Kabupaten Klaten | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk periode 2025–2026. Penetapan tersebut menandai perkembangan penting dalam penanganan perkara yang menjadi perhatian publik, sekaligus membuka ruang bagi pemeriksaan lebih lanjut mengenai dugaan penerimaan di lingkungan pemerintah daerah. Status tersangka merupakan bagian dari proses hukum yang berjalan; pihak-pihak yang disebut tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan dan menjalani proses sesuai ketentuan yang berlaku.
Penanganan perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Kamis, 15 Oktober. Dalam operasi tersebut, sebanyak 23 orang diamankan. Dari jumlah itu, 10 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Informasi mengenai jumlah orang yang diamankan dan dibawa ke kantor KPK menjadi gambaran awal tentang cakupan tindakan penegakan hukum pada saat itu. Namun, angka tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan peran setiap orang ataupun kesimpulan mengenai keterlibatan mereka dalam perkara.
Perkembangan awal tersebut menjadi konteks bagi pengungkapan beberapa pola penerimaan yang diduga terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Dugaan pola penerimaan itu berada dalam lingkup perkara yang sedang ditangani dan perlu dipahami berdasarkan informasi resmi serta proses hukum yang berkembang. Pada tahap ini, uraian mengenai OTT dan penetapan tiga tersangka memberikan landasan untuk melihat bagaimana perkara mulai ditangani, tanpa menyimpulkan rincian yang belum disampaikan. KPK masih menjadi pihak yang menangani perkara, sementara penjelasan mengenai dugaan dan pihak terkait perlu merujuk pada keterangan yang tersedia dari proses tersebut. Dengan demikian, informasi awal ini dapat membantu pembaca memahami konteks pengungkapan, tetapi tidak menggantikan kebutuhan untuk menunggu penjelasan resmi berikutnya. Penilaian akhir terhadap dugaan tindak pidana tetap bergantung pada pembuktian dan keputusan dalam proses peradilan. Penyajian secara hati-hati penting agar informasi mengenai penanganan perkara tidak berubah menjadi kesimpulan sebelum waktunya, terlebih ketika pemeriksaan masih berlangsung dan fakta yang dapat dipastikan terbatas pada keterangan yang telah disampaikan.
KPK menyampaikan lima klaster yang menggambarkan ruang lingkup dugaan penerimaan uang dalam perkara yang menjerat Bupati Klaten. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemberian uang yang disebut berhubungan dengan laporan keuangan tahun anggaran 2025. Uraian ini menunjukkan adanya dugaan aliran dana dalam konteks penyusunan atau pelaporan keuangan, tetapi keterangan yang tersedia tidak merinci pihak pemberi, penerima, nilai, maupun mekanisme pemberiannya. Karena itu, klaster tersebut perlu dipahami sesuai batas informasi yang diumumkan, tanpa menambahkan dugaan mengenai pihak tertentu.
Klaster kedua mencakup penerimaan yang dikaitkan dengan pengadaan barang dan jasa. Klaster ketiga berhubungan dengan penerimaan terkait tambang galian C. Keduanya menggambarkan bidang kegiatan yang disebut dalam pemaparan KPK, bukan penetapan bahwa setiap proses pengadaan atau kegiatan pertambangan di wilayah tersebut bermasalah. Rincian mengenai transaksi, waktu, dan pihak yang terlibat tetap harus merujuk pada keterangan resmi serta perkembangan proses hukum. Pembedaan ini penting agar informasi mengenai dugaan tidak diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti.
Klaster keempat memuat dugaan penerimaan rutin lain yang dikaitkan dengan BLUD, BUMD, dan OPD. Klaster kelima adalah dugaan penerimaan uang pungut. Penyebutan unsur-unsur tersebut memberi gambaran tentang beberapa sumber penerimaan yang sedang menjadi perhatian penyidik, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan dasar, pola, atau frekuensi setiap penerimaan. Lima klaster ini merupakan pengelompokan ruang lingkup dugaan korupsi sebagaimana disampaikan KPK, bukan putusan hukum. Jumlah klaster juga tidak sama dengan jumlah tersangka, dan penyebutannya tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatan seseorang atau lembaga tertentu di luar keterangan yang tersedia. Penilaian mengenai apakah perbuatan pidana terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana peran masing-masing pihak harus menunggu pembuktian serta putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Hingga proses tersebut selesai, seluruh uraian tentang penerimaan uang sepatutnya tetap disebut sebagai dugaan.
