JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Pemerintah menempatkan transisi energi hijau dan pembangunan ekosistem digital sebagai dua penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Strategi ini dirancang untuk membentuk fondasi ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan, bukan sekadar memperbesar kontribusi sektor digital. Perpaduan energi bersih dan konektivitas digital dinilai penting karena keduanya saling memperkuat produktivitas, daya saing industri, serta kemampuan Indonesia menarik investasi jangka panjang.
Energi bersih dengan harga yang terjangkau menjadi salah satu prasyarat bagi pengembangan industri modern. Ketersediaan listrik yang stabil, efisien, dan semakin rendah emisinya dapat membantu pelaku usaha mengendalikan biaya operasional sekaligus memenuhi tuntutan rantai pasok global yang semakin memperhatikan aspek lingkungan. Kondisi tersebut juga membuka peluang bagi pertumbuhan industri baru, termasuk manufaktur hijau, kendaraan listrik, pengolahan mineral berkelanjutan, dan pusat data yang membutuhkan pasokan energi besar.
Di sisi lain, infrastruktur digital yang kuat diperlukan untuk memperluas akses layanan, meningkatkan efisiensi pemerintahan, dan mempercepat transformasi usaha mikro, kecil, dan menengah. Jaringan telekomunikasi yang merata, pusat data yang andal, keamanan siber, serta keterampilan digital akan menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan memperkuat integrasi Indonesia dalam ekonomi global. Digitalisasi juga dapat meningkatkan transparansi dan kualitas pengambilan keputusan dalam pengelolaan energi.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan di Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026, bahwa pemerintah berkomitmen mengorkestrasikan kedua sektor tersebut sebagai twin engine ekonomi. Komitmen ini menunjukkan perlunya kebijakan lintas sektor yang menyelaraskan investasi, regulasi, pembiayaan, dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan koordinasi yang konsisten, transisi energi dan digitalisasi diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kompetitif secara global serta menopang target pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027 menuntut dukungan investasi yang lebih besar dan terarah. Untuk mencapai sasaran tersebut, investasi nasional diproyeksikan tumbuh sekitar 8–9 persen. Kenaikan ini diperlukan agar kapasitas produksi, infrastruktur, serta layanan pendukung kegiatan usaha dapat berkembang sejalan dengan peningkatan permintaan domestik dan ekspansi industri.
Dalam kerangka itu, kebutuhan realisasi penanaman modal diperkirakan berada pada kisaran Rp2.218 triliun hingga Rp2.258 triliun. Nilai tersebut menunjukkan besarnya pembiayaan yang harus dihimpun, baik dari investor dalam negeri maupun asing. Investasi tidak hanya diperlukan untuk membangun fasilitas produksi, tetapi juga untuk menyediakan kawasan industri, konektivitas logistik, infrastruktur digital, dan sistem energi yang mampu menopang pertumbuhan jangka panjang.
Kebutuhan energi akan meningkat seiring bertambahnya aktivitas industri, urbanisasi, serta penggunaan teknologi digital. Proyeksi kebutuhan listrik nasional diperkirakan mencapai 700–800 terawatt-hour pada 2030. Karena itu, ketersediaan energi hijau menjadi salah satu syarat utama. Pasokan listrik yang cukup sekaligus rendah emisi diperlukan untuk menjaga daya saing industri, memenuhi tuntutan rantai pasok global, dan mendukung agenda transisi energi Indonesia.
Sejalan dengan kebutuhan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan peningkatan kapasitas pembangkit energi terbarukan hingga 100 gigawatt peak. Pengembangan pembangkit harus diikuti penguatan sistem penyaluran melalui rencana pembangunan jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer-sirkuit. Jaringan ini berfungsi menghubungkan pusat pembangkitan dengan wilayah permintaan, menyeimbangkan pasokan antardaerah, dan mengurangi risiko gangguan. Keandalan tersebut sangat penting bagi industri yang membutuhkan listrik kontinu serta fasilitas pusat data yang mengoperasikan sistem digital secara intensif. Dengan demikian, pencapaian target investasi dan pertumbuhan ekonomi bergantung pada keterpaduan pembiayaan, pembangkit terbarukan, dan jaringan nasional yang tangguh.
