Jakarta | Pada Oktober 2026, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) dilaporkan sedang menyelidiki apakah Polymarket telah mengambil langkah yang memadai untuk mencegah pengguna di Amerika Serikat mengakses platform pasar prediksinya. Pemeriksaan ini menempatkan pengendalian akses sebagai pokok perhatian: regulator ingin menilai cara operator mengenali dan membatasi pengguna yang berada di wilayah AS, bukan sekadar meninjau fitur pasar yang ditawarkan.
Fokus penyelidikan mencakup kontrol akses dan proses operasional Polymarket pada masa lalu. Dengan kata lain, penelaahan dapat mencakup bagaimana kebijakan pembatasan diterapkan dalam praktik, bagaimana sistem atau prosedur terkait dijalankan, serta bagaimana operator menangani kemungkinan akses dari pengguna yang seharusnya tidak dapat menggunakan layanan. Rincian publik mengenai metode pemeriksaan maupun periode spesifik yang ditinjau belum tentu tersedia, sehingga ruang lingkupnya perlu dijelaskan secara hati-hati.
Pelaporan mengenai penyelidikan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Polymarket gagal membatasi akses, melanggar ketentuan, atau telah menerima kesimpulan resmi dari CFTC. Penyelidikan regulator merupakan proses untuk mengumpulkan dan menilai informasi; hasil akhirnya dapat bergantung pada bukti, tanggapan perusahaan, serta analisis terhadap aturan yang berlaku. Karena itu, perkembangan ini sebaiknya dipahami sebagai pemeriksaan atas kecukupan langkah dan tata kelola operasional, bukan sebagai keputusan bersalah.
Kasus ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi platform digital ketika harus menerapkan pembatasan geografis secara konsisten. Pengendalian dapat melibatkan kebijakan internal, verifikasi lokasi, pemantauan aktivitas, dan penanganan upaya untuk menghindari pembatasan, tetapi informasi yang tersedia tidak memastikan tindakan tertentu telah digunakan atau dinilai memadai oleh regulator. Perhatian CFTC terhadap praktik masa lalu dapat memberi gambaran tentang pentingnya dokumentasi dan pelaksanaan kontrol, sementara status serta hasil pemeriksaan tetap menunggu perkembangan lebih lanjut.
Polymarket mulai beroperasi pada 2020 sebagai platform pasar prediksi, tempat pengguna dapat memperdagangkan kontrak yang terkait dengan kemungkinan suatu peristiwa. Sejak awal, kegiatan platform ini menarik perhatian terkait batasan akses bagi pengguna di Amerika Serikat. Persoalan tersebut kemudian menjadi fokus pengawasan regulator, terutama mengenai apakah Polymarket telah membatasi layanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada 2022, Polymarket menyetujui penyelesaian dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) dan setuju untuk berhenti menawarkan layanan kepada pengguna AS. Kesepakatan itu menjadi titik penting dalam hubungan platform dengan regulator. Sejak saat itu, kepatuhan terhadap pembatasan tersebut menjadi tolok ukur utama dalam menilai apakah layanan Polymarket masih dapat diakses oleh orang-orang di Amerika Serikat.
Pemeriksaan kembali muncul pada 2024, beberapa bulan sebelum pemilihan presiden AS. CFTC membuka penyelidikan untuk memeriksa apakah Polymarket mematuhi kesepakatan 2022. Dengan demikian, perhatian regulator tidak hanya tertuju pada keberadaan larangan secara tertulis, tetapi juga pada penerapannya dalam praktik. Pemeriksaan itu berlangsung ketika pasar prediksi dan aktivitas pengguna di platform menjadi sorotan menjelang pemilu.
Selama pemilu, pengamat politik dan pengguna media sosial mempertanyakan apakah pembatasan akses bagi pengguna AS benar-benar dipatuhi. Pertanyaan tersebut mencerminkan kesulitan untuk memastikan siapa yang menggunakan platform, sekaligus menimbulkan perhatian publik terhadap mekanisme yang dipakai untuk membatasi akses. Namun, pertanyaan dan dugaan yang beredar bukan dengan sendirinya bukti bahwa kesepakatan telah dilanggar; itulah pokok yang perlu dinilai melalui pemeriksaan resmi.
Pada November 2024, FBI menggeledah kediaman CEO Polymarket, Shayne Coplan, di New York. Penggeledahan itu terjadi seiring dibukanya kembali penyelidikan oleh Departemen Kehakiman AS. Perkembangan tersebut memperluas perhatian dari pengawasan regulator terhadap kepatuhan platform menjadi penyelidikan federal yang juga melibatkan pimpinan perusahaan. Meski demikian, kronologi peristiwa ini perlu dibedakan dari kesimpulan mengenai tanggung jawab hukum: penggeledahan dan penyelidikan tidak dengan sendirinya menetapkan adanya pelanggaran.
