JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Perkara hak asuh anak yang melibatkan Ruben Onsu dan Sarwendah masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Proses persidangan kini telah memasuki tahap pembuktian, yaitu tahapan ketika para pihak menyampaikan serta memeriksa materi yang diajukan untuk mendukung posisi masing-masing dalam perkara tersebut.
Memasuki tahap ini, perhatian persidangan berfokus pada proses hukum yang berlangsung di ruang sidang. Materi pembuktian dari para pihak akan disampaikan sesuai mekanisme yang berlaku, kemudian diperiksa dalam rangkaian persidangan. Tahapan tersebut menjadi bagian penting karena pengadilan perlu mencermati bahan-bahan yang diajukan sebelum perkara berlanjut ke tahap berikutnya.
Dengan demikian, perkara pengasuhan anak Ruben Onsu dan Sarwendah belum mencapai akhir proses. Persidangan masih berjalan dan pemeriksaan materi yang diajukan para pihak menjadi fokus utama pada tahap sekarang. Perkembangan mengenai kemungkinan keterlibatan anak dalam persidangan juga perlu dilihat berdasarkan penjelasan serta pertimbangan pengadilan dalam proses yang sedang berlangsung.
Tahap pembuktian tidak serta-merta menunjukkan bahwa perkara telah memasuki keputusan akhir. Sebaliknya, tahapan ini menandai berlangsungnya proses pemeriksaan terhadap bahan yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Pengadilan akan melanjutkan persidangan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sementara perkembangan lebih lanjut akan ditentukan oleh jalannya pemeriksaan dalam perkara tersebut.
Anak Ruben Onsu dan Sarwendah berpeluang dihadirkan secara langsung dalam persidangan perkara hak asuh apabila majelis hakim menilai keterangan mereka diperlukan. Kehadiran anak bukan sesuatu yang otomatis dilakukan dalam setiap proses persidangan, melainkan bergantung pada kebutuhan pemeriksaan dan pertimbangan hakim terhadap perkara yang sedang berjalan. Dengan demikian, kemungkinan tersebut masih bersifat terbuka dan belum dapat dipastikan akan terjadi.
Apabila majelis hakim membutuhkan penjelasan tertentu, anak dapat diminta hadir untuk menyampaikan keterangan secara langsung. Informasi yang disampaikan anak nantinya dapat membantu hakim memahami kondisi, kebutuhan, serta situasi yang berkaitan dengan pengasuhan. Namun, proses tersebut tetap harus mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, dan kepentingan terbaik bagi anak agar keterlibatan mereka tidak menimbulkan tekanan yang berlebihan.
Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Halida Rahardhini, menjelaskan bahwa majelis hakim memiliki kewenangan untuk meminta anak dihadirkan apabila terdapat hal yang perlu ditanyakan kepadanya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemanggilan anak dapat dilakukan jika hakim menganggap keterangannya relevan untuk pemeriksaan perkara. Artinya, keputusan menghadirkan anak sepenuhnya disesuaikan dengan penilaian majelis, bukan semata-mata berdasarkan permintaan salah satu pihak.
Dalam mempertimbangkan hak asuh, hakim akan menilai berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan anak. Keterangan anak dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan apabila dinilai mampu memberikan gambaran yang dibutuhkan, tetapi bukan satu-satunya dasar dalam menentukan putusan. Majelis juga akan memperhatikan bukti, keterangan para pihak, serta kondisi keluarga secara menyeluruh. Karena itu, publik masih perlu menunggu perkembangan persidangan untuk mengetahui apakah anak Ruben Onsu dan Sarwendah benar-benar akan dipanggil untuk memberikan keterangan di hadapan hakim.
