Jakarta | Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan gagasan pemerintah untuk memberikan ponsel gratis kepada setiap warga negara. Rencana tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan digital sekaligus mempermudah penyaluran bantuan sosial secara langsung.
Menurut Hashim, perangkat yang akan diberikan bukan sekadar telepon seluler untuk kebutuhan komunikasi. Ponsel itu dirancang telah terhubung dengan rekening digital milik masing-masing penerima. Dengan skema tersebut, dana bantuan pemerintah dapat dikirimkan langsung ke rekening digital penerima melalui perangkat yang diterimanya.
Hashim menyampaikan gagasan itu dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta Selatan pada Selasa, 13 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan konsep ponsel dengan rekening digital sebagai rencana yang dapat mendukung penyaluran dana pemerintah kepada masyarakat. Melalui rekening yang terhubung sejak awal, bantuan dapat diarahkan kepada penerima secara langsung, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada mekanisme penyaluran tunai atau perantara di lapangan.
Meski demikian, pengungkapan rencana tersebut masih berfokus pada gagasan umum mengenai perangkat dan rekening digital yang akan digunakan. Pelaksanaan teknis, termasuk mekanisme pendataan warga, penerbitan rekening, pengiriman perangkat, serta tata cara pencairan dana bantuan, masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah. Kejelasan mengenai aspek-aspek tersebut akan menentukan bagaimana rencana ponsel gratis dapat diterapkan secara merata dan aman.
Rencana penyediaan rekening digital bagi masyarakat penerima bantuan sosial berangkat dari persoalan masih terbatasnya akses perbankan di Indonesia. Sebagian warga belum memiliki rekening bank sehingga penyaluran bantuan, terutama yang dilakukan secara nontunai, berpotensi tidak menjangkau seluruh penerima secara efektif. Kondisi ini juga membuat masyarakat harus bergantung pada mekanisme penyaluran tunai atau perantara, yang dapat menambah waktu, biaya, dan risiko dalam menerima bantuan.
Hashim menyebut sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening dan belum terjangkau layanan perbankan. Angka tersebut merujuk pada data Bank Dunia serta pandangan pemerintah mengenai masih besarnya kelompok masyarakat yang berada di luar sistem keuangan formal. Keterbatasan itu tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan rekening, tetapi juga dengan kemampuan mengakses layanan digital, memahami prosedur perbankan, serta memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku.
Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah sebelumnya telah merencanakan pembukaan rekening digital bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Rekening ini diharapkan dapat menjadi sarana penerimaan bantuan sekaligus pintu masuk bagi warga untuk menggunakan layanan keuangan lainnya. Dengan akses tersebut, penerima dapat memiliki identitas rekening yang lebih praktis dan berpotensi memudahkan transaksi tanpa harus selalu mendatangi kantor cabang atau lokasi penyaluran.
Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia disebut ditunjuk untuk memfasilitasi pembukaan rekening digital tersebut. Pemerintah juga merencanakan penghapusan biaya pembukaan rekening yang sebelumnya mencapai Rp50 ribu. Kebijakan ini penting untuk mencegah biaya awal menjadi hambatan bagi kelompok berpenghasilan rendah. Jika diterapkan, masyarakat dapat membuka rekening tanpa membayar biaya tersebut, sehingga perluasan akses perbankan dapat berjalan lebih inklusif dan mendukung penyaluran bansos secara lebih tertib.
Mekanisme penyaluran bantuan sosial yang disampaikan Hashim dirancang untuk mengubah cara masyarakat menerima bantuan pemerintah. Jika selama ini bansos kerap diberikan dalam bentuk uang tunai atau melalui skema pencairan tertentu, rencana tersebut mengarah pada penyaluran dana secara langsung melalui rekening digital yang dapat diakses menggunakan ponsel. Dengan demikian, perangkat komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi penerima untuk menerima dan mengelola bantuan.
Dalam penjelasannya, Hashim menyebut dana bantuan akan disalurkan secara langsung oleh pihak yang disebutnya sebagai Pak Juda dan Kementerian Keuangan melalui ponsel masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan adanya gagasan untuk menghubungkan data penerima, rekening digital, dan proses pencairan dalam satu sistem yang lebih terintegrasi. Skema tersebut diharapkan dapat mempercepat distribusi serta mengurangi ketergantungan pada penyerahan uang secara fisik, meskipun efektivitasnya akan sangat bergantung pada kesiapan teknologi dan akurasi data.
Namun, rencana itu masih memerlukan kejelasan teknis sebelum dapat diterapkan secara luas. Belum disampaikan secara rinci bagaimana pembagian perangkat ponsel akan dilakukan apabila perangkat tersebut menjadi bagian dari program. Selain itu, persyaratan penerima, mekanisme pendaftaran, metode verifikasi identitas, serta perlindungan terhadap data pribadi masyarakat juga belum dijelaskan.
Kriteria warga yang berhak menerima bantuan melalui skema digital tersebut pun masih menunggu kepastian. Pemerintah perlu menjelaskan apakah penerima bansos yang sudah terdaftar otomatis akan masuk dalam sistem baru atau harus menjalani proses pemutakhiran data. Kejelasan mengenai tahapan penyaluran, pihak yang bertanggung jawab, serta cara menangani kendala akses menjadi penting agar program tidak menimbulkan kebingungan. Terlebih, sebagian masyarakat mungkin belum memiliki ponsel yang memadai, koneksi internet stabil, atau kemampuan menggunakan layanan digital. Selama rincian tersebut belum tersedia, penyaluran bansos melalui ponsel masih berada pada tahap rencana, bukan kebijakan yang telah berjalan sepenuhnya.
Pembahasan mengenai rencana ponsel gratis untuk mendukung penyaluran bantuan sosial masih berada pada tahap penyusunan teknis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah belum menetapkan seluruh mekanisme pelaksanaan program tersebut. Salah satu komponen yang masih dikaji adalah penggunaan rekening digital sebagai sarana penyaluran bantuan, termasuk cara pembukaan, pengelolaan, dan pemanfaatannya oleh masyarakat penerima.
Menurut Airlangga, program rekening digital itu ditargetkan mulai berjalan pada awal 2027. Namun, target tersebut tetap bergantung pada kesiapan sistem, aturan pelaksana, serta koordinasi antarinstansi yang terlibat. Pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur digital dapat digunakan secara luas dan aman, terutama oleh masyarakat yang belum terbiasa memakai layanan keuangan digital. Kejelasan mengenai prosedur verifikasi, perlindungan data pribadi, dan pendampingan bagi pengguna juga menjadi bagian penting dalam pembahasan.
Rekening digital tersebut direncanakan terhubung dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta data pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Integrasi ini diharapkan membantu pemerintah mencocokkan identitas penerima dan mengurangi risiko kesalahan dalam penyaluran bantuan. Meski demikian, pemerintah belum merinci apakah ponsel gratis akan dibagikan kepada seluruh masyarakat atau hanya kelompok tertentu yang memenuhi kriteria. Cakupan penerima, persyaratan yang harus dipenuhi, serta tata cara pembagian perangkat masih belum diketahui. Karena itu, masyarakat masih perlu menunggu penjelasan resmi lebih lanjut mengenai sasaran program dan mekanisme pelaksanaannya sebelum rencana tersebut diterapkan.
