Jakarta | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan membenahi tata kelola internal setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan lembaga tersebut. Langkah ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan organisasi, sebagai upaya menanggapi peristiwa itu dan memperkuat penyelenggaraan tugas BNPB. Tidak ada rincian tambahan mengenai OTT yang disampaikan dalam informasi ini, sehingga pembahasan pembenahan berfokus pada rencana evaluasi internal lembaga.
Evaluasi menyeluruh menjadi bagian penting untuk meninjau apakah tata kelola yang berjalan telah mendukung pelaksanaan tugas secara tertib, transparan, dan akuntabel. Melalui peninjauan tersebut, BNPB dapat mengidentifikasi aspek yang memerlukan perbaikan serta menyusun langkah tindak lanjut yang sesuai. Pembenahan internal juga memberi kesempatan bagi lembaga untuk menegaskan kembali standar kerja dan tanggung jawab setiap unsur organisasi, tanpa mendahului proses maupun informasi resmi terkait OTT.
Rencana pembenahan ini perlu dipahami sebagai komitmen untuk memperkuat mekanisme pengelolaan dan pengawasan di dalam lembaga. Agar evaluasi menghasilkan perubahan yang bermakna, hasil peninjauan dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan dan praktik kerja sesuai kebutuhan. Keterbukaan mengenai arah pembenahan, dengan tetap mengacu pada informasi yang telah disampaikan secara resmi, dapat membantu publik memahami langkah yang ditempuh BNPB. Pada saat yang sama, penguatan tata kelola diharapkan mendukung pelaksanaan mandat penanggulangan bencana secara konsisten, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses evaluasi juga perlu dilakukan secara cermat agar rekomendasi yang muncul berangkat dari penelaahan kondisi internal, bukan dari asumsi mengenai peristiwa yang belum dijelaskan. Dengan demikian, fokus pembenahan tetap berada pada peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan, sementara informasi tentang OTT tidak diperluas melampaui keterangan yang tersedia. Langkah tersebut menandai respons institusional BNPB atas situasi yang terjadi sekaligus membuka ruang untuk memperkuat kepercayaan terhadap pelaksanaan tugas lembaga. Sejauh ini, pokok langkah yang disebutkan adalah evaluasi menyeluruh dan pembenahan internal, tanpa rincian lebih lanjut mengenai bentuk atau jadwal pelaksanaannya.
Pasca operasi tangkap tangan KPK, BNPB menyiapkan evaluasi terhadap sejumlah aspek pengelolaan lembaga. Salah satu sasaran utamanya adalah tata kelola pengadaan, termasuk mekanisme perencanaan kebutuhan, proses pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pemantauan hasil pekerjaan. Peninjauan ini diarahkan untuk melihat apakah prosedur dan pengendalian internal telah berjalan secara tertib, konsisten, serta sesuai ketentuan. Perhatian terhadap pengadaan menjadi bagian dari pembenahan mekanisme kerja, agar setiap tahapan memiliki kejelasan peran, dokumentasi, dan pengawasan yang memadai. Langkah evaluatif tersebut tidak dengan sendirinya menyatakan adanya temuan baru pada setiap proses pengadaan yang ditinjau.
Aspek berikutnya ialah penggunaan anggaran. Evaluasi dapat mencakup cara anggaran direncanakan, dialokasikan, direalisasikan, dan dipantau agar selaras dengan kebutuhan serta tujuan program. BNPB perlu memastikan bahwa pengendalian belanja, pencatatan transaksi, dan pelaporan dilakukan melalui mekanisme yang dapat ditelusuri. Penguatan prosedur ini diharapkan membantu lembaga mengenali ruang perbaikan dalam pengelolaan sumber daya dan mendorong penerapan prinsip akuntabilitas. Peninjauan penggunaan anggaran merupakan bagian dari upaya memperbaiki sistem dan tata kerja, bukan pernyataan bahwa telah ditemukan penyimpangan baru di luar informasi yang tersedia.
