TANGERANG, BANTEN — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencabut pembebasan bersyarat yang sebelumnya diberikan kepada Indra Kesuma alias Indra Kenz. Ia merupakan terpidana dalam perkara investasi bodong serta tindak pidana pencucian uang. Pencabutan tersebut menjadi dasar bagi aparat pemasyarakatan untuk kembali menempatkannya di dalam lembaga pemasyarakatan guna menjalani sisa masa pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
Keputusan itu telah ditindaklanjuti dengan penjemputan Indra Kenz dari tempat pelaksanaan pembebasan bersyarat. Setelah proses tersebut dilakukan, ia dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. Pemindahan ini menandai berakhirnya pelaksanaan pembebasan bersyarat yang sebelumnya memungkinkan terpidana menjalani masa integrasi di luar lapas dengan tetap memenuhi berbagai kewajiban dan ketentuan pengawasan.
Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, Ishadi Maja Prayitno, menyampaikan bahwa Indra Kenz bersikap kooperatif selama proses penjemputan dan pemindahan. Menurut keterangan tersebut, Indra menerima pencabutan surat keputusan pembebasan bersyaratnya tanpa melakukan penolakan. Sikap kooperatif itu turut mendukung berlangsungnya proses pemindahan secara tertib dan sesuai prosedur.
Pencabutan pembebasan bersyarat merupakan tindakan administratif yang dilakukan berdasarkan evaluasi dan ketentuan pemasyarakatan. Dengan ditempatkan kembali di Lapas Kelas I Tangerang, Indra Kenz akan menjalani pembinaan di dalam lapas sesuai status hukumnya. Informasi mengenai proses tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program integrasi tetap disertai pengawasan, sedangkan pelanggaran atau pertimbangan tertentu dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk meninjau kembali keputusan yang telah diberikan.
Pemindahan Indra Kenz ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang dilakukan berdasarkan keterangan Ishadi. Ia dijemput dari tempat sebelumnya pada pukul 11.30 WIB untuk diberangkatkan menuju Lapas Tangerang. Proses tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan keputusan pencabutan pembebasan bersyarat yang sebelumnya telah dijalani oleh Indra Kenz.
Dalam catatan penerimaan, Indra Kenz tercatat telah masuk ke Lapas Kelas I Tangerang pada pukul 14.30 WIB, Kamis, 8 Oktober. Rentang waktu penjemputan dan kedatangan digunakan untuk proses perjalanan serta administrasi pemindahan. Setelah tiba di lapas tujuan, status penempatannya pun berubah mengikuti keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang.
Dengan dipindahkan ke Lapas Kelas I Tangerang, Indra Kenz tidak lagi menjalani masa pembebasan bersyarat. Ia juga tidak lagi ditempatkan di Lapas Kelas II A Cibinong, tempat ia menjalani masa pidana sebelumnya. Pencabutan tersebut membuat pelaksanaan hukuman kembali berlangsung di dalam lembaga pemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebelum pembebasan bersyaratnya dicabut, Indra Kenz memiliki kewajiban untuk melapor kepada Balai Pemasyarakatan Bogor satu kali setiap bulan. Pelaporan berkala itu merupakan bagian dari pengawasan selama seseorang menjalani pembebasan bersyarat di luar lapas. Kewajiban tersebut mencakup kehadiran sesuai jadwal dan pemantauan terhadap kepatuhan pada ketentuan yang menyertai program tersebut. Setelah pemindahan ke Lapas Kelas I Tangerang, mekanisme pengawasan tidak lagi berlangsung dalam kerangka pembebasan bersyarat, karena ia kembali menjalani masa pidana sebagai warga binaan di dalam lapas.
Pencabutan pembebasan bersyarat terhadap Indra Kenz didahului rekomendasi Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Rekomendasi tersebut menjadi dasar bagi otoritas pemasyarakatan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap status pembebasan bersyarat yang sebelumnya telah diberikan. Setelah melalui proses evaluasi, Indra Kenz kemudian dipindahkan ke Lapas Tangerang.
