Denpasar | Antrean kendaraan mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali setelah pasokan BBM tersendat. Kondisi ini terlihat sejak Senin pagi dan masih berlangsung hingga malam hari. Kendaraan dari berbagai jenis tampak memadati area pengisian, sementara masyarakat harus menunggu giliran untuk mendapatkan bahan bakar.
Berdasarkan laporan lapangan, antrean terjadi di Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana, Gianyar, serta sejumlah daerah di sekitarnya. Situasi di masing-masing wilayah menunjukkan adanya gangguan pada kelancaran distribusi, meskipun kondisi antrean dapat berbeda satu lokasi dan lokasi lainnya. Informasi mengenai antrean tersebut kemudian menjadi perhatian pemerintah daerah.
Masyarakat menyampaikan keluhan karena pasokan yang tersendat membuat proses pengisian BBM tidak berjalan seperti biasanya. Antrean yang terbentuk sejak pagi terus menjadi pemandangan hingga malam, terutama di SPBU yang didatangi banyak kendaraan. Warga berharap distribusi bahan bakar segera kembali berjalan lancar agar kebutuhan kendaraan dapat dipenuhi secara normal.
Meluasnya antrean di sejumlah wilayah mendorong Pemerintah Provinsi Bali memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut. Gubernur Bali Wayan Koster mendesak Pertamina memperkuat distribusi BBM ke wilayah-wilayah yang mengalami antrean. Dorongan itu disampaikan sebagai respons atas laporan lapangan dan keluhan masyarakat mengenai pasokan yang belum lancar. Pemerintah daerah menaruh perhatian pada upaya pemulihan distribusi agar penyaluran bahan bakar di Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana, Gianyar, dan daerah sekitar dapat berlangsung lebih teratur.
Gubernur Bali Wayan Koster memanggil jajaran manajemen PT Pertamina Patra Niaga untuk membahas tersendatnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Bali. Pertemuan tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, pada Senin (12/10). Pemanggilan ini dilakukan setelah laporan mengenai kelangkaan BBM dan antrean panjang muncul di hampir seluruh wilayah Bali.
Situasi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi perhatian pemerintah daerah karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Antrean kendaraan terlihat memanjang, sementara sebagian warga harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan BBM. Kondisi tersebut juga berpotensi menghambat mobilitas pekerja, distribusi barang, serta kegiatan ekonomi yang bergantung pada kelancaran transportasi.
Dalam pertemuan itu, Koster meminta penjelasan mengenai penyebab tersendatnya penyaluran BBM dan langkah yang disiapkan Pertamina Patra Niaga untuk memulihkan pasokan. Pemerintah Provinsi Bali menekankan pentingnya distribusi yang lebih kuat, terukur, dan merata agar kebutuhan energi masyarakat dapat dipenuhi di seluruh kabupaten dan kota.
Gubernur juga mendorong agar penanganan dilakukan secara cepat, terutama di wilayah yang mengalami antrean paling parah. Koordinasi pemerintah daerah, pengelola SPBU, dan Pertamina dinilai perlu diperkuat untuk memantau ketersediaan stok serta memperlancar pengiriman dari titik distribusi menuju SPBU. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi penumpukan kendaraan dan mencegah gangguan pasokan meluas.
Pemanggilan manajemen Pertamina Patra Niaga menjadi bentuk respons langsung pemerintah Bali terhadap keluhan masyarakat. Pemerintah daerah meminta agar penyelesaian persoalan tidak berhenti pada penambahan pasokan sementara, tetapi juga mencakup evaluasi sistem distribusi. Dengan pengawasan yang lebih intensif, ketersediaan BBM diharapkan kembali normal dan pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung tanpa antrean berkepanjangan.
Pertemuan bersama Gubernur Bali melibatkan sejumlah pihak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di daerah. Dari unsur badan usaha, hadir jajaran PT Pertamina Patra Niaga sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam pengelolaan penyaluran BBM. Kehadiran perusahaan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mempertemukan pemerintah daerah dengan pengelola utama distribusi energi di Bali.
Selain jajaran PT Pertamina Patra Niaga, pertemuan itu juga diikuti perwakilan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas). Organisasi ini mewakili pelaku usaha yang berkaitan dengan kegiatan niaga minyak dan gas bumi. Dengan demikian, unsur usaha yang berhubungan dengan layanan dan penyaluran BBM turut hadir dalam pertemuan bersama gubernur.
Unsur pemerintah daerah diwakili oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan. Kehadiran kepala dinas tersebut melengkapi keterlibatan pemerintah provinsi dalam pertemuan. Komposisi peserta memperlihatkan bahwa pertemuan melibatkan tiga unsur utama, yakni pengelola distribusi BBM, pelaku usaha melalui Hiswana Migas, dan perangkat pemerintah daerah. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi bagian penting dalam merespons persoalan antrean BBM yang meluas di Bali, karena masing-masing mewakili fungsi berbeda dalam ekosistem penyediaan energi. PT Pertamina Patra Niaga berada pada sisi pengelolaan distribusi, Hiswana Migas merepresentasikan pelaku usaha terkait, sedangkan Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali menjadi unsur administratif dan koordinatif dari pemerintah daerah. Penyebutan seluruh peserta itu juga menegaskan bahwa pertemuan tidak hanya melibatkan satu institusi, melainkan mempertemukan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan ketersediaan serta penyaluran BBM di wilayah Bali. Informasi mengenai kehadiran mereka memberikan gambaran mengenai cakupan representasi dalam pertemuan tersebut, tanpa mengubah fokus pada pihak yang hadir bersama Gubernur Bali.
Gubernur Bali Wayan Koster meminta Pertamina bergerak cepat memperkuat pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Bali. Permintaan tersebut disampaikan ketika antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) meluas dan kebutuhan masyarakat terhadap BBM tetap berlangsung setiap hari. Koster menekankan pentingnya langkah segera agar ketersediaan BBM, khususnya Pertalite dan Pertamax, dapat terjaga secara merata di berbagai daerah.
Penguatan pasokan perlu diikuti dengan optimalisasi distribusi dari titik penyalur hingga SPBU. Pertamina diarahkan untuk memastikan arus pengiriman berjalan efektif, sehingga pasokan tidak hanya tersedia di lokasi tertentu, sementara wilayah lain menghadapi keterbatasan. Pengaturan distribusi juga perlu memperhatikan kebutuhan harian masyarakat, termasuk mobilitas pekerja, kegiatan usaha, layanan publik, dan sektor pariwisata yang menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi Bali.
Dalam substansi pernyataannya, Koster menegaskan bahwa pengelolaan BBM di Bali harus dilakukan secara ketat. Penyaluran dan pengawasan perlu diperkuat agar ketersediaan BBM dapat dipantau dengan baik serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Arahan tersebut menempatkan Pertamina sebagai pihak yang perlu segera mengambil langkah operasional, baik untuk memperkuat pasokan maupun mengoptimalkan distribusi Pertalite dan Pertamax. Pemerintah daerah mendorong adanya respons yang cepat dan terkoordinasi, dengan perhatian utama pada pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat di seluruh Bali.
Baca juga: TNI Perkuat Pemantauan Aktivitas Gunung Anak Krakatau dan Pencarian Lima Jurnalis di Selat Sunda | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | STAFFEX SGS 2026 Perkuat Kesiapan Operasi Gabungan Melalui AAR