Rangkaian peristiwa dari peluncuran pada 2020, kesepakatan dengan CFTC pada 2022, pemeriksaan menjelang pemilu 2024, hingga tindakan FBI pada November menunjukkan bahwa pengendalian akses pengguna AS menjadi persoalan berkelanjutan. Fokusnya adalah apakah komitmen untuk tidak melayani pengguna di negara tersebut dijalankan secara efektif, serta bagaimana regulator dan otoritas federal menilai kepatuhan Polymarket terhadap kesepakatan itu.
Pada 15 Juli 2025, CEO Polymarket Shayne Coplan menyatakan bahwa Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) dan Departemen Kehakiman (DOJ) telah menutup penyelidikan terhadap perusahaan tersebut. Menurut klaim Coplan, kedua lembaga tidak lagi menyelidiki Polymarket dan nama perusahaan telah dibersihkan dari tuduhan pelanggaran. Pernyataan itu menandai perkembangan penting bagi platform pasar prediksi yang sebelumnya menghadapi sorotan regulator terkait operasinya dan akses pengguna di Amerika Serikat. Namun, pernyataan tersebut merupakan keterangan dari Coplan; maknanya perlu dipahami secara terpisah dari perkembangan hukum lain yang menyangkut penggunaan platform.
Pada April, perhatian kembali tertuju pada Polymarket setelah seorang prajurit Amerika Serikat didakwa atas dugaan memperoleh keuntungan sekitar US$400 ribu, atau setara kira-kira Rp7,2 miliar menurut sumber, melalui taruhan yang didasarkan pada informasi orang dalam. Taruhan itu ditempatkan di Polymarket lepas pantai, bukan melalui layanan yang tersedia bagi pengguna di Amerika Serikat. Otoritas menuduh prajurit tersebut menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dalam tugasnya untuk memasang taruhan sebelum suatu peristiwa diketahui publik. Kasus tersebut masih berada dalam proses hukum, sehingga dakwaan itu tidak boleh diperlakukan sebagai bukti bahwa ia telah terbukti bersalah.
Perbedaan klaim penutupan penyelidikan terhadap perusahaan dan dakwaan terhadap seorang pengguna penting untuk diperhatikan. Pernyataan Coplan berkaitan dengan status penyelidikan regulator dan penegak hukum terhadap Polymarket, sedangkan perkara prajurit tersebut berpusat pada dugaan tindakan individu. Karena itu, dakwaan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perusahaan melanggar hukum atau mengetahui aktivitas yang dituduhkan. Meski demikian, kasus itu menghidupkan kembali pertanyaan tentang bagaimana platform pasar prediksi mengawasi transaksi, mengidentifikasi pola taruhan yang mencurigakan, serta menangani penggunaan informasi nonpublik. Peristiwa ini juga menunjukkan tantangan pengawasan ketika aktivitas berlangsung melalui layanan lepas pantai, sementara aturan dan batas akses berbeda menurut yurisdiksi. Penilaian mengenai tanggung jawab para pihak tetap bergantung pada bukti dan proses hukum yang berjalan. Hingga proses itu menghasilkan putusan, status prajurit tersebut adalah terdakwa, bukan orang yang telah dinyatakan bersalah. Bagi pengamat, perkembangan ini memperlihatkan bahwa berakhirnya satu penyelidikan tidak otomatis menghapus pertanyaan yang lebih luas mengenai pengendalian akses dan integritas pasar.
Pemeriksaan terhadap Polymarket tidak hanya menyoroti pembatasan akses bagi pengguna di Amerika Serikat, tetapi juga mencakup operasional platform tersebut di negara itu. Perhatian diarahkan pada layanan Polymarket yang dirilis pada akhir tahun sebelumnya, termasuk cara pengguna mendaftar dan perlindungan yang disediakan bagi pelanggan. Aspek-aspek ini penting untuk memahami bagaimana platform menerima pengguna, menerapkan ketentuan akses, dan menangani risiko dalam kegiatan perdagangan. Dengan memeriksa proses pendaftaran dan langkah perlindungan pelanggan, penyelidikan dapat menelaah lebih jauh bagaimana aturan platform dijalankan dalam praktik. Ruang lingkup tersebut berkaitan dengan pertanyaan mengenai kepatuhan serta pengendalian akses, bukan semata-mata ketersediaan layanan secara teknis.
Kebijakan resmi Polymarket melarang pengguna memakai VPN atau alat sejenis untuk mengakali pembatasan wilayah. Larangan ini menjadi bagian dari ketentuan yang mengatur siapa yang dapat mengakses layanan berdasarkan lokasi. VPN dapat menyamarkan lokasi koneksi, sehingga aturan tersebut secara khusus ditujukan untuk mencegah pengguna melewati pembatasan geografis. Dalam konteks pemeriksaan, kebijakan tertulis dan mekanisme pendaftaran sama-sama relevan untuk menilai bagaimana batas akses diberlakukan.
Baca juga: Pemalsuan Akta dan Keterangan Palsu dalam KUHP Baru: Biro Jasa dan Pengguna Jasa Wajib Waspada
