Jakarta | PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) menyampaikan tanggapan atas perkembangan perkara tata kelola nikel yang turut dikaitkan dengan perusahaan dan mantan eksekutifnya. Dalam keterangan resmi pada Jumat, 16 Oktober 2026, Corporate Secretary PT CNI, Imelda Kiagoes, menyebut dugaan yang menjadi perhatian berkaitan dengan tata kelola ekspor komoditas nikel pada periode 2017–2019. Periode tersebut, menurut perusahaan, merupakan bagian dari kegiatan pada masa lalu. Perkara itu masih berada dalam proses hukum, sehingga CNI menyatakan akan mengikuti perkembangan penanganannya sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Perusahaan menyatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan menyerahkan penanganan perkara kepada pihak berwenang. Sikap tersebut disampaikan seiring adanya penetapan status hukum yang berkaitan dengan mantan direktur utama dan perkara tata kelola nikel. CNI menegaskan bahwa proses hukum perlu ditempuh secara cermat, berdasarkan fakta serta bukti yang diperiksa melalui prosedur resmi. Penetapan status dalam suatu perkara tidak dengan sendirinya menghapus hak setiap pihak untuk memperoleh perlakuan sesuai hukum. Karena itu, perusahaan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah selama proses belum menghasilkan putusan berkekuatan hukum tetap.
Imelda juga menyampaikan bahwa CNI akan bersikap kooperatif apabila dibutuhkan dalam rangkaian pemeriksaan. Bentuk kerja sama perusahaan akan dijalankan sesuai permintaan dan kewenangan aparat, serta tetap berpedoman pada ketentuan hukum. CNI menyatakan menghargai proses penegakan hukum dan tidak bermaksud mendahului kesimpulan yang nantinya ditetapkan oleh lembaga berwenang. Penjelasan mengenai dugaan ekspor nikel pada 2017–2019, menurut keterangan tersebut, perlu dipahami sebagai perkara yang masih ditangani, bukan sebagai kesimpulan final mengenai tanggung jawab pihak tertentu.
Pernyataan perusahaan menempatkan perkara itu dalam konteks aktivitas terdahulu sekaligus menegaskan komitmen untuk mengikuti proses yang berlaku. CNI menyatakan akan menghormati setiap tahapan pemeriksaan dan memberikan kerja sama sesuai ketentuan. Dengan demikian, perusahaan menunggu proses hukum berjalan hingga memberikan kejelasan, sembari mempertahankan asas praduga tak bersalah bagi pihak-pihak yang terkait. Keterangan resmi tersebut menjadi sikap CNI atas perkembangan perkara, tanpa mengurangi kewenangan pihak berwenang untuk memeriksa fakta dan menentukan langkah hukum selanjutnya.
CNI menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap mantan direktur utama dalam perkara tata kelola nikel tidak berdampak pada kegiatan operasional perusahaan. Menurut keterangan perusahaan, aktivitas usaha tetap berlangsung sebagaimana biasa, tanpa perubahan pada proses kerja maupun pelaksanaan kegiatan sehari-hari. CNI juga menyampaikan bahwa situasi hukum yang tengah menjadi perhatian publik tersebut tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan perusahaan.
Perusahaan menegaskan layanan kepada pelanggan dan mitra bisnis tetap berjalan normal. CNI menyebut koordinasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan terus dilakukan sesuai kebutuhan, sementara komitmen untuk memenuhi kewajiban serta menjaga kualitas layanan tetap menjadi perhatian. Dengan demikian, menurut perusahaan, pelanggan dan mitra bisnis dapat tetap berinteraksi dan menjalankan kerja sama melalui mekanisme yang berlaku. Pernyataan ini merupakan penjelasan CNI mengenai kondisi operasionalnya, bukan penilaian independen atas perkara yang sedang diproses.
Dalam keterangannya, CNI turut menyatakan bahwa perkara tersebut tidak memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan menyebut pengelolaan keuangan dan aktivitas bisnis tetap berjalan, serta kegiatan operasional terus dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. CNI tidak menyampaikan bahwa persoalan hukum tersebut menyebabkan perubahan terhadap kinerja keuangan maupun layanan. Perusahaan menggambarkan seluruh fungsi utama sebagai tetap berjalan normal di tengah proses hukum yang melibatkan mantan pejabatnya.
Manajemen, menurut CNI, tetap berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen itu mencakup pengelolaan perusahaan secara akuntabel dan berkelanjutan, dengan memperhatikan tanggung jawab organisasi dalam menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan juga menekankan pentingnya memastikan fungsi setiap lini organisasi tetap bekerja secara optimal. Struktur dan pembagian tugas internal, sebagaimana dijelaskan CNI, terus mendukung pelaksanaan operasional, pelayanan kepada pelanggan, serta hubungan dengan mitra bisnis.
