Jakarta | Sejumlah pejabat negara mulai berdatangan ke Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu, 21 Oktober 2026. Mereka terdiri atas para menteri, wakil menteri, kepala dan wakil kepala badan, serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Kehadiran para pejabat tersebut berkaitan dengan agenda sidang kabinet paripurna yang dijadwalkan berlangsung di kompleks Istana.
Sidang kabinet paripurna itu akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Agenda tersebut digelar menjelang evaluasi dua tahun pemerintahan, sebagaimana tercermin dalam perhatian terhadap pelaksanaan pemerintahan selama periode tersebut. Para pejabat yang hadir merupakan unsur kabinet dan lembaga terkait yang dijadwalkan mengikuti rapat bersama Presiden.
Arus kedatangan pejabat terpantau sejak sekitar pukul 14.00 WIB. Sejumlah peserta tiba secara bertahap di kawasan Istana, sementara kedatangan lainnya masih berlangsung ketika berita ini disusun. Situasi tersebut menunjukkan bahwa para undangan mulai memenuhi lokasi sebelum sidang kabinet paripurna dimulai.
Para pejabat yang hadir mencakup jajaran kementerian, badan, dan Dewan Pertimbangan Presiden. Namun, agenda sidang itu menjadi pokok perhatian dari kedatangan mereka pada hari tersebut. Sidang kabinet paripurna merupakan forum yang mempertemukan Presiden dengan jajaran pemerintah untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
Hingga berita ini disusun, belum seluruh pejabat yang dijadwalkan hadir terlihat memasuki kompleks Istana. Proses kedatangan masih berjalan sejak terpantau pada siang hari. Para peserta yang telah tiba kemudian bersiap mengikuti rapat yang akan dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut berlangsung dalam momentum menjelang evaluasi dua tahun pemerintahan, dengan para menteri, wakil menteri, pimpinan badan, wakil pimpinan badan, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebagai bagian dari peserta yang dijadwalkan.
Sejumlah pejabat terpantau berdatangan ke Istana menjelang evaluasi dua tahun pemerintahan. Nama-nama yang disebut dalam bahan mencakup pejabat dari sejumlah lembaga dan bidang kerja, mulai dari perdagangan dan kehutanan hingga pengelolaan gambut serta mangrove. Kehadiran mereka menjadi bagian dari rangkaian kedatangan yang berlangsung sebelum evaluasi tersebut.
Menteri Perdagangan Budi Santoso termasuk pejabat yang disebut tiba di Istana. Ia tercantum dengan jabatan Menteri Perdagangan. Selain itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga masuk dalam daftar nama yang terpantau hadir. Penyebutan keduanya menunjukkan adanya pejabat kementerian yang datang dalam rentang waktu menjelang agenda evaluasi dua tahun pemerintahan.
Dari lembaga yang menangani isu lingkungan, terdapat Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional Setyawan Pudyatmoko. Jabatan dan nama tersebut disebut secara khusus dalam bahan terkait pejabat yang berdatangan. Tidak ada rincian tambahan mengenai agenda atau pembahasan yang akan diikuti Setyawan, sehingga kehadirannya hanya dapat dicatat sebagai salah satu pejabat yang terpantau tiba.
Tokoh lain yang disebut adalah Ketua Wantimpres Pratikno. Ia tercatat bersama anggota Wantimpres Salim Segaf al-Jufri. Keduanya disebut berdasarkan posisi masing-masing di Wantimpres, tanpa keterangan lebih lanjut mengenai waktu kedatangan atau peran khusus dalam evaluasi. Dengan demikian, nama Pratikno dan Salim Segaf al-Jufri melengkapi daftar pejabat yang disebut dalam bahan.
Secara keseluruhan, nama yang terpantau mencakup Budi Santoso, Raja Juli Antoni, Setyawan Pudyatmoko, Pratikno, dan Salim Segaf al-Jufri. Penyebutan ini terbatas pada pejabat tersebut, sesuai informasi yang tersedia, dan tidak mencakup tamu lain. Kedatangan mereka berlangsung ketika evaluasi dua tahun pemerintahan menjadi agenda yang mendapat perhatian. Informasi mengenai kehadiran para pejabat itu memberi gambaran tentang siapa saja yang disebut berada di Istana menjelang evaluasi, tanpa menjelaskan isi rapat, hasil penilaian, maupun keputusan yang mungkin dibahas. Karena itu, uraian ini mempertahankan jabatan dan nama sebagaimana tercantum, sekaligus membedakan fakta kedatangan dari informasi agenda yang belum dijelaskan. Bahan yang tersedia tidak menyebut keterangan tambahan mengenai tujuan masing-masing pejabat ataupun apakah mereka datang secara bersamaan.
