Jakarta | Menko PMK Sugiono menyampaikan bahwa upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pemerintah di daerah terdampak bencana di Sumatra telah terealisasi sekitar 96 hingga 98 persen. Capaian tersebut dilaporkan setelah rapat koordinasi yang berlangsung di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin, 26 Oktober 2026. Sugiono menyebut perkembangan itu sebagai gambaran kemajuan pemulihan yang telah berjalan di sejumlah wilayah terdampak, meski masih terdapat pekerjaan yang perlu diselesaikan. Rentang persentase tersebut tetap disampaikan sebagai perkiraan capaian, bukan satu angka tunggal, sehingga menggambarkan variasi pelaksanaan program di lapangan.
Rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tahapan penting setelah penanganan darurat, dengan tujuan memulihkan fungsi kehidupan masyarakat serta memperbaiki fasilitas dan prasarana yang terdampak. Angka 96 hingga 98 persen menunjukkan bahwa sebagian besar agenda pemulihan yang direncanakan telah dijalankan. Namun, capaian agregat itu tidak serta-merta berarti seluruh kebutuhan telah terpenuhi secara merata di setiap daerah. Tingkat kemajuan dapat berbeda menurut kondisi wilayah, jenis kerusakan, serta tahapan pekerjaan yang sedang berlangsung. Karena itu, penyelesaian sisa kegiatan dan pemeriksaan hasil tetap menjadi bagian dari proses pemulihan.
Penyampaian capaian dalam rapat koordinasi juga menegaskan pentingnya pemantauan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi dibutuhkan agar pekerjaan yang belum tuntas dapat dikenali, hambatan pelaksanaan dapat ditangani, dan layanan bagi warga terus dipulihkan sesuai kebutuhan. Selain pembangunan kembali, perhatian pada keberlanjutan fasilitas dan akses masyarakat menjadi unsur penting agar hasil rehabilitasi dapat digunakan dalam jangka panjang. Pemerintah masih perlu memastikan bahwa program yang telah dilaksanakan berfungsi sebagaimana mestinya dan menjangkau komunitas terdampak. Dengan demikian, rentang realisasi 96 hingga 98 persen menjadi penanda kemajuan yang signifikan, sekaligus menunjukkan bahwa tahap pemulihan belum sepenuhnya berakhir. Informasi lanjutan mengenai pekerjaan tersisa akan membantu masyarakat memahami langkah berikutnya serta perkembangan pemulihan di wilayah masing-masing.
Percepatan pemulihan pascabencana di Sumatra mencakup tiga provinsi yang terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketiganya tetap menjadi perhatian dalam upaya pemerintah untuk memulihkan layanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat setelah bencana. Penanganan dilakukan dengan melihat kondisi di masing-masing wilayah, sehingga langkah pemulihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang masih ada. Cakupan tiga provinsi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan tidak hanya berfokus pada satu daerah, tetapi memerlukan koordinasi lintas wilayah. Pemerintah terus mendorong proses ini agar layanan yang terdampak dapat kembali berjalan, sementara kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi tetap menjadi bagian dari prioritas penanganan.
Sugiono menyebut keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam mempercepat pemulihan. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan ketika pemerintah melanjutkan penanganan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Meski demikian, keterbatasan itu tidak mengubah prioritas untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi proses pemulihan. Pemerintah tetap menempatkan pemenuhan kebutuhan tersebut sebagai bagian penting dari upaya agar layanan dapat dipulihkan dan penanganan di wilayah terdampak berlanjut. Pernyataan itu menggambarkan adanya kebutuhan untuk menyelaraskan langkah pemulihan dengan kemampuan anggaran, sembari menjaga agar kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan layanan tetap mendapat perhatian.
Dengan demikian, percepatan pemulihan di ketiga provinsi berjalan beriringan dengan upaya pemerintah mengatasi tantangan pembiayaan. Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap berada dalam fokus penanganan, sedangkan kebutuhan pembiayaan diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan pemulihan. Keterbatasan anggaran menjadi kendala yang diakui, namun pemerintah menegaskan bahwa pemenuhan pembiayaan tetap penting untuk mendukung proses tersebut. Fokus pada tiga provinsi ini mencerminkan cakupan pemulihan pascabencana di Sumatra, sekaligus menegaskan bahwa upaya mengembalikan layanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat masih menjadi perhatian. Prosesnya terus didorong agar pemulihan dapat berlangsung, dengan mempertimbangkan tantangan anggaran yang ada.
