produk lokal sebenarnya telah memiliki kemampuan yang setara. Persaingan yang sehat tetap diperlukan, namun harus berlangsung dalam kerangka yang tidak merugikan produsen nasional akibat masuknya barang impor secara berlebihan, tidak proporsional, atau dengan praktik perdagangan yang berpotensi menekan harga.
Kebutuhan impor dalam perekonomian nasional tidak dapat diperlakukan secara seragam. Sejumlah sektor manufaktur masih bergantung pada bahan baku, komponen, serta barang modal yang didatangkan dari luar negeri. Ketergantungan tersebut bukan semata-mata menunjukkan lemahnya industri domestik, melainkan juga mencerminkan belum lengkapnya rantai pasok nasional. Pada beberapa bidang, kapasitas produksi, teknologi, kualitas, dan volume pasokan dari produsen dalam negeri belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pelaku usaha.
Karena itu, kebijakan pengendalian impor perlu disusun dengan mempertimbangkan karakteristik setiap sektor. Pembatasan yang diberlakukan tanpa pemetaan kebutuhan berisiko meningkatkan biaya produksi, mengganggu jadwal operasional, dan menurunkan daya saing industri. Pelaku usaha dapat menghadapi kelangkaan bahan baku atau keterlambatan pengadaan mesin, sementara konsumen pada akhirnya berpotensi menanggung kenaikan harga produk. Evaluasi terhadap aturan impor perlu dilakukan secara berkala agar kebijakan tetap sesuai dengan perkembangan kapasitas industri nasional.
Apabila ditemukan praktik impor yang mengancam keberlangsungan produsen domestik, penguatan aturan dapat dilakukan secara selektif. Langkah tersebut penting untuk mencegah persaingan tidak sehat, termasuk masuknya produk yang dijual dengan harga tidak wajar atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, pengawasan harus dibedakan dari pelarangan secara menyeluruh. Bahan baku, barang modal, komponen, dan produk tertentu yang belum dapat diproduksi di dalam negeri harus tetap memperoleh jalur masuk yang lancar dan transparan.
Saleh menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam merancang kebijakan tersebut. “Perlindungan industri nasional harus berjalan seiring dengan kelancaran kebutuhan produksi. Jangan sampai kebijakan pengendalian impor justru menghambat bahan baku dan barang modal yang masih diperlukan dunia usaha,” ujar Saleh. Pendekatan yang terukur akan memberi ruang bagi industri lokal untuk tumbuh, sekaligus memastikan kegiatan manufaktur tetap berjalan dan mampu memenuhi kebutuhan pasar.
Pembatasan impor tidak dapat menjadi satu-satunya strategi untuk memperkuat kemampuan produksi nasional. Kebijakan tersebut perlu berjalan beriringan dengan penyelesaian berbagai hambatan investasi, peningkatan kapasitas industri, serta pemberian kepastian bagi pelaku usaha. Tanpa dukungan itu, pengendalian barang dari luar negeri berisiko hanya mengurangi persaingan sementara, tanpa mendorong terbentuknya basis produksi yang lebih kuat di dalam negeri.
Menurut Saleh, pemerintah perlu memastikan kemudahan perizinan, kepastian berusaha, dan iklim investasi yang mampu mendorong pelaku usaha memperluas fasilitas produksi. Kepastian mengenai aturan, akses bahan baku, ketersediaan energi, infrastruktur, serta konsistensi kebijakan menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan ketika menetapkan rencana investasi. Dukungan terhadap pengembangan kapasitas juga harus mencakup peningkatan teknologi, keterampilan tenaga kerja, riset, dan penguatan rantai pasok domestik.
Sejumlah instrumen dapat digunakan secara terpadu, lain pengendalian impor, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penerapan safeguard, dan pemberian insentif. Pengendalian impor dapat diarahkan untuk menjaga keseimbangan pasar, sementara TKDN mendorong penggunaan produk serta komponen lokal. Safeguard dapat menjadi perlindungan sementara ketika industri menghadapi lonjakan impor, sedangkan insentif membantu mengurangi beban investasi dan mempercepat ekspansi kapasitas.
Namun, penerapan setiap instrumen harus disesuaikan dengan karakteristik produk, tingkat kesiapan industri, struktur pasar, dan kebutuhan masing-masing sektor. Pendekatan yang seragam dapat menimbulkan biaya tinggi, mengganggu ketersediaan bahan baku, atau mengurangi daya saing industri pengguna. “Instrumen kebijakan harus digunakan sesuai kondisi dan karakteristik setiap sektor. Pengendalian impor, TKDN, safeguard, maupun insentif harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas produksi, bukan sekadar membatasi arus barang,” ujar Saleh. Dengan demikian, perlindungan industri perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha yang lebih luas dan berkelanjutan.
