Jakarta | Presiden Prabowo Subianto membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di Jakarta pada Kamis, 22 Oktober 2026. Dalam forum yang membahas upaya memperluas akses keuangan di berbagai daerah itu, Prabowo menyampaikan pesan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi perlu dinilai dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Kesejahteraan, menurut pesan yang disampaikannya, tidak cukup hanya menjadi slogan atau target dalam dokumen kebijakan.
Ukuran kesejahteraan yang lebih bermakna adalah apakah penghasilan keluarga meningkat dan daya beli mereka menguat. Kedua hal tersebut berhubungan langsung dengan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjaga kestabilan ekonomi, serta merencanakan masa depan. Karena itu, pembahasan mengenai pertumbuhan dan akses keuangan perlu dikaitkan dengan manfaat yang sampai kepada warga, bukan berhenti pada angka atau program yang tercatat di tingkat pemerintahan.
Prabowo menyebut sejumlah kelompok yang semestinya dapat merasakan kekuatan ekonomi, termasuk petani, nelayan, pedagang pasar, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia juga menyoroti ibu-ibu yang membantu menopang ekonomi keluarga. Kelompok-kelompok ini memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, baik melalui produksi pangan, perdagangan, maupun usaha rumahan. Namun, peran tersebut perlu disertai peluang dan hasil yang layak agar kesejahteraan benar-benar hadir dalam kehidupan mereka.
Pesan itu memberi penekanan bahwa perluasan akses keuangan daerah harus terhubung dengan peningkatan kesempatan ekonomi. Akses terhadap layanan dan pembiayaan dapat membantu masyarakat mengembangkan usaha atau mendukung kegiatan produktif, tetapi manfaatnya perlu terlihat pada pendapatan serta daya beli. Dengan demikian, ukuran keberhasilan tidak hanya terletak pada terselenggaranya program, melainkan juga pada dampaknya bagi keluarga. Dalam arah kebijakan yang disoroti di rapat TPAKD tersebut, pertumbuhan ekonomi idealnya terasa hingga ke pasar, sentra usaha kecil, lahan pertanian, wilayah pesisir, dan rumah tangga yang mengandalkan kerja sehari-hari.Menurut Prabowo, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu menguasai serta mengamankan kekayaan bangsa. Pernyataan itu menempatkan kedua tingkat pemerintahan dalam tanggung jawab menjaga kekayaan yang dimiliki Indonesia. Penguasaan dan pengamanan tersebut berkaitan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kekayaan bangsa, dalam pesan itu, perlu dijaga sekaligus dikelola agar manfaatnya mengarah pada kepentingan rakyat. Prabowo menegaskan bahwa upaya tersebut merupakan bagian dari tugas pemerintah dalam mengelola sumber daya Indonesia.
Prabowo juga menyampaikan bahwa sumber daya alam Indonesia harus dijaga dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pesan tersebut menekankan dua hal, yakni perlindungan terhadap sumber daya alam dan pengelolaan yang ditujukan bagi rakyat. Pemerintah pusat maupun daerah disebut perlu menguasai dan mengamankan kekayaan bangsa agar tujuan peningkatan kesejahteraan dapat dicapai. Dalam pernyataannya, kekayaan nasional dan sumber daya alam berkaitan dengan kemakmuran rakyat yang menjadi sasaran pengelolaan.
Dengan demikian, arahan yang disampaikan Prabowo mencakup keterlibatan pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Keduanya perlu memastikan kekayaan bangsa berada dalam penguasaan serta pengamanan pemerintah, sementara sumber daya alam harus dijaga dan dikelola. Tujuan yang disebutkan adalah meningkatkan kesejahteraan dan mengupayakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prabowo mengaitkan pengelolaan kekayaan Indonesia dengan tanggung jawab untuk menjaga sumber daya tersebut demi kepentingan masyarakat.
