Jakarta | Pimpinan Pusat Pagar Nusa bekerja sama dengan Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia untuk menyediakan beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi 2.000 kader. Kerja sama ini menjadi pokok dari program yang ditujukan kepada kader Pagar Nusa tersebut. Melalui penyediaan beasiswa, kedua pihak membuka kesempatan bagi para penerima untuk mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Jumlah sasaran program telah ditetapkan sebanyak 2.000 kader, sebagaimana tercantum dalam kesepakatan Pimpinan Pusat Pagar Nusa dan DPN Indonesia.
Penandatanganan kerja sama berlangsung di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, pada Jumat. Penandatanganan itu menandai kesepakatan kedua organisasi dalam menyediakan beasiswa PKPA bagi kader Pagar Nusa. Lokasi dan waktu penandatanganan menjadi bagian dari informasi mengenai pelaksanaan kerja sama ini. Program tersebut secara khusus menyebut Pendidikan Khusus Profesi Advokat, sehingga beasiswa yang disiapkan berkaitan dengan pendidikan profesi tersebut, bukan bentuk bantuan pendidikan lain.
Bagi Pagar Nusa dan DPN Indonesia, kerja sama ini menempatkan akses terhadap PKPA sebagai fokus program bagi ribuan kader. Cakupan 2.000 penerima menunjukkan jumlah kader yang menjadi sasaran beasiswa, sementara penandatanganan di PBNU menjadi momentum formal bagi kedua pihak untuk menyepakati penyediaannya. Informasi yang disampaikan mengenai program ini mencakup mitra yang terlibat, jenis pendidikan yang didukung, jumlah kader sasaran, serta tempat dan hari penandatanganan. Dengan demikian, inti kerja sama dapat dipahami secara langsung: Pimpinan Pusat Pagar Nusa bersama DPN Indonesia menyiapkan beasiswa PKPA untuk 2.000 kader, berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani di Gedung PBNU, Jakarta, pada Jumat.
Ketua Umum PP Pagar Nusa, Muchamad Nabil Haroen, memandang pendidikan hukum sebagai cara memperluas ruang pengabdian kader. Bekal tersebut tidak hanya berguna untuk memahami aturan, tetapi juga dapat membantu kader hadir ketika warga menghadapi persoalan yang menyangkut hak dan kepentingan mereka. Dengan pengetahuan hukum yang memadai, kader diharapkan mampu ikut melindungi masyarakat, memberi penjelasan yang tepat, serta mengarahkan warga untuk mencari penyelesaian melalui jalur yang sesuai. Pengabdian, dalam pandangan ini, tidak terbatas pada kegiatan organisasi atau pembinaan anggota, melainkan dapat menjangkau kebutuhan nyata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Nabil menekankan bahwa kader membutuhkan kecakapan untuk memahami hukum, menjernihkan persoalan, dan memperjuangkan hak secara beradab. Kemampuan tersebut penting agar pendampingan tidak berangkat dari dugaan atau emosi, melainkan dari pemahaman terhadap persoalan, prosedur, dan hak yang berlaku. Kader yang memiliki bekal hukum dapat membantu warga mengenali pilihan yang tersedia, memahami langkah yang perlu ditempuh, dan menyampaikan kepentingan mereka secara tertib. Sikap beradab juga berarti menghormati proses, menghindari tindakan yang memperkeruh keadaan, serta menjaga agar perjuangan hak tetap dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab.
Pendampingan hukum, menurut Nabil, memiliki arti khusus bagi warga yang terbatas pengetahuan maupun biaya. Tanpa bantuan dan informasi yang memadai, seseorang dapat kesulitan memahami prosedur atau menyampaikan persoalan, sehingga kesempatan memperoleh keadilan menjadi tidak setara. Kehadiran kader yang terlatih dapat membantu menjembatani kebutuhan tersebut, termasuk dengan memberi pemahaman awal dan menghubungkan warga dengan bantuan yang tepat. Nabil menyebut kerja sama beasiswa profesi advokat ini sebagai kado menjelang Hari Santri. Lebih dari sekadar dukungan pendidikan, kesempatan itu diharapkan memperkuat pelayanan hukum kader kepada masyarakat. Dengan semakin banyak kader yang memiliki kompetensi profesional, Pagar Nusa dapat memperluas kontribusi sosialnya dan membantu memastikan bahwa warga memiliki akses yang lebih baik untuk memahami serta memperjuangkan haknya.
