JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Seorang anggota TNI, Letkol Inf Arman, ditahan oleh polisi militer untuk menjalani pemeriksaan setelah rumah dinas yang berkaitan dengannya diduga digunakan sebagai lokasi operasional judi online. Penahanan tersebut menjadi bagian dari langkah awal untuk menelusuri hubungan fasilitas kedinasan itu dan aktivitas yang tengah diselidiki. Informasi mengenai perkara ini masih terbatas pada adanya pemeriksaan terhadap Arman, sementara rangkaian fakta lain masih dikumpulkan oleh aparat.
Proses pemeriksaan terhadap Letkol Arman dilakukan di Polisi Militer Kodam Jaya atau POMDAM Jaya. Penempatan di lembaga tersebut dimaksudkan untuk mendukung pendalaman perkara sesuai kewenangan hukum militer. Polisi militer perlu mengklarifikasi sejumlah hal, termasuk penggunaan rumah dinas, kemungkinan keterlibatan pihak lain, serta pengetahuan dan peran anggota yang bersangkutan terhadap dugaan kegiatan judi online tersebut.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas menyampaikan bahwa pihaknya belum menjelaskan status hukum Letkol Arman. Keterangan itu menunjukkan bahwa penahanan yang dilakukan saat ini berkaitan dengan kebutuhan pemeriksaan, bukan pengumuman mengenai kesimpulan akhir atas perkara. TNI masih menunggu hasil pendalaman dari POMDAM Jaya sebelum memberikan penjelasan lebih jauh mengenai perkembangan kasus maupun tindakan yang mungkin diambil.
Dengan demikian, informasi yang tersedia belum menyatakan bahwa Letkol Arman telah ditetapkan sebagai tersangka atau terbukti terlibat dalam operasional judi online. Status hukumnya masih dalam proses penentuan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh. Publik perlu membedakan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan dan penetapan kesalahan secara hukum, karena proses tersebut masih berjalan di lingkungan polisi militer.
Mayjen Muhammad Nas menegaskan bahwa TNI memiliki sikap tegas terhadap dugaan keterlibatan anggota dalam aktivitas judi online. Institusi tersebut menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya pemberantasan judi online yang dinilai dapat menimbulkan dampak serius bagi masyarakat, keluarga, serta kedisiplinan personel. Pernyataan itu disampaikan sebagai penegasan bahwa setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota TNI akan menjadi perhatian dan ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Mayjen Muhammad Nas, komitmen tersebut tidak hanya ditunjukkan melalui dukungan terhadap kebijakan pemberantasan judi online, tetapi juga melalui kesediaan TNI untuk menindaklanjuti informasi mengenai dugaan keterlibatan personelnya. Proses pemeriksaan diperlukan untuk memperoleh kejelasan mengenai fakta dan keterkaitan pihak-pihak yang disebut dalam perkara tersebut. Karena itu, penanganan terhadap anggota yang sedang diperiksa harus tetap berjalan secara objektif serta berpedoman pada prosedur yang berlaku di lingkungan TNI.
TNI juga menyampaikan bahwa anggota yang nantinya terbukti terlibat dalam aktivitas judi online akan dikenai sanksi dan tindakan tegas sesuai aturan institusi. Sikap ini menunjukkan bahwa status sebagai anggota TNI tidak menjadi alasan untuk mengabaikan dugaan pelanggaran. Namun, penerapan tindakan terhadap seseorang tetap bergantung pada hasil pemeriksaan dan pembuktian yang dilakukan oleh pihak berwenang. Dengan demikian, pernyataan institusi tersebut menekankan dua hal, yaitu dukungan terhadap pemberantasan judi online dan komitmen menjaga integritas serta disiplin internal melalui proses yang sesuai ketentuan.
Pengungkapan dugaan aktivitas judi online di sebuah rumah dalam kompleks perumahan Angkatan Darat (KPAD), Cijantung, Jakarta Timur, bermula dari laporan warga pada Minggu, 4 Oktober. Warga menyampaikan adanya kegiatan yang dinilai tidak wajar di salah satu rumah di lingkungan tersebut. Laporan itu kemudian menjadi dasar bagi aparat untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap lokasi yang dimaksud.
Informasi dari masyarakat tersebut tidak serta-merta diperlakukan sebagai bukti bahwa tindak pidana telah terjadi. Dugaan mengenai penggunaan rumah dinas sebagai tempat aktivitas judi online masih perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dan pengumpulan keterangan. Karena itu, langkah pertama yang dilakukan adalah mendatangi lokasi untuk memastikan situasi serta menelusuri informasi yang diterima dari warga.
Setelah laporan diterima, personel Kodim 0505/Jakarta Timur bersama unsur kewilayahan bergerak menuju rumah yang berada di kompleks KPAD Cijantung. Kedatangan petugas ditujukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi rumah dan aktivitas yang diduga berlangsung di dalamnya. Pemeriksaan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan apakah tempat itu memang berkaitan dengan kegiatan perjudian berbasis daring atau terdapat penjelasan lain atas aktivitas yang menimbulkan kecurigaan.
Dalam prosesnya, informasi mengenai dugaan tersebut disampaikan sebagai temuan awal yang masih ditangani oleh jajaran TNI Angkatan Darat. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan keterangan warga, situasi di lokasi, serta fakta-fakta yang dapat dikonfirmasi. Dengan demikian, rumah di lingkungan KPAD Cijantung itu disebut sebagai lokasi yang dilaporkan warga dan diperiksa aparat, bukan sebagai tempat berlangsungnya judi online yang telah terbukti secara hukum.
Penindakan di lokasi menghasilkan pengamanan terhadap 11 orang yang diduga menjalankan peran sebagai operator aktivitas judi online. Berdasarkan keterangan tertulis TNI Angkatan Darat, mereka terdiri atas enam laki-laki dan lima perempuan. Seluruh orang tersebut disebut sebagai warga sipil. Pengamanan dilakukan untuk mendukung proses pemeriksaan mengenai kegiatan yang berlangsung di rumah dinas tersebut.
Selain mengamankan para warga, petugas juga mendata sejumlah barang yang ditemukan di lokasi. Barang bukti yang diamankan meliputi 32 unit komputer, 14 telepon seluler, serta sembilan kartu tanda penduduk (KTP). Perangkat komputer dan telepon seluler tersebut menjadi bagian dari temuan yang perlu diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui penggunaannya dalam aktivitas yang sedang didalami.
Jumlah perangkat yang cukup banyak menjadi salah satu fokus dalam pemeriksaan setelah penindakan dilakukan. Petugas perlu mencocokkan keterangan para warga dengan kondisi ruangan, perangkat, dan dokumen yang ditemukan. Pendalaman tersebut juga diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai aktivitas yang dilakukan di lokasi, termasuk pembagian peran dan penggunaan sarana yang tersedia. Namun, keterangan tertulis TNI Angkatan Darat pada tahap ini hanya menyebut adanya proses pemeriksaan, tanpa menetapkan status hukum para warga yang diamankan.
Setelah pengamanan di lokasi, 11 warga sipil tersebut kemudian dibawa ke Detasemen Polisi Militer (Denpom). Mereka menjalani pemeriksaan dan pendalaman mengenai aktivitas yang dilakukan di tempat tersebut. Proses itu dilakukan untuk mengumpulkan informasi secara lebih lengkap, memeriksa keterangan yang diberikan, serta menelusuri keterkaitan para warga dan barang-barang yang telah diamankan oleh petugas.
