Jakarta | Partai Hanura mulai mengarahkan pengelolaan organisasi dan penyusunan strategi elektoral dengan pendekatan yang lebih modern dan terukur. Ketua Tim Task Force DPP Hanura, Patrice Rio Capella, menyatakan bahwa keputusan politik ke depan akan disusun berdasarkan ilmu pengetahuan serta perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan cara ini, partai tidak hanya mengandalkan perkiraan atau intuisi dalam membaca dinamika politik dan menentukan langkah menuju Pemilu 2029.
Keterangan tersebut disampaikan Patrice di Jakarta pada Minggu, setelah ia mengikuti konsolidasi pengurus DPD, DPC, dan anggota DPRD Hanura se-Sulawesi Barat di Mamuju pada Sabtu (24/10). Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi jajaran pusat dan daerah. Konsolidasi juga memberi ruang bagi partai untuk mengidentifikasi kondisi organisasi serta memperoleh masukan dari para pengurus dan wakil rakyat yang memahami situasi di wilayah masing-masing.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah melakukan survei di sejumlah daerah pemilihan, termasuk di Sulawesi Barat. Survei tersebut ditujukan untuk memetakan situasi politik secara lebih sistematis, memahami peluang perolehan suara, dan mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap dukungan pemilih. Hasil pemetaan diharapkan dapat menjadi dasar untuk menyusun strategi yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan setiap daerah pemilihan, bukan sekadar menerapkan pendekatan yang sama di seluruh wilayah.
Informasi dari survei juga dapat membantu Hanura menentukan prioritas kerja, mengarahkan sumber daya, serta mengevaluasi efektivitas kegiatan organisasi. Data yang terkumpul perlu dibaca bersama pemahaman terhadap kondisi lokal, aspirasi masyarakat, dan perkembangan persaingan politik. Dengan demikian, hasil penelitian tidak berhenti sebagai angka, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah yang relevan bagi pengurus di tingkat daerah.
Pendekatan berbasis ilmu dan pengukuran ini dimaksudkan untuk mempersiapkan kontestasi mendatang dengan perencanaan yang lebih matang. Bagi Hanura, keputusan strategis diharapkan lahir dari pembacaan yang cermat atas keadaan politik dan peluang nyata, sehingga kerja partai dapat dilakukan secara lebih terarah menjelang Pemilu 2029.
Tim Task Force DPP Hanura telah mengunjungi 26 provinsi sebagai bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi dan menyiapkan mesin partai hingga daerah. Rio menyampaikan bahwa jangkauan tersebut menunjukkan konsolidasi dilakukan secara langsung di berbagai wilayah, bukan hanya pada tingkat pusat. Kegiatan itu menjadi bagian dari penataan organisasi yang berjenjang, dengan perhatian pada kesiapan kepengurusan di daerah. Bagi Hanura, penguatan struktur menjadi salah satu pekerjaan yang perlu dijalankan untuk menghadapi Pemilu 2029. Kunjungan ke provinsi-provinsi tersebut juga memberi ruang bagi tim untuk mendorong proses konsolidasi setempat dan meninjau kesiapan struktur partai. Rio menguraikan capaian dan target itu dalam konteks upaya membangun organisasi hingga tingkat bawah.
Di Sulawesi Barat, pembentukan struktur kepengurusan tingkat kecamatan telah mencapai sekitar 98 persen. Dari 68 kecamatan yang menjadi sasaran, persyaratan untuk dua kecamatan belum diunggah melalui aplikasi partai. Dengan demikian, capaian yang disampaikan Rio merujuk pada pemenuhan persyaratan organisasi di hampir seluruh kecamatan sasaran, sementara dua kecamatan masih menunggu pengunggahan dokumen yang diperlukan. Rincian tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan yang tersisa berkaitan dengan penyelesaian persyaratan melalui sistem partai. Angka 98 persen dan jumlah 68 kecamatan menjadi ukuran kemajuan pembentukan struktur di provinsi itu, sekaligus menjelaskan bagian proses yang belum tuntas. Tidak ada perubahan pada jumlah kecamatan sasaran yang disebutkan dalam keterangan tersebut.
Rio menyatakan optimistis seluruh kepengurusan kecamatan di Sulawesi Barat dapat diselesaikan pada akhir November 2026. Target itu menjadi batas waktu yang ditetapkan untuk menuntaskan pembentukan struktur pada tingkat kecamatan, termasuk menyelesaikan persyaratan dua kecamatan yang belum diunggah melalui aplikasi partai. Setelah konsolidasi tingkat kecamatan rampung, proses akan dilanjutkan hingga tingkat desa atau ranting. Urutan tersebut menempatkan penyelesaian kepengurusan kecamatan sebagai tahap sebelum perluasan konsolidasi ke struktur yang lebih dekat dengan masyarakat. Keterangan mengenai target dan tahap berikutnya itu melengkapi gambaran upaya Hanura menyiapkan mesin partai hingga daerah. Untuk Sulawesi Barat, fokus yang disebutkan tetap pada penyelesaian seluruh kepengurusan kecamatan pada akhir November 2026, lalu meneruskan konsolidasi sampai tingkat desa atau ranting.
