BANDUNG | Dinas Pendidikan Jawa Barat mengarahkan seluruh SMA dan SMK negeri untuk menutup dan mengunci gerbang sekolah setelah jam masuk. Ketentuan ini berlaku selama kegiatan pembelajaran berlangsung, sehingga akses keluar-masuk lingkungan sekolah dibatasi pada waktu tersebut. Kebijakan itu menjadi aturan bagi satuan pendidikan negeri di tingkat menengah atas dan kejuruan di wilayah Jawa Barat, sebagai bagian dari pengelolaan aktivitas sekolah pada hari belajar.
Arahan tersebut ditujukan untuk memperketat pengawasan, menjaga keamanan, serta mendukung ketertiban di lingkungan satuan pendidikan. Dengan gerbang yang tertutup dan terkunci setelah waktu masuk, pihak sekolah diharapkan dapat mengendalikan akses ke area sekolah selama proses belajar berlangsung. Pembatasan akses juga membantu sekolah memantau kegiatan di lingkungan pendidikan, sehingga aktivitas pembelajaran dapat berjalan dalam suasana yang lebih tertib dan aman. Pelaksanaan ketentuan ini melibatkan sekolah sebagai pihak yang mengatur akses di lokasi masing-masing.
Ketentuan mengenai gerbang sekolah itu tercantum dalam Nota Dinas Nomor 38297/PW.01/Sekre. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, dan diterbitkan pada 12 Oktober 2026. Penerbitan nota dinas itu menjadi dasar penyampaian arahan kepada jajaran pendidikan di daerah, sekaligus memberi rujukan administratif bagi sekolah yang diminta menjalankan pembatasan akses tersebut.
Nota dinas telah disebarkan kepada seluruh kantor cabang dinas pendidikan di wilayah Jawa Barat. Melalui jaringan kantor cabang tersebut, arahan diteruskan kepada satuan pendidikan yang menjadi sasaran kebijakan. SMA dan SMK negeri diminta memperhatikan ketentuan waktu penutupan dan penguncian gerbang, yakni setelah jam masuk dan sepanjang kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, pengawasan terhadap pelaksanaan arahan dapat dilakukan melalui jalur koordinasi dinas pendidikan di tingkat wilayah. Kebijakan ini secara khusus mengatur akses gerbang selama jam belajar; tujuannya adalah memperkuat keamanan dan ketertiban sekolah, bukan mengubah kegiatan pembelajaran yang berlangsung di dalamnya. Sekolah perlu menjalankan arahan tersebut sesuai ketentuan dalam nota dinas yang diterbitkan Disdik Jabar.
Nota dinas tersebut mengarahkan kepala satuan pendidikan untuk membatasi akses pihak luar yang tidak berkepentingan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Arahan ini menempatkan lingkungan sekolah sebagai ruang yang perlu dijaga agar aktivitas pembelajaran dapat berjalan dengan tertib. Karena itu, pihak eksternal tidak dapat memasuki lingkungan sekolah tanpa keperluan yang jelas dan tanpa mengikuti ketentuan akses yang telah ditetapkan. Pembatasan tersebut menjadi bagian dari langkah pengaturan kegiatan di sekolah, khususnya pada waktu belajar, bukan berarti semua pihak dari luar dilarang datang dalam keadaan apa pun.
Pihak eksternal yang memang memiliki keperluan dan membutuhkan akses ke lingkungan sekolah harus menunjukkan surat resmi. Surat tersebut menjadi dasar untuk menjelaskan keperluan kedatangan kepada pihak sekolah. Sebelum mengakses area sekolah, pihak yang bersangkutan juga perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak sekolah untuk memperoleh izin. Dengan demikian, kedatangan dapat diketahui dan dinilai sesuai keperluan, serta akses diberikan berdasarkan persetujuan sekolah. Persyaratan ini berlaku bagi pihak eksternal yang memerlukan akses, sehingga proses masuk tidak dilakukan begitu saja ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung.
Kepala satuan pendidikan diminta memastikan arahan tersebut dipahami dan diterapkan dalam pengaturan akses di lingkungan sekolah. Koordinasi dan izin menjadi tahapan penting sebelum pihak luar yang berkepentingan memasuki area sekolah. Pihak eksternal perlu mengajukan surat resmi dan menunggu persetujuan, sedangkan sekolah dapat mengatur akses sesuai ketentuan yang berlaku. Pengaturan ini membantu membedakan kedatangan yang memiliki keperluan dari akses pihak luar yang tidak berkepentingan. Dengan prosedur yang jelas, sekolah dapat menjaga keteraturan selama pembelajaran berlangsung tanpa mengabaikan keperluan eksternal yang telah disampaikan dan memperoleh izin. Pelaksanaan arahan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk dalam proses koordinasi dan pemberian izin oleh pihak sekolah.
