Jakarta | Pemerintah menempatkan pemberdayaan ekonomi sebagai salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat miskin pada bantuan sosial. Pendekatan ini tidak semata-mata berfokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga mendorong warga membangun kemampuan dan sumber penghasilan yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, penerima bansos diharapkan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan secara bertahap tidak lagi bergantung pada bantuan. Tujuan akhirnya adalah membuka jalan agar masyarakat dapat naik kelas, termasuk dari kondisi miskin menuju kelas menengah.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa upaya tersebut perlu didukung melalui program pemberdayaan yang dapat memperkuat kemandirian. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu jalur yang dapat ditempuh untuk memperluas kegiatan ekonomi warga. Melalui dukungan dan kesempatan yang tepat, masyarakat dapat mengembangkan usaha, memperoleh pendapatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Strategi ini mengarahkan kebijakan sosial tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek, tetapi juga untuk menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang.
Muhaimin menyampaikan bahwa berkurangnya jumlah penerima bantuan sosial sebagai hasil pemberdayaan dapat membuat penggunaan anggaran lebih efisien. Efisiensi tersebut, menurutnya, juga dapat mendukung pelaksanaan program pemberdayaan berikutnya, sehingga manfaat anggaran dapat diarahkan untuk memperkuat kemandirian masyarakat secara berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan setelah rapat koordinasi bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada 19 Oktober 2026. Pertemuan berlangsung di kediaman pribadi Amran, dimulai pukul 06.00 dan berakhir sekitar pukul 07.30 WIB. Konteks tersebut menunjukkan bahwa agenda pengurangan ketergantungan pada bansos dibicarakan bersama upaya pemberdayaan lintas bidang. Pelaksanaannya tetap membutuhkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan warga agar peluang untuk berkembang dapat dijangkau oleh masyarakat yang menjadi sasaran program.
Pemerintah merencanakan pemetaan wilayah sebagai langkah awal untuk mengarahkan program pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Pemetaan ini diperlukan agar intervensi tidak diterapkan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi sosial, tingkat kemiskinan, ketersediaan sumber daya, dan peluang usaha di setiap daerah. Dengan mengenali karakteristik wilayah secara lebih rinci, pemerintah dapat menentukan bentuk dukungan yang relevan serta menghindari program yang tidak sesuai dengan kebutuhan setempat.
Salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan program ialah potensi komoditas lokal. Daerah yang memiliki peluang pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, atau usaha lainnya dapat memperoleh bentuk pendampingan yang berbeda, sesuai rantai produksi dan pasarnya. Pencocokan program dengan potensi tersebut diharapkan membantu warga mengembangkan kegiatan ekonomi yang dapat bertahan, bukan hanya menerima bantuan dalam jangka pendek. Pendampingan usaha, peningkatan keterampilan, akses terhadap sarana produksi, serta dukungan pemasaran dapat dipertimbangkan berdasarkan hasil pemetaan.
Sebanyak 88 kabupaten/kota telah ditetapkan sebagai lokus prioritas pengentasan kemiskinan. Namun, penetapan sebagai lokus prioritas tidak berarti seluruh daerah tersebut otomatis menjadi lokasi proyek percontohan. Pemerintah masih perlu memilah wilayah yang paling membutuhkan dan menilai kesiapan pelaksanaan program, termasuk kecocokan komoditas, kondisi masyarakat, serta ketersediaan anggaran. Dengan demikian, jumlah daerah yang masuk dalam tahap percontohan dapat ditentukan secara lebih terukur.
Muhaimin menyampaikan bahwa pemilihan prioritas perlu dilakukan dengan melihat kebutuhan tiap daerah dan kemampuan anggaran pemerintah. Proses tersebut menjadi penting agar sumber daya yang tersedia dapat diarahkan kepada lokasi yang memberi manfaat paling besar bagi pengurangan kemiskinan. Pertimbangan anggaran bukan sekadar membatasi cakupan, tetapi juga membantu memastikan program dapat dijalankan dengan dukungan yang memadai dan tidak berhenti pada peluncuran awal.
Setelah wilayah prioritas disaring, pemerintah dapat menyusun rancangan kegiatan yang lebih spesifik bersama pihak terkait di daerah. Pemetaan yang cermat memberi dasar untuk menetapkan sasaran penerima, sektor usaha, kebutuhan pendampingan, dan ukuran keberhasilan. Pendekatan bertahap ini juga membuka ruang evaluasi sebelum model pemberdayaan diperluas ke wilayah lain, sehingga keputusan berikutnya dapat bertumpu pada hasil nyata dan kondisi lokal.
Untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, program jangka pendek dapat dimulai dari kegiatan yang relatif mudah dijalankan dan dekat dengan kebutuhan sehari-hari. Penanaman cabai dan singkong, misalnya, dapat menjadi pilihan karena keduanya merupakan komoditas pangan yang dikenal luas dan dapat dibudidayakan di berbagai wilayah. Pemerintah juga merencanakan peternakan ayam sebagai sumber kegiatan produktif dan pemasukan bagi keluarga. Inisiatif tersebut diharapkan membuka peluang kerja, meningkatkan pemanfaatan lahan, serta memberi warga pengalaman mengelola usaha. Pendampingan, akses bibit atau sarana produksi, dan penghubung ke pembeli diperlukan agar kegiatan tidak berhenti sebagai bantuan awal, tetapi dapat berkembang menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan.
Dalam jangka panjang, pemberdayaan perlu diperkuat melalui hilirisasi, yaitu pengolahan hasil pertanian agar memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan. Ketika komoditas dijual hanya dalam bentuk bahan mentah, pendapatan produsen dapat terbatas dan sangat bergantung pada perubahan harga. Pengolahan, pengemasan, pemenuhan standar mutu, serta pengembangan jaringan distribusi dapat memperluas pilihan pasar dan meningkatkan nilai produk. Upaya ini juga mendorong tumbuhnya kegiatan usaha lain di daerah, mulai dari pengolahan pangan hingga logistik. Karena itu, pengembangan kemampuan produksi perlu berjalan bersama dengan dukungan teknologi, keterampilan, pembiayaan, dan akses pasar yang sesuai dengan karakter komoditas setempat.
Hilirisasi kelapa menjadi contoh yang dapat dipelajari dan diperluas. Pengembangan produk olahan kelapa telah menghasilkan komoditas yang mampu menembus pasar ekspor, menunjukkan bahwa bahan lokal dapat memiliki nilai ekonomi lebih tinggi ketika diproses dan dipasarkan secara tepat. Model tersebut dapat disesuaikan dengan potensi daerah lain, tanpa mengabaikan kesiapan bahan baku, kapasitas pelaku usaha, dan kebutuhan pembeli. Muhaimin menyebut dua aspek hilirisasi sebagai bagian dari pemberdayaan, yakni hilirisasi pertanian serta pengembangan industri berbasis sumber daya alam. Keduanya dapat menghubungkan kegiatan ekonomi warga dalam jangka pendek dengan penciptaan usaha bernilai tambah pada jangka panjang, sehingga masyarakat memiliki pilihan pendapatan yang lebih mandiri dan tidak terus bergantung pada bantuan sosial.
Program pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial memerlukan koordinasi lintas kementerian yang terencana. Upaya ini tidak cukup dijalankan sebagai kegiatan terpisah, sebab penguatan usaha warga mencakup beragam kebutuhan, mulai dari peningkatan keterampilan dan produksi hingga akses pemasaran. Kementerian dan lembaga terkait perlu menyelaraskan agenda, menetapkan sasaran yang saling mendukung, serta memastikan pelaksanaan di lapangan menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan koordinasi yang jelas, potensi tumpang tindih program dapat ditekan, sementara dukungan pemerintah dapat menjangkau kelompok sasaran secara lebih efektif.
Salah satu perhatian penting ialah memastikan produk lokal benar-benar terserap pasar. Pelaku usaha perlu memperoleh pendampingan untuk mengenali permintaan konsumen, menjaga mutu, menentukan harga, dan membangun jalur penjualan yang berkelanjutan. Penguatan pengemasan juga berperan dalam meningkatkan daya tarik serta kepercayaan pembeli, terutama ketika produk dipasarkan ke wilayah yang lebih luas. Karena itu, dukungan produksi sebaiknya berjalan beriringan dengan pengembangan akses pasar, promosi, dan kemitraan. Pemerintah dapat mendorong hubungan produsen lokal, koperasi, pelaku ritel, dan pembeli institusional agar hasil usaha tidak hanya bertambah, tetapi juga memiliki peluang penjualan yang lebih pasti.
Pemberdayaan desa perlu menjadi bagian dari koordinasi tersebut, dengan memperhatikan potensi ekonomi dan kondisi masing-masing wilayah. Peran antarkementerian harus dibagi secara tegas agar dukungan untuk kapasitas warga, penguatan usaha, infrastruktur, dan pemasaran saling melengkapi. Dalam pengelolaan anggaran, dana program tetap berada di masing-masing kementerian sesuai tugas dan kewenangannya.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
