Jakarta | Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, membantah kabar mengenai adanya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor BNPB pada Selasa, 13 Oktober 2026. Bantahan tersebut disampaikan ketika Berton dikonfirmasi mengenai informasi yang beredar tentang kemungkinan kegiatan penindakan lembaga antirasuah itu di lingkungan BNPB.
Berton menyatakan bahwa pihaknya belum mengetahui apa pun terkait kabar OTT tersebut. Ia tidak membenarkan informasi yang menyebutkan adanya operasi KPK di kantor BNPB, sekaligus menegaskan bahwa informasi resmi mengenai kegiatan itu belum diterima oleh pihaknya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa BNPB masih memiliki keterbatasan informasi mengenai isu yang beredar pada hari tersebut.
Menurut Berton, sejak pagi hingga siang hari tidak terdapat kegiatan tangkap tangan di kantor BNPB. Ia memastikan tidak ada operasi semacam itu yang berlangsung di lokasi tempat BNPB menjalankan aktivitasnya. Penjelasan tersebut diberikan untuk meluruskan kabar yang mengaitkan kantor BNPB dengan operasi penindakan KPK pada 13 Oktober 2026.
Keterangan Berton menjadi penjelasan awal dari pihak BNPB terkait isu tersebut. Namun, pada saat dikonfirmasi, BNPB belum dapat memberikan informasi lebih jauh mengenai sumber kabar maupun kegiatan yang mungkin dilakukan KPK di tempat lain. Karena itu, kepastian mengenai peristiwa yang menjadi perhatian publik masih bergantung pada penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait.
Berton menyampaikan bantahan bahwa tidak ada operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung di kantor BNPB. Pernyataan tersebut menjadi penegasan utama dari pihak BNPB terkait kegiatan lapangan pada 13 Oktober 2026. Namun, bantahan itu belum disertai penjelasan lebih lanjut mengenai dugaan operasi senyap yang dalam pemberitaan dikaitkan dengan KPK.
Keterangan Berton berfokus pada kondisi di lingkungan kantor BNPB. Ia menegaskan bahwa tidak terdapat kegiatan tangkap tangan di lokasi tersebut, tanpa menguraikan informasi lain di luar hal itu. Dengan demikian, pernyataan BNPB sejauh ini hanya menjelaskan bahwa kantor BNPB tidak menjadi tempat berlangsungnya OTT.
Belum ada penjelasan dari Berton mengenai apa yang dimaksud dengan dugaan operasi senyap tersebut, termasuk konteks atau rangkaian kegiatan yang mungkin dikaitkan dengannya. Ia juga tidak memaparkan informasi tambahan mengenai perkara, pihak-pihak tertentu, maupun lokasi lain. Karena itu, ruang lingkup keterangan BNPB masih terbatas pada bantahan terhadap adanya OTT di kantor BNPB.
Perbedaan penekanan dalam keterangan tersebut membuat informasi mengenai kegiatan lapangan pada tanggal itu belum sepenuhnya terang. BNPB menyampaikan posisi yang spesifik, yakni tidak adanya kegiatan tangkap tangan di kantornya, sementara dugaan operasi senyap yang dikaitkan dengan KPK belum dijelaskan lebih jauh oleh Berton. Penjelasan lanjutan mengenai hal tersebut masih diperlukan agar publik dapat membedakan bantahan terhadap OTT di kantor BNPB dan informasi lain yang belum disampaikan.
Informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sudut pandang berbeda mengenai aktivitas yang berlangsung pada Selasa, 13 Oktober 2026. Sebelumnya, beredar kabar bahwa lembaga antirasuah tersebut menggelar operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) wilayah DKI Jakarta. Namun, keterangan resmi yang tersedia belum secara langsung mengonfirmasi seluruh detail mengenai kabar tersebut.
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan bahwa pegawai KPK memang melakukan kegiatan di lapangan pada waktu yang dimaksud. Pernyataan ini menunjukkan adanya aktivitas kedinasan atau penindakan yang melibatkan personel KPK di lokasi tertentu. Pengakuan tersebut menjadi informasi pembanding penting terhadap keterangan BNPB yang menyatakan tidak mengetahui adanya kegiatan KPK di lingkungan mereka.