Rekomendasi itu merupakan tindak lanjut dari investigasi internal yang dilakukan setelah Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya fasilitas mewah di Lapas Kelas II A Cibinong pada 23 September 2026. Temuan tersebut memicu pemeriksaan lebih menyeluruh terhadap pengelolaan lapas, termasuk pelaksanaan aturan bagi warga binaan, mekanisme pengawasan, serta kepatuhan petugas terhadap ketentuan administrasi dan operasional. Pemeriksaan internal diperlukan untuk memastikan bahwa setiap bentuk keistimewaan atau fasilitas yang tidak semestinya dapat diidentifikasi dan ditangani sesuai peraturan.
Berdasarkan keterangan Rudi, hasil investigasi menemukan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan layanan dan pengawasan di lapas tersebut. Investigasi juga mendapati ketidaktertiban dalam pelaporan barang milik negara, sehingga menimbulkan persoalan mengenai pencatatan, pengendalian, dan pertanggungjawaban aset. Selain itu, terdapat dugaan pelanggaran terhadap sejumlah prosedur operasional standar yang seharusnya menjadi pedoman dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan.
Temuan-temuan tersebut kemudian disampaikan melalui jalur kelembagaan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menjadi bahan pengambilan keputusan. Pencabutan pembebasan bersyarat diposisikan sebagai bagian dari tindakan administratif dan penegakan disiplin, bukan semata-mata akibat munculnya pemberitaan mengenai fasilitas di dalam lapas. Pemindahan ke Lapas Tangerang juga menunjukkan adanya langkah penataan untuk menjaga proses pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan hukuman agar berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku. Kementerian terkait diharapkan menindaklanjuti hasil investigasi secara transparan serta memastikan dugaan pelanggaran diperiksa melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Temuan Ombudsman Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong mengungkap keberadaan tiga kontainer yang tercatat sebagai barang milik negara. Namun, berdasarkan pemeriksaan, kontainer tersebut tidak sekadar digunakan untuk menyimpan perlengkapan biasa. Di dalamnya terdapat fasilitas mewah yang pengadaannya dikaitkan dengan warga binaan pemasyarakatan, termasuk Indra Kenz. Keberadaan fasilitas itu menjadi perhatian karena menunjukkan adanya akses dan perlakuan khusus yang berpotensi tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan di lingkungan pemasyarakatan.
Fasilitas dalam tiga kontainer tersebut dilaporkan mencakup berbagai kebutuhan dengan standar yang jauh berbeda dari kondisi umum hunian narapidana. Status barang sebagai aset negara juga menimbulkan pertanyaan mengenai proses pengadaan, penggunaan, pengawasan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pemanfaatannya. Temuan itu menjadi bagian dari evaluasi Ombudsman terhadap penyelenggaraan layanan pemasyarakatan dan tata kelola lapas. Pemeriksaan tersebut berlangsung menjelang pemberian pembebasan bersyarat kepada Indra Kenz, yang tercatat diberikan pada 24 September 2026, atau sehari setelah Ombudsman RI menemukan fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Kedekatan waktu tersebut mendorong perhatian publik terhadap proses administrasi dan dasar keputusan pembebasan bersyarat.
Indra Kenz sebelumnya dikenal sebagai terdakwa dalam perkara investasi bodong Binomo dan tindak pidana pencucian uang. Dalam perkara tersebut, ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Selama menjalani masa pidana, namanya kembali menjadi sorotan bukan hanya karena statusnya sebagai narapidana dalam kasus keuangan, melainkan juga karena dugaan fasilitas istimewa di tempat ia ditahan. Pada saat pemberian pembebasan bersyarat, Indra Kenz disebut telah menjalani sekitar lima tahun dari keseluruhan masa hukuman. Rangkaian temuan terkait tiga kontainer, waktu pembebasan bersyarat, dan riwayat perkaranya kemudian menjadi konteks penting dalam keputusan untuk mencabut pembebasan bersyarat tersebut serta memindahkannya ke Lapas Tangerang.