Pertanggungjawaban keuangan juga menjadi bidang yang perlu diperhatikan, terutama dalam memastikan kelengkapan dokumen, ketepatan pencatatan, serta kejelasan pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahapan. Proses pertanggungjawaban yang tertata memungkinkan penggunaan dana publik diperiksa secara lebih transparan dan membantu tindak lanjut atas evaluasi dilakukan dengan dasar yang jelas. Ketiga bidang tersebut—pengadaan, penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan—saling berkaitan dalam pengelolaan lembaga. Karena itu, pembenahan diarahkan pada mekanisme kerja, pengawasan, dan kualitas administrasi secara menyeluruh. Fokus evaluasi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai penambahan dugaan atau temuan baru; tujuannya adalah memperkuat tata kelola BNPB dan memastikan proses keuangan berjalan lebih tertib serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Kristomei Sianturi, menyebut pembenahan tata kelola dan pengawasan sebagai bagian dari agenda “bersih” BNPB. Agenda tersebut menjadi upaya untuk memastikan seluruh mekanisme kerja di lingkungan lembaga berjalan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, setiap proses dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, memiliki kejelasan tanggung jawab, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Menurut Kristomei, penertiban mekanisme kerja perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya sebagai respons sesaat terhadap peristiwa tertentu. Penataan itu mencakup penguatan prosedur, kepatuhan terhadap aturan, serta pengawasan pada setiap tahapan pelaksanaan tugas. Ia menekankan pentingnya memastikan alur kerja berlangsung tertib dan tidak menyisakan ruang bagi praktik yang menyimpang. Pernyataan tersebut menjaga makna bahwa BNPB perlu memperbaiki cara kerja dengan menegakkan aturan dan meningkatkan pengawasan, sekaligus memastikan pelaksanaan tugas tetap berjalan efektif.
Agenda “bersih” itu juga berkaitan dengan upaya membangun kepercayaan terhadap institusi. Transparansi membantu memastikan proses pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya dapat ditelusuri, sedangkan akuntabilitas menuntut setiap pejabat dan pelaksana tugas menjelaskan tanggung jawabnya. Dalam konteks kerja kebencanaan, tata kelola yang kuat dinilai penting agar dukungan dan layanan dapat dikelola dengan tepat, terutama ketika masyarakat membutuhkan penanganan secara cepat. Pembenahan, karena itu, diarahkan pada sistem dan mekanisme, bukan sebatas penyampaian komitmen.
Kristomei menyampaikan pernyataan tersebut pada Jumat (30/10/2026). Keterangan itu menegaskan bahwa penertiban mekanisme kerja menjadi salah satu langkah yang ditempuh BNPB untuk memperkuat integritas organisasi. Pelaksanaannya memerlukan konsistensi, mulai dari penerapan prosedur hingga pengawasan dan evaluasi. Dengan mekanisme yang jelas, terbuka, serta dijalankan secara bertanggung jawab, BNPB diharapkan dapat menjaga kualitas pelaksanaan tugasnya sekaligus mencegah terulangnya kelemahan dalam tata kelola.
BNPB menyiapkan program konsolidasi selama 100 hari ke depan sebagai langkah untuk membenahi tata kelola dan memperkuat pelaksanaan tugas lembaga. Program ini memuat tiga agenda utama, yakni bersih, siaga, dan terhubung. Ketiganya menjadi kerangka kerja konsolidasi yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan tugas BNPB secara lebih tertib. Dalam konteks pembenahan pasca-OTT KPK, konsolidasi juga menempatkan perhatian pada pentingnya tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya lembaga menata kembali proses internal, tanpa mengesampingkan mandatnya dalam penanggulangan bencana.
Agenda bersih menegaskan perhatian pada tata kelola dan integritas dalam lingkungan lembaga. Agenda siaga menggambarkan pentingnya kesiapan BNPB dalam menjalankan tugasnya, sedangkan agenda terhubung menekankan perlunya keterhubungan dalam pelaksanaan kerja. Ketiga agenda tersebut disampaikan sebagai bagian dari program konsolidasi, bukan sebagai daftar capaian yang telah terealisasi. Karena itu, pelaksanaannya perlu dipahami sebagai rencana untuk 100 hari ke depan. Rincian mengenai sasaran khusus, ukuran keberhasilan, maupun jadwal kegiatan di luar periode tersebut tidak menjadi bagian dari informasi yang disampaikan. Penjelasan yang tersedia menempatkan tiga agenda itu sebagai arah konsolidasi lembaga.
Penguatan pengawasan internal menjadi bagian penting dari pembenahan tersebut. Inspektorat Utama BNPB diharapkan menjalankan peran pengawasan untuk memastikan pengelolaan anggaran serta pelaksanaan tugas lembaga berjalan sesuai ketentuan. Peran ini relevan bagi upaya menjaga akuntabilitas, karena pengawasan diperlukan untuk menilai apakah proses dan penggunaan anggaran telah mengikuti aturan yang berlaku. Dengan demikian, agenda konsolidasi tidak hanya mencakup penataan internal, tetapi juga menegaskan pentingnya pengawasan atas pelaksanaannya. Harapannya, Inspektorat Utama dapat mendukung kepatuhan dalam kerja lembaga, sehingga pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas BNPB tetap berada dalam koridor ketentuan. Pengawasan tersebut menjadi penguat bagi pelaksanaan agenda bersih, siaga, dan terhubung selama program konsolidasi berlangsung.