Pemulihan fasilitas publik di wilayah terdampak bencana di Sumatra terus berjalan, terutama pada layanan yang dibutuhkan warga untuk kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Sugiono menyampaikan bahwa hampir seluruh fasilitas kesehatan di kawasan terdampak telah kembali beroperasi. Kembalinya layanan tersebut membantu masyarakat memperoleh pemeriksaan dan perawatan, sekaligus mendukung pemulihan kehidupan di tengah proses penanganan pascabencana. Meski demikian, pekerjaan belum sepenuhnya rampung. Masih terdapat enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara yang belum selesai dipulihkan, sehingga perbaikan perlu dilanjutkan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau warga secara lebih merata.
Selain fasilitas kesehatan, pemerintah juga menangani sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan. Pembangunan kembali dilakukan agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan fasilitas pendidikan kembali dapat digunakan. Pemulihan sekolah menjadi bagian penting dari upaya memenuhi kebutuhan anak-anak dan keluarga terdampak, khususnya ketika masyarakat berusaha menata kembali rutinitas setelah bencana. Pelaksanaan perbaikan perlu berjalan seiring dengan penilaian kondisi bangunan serta kebutuhan warga, sehingga sarana yang dipulihkan dapat mendukung kegiatan pendidikan secara layak. Pemerintah melanjutkan pekerjaan di sejumlah fasilitas yang masih memerlukan penanganan, dengan tetap memperhatikan kondisi di lapangan.
Kebutuhan tempat tinggal juga menjadi perhatian dalam proses pemulihan. Pembangunan hunian tetap terus dilanjutkan, sementara hunian sementara disiapkan bagi warga yang rumahnya rusak atau belum dapat ditempati. Kedua bentuk hunian tersebut mendukung kebutuhan yang berbeda: hunian sementara memberikan tempat berlindung selama masa transisi, sedangkan hunian tetap menjadi bagian dari pemulihan jangka panjang. Sugiono menyebut sejumlah lokasi masih memerlukan percepatan, sehingga koordinasi dan kelanjutan pekerjaan dibutuhkan agar pemenuhan kebutuhan warga tidak tertunda. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pemulihan telah mencapai kemajuan pada berbagai layanan, tetapi masih ada pekerjaan yang harus dituntaskan. Prioritas berikutnya adalah memastikan fasilitas publik berfungsi kembali dan warga memperoleh dukungan tempat tinggal yang sesuai selama proses pemulihan berlangsung.
Selama 11 bulan sejak bencana terjadi, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi dan mengarahkan dukungan anggaran untuk menangani dampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah tersebut menjadi bagian dari kerja pemulihan yang mencakup kebutuhan lintas daerah terdampak. Regulasi yang diterbitkan menyediakan kerangka bagi penanganan, sementara dukungan anggaran diarahkan untuk membantu upaya pemerintah dalam merespons persoalan akibat bencana. Perhatian pemerintah mencakup ketiga provinsi tersebut, dengan kebijakan dan dukungan yang dibutuhkan untuk menangani dampak serta mendukung proses pemulihan di wilayah masing-masing.
Sugiono menilai pekerjaan yang dilakukan selama periode tersebut merupakan upaya keras. Penilaian itu merujuk pada rangkaian langkah pemerintah, termasuk penerbitan regulasi dan pengarahan anggaran untuk penanganan dampak bencana. Menurut Sugiono, upaya tersebut tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga berkewajiban menangani berbagai persoalan yang muncul di daerah terdampak, sehingga kerja pemulihan perlu diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan kondisi di wilayah bencana.
Pernyataan Sugiono menempatkan kerja selama 11 bulan itu sebagai pelaksanaan tanggung jawab publik, bukan sekadar rangkaian kebijakan administratif. Regulasi dan dukungan anggaran menjadi bagian dari usaha untuk merespons dampak yang dirasakan masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam pandangannya, pemerintah harus terus bekerja menangani persoalan di daerah bencana sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi perhatian. Dengan demikian, penilaian atas upaya tersebut bertumpu pada kerja keras pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya di wilayah terdampak, melalui kebijakan dan dukungan yang telah diarahkan selama masa penanganan.
Baca juga: TNI Kerahkan Sejumlah Alutsista Dukung Operasi SAR KM Virgo Transport 8 | Tim Alpha TNI Siaga Tangani Karhutla di Sejumlah Wilayah Indonesia
