Sosial  

Perhumas Soroti Kepercayaan dan Peran Strategis Humas di Tengah Perubahan Teknologi

Perhumas Soroti Kepercayaan dan Peran Strategis Humas di Tengah Perubahan Teknologi

Kota Surakarta Astrid Widayani. Dilarang | Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2026 yang diselenggarakan Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) di Solo, Jawa Tengah, mengangkat tema humas sebagai daya bangsa untuk menenun kepercayaan dan menggerakkan Indonesia. Tema tersebut menempatkan kepercayaan sebagai fondasi penting dalam komunikasi publik, sekaligus menyoroti peran praktisi hubungan masyarakat dalam membantu berbagai pihak merespons perubahan. Dalam kegiatan itu, Ketua Umum Perhumas Boy Kelana menyampaikan pandangannya di Solo pada Sabtu. Pesan yang ia tekankan berkaitan dengan upaya membangun kepercayaan secara berkelanjutan, bukan mengharapkannya tumbuh dengan cepat melalui satu tindakan atau komunikasi sesaat.

Menurut gagasan yang disampaikan, kepercayaan tidak dapat dibentuk secara instan. Ia perlu dirawat melalui konsistensi pesan, sikap, dan tindakan, serta hubungan yang terbuka dengan masyarakat. Bagi humas, hal ini berarti komunikasi bukan semata-mata menyampaikan informasi atau menjaga citra, melainkan juga mendengarkan, memahami kebutuhan publik, dan memberi penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses tersebut berlangsung dari waktu ke waktu. Ketika organisasi menunjukkan kesungguhan dan konsistensi, publik memiliki dasar yang lebih kuat untuk menilai informasi dan membangun keyakinan terhadap organisasi tersebut. Karena itu, kepercayaan menjadi hasil dari hubungan yang dijaga, bukan sekadar sasaran kampanye.

Kebutuhan untuk membangun kepercayaan berlaku luas, mencakup humas pemerintah, korporasi, akademisi, organisasi sosial, hingga media. Setiap sektor memiliki hubungan berbeda dengan publik, tetapi semuanya bergantung pada komunikasi yang dapat dipercaya. Instansi pemerintah perlu menjelaskan kebijakan dan layanan secara jelas; perusahaan perlu berkomunikasi secara bertanggung jawab dengan pemangku kepentingan; sementara akademisi, organisasi sosial, dan media juga perlu menjaga keterbukaan serta kredibilitas. Dalam konteks perubahan teknologi, arus informasi yang semakin cepat membuat upaya tersebut semakin penting. Teknologi dapat memperluas jangkauan komunikasi, tetapi hubungan yang kokoh tetap membutuhkan kejujuran dan konsistensi. Tema KHI 2026 mengajak praktisi humas melihat tugas itu sebagai kontribusi bersama: merawat kepercayaan agar komunikasi mampu memperkuat hubungan publik dan mendukung kemajuan Indonesia.

Boy Kelana berpandangan bahwa situasi yang dihadapi saat ini semakin rumit. Berbagai persoalan, termasuk tantangan geopolitik dan tantangan di dalam negeri, menuntut praktisi hubungan masyarakat untuk memahami keadaan secara lebih luas. Perubahan dan kompleksitas tersebut membuat pekerjaan humas tidak dapat dipandang hanya sebagai kegiatan komunikasi yang bersifat teknis. Praktisi perlu melihat konteks yang melingkupi institusi, memahami persoalan yang sedang berlangsung, serta mempertimbangkan bagaimana kondisi itu memengaruhi hal yang perlu disampaikan dan dilakukan. Dengan pandangan yang lebih menyeluruh, humas dapat menjalankan perannya dengan lebih tepat di tengah beragam tantangan.

Dalam pandangan tersebut, tugas humas tidak berhenti pada penyusunan siaran pers dan penyebarannya kepada media. Kegiatan itu merupakan bagian dari pekerjaan komunikasi, tetapi bukan keseluruhan peran profesi humas. Humas juga perlu terlibat dalam proses yang lebih strategis, yakni membantu membentuk apa yang ingin disampaikan oleh institusi dan apa yang akan dikerjakan. Peran ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya berlangsung setelah keputusan dibuat. Pertimbangan mengenai pesan dan tindakan institusi juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan oleh praktisi humas. Dengan demikian, pekerjaan humas mencakup keterlibatan dalam arah komunikasi dan langkah institusi, bukan semata-mata penyampaian informasi kepada pihak luar.

Penekanan Boy Kelana tersebut menempatkan profesi humas dalam cakupan yang lebih luas daripada fungsi publikasi. Ketika persoalan geopolitik dan tantangan domestik hadir bersamaan, praktisi perlu memandang situasi secara utuh agar dapat memahami konteks komunikasi institusi. Humas tidak sekadar bertugas mengemas informasi yang telah tersedia, melainkan turut berperan dalam merumuskan hal yang hendak dikomunikasikan serta tindakan yang akan dijalankan institusi. Pandangan ini menegaskan sifat strategis pekerjaan humas: penyampaian pesan kepada media tetap penting, tetapi harus dipahami sebagai salah satu bagian dari tanggung jawab yang lebih besar. Peran tersebut menuntut praktisi untuk terlibat dalam melihat persoalan, menentukan arah pesan, dan menghubungkan komunikasi dengan tindakan institusi secara selaras.