Dalam perkara yang menjadi sorotan ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan pihak swasta Amin Wahyu Utomo. Ketiganya kemudian ditahan untuk kepentingan penyidikan. Penahanan awal berlangsung selama 20 hari, terhitung sejak 16 Oktober hingga November 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Penahanan tersebut memberi penyidik waktu untuk mendalami dugaan tindak pidana, memeriksa para tersangka, serta melengkapi keterangan dan bukti yang telah dikumpulkan. Masa penahanan pertama itu merupakan bagian dari proses hukum yang berjalan dan dapat menjadi dasar bagi langkah penyidikan berikutnya sesuai ketentuan. KPK menempatkan para tersangka di fasilitas tahanan yang sama, yakni Rutan Cabang Gedung Merah Putih, selama masa penahanan awal tersebut.
Dalam operasi tangkap tangan (OTT), penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang. Total uang yang disebut disita mencapai Rp1,2 miliar. Menurut keterangan Direktur Penyidikan KPK Achmat Taufik Husein, bagian terbesar, yakni Rp934 juta, ditemukan di kediaman Hanaki Agni Sadewo atau HAS. Uang tersebut disimpan di dalam sebuah tong berwarna biru. Keterangan ini merujuk pada temuan penyidik dalam rangkaian OTT, dan nama Hanaki Agni Sadewo dicantumkan sebagaimana disebutkan dalam bahan perkara.
Sementara itu, sisa uang sekitar Rp300 juta ditemukan dalam amplop. Selain uang rupiah, penyidik menyita 5.972 yuan, yang disebut bernilai sekitar Rp16 juta. Seluruh barang tersebut menjadi bagian dari bukti yang diamankan untuk kepentingan penyidikan. Nilai keseluruhan dan lokasi penemuan sebagaimana disampaikan KPK memberi gambaran mengenai barang yang diperiksa, tetapi tidak dengan sendirinya menetapkan kesimpulan mengenai peran setiap pihak. Penentuan tanggung jawab pidana tetap bergantung pada pemeriksaan, pengujian alat bukti, dan proses hukum selanjutnya. Informasi mengenai jumlah, penyimpanan, serta lokasi uang disampaikan dengan tetap mengacu pada keterangan Achmat Taufik Husein, sementara proses pembuktian perkara masih berlangsung.Menurut keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hamenang diduga menerima uang secara rutin dari kontraktor atau penyedia jasa di Kabupaten Klaten selama menjabat. Nilai penerimaan yang diungkapkan penyidik disebut lebih dari Rp2 miliar. Sebagian besar aliran tersebut diduga berasal dari Muhammad Amin Wahyu Utomo dan disalurkan melalui Rizqan Iryawan, yang saat itu menjabat Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
KPK menyebut sekitar Rp1,90 miliar dari aliran uang tersebut diduga telah digunakan untuk berbagai keperluan pribadi. Penggunaan yang disebut lain pembayaran utang Pilkada serta kebutuhan operasional. Rincian ini merupakan bagian dari dugaan penyidik mengenai aliran dan penggunaan dana, bukan kesimpulan hukum yang telah ditetapkan pengadilan.
Selain penerimaan tersebut, penyidik juga menguraikan dugaan uang Rp245 juta yang berkaitan dengan tambang galian C pada 2026. Dalam keterangan KPK, terdapat pula dugaan penerimaan rutin sejak 2025 dari sejumlah organisasi dan pelaku usaha di daerah, dengan nilai sekitar Rp1,8 miliar. Secara terpisah, pungutan upah di lingkungan pejabat Pemerintah Kabupaten Klaten disebut mencapai Rp1,2 miliar. Setiap angka itu merujuk pada dugaan sumber penerimaan yang disampaikan KPK, sehingga perlu dipahami sesuai konteks perkara dan penyidikan.
Secara keseluruhan, KPK menyampaikan bahwa dugaan penerimaan dalam bentuk suap maupun pungutan selama kurang lebih dua tahun mencapai sekitar Rp4,3 miliar. Angka tersebut menggambarkan nilai yang dikaitkan penyidik dengan rangkaian dugaan aliran uang, termasuk pembayaran dari pihak swasta dan pungutan di lingkungan pemerintahan daerah.
Baca juga: Seminar Hukum Dan Kesehatan Dalam Rangkaian Latgabma Super Garuda Shield 2026