Pemerataan akses listrik menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Melalui program listrik desa, pemerintah memperluas jaringan menuju wilayah yang sebelumnya belum terlayani atau masih menghadapi keterbatasan pasokan. Hingga 2025, program ini telah menjangkau 1.505 titik dan ditargetkan meluas ke 4.390 lokasi pada 2026. Perluasan tersebut diharapkan mendorong aktivitas produktif, memperkuat layanan pendidikan dan kesehatan, serta membuka peluang usaha baru di tingkat lokal.
Selain memperluas cakupan jaringan, kebijakan energi diarahkan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi hingga melampaui 99 persen. Sasaran ini berjalan seiring dengan peningkatan indeks ketahanan energi ke level 7,13, yang mencerminkan penguatan ketersediaan, keterjangkauan, keandalan, dan keberlanjutan pasokan. Pencapaian target tersebut memerlukan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, pemanfaatan sumber energi terbarukan, serta pengelolaan sistem kelistrikan yang mampu menjangkau daerah terpencil secara efisien.
Di sisi lain, cadangan mineral nasional menawarkan peluang besar untuk memperkuat rantai pasok energi dan industri. Nikel, timah, bauksit, tembaga, emas, batu bara, dan pasir silika memiliki peran strategis dalam berbagai kebutuhan manufaktur, teknologi, konstruksi, hingga pengembangan energi bersih. Potensi ini perlu dikelola melalui hilirisasi yang tidak hanya meningkatkan ekspor bahan olahan, tetapi juga menciptakan kapasitas produksi, keahlian, dan lapangan kerja bernilai tinggi di dalam negeri.
Hilirisasi berbasis energi bersih dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem kendaraan listrik, mulai dari pengolahan bahan baku, produksi komponen dan baterai, hingga perakitan kendaraan serta layanan pendukungnya. Ekosistem tersebut berpotensi menghasilkan nilai tambah hingga 67 kali lipat, terutama di tengah proyeksi permintaan global yang mencapai US$5,91 triliun pada 2045. Pengembangan ini memperkuat posisi tawar Indonesia sekaligus menarik minat kemitraan dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada dalam teknologi transisi energi serta diversifikasi rantai pasok mineral kritis.
Percepatan ekonomi hijau memerlukan dukungan pendanaan yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan jangka panjang. Pemerintah menyiapkan berbagai instrumen pembiayaan untuk memperkuat pengembangan energi bersih dan infrastruktur yang mendukung ekonomi rendah karbon. Instrumen tersebut mencakup green bonds, blended finance, Just Energy Transition Partnership (JETP), serta Asia Zero Emission Community (AZEC). Pemanfaatannya menjadi bagian dari upaya memperluas sumber pendanaan bagi agenda transisi energi dan mendorong keterlibatan lebih besar dalam pembangunan berkelanjutan.
Dukungan pembiayaan itu juga perlu diiringi kesiapan sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah memperluas program magang bagi lulusan perguruan tinggi agar mereka memperoleh pengalaman yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Program vokasi turut diperkuat untuk menyiapkan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai bagi industri hijau. Keterpaduan pendanaan dan pengembangan kompetensi diharapkan dapat membantu industri memperoleh talenta yang mampu mendukung pertumbuhan sektor energi bersih, teknologi, serta bidang-bidang lain yang berkembang dalam ekonomi rendah karbon.
Haryo Limanseto menyatakan bahwa integrasi energi hijau dan digitalisasi merupakan golden moment bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai tuan rumah energi sekaligus pemain utama dalam transisi energi global. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya melihat transformasi energi dan digital sebagai peluang yang saling menguatkan. Pemerintah optimistis bahwa pembiayaan inovatif, yang dipadukan dengan tenaga kerja berkualitas, dapat mempercepat pencapaian target emisi nol bersih. Pada saat yang sama, agenda ini berpotensi membuka lapangan kerja baru yang berkualitas, sehingga manfaat transisi energi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