CNI menyatakan akan menjaga kesinambungan kegiatan perusahaan sembari menghormati proses hukum yang berlangsung. Penjelasan mengenai operasional, layanan, dan kinerja keuangan tersebut disampaikan sebagai posisi resmi perusahaan. CNI menempatkan keberlangsungan usaha serta penerapan tata kelola sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Perusahaan menyatakan bahwa pengelolaan yang akuntabel dan berkelanjutan tetap menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitasnya.
Kejaksaan Agung menetapkan DS, mantan direktur utama sekaligus pemegang saham PT CNI, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel di Sulawesi Tenggara. Penetapan tersebut menempatkan DS sebagai tersangka dari pihak swasta dalam penyidikan yang berkaitan dengan pengelolaan komoditas nikel pada periode 2017 hingga 2020. Informasi mengenai status hukum dan konteks perkara itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna. Dengan demikian, perkara yang disorot tidak hanya berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan, tetapi juga dugaan persoalan tata kelola komoditas nikel dalam rentang waktu tersebut.
Dalam keterangan mengenai perkara, Anang menyebut potensi kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp401 miliar. Angka itu merupakan perkiraan yang dikaitkan dengan dugaan korupsi dalam tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara selama 2017–2020. Nilai tersebut memberikan gambaran mengenai besaran potensi dampak keuangan negara yang sedang menjadi perhatian dalam proses hukum. Namun, penyebutan potensi kerugian maupun penetapan tersangka tidak dengan sendirinya merupakan putusan bersalah. Status DS saat ini adalah tersangka, sedangkan dugaan tindak pidana dan unsur-unsurnya tetap harus diuji melalui tahapan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Keterangan Kejaksaan Agung tersebut menjadi konteks bagi perhatian publik terhadap perkara dan respons CNI terkait status mantan direktur utamanya. Pokok informasi yang telah disampaikan mencakup penetapan DS sebagai tersangka dari pihak swasta, keterkaitannya dengan PT CNI sebagai mantan direktur utama dan pemegang saham, periode dugaan perkara, serta estimasi potensi kerugian negara. Seluruh rincian itu diatribusikan kepada Anang Supriatna sebagai Kapuspenkum Kejagung. Dalam memberitakan perkembangan ini, penting untuk membedakan dugaan yang sedang diproses dari fakta yang telah diputuskan pengadilan, serta tidak menyimpulkan tanggung jawab pihak tertentu sebelum proses hukum memberikan kepastian.
Dalam perkara tata kelola nikel yang ditangani Kejaksaan Agung, penyidik menduga DS menjalankan kegiatan ekspor tanpa memenuhi kewajiban pasokan untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). Kewajiban tersebut mengharuskan pelaku usaha menyediakan mineral sesuai ketentuan bagi pasar domestik sebelum atau sebagai bagian dari kegiatan ekspor. Dugaan itu menjadi salah satu aspek yang diperiksa untuk menilai apakah pelaksanaan ekspor telah mengikuti aturan yang berlaku. Kejagung juga menyoroti proses pengurusan dokumen yang digunakan untuk mendukung pengiriman nikel ke luar negeri, termasuk dokumen hasil pengujian kadar, rekomendasi ekspor, serta persetujuan ekspor. Menurut dugaan penyidik, dokumen-dokumen tersebut diperoleh melalui proses yang menyimpang dari ketentuan, sehingga dasar administratif ekspor perlu ditelusuri lebih lanjut.
Pemeriksaan juga mencakup dugaan rekayasa pada dokumen hasil uji kadar nikel. Dokumen pengujian berperan penting dalam menentukan spesifikasi dan kelayakan komoditas yang akan diekspor, sehingga keakuratan hasilnya menjadi bagian dari pengawasan. Penyidik menduga terdapat perubahan atau pengaturan pada hasil pengujian yang kemudian digunakan dalam rangkaian pengajuan rekomendasi dan persetujuan ekspor. Apabila dugaan itu terbukti, dokumen yang tidak sesuai dapat memengaruhi proses evaluasi perizinan. Namun, uraian tersebut merupakan konstruksi perkara yang disampaikan aparat penegak hukum selama penyidikan dan harus diuji melalui proses hukum, termasuk dengan menilai bukti serta keterangan pihak-pihak terkait.
Selain persoalan dokumen Kejagung juga.
Baca juga: Polres Pasaman Barat tetapkan 5 tersangka pemerkosa warga disabilitas | Rp5 Juta Jadi Pintu Masuk Mengurai Perkara: Dedy Luqman Hakim Soroti Bukti, Aliran Uang, dan Niat Para Pihak | BUKTI LEMAH, JANGAN PAKSA MASUK PENGADILAN: SEMA 4/2026 MENJADI ALARM KERAS BAGI PENEGAK HUKUM Dedy Luqman Hakim: Kualitas Perkara Harus Dibangun Sebelum Persidangan
