Jakarta | Memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penilaian publik terhadap kinerja pemerintah menunjukkan hasil yang rendah. Berdasarkan laporan yang dirilis pada Oktober 2026, masyarakat umum memberikan nilai rata-rata 4,7 dari 10. Sementara itu, kelompok ahli menilai kinerja pemerintahan dengan skor yang lebih rendah, yakni 2,9 dari 10.
Laporan tersebut disusun oleh Kabinet Bayangan bersama Center of Economic and Law Studies (Celios). Evaluasi dilakukan untuk memotret pelaksanaan pemerintahan selama dua tahun, termasuk sejauh mana program-program prioritas dijalankan dan memberikan dampak sesuai harapan. Penilaian juga mencakup aspek tata kelola pemerintahan, kepemimpinan nasional, serta komunikasi publik.
Perbedaan skor masyarakat umum dan kelompok ahli menjadi salah satu sorotan utama dalam laporan itu. Masyarakat umum masih memberikan penilaian yang relatif lebih tinggi, meskipun nilainya belum mencapai separuh dari skor maksimal. Sebaliknya, kelompok ahli memberikan evaluasi yang lebih kritis terhadap arah kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan kinerja pemerintah dalam menjalankan agenda yang telah ditetapkan.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menjelaskan perbedaan tersebut saat memaparkan hasil riset secara daring pada Minggu, 11 Oktober 2026. Menurut pemaparan itu, variasi penilaian menunjukkan adanya perbedaan perspektif pengalaman masyarakat dalam menerima kebijakan dan pengamatan ahli terhadap pelaksanaan pemerintahan secara lebih mendalam.
Rapor tersebut menjadi gambaran mengenai tantangan pemerintah memasuki tahun kedua masa jabatan. Nilai yang diberikan responden memperlihatkan bahwa pelaksanaan program, kualitas tata kelola, kepemimpinan, dan penyampaian informasi kepada publik masih menjadi bidang yang perlu mendapat perhatian. Temuan ini juga menempatkan pemerintah pada tuntutan untuk memperbaiki kinerja sekaligus membangun komunikasi yang lebih jelas dan terbuka kepada masyarakat.
Penilaian terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan hasil yang sama-sama rendah. Dalam penilaian yang dilakukan secara terpisah, kelompok ahli memberikan skor 2,8 dari 10 untuk kinerja Prabowo. Sementara itu, masyarakat umum memberi nilai 4,6 dari 10. Meskipun penilaian publik lebih tinggi dibandingkan penilaian para ahli, angkanya tetap belum mencapai angka lima.
Perbedaan serupa terlihat pada penilaian terhadap Gibran. Kelompok ahli memberikan skor 2,2 dari 10, sedangkan masyarakat umum memberikan nilai 4,9 dari 10. Dengan demikian, skor tertinggi dalam penilaian tersebut hanya berada sedikit di bawah angka lima. Temuan ini memperlihatkan bahwa baik ahli maupun masyarakat umum belum menilai pelaksanaan tugas wakil presiden secara positif.
Bhima menjelaskan bahwa survei tersebut menggunakan pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi presiden sebagai kepala negara. Karena itu, penilaian yang muncul tidak semata-mata didasarkan pada popularitas, persepsi personal, atau dukungan politik terhadap kedua tokoh, melainkan pada pandangan responden mengenai pelaksanaan peran dan tanggung jawab dalam pemerintahan.
Hasil tersebut juga memperlihatkan adanya jarak penilaian kelompok ahli dan masyarakat umum. Para ahli cenderung memberikan skor lebih rendah, baik kepada Prabowo maupun Gibran, dibandingkan masyarakat umum. Namun, perbedaan itu tidak mengubah gambaran utamanya karena seluruh skor masih berada di bawah lima dari skala sepuluh. Artinya, kinerja kedua pemimpin sama-sama dipandang berada pada tingkat rendah. Penilaian ini menjadi catatan penting dalam mengukur efektivitas pemerintahan, terutama terkait kemampuan menjalankan fungsi kenegaraan, merespons persoalan publik, dan menerjemahkan kebijakan ke dalam hasil yang dirasakan masyarakat.