Pembangunan struktur partai menjadi salah satu langkah penting Hanura dalam menatap Pemilu 2029, tetapi upaya tersebut tidak berhenti pada pembentukan kepengurusan. Partai juga ingin menumbuhkan semangat dan karakter kader agar mereka siap menghadapi persaingan politik di tingkat daerah. Kader diharapkan memahami tanggung jawabnya, menjaga kekompakan, serta mampu bekerja secara konsisten di tengah masyarakat. Dengan demikian, kesiapan organisasi tidak hanya terlihat dari susunan kepengurusan, tetapi juga dari sikap dan tindakan orang-orang yang menjalankannya.
Rio mengaitkan dorongan membentuk karakter tersebut dengan logo baru Hanura yang menampilkan gambar singa. Menurutnya, singa melambangkan kekuatan, kecepatan, keteguhan, dan keberanian. Nilai-nilai itu diharapkan menjadi pengingat bagi kader untuk bergerak dengan percaya diri, tetap teguh menghadapi tantangan, serta berani mengambil peran dalam kompetisi politik. Simbol tersebut sekaligus menegaskan harapan agar kader tidak hanya hadir sebagai bagian dari struktur, melainkan menjadi penggerak yang aktif dan dapat diandalkan di wilayah masing-masing.
Hanura ingin mencari dan menyiapkan kader yang bukan hanya mampu berbicara, tetapi juga siap bekerja serta menjadi petarung di setiap daerah pemilihan. Kemampuan menyampaikan gagasan perlu berjalan seiring dengan kerja nyata, kedekatan dengan warga, dan kesediaan mengemban tugas di lapangan. Komitmen itu tercermin dalam penandatanganan Wall of Commitment and Victory oleh tim task force, pengurus DPD dan DPC, serta anggota DPRD Hanura se-Sulawesi Barat. Penandatanganan tersebut menjadi penegasan tekad bersama untuk memperkuat kerja organisasi dan memenangkan Pemilu 2029. Dengan semangat kolektif, para kader diharapkan mengubah komitmen menjadi langkah terukur, memperluas keterlibatan masyarakat, dan menjaga kesiapan partai di setiap dapil.
Ketua DPD Hanura Sulawesi Barat Andi Dody Hermawan menyatakan siap memaksimalkan konsolidasi organisasi sebagai langkah menghadapi Pemilu 2029. Baginya, penguatan struktur partai perlu berjalan seiring dengan upaya mengoptimalkan potensi yang telah dimiliki Hanura di setiap wilayah. Kesiapan tersebut menjadi bagian dari ikhtiar untuk memperbaiki daya saing dan meningkatkan perolehan suara, baik pada pemilihan tingkat provinsi maupun kabupaten. Ia menilai kerja yang terencana dan berkesinambungan penting agar seluruh unsur partai memahami sasaran bersama, mampu menjalankan perannya, serta menjangkau masyarakat secara lebih efektif. Karena itu, konsolidasi tidak hanya dipandang sebagai agenda internal, melainkan sebagai dasar untuk menyiapkan kerja politik yang lebih terarah menjelang kontestasi mendatang.
Andi Dody memaparkan bahwa Hanura di Sulawesi Barat saat ini memiliki dua anggota DPRD provinsi dan tujuh anggota DPRD kabupaten. Para wakil rakyat tersebut tersebar di enam kabupaten di provinsi itu. Komposisi tersebut menjadi salah satu modal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kehadiran partai di daerah. Keterwakilan di lembaga legislatif, menurutnya, perlu disertai komunikasi yang terjaga kader, pengurus, dan masyarakat. Dengan begitu, pengalaman para anggota DPRD dapat mendukung pemetaan kebutuhan setempat dan membantu partai merumuskan langkah yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Potensi tersebut juga perlu dihimpun melalui koordinasi, sehingga capaian di satu daerah dapat menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lainnya.
Ia berharap koordinasi pengurus DPD, DPC, dan PAC dapat terus diperkuat. Keselarasan kerja pada seluruh tingkatan kepengurusan dinilai penting untuk menjaga kesinambungan organisasi, menyatukan agenda, dan memastikan potensi kader di lapangan dapat bergerak bersama.