Pesan itu menegaskan bahwa sumber daya alam Indonesia bukan hanya perlu dipertahankan, tetapi juga dikelola dengan tujuan yang jelas, yakni kemakmuran rakyat. Pemerintah pusat dan daerah sama-sama disebut dalam seruan untuk menguasai serta mengamankan kekayaan bangsa. Pengelolaan dan penjagaan sumber daya alam tersebut diarahkan pada peningkatan kesejahteraan. Prabowo menyampaikan bahwa kekayaan bangsa perlu dijaga dan dimanfaatkan melalui pengelolaan yang ditujukan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
Prabowo menilai penyaluran kredit atau pinjaman produktif senilai Rp53,15 triliun selama Agustus hingga Oktober 2026 sebagai langkah penting untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat. Dalam periode tersebut, dana disalurkan kepada lebih dari dua juta debitur melalui 343 lembaga jasa keuangan. Capaian itu menunjukkan bahwa pembiayaan produktif dapat menjangkau kelompok yang selama ini membutuhkan dukungan modal untuk mempertahankan maupun mengembangkan kegiatan ekonominya. Pemerintah memandang akses terhadap pinjaman yang sesuai sebagai salah satu cara mendorong usaha kecil, memperkuat pendapatan keluarga, dan meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Penerima pembiayaan tersebut banyak berasal dari kelompok berpenghasilan rendah, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Di mereka terdapat pengemudi ojek daring yang memerlukan modal untuk menunjang pekerjaan, pedagang pasar yang membutuhkan tambahan dana bagi persediaan barang, serta petani dan nelayan yang memerlukan pembiayaan untuk kegiatan produksi. Penyaluran melalui beragam lembaga jasa keuangan diharapkan membuat layanan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, kredit produktif tidak hanya tercatat sebagai nilai penyaluran, tetapi juga dapat membantu penerima menjaga keberlangsungan mata pencaharian dan membuka peluang peningkatan skala usaha.
Ke depan, pemerintah menetapkan target penyaluran Rp400 triliun kepada 28 juta keluarga pada 2027. Target tersebut menjadi perluasan besar dibandingkan capaian penyaluran selama Agustus hingga Oktober 2026, sekaligus menandai ambisi pemerintah untuk menjangkau lebih banyak rumah tangga melalui pembiayaan produktif. Prabowo menjelaskan bahwa jumlah 28 juta keluarga itu setara dengan kurang lebih 100 juta orang apabila dihitung bersama pasangan dan anak. Perhitungan tersebut menggambarkan jangkauan manfaat yang diharapkan, karena dukungan kepada satu keluarga berpotensi berdampak pada beberapa anggota rumah tangga. Realisasi target akan bergantung pada kemampuan lembaga penyalur menjangkau calon penerima, kesesuaian pembiayaan dengan kebutuhan usaha, serta pengelolaan pinjaman secara bertanggung jawab. Pemerintah menempatkan perluasan akses sebagai bagian dari upaya agar kelompok berpenghasilan rendah memperoleh kesempatan lebih besar untuk produktif dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Ketika Presiden Prabowo Subianto mengabsen para kepala daerah dalam rapat koordinasi nasional, ia sempat menanyakan keberadaan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM. Prabowo menyebut Dedi sebagai kepala daerah yang lokasinya paling dekat, tetapi tidak terlihat hadir dalam agenda tersebut. Ia kemudian menduga KDM sedang sibuk. Ketidakhadiran itu bukan karena Dedi mengabaikan undangan, melainkan karena pada saat yang sama ia berada di lapangan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan.
Dedi memimpin langsung sekaligus meninjau upaya pemadaman di lokasi. Kebakaran terdeteksi membakar sekitar dua hektare hutan bambu di kawasan tersebut. Kondisi itu memerlukan penanganan cepat agar kobaran tidak menjalar ke area hutan yang lebih luas. Cuaca terik pada musim kemarau turut menjadi tantangan bagi petugas, karena vegetasi yang kering dapat memudahkan api menyebar. Karena itu, tim gabungan dikonsolidasikan untuk bekerja bersama mengendalikan kebakaran dan menjaga keselamatan personel selama operasi berlangsung.
Kehadiran gubernur di lapangan menunjukkan bahwa penanganan bencana membutuhkan koordinasi langsung pemerintah daerah dan unsur terkait. Fokus utama saat itu adalah memadamkan api, mengantisipasi titik yang berpotensi menyala kembali, serta mencegah dampak kebakaran meluas di kawasan konservasi. Dalam situasi tersebut, Dedi memilih mendampingi upaya penanganan di Ciremai, sementara Prabowo menyoroti ketidakhadirannya saat memeriksa kehadiran para kepala daerah. Kedua momen itu kemudian memperlihatkan bahwa agenda pemerintahan dan penanganan keadaan darurat dapat berlangsung bersamaan.
Dedi juga menyampaikan pesan kepada warga Jawa Barat agar mendoakan supaya kebakaran segera teratasi. Ia menegaskan bahwa dirinya memimpin langsung upaya pemadaman di kawasan Gunung Ciremai.
Baca juga: Cegah Kebakaran Hutan Dan Lahan Meluas, Tim Penyuluh Alpha Mabes TNI Berikan Sosialisasi Dan Wawasan Kepada Anggota Bayan Resourse | Melalui Komsos Bersama Staf Desa, Babinsa Imbau Warga Tidak Membakar Sampah Cegah Kebakaran | Perkuat Kesiapsiagaan Dalam Menangani Karhutla, Personel Lanud Sjamsudin Noor Asah Kemampuan Operasikan Kendaraan Pemadam Kebakaran