Halida menegaskan bahwa rencana menghadirkan anak Ruben Onsu dan Sarwendah dalam persidangan perkara hak asuh belum menjadi keputusan yang pasti. Kemungkinan tersebut masih berupa opsi yang dapat dipertimbangkan dalam proses persidangan, bukan agenda yang sudah dipastikan akan dilaksanakan. Karena itu, belum ada kepastian mengenai kapan ataupun dalam kondisi seperti apa anak akan dimintai keterangan di hadapan majelis hakim.
Menurut Halida, keputusan untuk menghadirkan anak sepenuhnya bergantung pada pertimbangan majelis hakim. Hakim akan menilai kebutuhan pemeriksaan tersebut berdasarkan kepentingan perkara, kondisi anak, serta fakta-fakta yang muncul sepanjang persidangan. Perkembangan keterangan para pihak dan alat bukti yang disampaikan juga dapat memengaruhi apakah rencana itu perlu diteruskan atau tidak.
Penjelasan tersebut disampaikan Halida saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 8 Oktober 2026. Ia menerangkan bahwa kemungkinan pemanggilan anak tidak dapat dipisahkan dari dinamika persidangan. Dengan demikian, setiap keputusan tetap menunggu penilaian hakim setelah seluruh informasi yang relevan dipertimbangkan secara menyeluruh.
Halida juga menyampaikan bahwa persoalan tersebut pada akhirnya kembali kepada para pihak. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat masih memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan serta kebutuhan masing-masing dalam proses hukum yang berjalan. Namun, keterangan tersebut tidak berarti bahwa pemanggilan anak telah disepakati atau dipastikan. Halida menekankan konteksnya sebagai penjelasan mengenai kemungkinan yang masih terbuka, bukan pengumuman tentang keputusan final.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa proses persidangan masih berlangsung dan belum seluruh tahapan ditentukan. Para pihak perlu menunggu arahan serta keputusan resmi dari majelis hakim mengenai langkah berikutnya, termasuk apakah kehadiran atau keterangan anak memang diperlukan dalam perkara hak asuh tersebut.
Dalam perkara hak asuh anak, tahap pembuktian menjadi bagian penting untuk membantu majelis hakim menilai dalil serta jawaban yang disampaikan para pihak. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjelaskan bahwa pembuktian dilakukan berdasarkan rangkaian proses persidangan yang berlaku secara umum. Setiap pihak memiliki kesempatan untuk mengajukan materi yang dianggap dapat mendukung posisinya dalam perkara tersebut.
Secara umum, proses pembuktian diawali dengan penyerahan bukti surat oleh pihak penggugat dan tergugat. Bukti itu dapat berkaitan dengan identitas para pihak, hubungan keluarga, kondisi anak, maupun hal lain yang relevan dengan pokok perkara. Seluruh dokumen yang disampaikan akan diperiksa dan dipertimbangkan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Penilaian terhadap bukti tidak hanya bergantung pada jumlah dokumen, tetapi juga pada relevansi, keabsahan, dan keterkaitannya dengan dalil masing-masing pihak.
Setelah bukti surat diajukan, majelis hakim akan menilai apakah materi tersebut telah memadai untuk mendukung pemeriksaan perkara. Apabila dinilai cukup, persidangan dapat berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi-saksi. Saksi nantinya dapat memberikan keterangan mengenai keadaan keluarga, pengasuhan, serta fakta lain yang berkaitan dengan kepentingan anak. Namun, urutan tersebut merupakan gambaran proses secara umum dan tidak dapat diartikan bahwa pemeriksaan saksi dalam perkara ini telah berlangsung.
Dengan demikian, kemungkinan anak Ruben Onsu dan Sarwendah dipanggil dalam persidangan harus dilihat berdasarkan kebutuhan pembuktian dan penilaian majelis hakim. Pemanggilan anak bukan tahapan otomatis dalam setiap perkara hak asuh. Hakim akan mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, kepentingan terbaik anak, serta relevansi keterangannya sebelum menentukan langkah yang diperlukan. Tahapan persidangan selanjutnya tetap bergantung pada agenda resmi dan keputusan majelis.
