JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir September 2026 mencatat defisit sebesar Rp319 triliun. Nilai tersebut setara dengan 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Capaian ini menunjukkan bahwa posisi keuangan negara berada dalam kondisi belanja yang lebih besar dibandingkan pendapatan yang berhasil dihimpun sampai dengan periode tersebut.
Defisit APBN terjadi karena penerimaan negara yang terkumpul belum mampu menutup seluruh pengeluaran pemerintah. Di sisi lain, belanja negara tetap direalisasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan yang telah ditetapkan dalam anggaran. Selisih pendapatan dan belanja itulah yang kemudian tercermin dalam angka defisit Rp319 triliun pada akhir September.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa posisi defisit bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba dalam pelaksanaan anggaran. Sejak awal, APBN memang dirancang dalam posisi defisit. Dengan demikian, pemerintah telah menetapkan kerangka anggaran yang memungkinkan belanja negara lebih besar daripada pendapatan, sesuai dengan rancangan dan kebijakan fiskal yang ditetapkan untuk tahun berjalan.
Angka 1,24 persen terhadap PDB memberikan gambaran mengenai besarnya defisit jika dibandingkan dengan kapasitas perekonomian nasional. Penyajian dalam rasio tersebut menjadi salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat posisi anggaran secara lebih proporsional. Hingga September 2026, realisasi tersebut menjadi bagian dari perkembangan pelaksanaan APBN yang mencakup penghimpunan pendapatan dan penyaluran belanja negara.
Dengan demikian, perkembangan APBN hingga akhir September memperlihatkan adanya tekanan pada saldo anggaran akibat perbedaan penerimaan dan pengeluaran. Defisit sebesar Rp319 triliun tetap berada dalam konteks APBN yang sejak awal telah disusun dengan posisi defisit, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Pendapatan negara hingga akhir September 2026 tercatat sebesar Rp2.341,5 triliun, atau mencapai 74,5 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pemerintah telah berjalan cukup kuat meskipun kondisi perekonomian global masih menghadapi sejumlah tekanan. Sumber pendapatan berasal dari penerimaan perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak yang terus dioptimalkan sepanjang tahun.
Realisasi ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah membiayai berbagai program prioritas. Penerimaan yang terkumpul digunakan untuk mendukung belanja negara, menjaga keberlanjutan pelayanan publik, serta memenuhi kebutuhan pembangunan di berbagai sektor. Pemerintah juga terus memperkuat pengawasan dan administrasi penerimaan agar potensi pendapatan dapat dihimpun secara lebih efektif, tanpa mengabaikan kepastian serta kepatuhan wajib pajak.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai capaian tersebut masih sesuai dengan waktu yang telah berjalan. Tahun anggaran telah memasuki tiga perempat periode, sehingga tingkat realisasi pendapatan yang berada di kisaran target dinilai mencerminkan perkembangan yang wajar. Menurut dia, penilaian terhadap kinerja penerimaan perlu mempertimbangkan tahapan waktu dalam satu tahun anggaran, termasuk pola penerimaan yang pada sejumlah komponen dapat meningkat pada periode tertentu.
Suahasil menyatakan, capaian pendapatan sekitar 74 persen menunjukkan kinerja APBN tetap berada di jalur yang sesuai target. Pemerintah akan melanjutkan langkah penguatan penerimaan hingga akhir tahun melalui perbaikan layanan, pengawasan, dan koordinasi antarlembaga. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga momentum pendapatan negara sekaligus memberikan ruang fiskal yang memadai untuk memenuhi kebutuhan belanja secara terukur. Dengan demikian, perkembangan penerimaan tetap menjadi perhatian utama dalam menjaga kesehatan APBN di tengah dinamika ekonomi.
Realisasi belanja negara hingga akhir September 2026 mencapai Rp2.660,5 triliun. Nilai tersebut setara dengan sekitar 69 persen dari pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk tahun berjalan. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar alokasi belanja telah direalisasikan dalam sembilan bulan pertama, meskipun masih terdapat ruang pelaksanaan anggaran pada sisa tahun 2026.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa realisasi belanja negara masih berpotensi meningkat dalam dua bulan terakhir tahun ini. Kenaikan tersebut diperkirakan terjadi seiring dengan percepatan pelaksanaan belanja, terutama pada November dan Desember. Dengan demikian, angka realisasi pada akhir September belum mencerminkan keseluruhan belanja negara sepanjang 2026, karena pelaksanaan anggaran masih berlanjut hingga penutupan tahun.
Perkembangan belanja tersebut juga berkaitan langsung dengan terbentuknya tekanan defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Defisit muncul ketika total belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara yang telah dihimpun. Selisih kedua komponen itu perlu ditutup melalui pembiayaan anggaran, sehingga perubahan pada realisasi belanja dan pendapatan akan memengaruhi posisi fiskal pemerintah.
Realisasi belanja sebesar Rp2.660,5 triliun menjadi salah satu faktor penting dalam membaca perkembangan APBN hingga September. Apabila belanja terus meningkat akibat percepatan pada November dan Desember, sementara pertumbuhan pendapatan tidak mengimbangi kenaikan tersebut, tekanan terhadap defisit dapat bertambah. Sebaliknya, perkembangan pendapatan dan pengendalian realisasi belanja pada akhir tahun akan menentukan besarnya posisi defisit ketika tahun anggaran 2026 berakhir.
Oleh karena itu, capaian 69 persen dari pagu pada akhir September perlu dipahami sebagai posisi sementara. Pemerintah masih memiliki dua bulan pelaksanaan anggaran yang dapat mendorong peningkatan realisasi secara signifikan, sekaligus memengaruhi selisih akhir belanja dan pendapatan negara.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa defisit bukan semata-mata menunjukkan adanya kekurangan dalam pengelolaan anggaran. Dalam desain APBN, defisit dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga peran negara ketika kebutuhan pembangunan dan perlindungan masyarakat lebih besar daripada kapasitas pendapatan yang dihimpun pada periode tertentu. Karena itu, pemerintah mengarahkan belanja negara agar dapat lebih besar daripada pendapatan yang dikumpulkan dari masyarakat, dengan tetap memperhatikan batas dan ketentuan fiskal yang berlaku.
Belanja tersebut diharapkan mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi, mendukung pelayanan publik, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya kelompok yang rentan terhadap tekanan ekonomi. Melalui kebijakan ini, APBN tidak hanya berfungsi sebagai catatan penerimaan dan pengeluaran, tetapi juga menjadi alat untuk menjaga stabilitas, memperluas kesempatan ekonomi, dan memastikan program prioritas pemerintah tetap berjalan.
Suahasil menegaskan bahwa pemerintah tetap menjaga angka-angka APBN untuk mempertahankan kredibilitas anggaran. Pengelolaan defisit dilakukan secara terukur agar pembiayaan tetap berkelanjutan dan kepercayaan terhadap kebijakan fiskal terpelihara. Pada saat yang sama, dana yang dikumpulkan dari rakyat harus kembali dibelanjakan bagi masyarakat Indonesia melalui program yang memberi manfaat nyata. Sebagai perbandingan, hingga akhir Agustus 2026 defisit tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB. Posisi tersebut berasal dari pendapatan negara sebesar Rp2.055,69 triliun dan belanja negara mencapai Rp2.295,7 triliun. Memasuki September, perkembangan tersebut menjadi bagian dari dinamika APBN yang terus dipantau pemerintah agar fungsi anggaran sebagai pendorong pertumbuhan sekaligus pelindung masyarakat tetap berjalan secara bertanggung jawab.