Meski demikian, pernyataan mengenai kegiatan lapangan tidak serta-merta menjelaskan jenis perkara yang sedang ditangani. KPK juga belum menyampaikan secara rinci apakah aktivitas itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tertentu, berada di lingkungan BNPB, atau berlangsung di lokasi lain yang masih berhubungan dengan informasi yang beredar. Karena itu, istilah operasi tangkap tangan perlu ditempatkan secara hati-hati sampai ada penjelasan resmi lebih lanjut.
Demikian pula, pengakuan adanya aktivitas lapangan belum dapat dimaknai sebagai konfirmasi bahwa sejumlah pihak telah diamankan. KPK belum, berdasarkan keterangan tersebut, menguraikan identitas pihak yang mungkin diperiksa, status hukumnya, maupun barang atau bukti yang dikumpulkan. Informasi mengenai penangkapan, pemeriksaan, atau penetapan status hukum tetap memerlukan penjelasan resmi dari KPK.
Dengan demikian, pernyataan Setyo Budiyanto baru menegaskan satu hal, yaitu adanya kegiatan lapangan yang dilakukan pegawai KPK. Rincian mengenai perkara, lokasi, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan tindakan hukum masih menunggu informasi lanjutan. Sikap ini penting agar publik dapat membedakan fakta yang telah dikonfirmasi dan kabar yang masih berkembang.
Informasi mengenai perkara yang berkaitan dengan kegiatan lapangan pada 13 Oktober 2026 masih terbatas. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto belum bersedia mengungkapkan rincian perkara yang sedang ditangani, termasuk dugaan peristiwa yang menjadi dasar tindakan petugas. Keterangan tersebut belum menjelaskan secara menyeluruh lokasi kegiatan, pihak yang terkait, maupun rangkaian peristiwa yang sedang diverifikasi oleh lembaga antirasuah.
Setyo juga belum menyampaikan jumlah orang yang diamankan dalam kegiatan tersebut. Ia menyatakan bahwa informasi mengenai siapa saja yang diamankan akan disampaikan oleh juru bicara KPK. Dengan demikian, identitas, latar belakang, serta peran masing-masing pihak masih menunggu keterangan resmi dari juru bicara. Penyampaian informasi melalui sumber resmi diperlukan agar keterangan yang beredar tidak menimbulkan tafsir yang keliru mengenai perkara maupun pihak-pihak yang sedang menjalani pemeriksaan.
Dalam penanganan operasi tangkap tangan, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangka waktu tersebut digunakan untuk melakukan pemeriksaan awal dan menilai ada atau tidaknya dasar untuk menetapkan status hukum seseorang. Karena proses itu masih berjalan, belum terdapat informasi final mengenai status hukum pihak-pihak yang disebut dalam kegiatan lapangan tersebut.
Keterangan resmi juga masih diperlukan untuk menjelaskan perbedaan informasi BNPB dan KPK mengenai kegiatan pada tanggal tersebut. Sampai ada penjelasan lebih lanjut, publik sebaiknya menunggu pernyataan juru bicara KPK dan keterangan kelembagaan yang terverifikasi. Belum dapat dipastikan bahwa kegiatan itu merupakan operasi tangkap tangan di kantor BNPB, sebagaimana belum ada penjelasan final mengenai perkara, jumlah orang yang diamankan, maupun status hukum mereka. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan serta keputusan KPK dalam batas waktu yang ditentukan.
Baca juga: Pemalsuan Akta dan Keterangan Palsu dalam KUHP Baru: Biro Jasa dan Pengguna Jasa Wajib Waspada | Pantau Langsung Perkembangan Karhutla, Komandan Lanud Sjamsudin Noor Bersama Forkopimda Kalsel Turun ke Lapangan Uji Fungsi Inovasi Injeksi Air | Lewat Jumat Bersih, Babinsa dan Warga Gotong Royong Bersihkan Lapangan Bola
