Bandung | Polda Jawa Barat menyatakan hak sejumlah mahasiswa yang diamankan setelah kericuhan dalam aksi unjuk rasa di Bandung pada 20 Oktober 2026 tetap dipenuhi selama proses hukum berlangsung. Kepolisian juga menjamin kebutuhan kesehatan dan keamanan mereka, termasuk selama berada dalam penanganan petugas. Jaminan tersebut disampaikan untuk menegaskan bahwa penanganan perkara tidak mengabaikan hak setiap orang yang terlibat atau sedang menjalani pemeriksaan.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan perkara tersebut ditangani secara profesional dan proporsional. Menurutnya, langkah kepolisian dalam menangani para mahasiswa dilakukan melalui proses hukum, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku serta hak-hak mereka. Penegasan ini menjadi bagian dari keterangan resmi kepolisian mengenai tindak lanjut atas kericuhan yang terjadi seusai aksi unjuk rasa di Bandung.
Selama proses berlangsung, kepolisian menyatakan akan memastikan para mahasiswa memperoleh perlakuan yang layak. Jaminan kesehatan berarti kondisi mereka tetap menjadi perhatian, sementara aspek keamanan juga dijaga selama berada dalam pengawasan petugas. Polda Jabar menyampaikan bahwa pemenuhan hak tersebut berjalan bersamaan dengan penanganan perkara, sehingga proses hukum dapat dilakukan tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap orang yang diamankan.
Pernyataan itu memberikan gambaran mengenai pendekatan yang dinyatakan akan diterapkan kepolisian dalam menangani kasus ini. Penegasan profesional dan proporsional menempatkan proses hukum sebagai dasar penanganan, sekaligus menekankan pentingnya perlakuan sesuai hak. Informasi yang disampaikan Polda Jabar berfokus pada jaminan selama proses berlangsung; perkembangan dan langkah berikutnya akan mengikuti penanganan perkara oleh pihak berwenang. Dengan demikian, perhatian publik tidak hanya tertuju pada peristiwa kericuhan, tetapi juga pada bagaimana hak mahasiswa tetap dilindungi sepanjang proses hukum berjalan.
Hendra menjelaskan bahwa penanganan perkara terhadap mahasiswa yang diamankan setelah unjuk rasa di Bandung akan dilakukan dengan melihat peran masing-masing orang secara objektif. Pemeriksaan tidak dimaksudkan untuk menyamaratakan seluruh mahasiswa yang berada di lokasi, sebab tingkat keterlibatan setiap orang dapat berbeda. Karena itu, penyidik akan menilai tindakan, kondisi, dan keterkaitan masing-masing pihak dengan peristiwa yang sedang ditangani sebelum menentukan langkah hukum berikutnya. Pendekatan ini menjadi dasar agar keputusan tidak hanya bertumpu pada keberadaan seseorang di tengah demonstrasi.
Pemilahan perkara berdasarkan peran, menurut Hendra, penting untuk menjaga agar penanganan tidak menimbulkan kerugian yang tidak adil bagi pihak tertentu. Mahasiswa yang diamankan akan diproses sesuai fakta mengenai keterlibatan mereka, bukan semata-mata karena mengikuti aksi atau berada di sekitar lokasi. Perbedaan tindakan dan tingkat tanggung jawab akan diperhatikan dalam pemeriksaan. Dengan demikian, proses dapat membedakan pihak yang diduga melakukan tindakan tertentu dari mereka yang tidak terbukti memiliki keterlibatan dalam peristiwa yang diperiksa. Hendra menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang proporsional.
Hendra juga menyampaikan bahwa proses hukum akan berlangsung secara transparan dan berkeadilan. Penilaian terhadap perkara akan merujuk pada fakta yang ditemukan serta alat bukti yang sah, sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya, keputusan tidak seharusnya didasarkan pada dugaan semata atau tekanan dari pihak mana pun, melainkan pada hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Keterangan para pihak, dokumen, rekaman, maupun bukti lain yang relevan dapat menjadi bagian dari proses penilaian sepanjang diperoleh dan digunakan secara sah. Melalui pemeriksaan yang terbuka dan berbasis bukti, kepolisian menyatakan berupaya memastikan hak mahasiswa tetap diperhatikan sekaligus menjaga akuntabilitas penegakan hukum. Hendra menyatakan bahwa prinsip tersebut berlaku bagi seluruh pihak yang diperiksa, sehingga setiap langkah dapat dijelaskan berdasarkan dasar yang jelas. Penanganan secara individual diharapkan memberi ruang bagi penyidik untuk memahami konteks kejadian tanpa mengabaikan perlindungan hak setiap mahasiswa selama proses berjalan.Di tengah proses penanganan perkara yang masih berlangsung, Hendra menyampaikan harapan agar keluarga mahasiswa yang diamankan dan rekan-rekan aktivis dapat memahami prosedur hukum yang sedang dijalankan. Pemahaman tersebut, menurut harapannya, dapat membantu semua pihak melihat bahwa perkara tengah ditangani melalui tahapan yang berlaku, bukan berdasarkan kesimpulan yang dibuat sebelum proses selesai. Imbauan ini disampaikan dalam konteks penanganan pascaunjuk rasa di Bandung, ketika informasi mengenai proses hukum menjadi perhatian. Hendra juga berharap situasi dapat disikapi dengan tenang, sembari memberi ruang bagi aparat untuk menjalankan tugas dan bagi proses hukum untuk berjalan sesuai ketentuan.