Menteri Perindustrian Sarmuji mengatakan dirinya akan menyimak arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet yang digelar menjelang evaluasi dua tahun pemerintahan. Ia belum mengetahui secara pasti pesan atau instruksi yang akan disampaikan Presiden untuk sektor perindustrian. Karena itu, Sarmuji memilih menunggu jalannya sidang dan mendengarkan arahan secara langsung sebelum menentukan tindak lanjut bagi kementeriannya. Menurut dia, pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk memperoleh pandangan Presiden mengenai agenda pemerintah, termasuk hal-hal yang perlu menjadi perhatian kementerian dalam menjalankan program kerja.
Sarmuji menyatakan telah menyiapkan sejumlah bahan apabila mendapat kesempatan untuk menyampaikan laporan mengenai kondisi maupun perkembangan sektor industri. Materi itu dapat digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang relevan dengan tugas kementerian, serta memberikan gambaran kepada Presiden mengenai pekerjaan yang sedang dijalankan. Namun, ia belum memastikan apakah akan diminta berbicara dalam sidang tersebut. Ia juga tidak mendahului arahan yang mungkin diberikan Prabowo, sebab pembahasan dan urutan penyampaian dalam forum itu sepenuhnya menunggu jalannya sidang. Dengan demikian, bahan yang dibawa disiapkan sebagai bekal, bukan sebagai kepastian bahwa laporan akan disampaikan.
Dalam konteks evaluasi pemerintahan, laporan dari kementerian dapat membantu Presiden meninjau pelaksanaan kebijakan dan menentukan prioritas berikutnya. Bagi sektor perindustrian, arahan pemerintah pusat berpotensi menjadi acuan dalam menyelaraskan program kementerian dengan agenda nasional. Meski demikian, Sarmuji belum menyebutkan arahan khusus yang diharapkan ataupun kebijakan baru yang akan dibahas. Pernyataannya menegaskan bahwa ia datang dengan kesiapan untuk memberikan informasi bila diperlukan, sekaligus terbuka menerima petunjuk langsung dari Presiden. Setelah sidang berlangsung, kementerian dapat menelaah arahan yang disampaikan dan mempertimbangkan langkah yang sesuai dengan mandat serta kebutuhan sektor industri.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung, memandang sidang di Istana sebagai kesempatan penting untuk menilai hasil kerja pemerintah setelah dua tahun menjalankan pemerintahan. Evaluasi diperlukan agar capaian, hambatan, dan kebutuhan perbaikan dapat dibahas secara terbuka, sekaligus menjadi pijakan untuk menentukan langkah selanjutnya. Menurutnya, pembahasan semacam ini relevan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dijalankan menjawab kebutuhan masyarakat dan mencapai sasaran yang ditetapkan. Ketika ditanya mengenai kinerja pemerintah, Rocky memberikan penilaian positif melalui gestur jempol. Gestur tersebut menunjukkan apresiasi terhadap kinerja yang telah berjalan, meski evaluasi tetap diperlukan untuk meninjau pelaksanaan program secara menyeluruh. Dengan demikian, penilaian atas capaian tidak meniadakan perlunya pembahasan kritis mengenai berbagai tantangan yang masih dihadapi.
Sidang tersebut direncanakan membahas isu-isu strategis yang berkembang, serta mengevaluasi program kerja pemerintah. Agenda ini memberi ruang bagi para pejabat untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan kebijakan dan mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Pembahasan isu strategis juga penting karena situasi nasional dapat berubah, sehingga pemerintah perlu menyesuaikan prioritas maupun pendekatan kerja. Evaluasi program, di sisi lain, dapat membantu mengukur kemajuan berdasarkan target dan melihat apakah manfaat kebijakan telah dirasakan secara luas. Melalui forum yang melibatkan jajaran pemerintah, hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi bahan koordinasi dan pertimbangan dalam merumuskan tindak lanjut. Sidang bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum untuk menyelaraskan pandangan mengenai capaian dan pekerjaan yang masih harus diselesaikan. Fokus pada pelaksanaan program serta isu terkini dapat memperjelas langkah pemerintah pada periode berikutnya.
Pelaksanaan sidang bertepatan dengan dua tahun terbentuknya Kabinet Merah Putih. Kabinet tersebut bertugas membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan agenda pemerintahan.