Presiden DPN Indonesia Faizal Hafied mendukung penguatan pendidikan profesi hukum bagi kader Pagar Nusa. Dukungan ini berpijak pada pandangan bahwa para kader memiliki kedekatan dengan masyarakat dan memahami beragam persoalan yang dihadapi warga. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal penting ketika mereka mempelajari hukum dan kelak menjalankan peran profesional di bidang advokasi. Pendidikan yang terarah diharapkan memperluas pemahaman kader mengenai proses hukum, sekaligus membantu mereka memberikan kontribusi yang lebih terukur bagi masyarakat.
Perhatian terhadap pendidikan ini juga selaras dengan tradisi pengabdian Pagar Nusa dalam menjaga kiai, agama, dan bangsa. Nilai pengabdian tersebut dapat berjalan berdampingan dengan penguasaan pengetahuan hukum, termasuk keterampilan yang diperlukan untuk memahami hak dan kewajiban warga. Melalui beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi 2.000 kader, peserta memperoleh kesempatan untuk menempuh salah satu tahapan pendidikan menuju profesi advokat. Program tersebut menjadi pintu bagi kader yang berminat mendalami bidang hukum, tetapi dukungan pada tahap berikutnya memiliki ketentuan tersendiri.
Peserta yang terpilih dan menunjukkan prestasi berpeluang memperoleh dukungan lanjutan untuk mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA). Apabila memenuhi tahapan dan persyaratan yang berlaku, dukungan itu dapat berlanjut hingga proses pengambilan sumpah advokat serta penerbitan Berita Acara Sumpah (BAS). Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa pembinaan yang ditawarkan dapat mencakup lebih dari pendidikan PKPA bagi peserta tertentu. Namun, peluang lanjutan ini tidak otomatis diberikan kepada seluruh penerima beasiswa. Seleksi dan prestasi menjadi pertimbangan dalam menentukan siapa yang memperoleh dukungan berikutnya. Karena itu, penerima beasiswa perlu memahami bahwa program bagi 2.000 kader merupakan kesempatan mengikuti PKPA, sedangkan bantuan untuk UPA, pengambilan sumpah, dan BAS hanya terbuka bagi peserta terpilih sesuai ketentuan. Penjelasan ini penting agar cakupan beasiswa dipahami secara tepat, tanpa menyamakan bantuan awal dengan jaminan pembiayaan seluruh proses hingga seseorang resmi menjalankan profesi advokat.
Katib Syuriah PBNU KH Ahmad Sudrajat hadir menyaksikan penandatanganan kerja sama program beasiswa profesi advokat bagi kader Pagar Nusa. Ia menyambut baik inisiatif yang membuka kesempatan bagi kader untuk memperoleh pendidikan dan penguatan kompetensi di bidang hukum. Menurutnya, kerja sama ini memiliki arti penting karena dapat membantu kader memahami hukum secara lebih baik sekaligus menyiapkan mereka menghadapi berbagai persoalan hukum di tengah masyarakat.
KH Ahmad Sudrajat menilai bahwa peningkatan pengetahuan hukum perlu berjalan beriringan dengan kesadaran untuk menggunakan kemampuan tersebut secara bertanggung jawab. Melalui program ini, kader diharapkan tidak hanya mempelajari aturan dan prosedur, tetapi juga memahami bagaimana hukum dapat menjadi sarana perlindungan dan pelayanan bagi warga. Dengan demikian, peningkatan kapasitas tidak berhenti pada pencapaian pribadi peserta, melainkan turut mendorong kontribusi yang lebih luas bagi organisasi dan masyarakat.
Ia berharap penguatan kapasitas hukum kader Pagar Nusa, yang juga merupakan kader Nahdlatul Ulama, dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu manfaat yang diharapkan ialah bertambahnya kader yang mampu memberikan pendampingan hukum kepada warga, khususnya mereka yang selama ini memiliki akses terbatas terhadap layanan hukum. Kehadiran pendamping yang memahami persoalan serta jalur bantuan yang tersedia dapat membantu warga memperoleh informasi dan dukungan yang dibutuhkan.
Harapan tersebut selaras dengan pentingnya memperluas akses keadilan secara inklusif. Tidak semua warga mengetahui hak-haknya atau memiliki kemudahan untuk berkonsultasi ketika menghadapi persoalan hukum. Kader yang dibekali kemampuan dan kesadaran hukum dapat berperan sebagai penghubung, memberikan penjelasan awal, serta membantu warga memahami langkah yang dapat ditempuh. Peran itu tetap perlu dijalankan dengan menjunjung etika, kehati-hatian, dan batas kompetensi masing-masing.
Karena itu, KH Ahmad Sudrajat menyambut kerja sama ini sebagai langkah untuk membangun kesadaran hukum sekaligus meningkatkan kemampuan kader Pagar Nusa. Jika pembelajaran tersebut diterapkan secara konsisten, manfaat program dapat menjangkau lebih banyak orang.
