Jakarta | Kenaikan konsumsi Pertalite mendorong pemerintah menghitung kembali kebutuhan kuota bahan bakar tersebut. Langkah evaluasi dilakukan untuk melihat apakah alokasi yang tersedia masih memadai, seiring perubahan tingkat penggunaan di masyarakat. Pemerintah belum menetapkan keputusan mengenai penambahan kuota, sebab perhitungan kebutuhan dan penelaahan atas kondisi konsumsi masih berlangsung.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung menyampaikan pada Sabtu, 24 Oktober 2026, bahwa evaluasi kebutuhan kuota Pertalite masih berjalan. Proses tersebut ditargetkan berlangsung hingga akhir Oktober. Dengan demikian, pemerintah masih menghimpun dan menilai informasi yang diperlukan sebelum menentukan langkah lanjutan terkait alokasi bahan bakar.
Evaluasi ini menjadi dasar untuk membandingkan kebutuhan aktual dengan kuota yang telah ditetapkan. Kenaikan konsumsi merupakan salah satu faktor yang diperhatikan, tetapi belum dengan sendirinya berarti kuota tambahan akan diberikan. Pemerintah perlu menuntaskan kajian agar keputusan yang diambil memiliki pertimbangan yang memadai dan sesuai dengan perkembangan penggunaan Pertalite.
Hingga proses tersebut selesai, opsi penambahan kuota tetap berstatus sebagai kemungkinan yang sedang dikaji, bukan keputusan final. Pemerintah belum menyatakan bahwa alokasi akan ditambah ataupun memastikan jumlah tambahan tertentu. Hasil evaluasi pada akhir bulan diharapkan memberikan gambaran lebih jelas mengenai kecukupan kuota dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.
Pernyataan bahwa evaluasi masih berlangsung juga menegaskan pentingnya membedakan penghitungan kebutuhan dan penetapan kebijakan. Penghitungan dilakukan untuk mengukur besarnya kebutuhan, sementara keputusan mengenai kuota memerlukan kajian lanjutan. Karena itu, informasi mengenai tambahan alokasi sebaiknya menunggu hasil proses yang disampaikan pemerintah, bukan dianggap sebagai kepastian sebelum ada keputusan resmi.
Perkembangan konsumsi Pertalite akan menjadi bagian dari bahan pertimbangan dalam evaluasi tersebut. Sampai batas waktu evaluasi pada akhir Oktober, pemerintah masih menelaah situasi dan belum memutuskan apakah kuota perlu ditambah. Sikap ini menunjukkan bahwa langkah berikutnya akan ditentukan setelah kebutuhan dinilai secara menyeluruh, bukan semata-mata berdasarkan indikasi kenaikan konsumsi.
Besaran tambahan alokasi Pertalite untuk 2026 masih belum dapat dipastikan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Laode Sulaeman, menyatakan bahwa perhitungan kebutuhan tambahan masih berlangsung. Karena itu, belum ada angka final yang dapat dijadikan acuan mengenai berapa banyak kuota Pertalite yang akan ditambahkan dari alokasi awal tahun tersebut.
Alokasi Pertalite 2026 yang menjadi dasar pembahasan tercatat sebesar 29,27 juta kiloliter. Angka tersebut merupakan alokasi yang telah ditetapkan, bukan jumlah yang sudah termasuk tambahan kuota. Dalam perkembangan pembahasan, muncul pertanyaan apakah tambahan yang diperlukan dapat mencapai 10 persen dari alokasi itu. Namun, kemungkinan tersebut belum dipastikan oleh pemerintah dan tidak dapat diperlakukan sebagai keputusan atau penetapan resmi.
Laode menjelaskan bahwa pemerintah masih menghitung kebutuhan berdasarkan perkembangan konsumsi dan kondisi penyaluran. Penghitungan itu diperlukan sebelum besaran tambahan dapat ditentukan, sehingga usulan atau perkiraan persentase belum tentu menjadi hasil akhir. Pemerintah belum menyampaikan angka tambahan Pertalite yang telah disetujui, maupun kepastian kapan besaran akhirnya akan diumumkan. Dengan demikian, informasi mengenai penambahan hingga 10 persen perlu dipahami sebagai pertanyaan atau kemungkinan yang masih dikaji, bukan kuota yang sudah disahkan.
Pada saat keterangan tersebut disampaikan, proses yang menjadi prioritas pemerintah adalah pembahasan tambahan kuota solar. Laode menyebut proses tambahan kuota solar sedang didahulukan, sementara perhitungan untuk Pertalite masih berjalan. Prioritas ini menjelaskan urutan penanganan kebutuhan bahan bakar, tetapi tidak berarti penghitungan Pertalite telah dihentikan atau dipastikan akan menghasilkan angka tertentu. Pemerintah masih perlu menuntaskan evaluasi sebelum menetapkan tambahan alokasi yang sesuai.