Purwanto menjelaskan bahwa penguncian gerbang sekolah selama jam belajar bertujuan menjaga lingkungan sekolah tetap aman ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Kebijakan ini menempatkan keamanan sebagai salah satu perhatian utama selama guru dan siswa menjalankan aktivitas belajar di lingkungan sekolah. Dengan gerbang dikunci pada waktu tersebut, akses keluar-masuk dapat dijaga agar kegiatan pembelajaran berlangsung dalam lingkungan yang aman, sesuai tujuan yang disampaikan Purwanto.
Menurut penjelasan itu, langkah tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan di sekolah. Kedua hal tersebut menjadi bagian dari suasana yang perlu dipelihara selama proses belajar mengajar. Purwanto mengaitkan pengaturan gerbang dengan upaya agar lingkungan sekolah tidak terganggu ketika pembelajaran sedang berjalan. Dengan demikian, alasan yang disampaikan berfokus pada penjagaan suasana belajar, bukan pada uraian mengenai hal lain di luar tujuan keamanan dan kenyamanan tersebut.
Perhatian terhadap kondisi belajar juga mencakup konsentrasi guru dan siswa. Gerbang yang dikunci selama jam belajar diharapkan mendukung agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung tanpa gangguan yang berpengaruh pada konsentrasi mereka. Purwanto menyebut keamanan, kenyamanan, dan konsentrasi sebagai hal yang perlu dijaga di lingkungan sekolah. Ketiganya menjadi alasan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan selama pembelajaran, sehingga pengaturan gerbang diposisikan sebagai langkah untuk menjaga kondisi belajar tetap tertib dan nyaman bagi warga sekolah.
Purwanto juga menyampaikan bahwa kebijakan penguncian gerbang tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Karena itu, penerapannya tidak hanya dijelaskan melalui tujuan menjaga lingkungan sekolah selama pembelajaran, tetapi juga terkait dengan arahan gubernur. Penjelasan mengenai kebijakan ini terbatas pada alasan tersebut: menjaga keamanan, kenyamanan, serta konsentrasi guru dan siswa, sekaligus menindaklanjuti arahan yang disampaikan Dedi Mulyadi. Tidak ada alasan atau dampak lain yang perlu ditambahkan di luar keterangan itu.
Secara teknis, setiap satuan pendidikan diminta mengunci gerbang setelah jam masuk sekolah. Arahan ini menempatkan pengendalian akses sebagai langkah yang perlu diterapkan selama kegiatan belajar berlangsung, bukan sekadar imbauan umum agar sekolah lebih . Dengan gerbang terkunci, keluar-masuk lingkungan sekolah dapat diatur dan dipantau oleh pihak yang bertugas. Pelaksanaannya tetap menjadi tanggung jawab masing-masing satuan pendidikan sesuai kondisi dan tata kelola di sekolah.
Purwanto meminta seluruh sekolah menindaklanjuti arahan tersebut, dengan perhatian khusus pada SMA, SMK, dan SLB negeri. Permintaan itu menegaskan bahwa sekolah-sekolah tersebut perlu memastikan prosedur penguncian gerbang dijalankan setelah waktu masuk sekolah. Pihak sekolah juga perlu menyampaikan arahan kepada petugas dan unsur terkait agar pelaksanaan di lapangan dipahami secara seragam. Tindak lanjut yang jelas membantu mencegah perbedaan penafsiran mengenai kapan gerbang harus dikunci dan siapa yang bertanggung jawab.
Penjelasan Purwanto disampaikan di Bandung pada Kamis, 22 Oktober. Keterangan waktu dan tempat tersebut merupakan konteks penyampaian penjelasan, bukan tanggal penerbitan nota dinas. Nota dinas yang memuat arahan itu disebut terbit pada 12 Oktober 2026. Pembedaan ini penting agar informasi mengenai penyampaian keterangan tidak tertukar dengan waktu dokumen resmi diterbitkan.
Dalam menindaklanjuti arahan, sekolah dapat memastikan bahwa pengaturan gerbang diketahui oleh warga sekolah dan dilaksanakan sesuai jam kegiatan. Koordinasi internal diperlukan agar proses belajar tidak terganggu, sekaligus memastikan akses ke lingkungan sekolah tetap berada dalam pengawasan. Permintaan kepada seluruh satuan pendidikan negeri, terutama SMA, SMK, dan SLB, menunjukkan bahwa arahan tersebut ditujukan untuk diterapkan secara luas. Karena itu, setiap sekolah perlu mencermati isi instruksi dan menyesuaikan pelaksanaannya dengan prosedur operasional yang berlaku, tanpa mengabaikan ketentuan keselamatan serta kebutuhan kegiatan sekolah.
Baca juga: Warga Buka Aduan Dugaan Pemerasan, Kanit Reskrim Merakurak Diminta Beri Penjelasan | Polisi Diminta Bongkar Dugaan Bank Gelap, Nama PNS Dinsos Tuban Masuk Aduan Warga