Boy Kelana menyoroti kesenjangan yang kian nyata pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan kemampuan manusia memahami satu sama lain. Informasi kini dapat berpindah lintas wilayah dengan mudah, sementara pemahaman, konteks, dan kepercayaan tidak selalu tumbuh secepat itu. Meluasnya akses informasi memang membuka peluang untuk belajar dan berpartisipasi, tetapi juga menuntut kecakapan memilah isi yang diterima. Masyarakat perlu membedakan fakta yang terverifikasi dari opini, manipulasi, maupun kebohongan yang disajikan seolah-olah benar. Tanpa kemampuan tersebut, banyaknya informasi tidak otomatis menghasilkan pemahaman yang lebih baik; sebaliknya, arus konten yang terus bertambah dapat membuat orang sulit menentukan sumber tepercaya dan mengambil keputusan secara cermat.

Kecerdasan buatan menawarkan peluang besar bagi peradaban, mulai dari membantu pekerjaan hingga memperluas akses terhadap pengetahuan. Namun, Boy Kelana juga mengingatkan bahwa teknologi yang sama dapat meningkatkan kemampuan untuk membuat dan menyebarkan disinformasi. Konten deepfake, manipulasi persepsi, serta berita palsu dapat diproduksi dengan mutu meyakinkan, dalam skala dan kecepatan yang sulit dibayangkan sebelumnya. Akibatnya, publik tidak cukup hanya bertanya apakah sebuah pesan menarik atau sesuai dengan pandangan mereka. Pemeriksaan sumber, konteks, bukti, dan tujuan penyebaran menjadi bagian penting dalam merespons informasi. Organisasi maupun individu perlu mengenali bahwa kecanggihan bentuk tidak membuktikan kebenaran isi, dan bahwa konten sintetis dapat memengaruhi reputasi, kepercayaan, serta hubungan antarmanusia.

Algoritma digital mampu mengantarkan sebuah narasi kepada jutaan orang dalam hitungan detik. Kecepatan jangkauan itu, bagaimanapun, bukan jaminan bahwa narasi tersebut benar, adil, atau disampaikan secara bertanggung jawab. Dampak terhadap individu dan masyarakat tetap perlu dipertimbangkan, terutama ketika informasi belum terverifikasi beredar luas. Karena itu, respons terhadap perubahan teknologi perlu memadukan kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional. Data dan perangkat digital harus disertai empati, kebijaksanaan, serta kesediaan memahami pengalaman orang lain. Pada saat yang sama, pemahaman lokal perlu berjalan bersama perspektif global agar komunikasi menghormati konteks masyarakat tanpa mengabaikan dinamika yang lebih luas. Pendekatan seimbang ini membantu humas membangun kepercayaan, menyampaikan informasi secara bertanggung jawab, dan menghadapi risiko disinformasi tanpa kehilangan dimensi manusia.

Sebagai pembicara kunci dalam kegiatan tersebut, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyoroti perubahan mendasar dalam cara masyarakat memperoleh informasi mengenai organisasi. Perkembangan teknologi pencarian berbasis kecerdasan buatan memungkinkan publik mencari informasi tentang kebijakan, kinerja, dan reputasi sebuah lembaga tanpa harus berinteraksi langsung dengan sumbernya. Perubahan ini membuat proses pencarian informasi semakin cepat dan praktis, sekaligus mengubah cara organisasi hadir di ruang publik digital.

Dalam situasi tersebut, praktisi humas memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi resmi organisasi tersedia dengan baik dan dapat ditemukan oleh masyarakat. Informasi yang disajikan perlu akurat, jelas, relevan, serta diperbarui secara memadai agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru. Kehadiran informasi di kanal digital saja belum cukup; isi dan sumbernya juga harus mampu membangun kepercayaan. Publik dapat membentuk pandangan mengenai organisasi berdasarkan informasi yang mereka temukan, sehingga kualitas materi komunikasi berpengaruh pada kredibilitas lembaga.

Nezar menekankan bahwa data perlu diolah menjadi data yang tepercaya. Bagi fungsi humas, hal ini berarti mengelola data dan informasi secara cermat, memeriksa ketepatan sumber, serta menyampaikan fakta secara konsisten. Ketika sistem berbasis AI merangkum atau menampilkan informasi kepada pengguna, materi resmi yang akurat dan kredibel dapat membantu publik memperoleh gambaran yang lebih tepat.

Baca juga: Tim Pokja Kajian Strategis Sahli Kasad Lakukan Kunjungan Kerja ke Kodim 0906/Kkr