Bagi masyarakat dan pelaku usaha, pembedaan alokasi awal, kebutuhan tambahan yang sedang dihitung, dan kuota yang telah diputuskan penting untuk diperhatikan. Sampai ada keputusan resmi, angka 29,27 juta kiloliter tetap menjadi alokasi Pertalite 2026 yang diketahui, sedangkan besaran tambahan belum tersedia. Informasi mengenai hasil penghitungan selanjutnya akan menjadi dasar untuk memahami kecukupan pasokan sepanjang tahun, tanpa mendahului keputusan pemerintah.
Kenaikan konsumsi Pertalite terjadi seiring perubahan pilihan bahan bakar di tengah meningkatnya tekanan harga energi. Sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, termasuk bensin beroktan 92 seperti Pertamax, disebut beralih ke Pertalite. Pergeseran tersebut menambah permintaan terhadap BBM bersubsidi dan menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan pemerintah saat menilai kebutuhan pasokan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengaitkan perubahan itu dengan gejolak geopolitik global. Ketegangan Amerika Serikat dan Iran serta penutupan Selat Hormuz disebut berpengaruh terhadap pergerakan harga minyak internasional. Situasi tersebut dapat mendorong kenaikan harga energi, yang pada gilirannya memengaruhi keputusan konsumen dalam memilih jenis BBM.
Ketika harga atau biaya penggunaan BBM non-subsidi meningkat, sebagian pengguna dapat mempertimbangkan pilihan yang lebih terjangkau. Dalam konteks tersebut, Pertalite menjadi tujuan peralihan bagi sebagian konsumen, sehingga laju konsumsinya perlu dicermati. Pemerintah harus memperhitungkan dampak perubahan perilaku itu terhadap ketersediaan stok dan besaran kuota, tanpa mengabaikan perkembangan pasar minyak dunia yang masih dipengaruhi kondisi geopolitik.
Bahlil menyampaikan penjelasan tersebut pada Jumat, 23 Oktober 2026, di kantor Kementerian ESDM di Jakarta. Ia menyebut kenaikan konsumsi berpotensi berujung pada penambahan kuota Pertalite. Namun, kebutuhan tambahan itu belum diputuskan karena masih dalam tahap kajian. Pemerintah terlebih dahulu menelaah besarnya permintaan dan perkembangan situasi sebelum menentukan langkah berikutnya. Dengan demikian, peningkatan konsumsi belum otomatis berarti kuota tambahan langsung ditetapkan; keputusan akan bergantung pada hasil perhitungan pemerintah terhadap kebutuhan pasokan.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat kenaikan konsumsi Pertalite yang terlihat signifikan sejak pertengahan tahun. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut distribusi harian rata-rata sebelumnya mencapai 75.795 kiloliter. Angka tersebut menjadi titik pembanding untuk membaca perubahan kebutuhan setelah terjadi pergeseran kondisi pasar bahan bakar minyak. Pencatatan distribusi harian penting karena memberikan gambaran mengenai volume yang disalurkan kepada masyarakat dan membantu regulator mengamati pola permintaan dari waktu ke waktu. Kenaikan yang berlangsung sejak pertengahan tahun itu menunjukkan perlunya penelaahan lebih lanjut atas asumsi kebutuhan yang sebelumnya digunakan dalam penyusunan rencana pasokan dan pembiayaan Pertalite bersubsidi secara nasional.
Perubahan permintaan tersebut terjadi setelah harga Pertamax naik pada 10 Juni 2026, dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Wahyudi menyampaikan bahwa setelah penyesuaian harga itu, permintaan Pertalite melonjak tajam. Perkembangan ini menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan pemerintah ketika menilai kecukupan kuota yang telah ditetapkan. Perbandingan distribusi sebelumnya dan realisasi terbaru dapat membantu menunjukkan seberapa besar kebutuhan yang mungkin berbeda dari perkiraan awal. Namun, data kenaikan konsumsi tidak dengan sendirinya menetapkan jumlah tambahan yang diperlukan. Pemerintah perlu mencermati perkembangan penyaluran, permintaan masyarakat, serta implikasinya terhadap anggaran sebelum mengambil keputusan mengenai pasokan hingga akhir tahun.
Penghitungan ulang diperlukan agar kuota dan anggaran dapat dinilai secara bersamaan, bukan hanya berdasarkan lonjakan permintaan dalam satu periode. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan Pertalite tetap mencukupi sampai akhir tahun, sekaligus mengukur konsekuensi pembiayaannya. Evaluasi kebutuhan tambahan dijadwalkan difinalisasi pada akhir Oktober. Proses tersebut menjadi ruang bagi instansi terkait untuk memeriksa data distribusi dan menyelaraskannya dengan perencanaan fiskal serta kebutuhan penyaluran.
Baca juga: Putusan MK 2026 Ubah Aturan Kuota Internet: Konsumen Berhak Mendapat Perlindungan atas Sisa Kuota | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | TNI Kerahkan 308 Personel Tambahan, Total 1.138 Personel Penyuluh Perkuat Penanganan Karhutla