Temuan survei menunjukkan bahwa kondisi psikologis masyarakat menjadi salah satu sorotan dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebanyak 75 persen responden menyatakan merasa stres terhadap kebijakan pemerintah. Angka tersebut menggambarkan adanya tekanan atau ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat ketika merespons berbagai kebijakan selama periode pemerintahan berlangsung. Pernyataan ini merujuk pada persepsi responden terhadap kebijakan, bukan pengukuran klinis mengenai kondisi kesehatan mental mereka.
Survei yang sama juga mencatat bahwa 67 persen responden secara khusus mengaku merasa stres terhadap perilaku Prabowo Subianto. Temuan ini membedakan sumber stres yang dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dan yang dikaitkan langsung dengan perilaku presiden. Dengan demikian, data tersebut menyajikan dua bentuk persepsi masyarakat: penilaian emosional terhadap arah atau dampak kebijakan, serta respons terhadap perilaku tokoh yang memimpin pemerintahan. Survei tidak dengan sendirinya menjelaskan penyebab lebih lanjut dari perasaan tersebut ataupun dampaknya terhadap kehidupan responden.
Selain persepsi masyarakat umum, survei juga meminta penilaian dari kelompok ahli mengenai kapasitas kepemimpinan presiden. Dari 129 ahli yang menjadi responden, sebanyak 71 persen menilai kapasitas kepemimpinan tersebut tidak memadai. Penilaian ini merupakan pandangan kelompok ahli terhadap kemampuan kepemimpinan, sehingga tidak dapat disamakan dengan pengakuan masyarakat umum mengenai stres. Perbedaan kelompok responden dan aspek yang dinilai perlu diperhatikan dalam membaca hasil survei. Di sisi lain, sebanyak 92 persen responden ahli menyatakan mengkhawatirkan arah kebijakan kepemimpinan Prabowo. Angka itu menunjukkan tingkat kekhawatiran yang tercatat di para ahli terhadap arah kepemimpinan, tanpa mengubahnya menjadi penilaian lain di luar hasil survei.
Laporan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran juga mencatat persepsi publik terhadap kondisi ekonomi nasional. Sebanyak 53 persen responden menilai keadaan ekonomi saat ini lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tekanan ekonomi masih dirasakan oleh sebagian masyarakat, baik melalui perubahan daya beli, biaya kebutuhan sehari-hari, maupun ketidakpastian mengenai prospek pendapatan. Penilaian ini menjadi catatan penting karena persepsi terhadap ekonomi dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pemerintah.
Isu lain yang mendapat sorotan adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebanyak 96 persen responden menyatakan bahwa upaya pemerintah dalam menangani persoalan tersebut belum efektif. Angka ini mencerminkan tingginya ketidakpuasan terhadap pencegahan, pengawasan, pemadaman, serta penegakan hukum yang berkaitan dengan karhutla. Evaluasi terhadap kebijakan lingkungan, koordinasi antarlembaga, dan kesiapan menghadapi musim kemarau menjadi relevan untuk memperkuat respons pemerintah di wilayah rawan kebakaran.
Riset tersebut melibatkan 129 responden ahli dari beragam latar belakang, wilayah domisili, dan pengalaman profesional. Selain itu, terdapat 1.142 responden masyarakat umum yang tersebar di berbagai provinsi. Pengumpulan data berlangsung pada 15 September hingga 9 Oktober 2026. Survei masyarakat umum menggunakan pendekatan non-probability sampling melalui Meta Ads, sehingga partisipan dijaring berdasarkan keterjangkauan dan kesediaan mereka untuk merespons instrumen penelitian. Sementara itu, responden ahli dijaring dengan metode snowball sampling. Metode ini digunakan untuk menjangkau pihak-pihak yang memiliki keahlian relevan, melalui rekomendasi dari responden atau jejaring profesional sebelumnya. Perbedaan pendekatan tersebut perlu diperhatikan ketika membaca hasil riset, terutama dalam menilai cakupan representasi dan konteks temuan yang disajikan.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | Transformasi Berbuah Manis, BRI Catat Kinerja Solid di Triwulan II | Panglima TNI Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Penanganan Karhutla di Riau dan Sumatera Selatan