Pesan untuk tetap tenang tidak menghapus perhatian keluarga maupun kalangan aktivis terhadap mahasiswa yang diamankan. Sebaliknya, harapan Hendra menekankan pentingnya memahami prosedur yang berlangsung dan menjaga komunikasi tetap proporsional selama perkara ditangani. Informasi yang jelas mengenai tahapan proses dapat menjadi landasan bagi pihak-pihak terkait untuk mengikuti perkembangan tanpa terburu-buru menarik kesimpulan. Dalam situasi seperti ini, kehati-hatian dalam menyampaikan kabar juga penting agar informasi yang beredar tidak menambah keresahan. Namun, imbauan tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan bagaimana keluarga atau para aktivis meresponsnya; sikap mereka tidak dapat diasumsikan tanpa keterangan yang tersedia.
Dengan demikian, inti harapan yang disampaikan Hendra adalah agar proses hukum dipahami sebagai rangkaian tahapan yang perlu diikuti, sementara semua pihak menjaga ketenangan selama penanganan perkara belum berakhir. Keluarga mahasiswa dan rekan-rekan aktivis diharapkan memperoleh pemahaman atas prosedur yang berjalan, bukan diminta untuk mengabaikan perhatian mereka terhadap peristiwa tersebut. Penyampaian imbauan ini juga tidak berarti bahwa hasil perkara telah ditentukan. Penilaian atas perkara tetap bergantung pada proses dan informasi yang disampaikan melalui jalur yang berwenang. Selama proses berlangsung, sikap tenang dan pemahaman terhadap prosedur dapat mendukung suasana yang lebih kondusif, tanpa mendahului fakta atau kesimpulan hukum.
Polda Jabar mengajak masyarakat untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban setelah unjuk rasa di Bandung, agar keadaan tetap kondusif. Ajakan ini ditujukan kepada seluruh warga, termasuk aktivis, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap situasi di Jawa Barat. Perbedaan pandangan dan penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan publik, tetapi perlu disertai sikap yang tertib dan saling menghormati. Masyarakat diharapkan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi atau melakukan tindakan yang dapat memperkeruh keadaan. Dengan mengutamakan komunikasi dan menahan diri, warga dapat membantu mencegah kesalahpahaman serta menjaga ruang publik tetap aman bagi semua pihak.
Peran aktivis dan tokoh di Jawa Barat dinilai penting dalam menyampaikan imbauan yang menenangkan kepada komunitas masing-masing. Mereka dapat membantu memastikan informasi mengenai mahasiswa yang diamankan diperoleh melalui jalur yang tepat, sekaligus mendorong proses komunikasi berjalan secara terbuka dan tertib. Polda Jabar menyampaikan bahwa kepolisian menyediakan ruang komunikasi bagi perwakilan yang hendak memberikan informasi tambahan terkait peristiwa tersebut. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan keterangan secara langsung, mengajukan pertanyaan, atau menyampaikan hal lain yang relevan. Penyampaian informasi melalui mekanisme yang jelas diharapkan mendukung penanganan perkara dan mengurangi beredarnya kabar yang tidak lengkap di tengah masyarakat.
Bagi pihak yang ingin menjenguk mahasiswa, koordinasi dapat dilakukan langsung dengan penyidik yang ditunjuk. Langkah tersebut diperlukan agar kunjungan dapat diatur sesuai kebutuhan pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Perwakilan yang berencana datang sebaiknya menghubungi penyidik terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan mengenai waktu, tata cara, serta informasi yang perlu disiapkan. Koordinasi langsung juga memberi kesempatan bagi keluarga, pendamping, atau pihak terkait untuk menyampaikan kebutuhan dan memperoleh keterangan melalui saluran resmi. Polda Jabar mengimbau semua pihak menjaga sikap kooperatif selama proses berlangsung.
Baca juga: Krida Nusantara: Mahasiswa PPG UHAMKA Kenalkan Budaya melalui Bermain dan Berkarya | TNI Bersihkan Ladang Ganja di Yahukimo, 21.400 Batang Diamankan
