Jakarta | Derasnya produk pipa seamless impor yang masuk ke pasar domestik dinilai menambah tekanan bagi produsen nasional. Persaingan yang semakin ketat dapat membatasi ruang bagi perusahaan lokal untuk mempertahankan penjualan dan kapasitas produksi, terutama ketika produk dari luar negeri tersedia dalam jumlah besar. Kondisi ini menjadi perhatian pelaku industri karena keberlangsungan usaha dalam negeri turut bergantung pada kemampuan produsen menghadapi persaingan di pasar sendiri.
Michael Johan Gary, Direktur PT Indo Sino Internasional, menyampaikan kekhawatiran bahwa arus impor yang terus berlanjut dapat mengancam kelangsungan produsen pipa seamless nasional. Menurutnya, apabila perusahaan lokal kesulitan bersaing dan mempertahankan kegiatan usaha, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh tenaga kerja serta pihak lain dalam rantai pasok. Kekhawatiran tersebut merujuk pada potensi yang dapat muncul bila tekanan pasar tidak tertangani, bukan pernyataan bahwa penutupan perusahaan telah terjadi.
Dalam skenario yang dikhawatirkan, perusahaan yang tidak mampu menjaga keberlanjutan operasional dapat menghadapi risiko gulung tikar. Jika hal itu terjadi, ribuan pekerja berpotensi kehilangan pekerjaan melalui pemutusan hubungan kerja (PHK). Besarnya konsekuensi tersebut membuat isu impor pipa seamless tidak semata berkaitan dengan persaingan dagang, tetapi juga dengan ketahanan industri manufaktur dan perlindungan lapangan kerja. Namun, risiko itu tetap perlu dipahami sebagai kekhawatiran terhadap kemungkinan ke depan, bukan gambaran bahwa PHK massal atau penutupan sudah berlangsung.
Gary menyoroti perlunya perhatian terhadap kondisi produsen nasional di tengah derasnya pasokan impor. Penilaian terhadap situasi ini dapat menjadi bahan bagi pemangku kepentingan untuk melihat bagaimana persaingan berlangsung dan apa dampaknya terhadap kapasitas produksi domestik. Bagi industri lokal, kemampuan mempertahankan pasar berperan penting dalam menjaga kegiatan operasional dan tenaga kerja. Karena itu, perkembangan arus produk impor dan daya saing perusahaan dalam negeri akan menjadi faktor yang perlu dicermati. Tanpa langkah yang mendukung keberlanjutan usaha, tekanan yang dirasakan produsen dapat semakin berat, meskipun tingkat dampak akhirnya bergantung pada perkembangan pasar dan respons yang diambil.
Michael meminta pemerintah menghentikan pemberian fasilitas masterlist yang memberikan pembebasan bea masuk sekaligus kuota impor pipa seamless kepada perusahaan pengulir dan heat treatment processor. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali karena dapat membuka ruang bagi masuknya produk impor ketika kapasitas produsen nasional sudah mampu memenuhi kebutuhan pasar. Ia menilai, fasilitas yang semula dimaksudkan untuk mendukung kegiatan industri tidak semestinya terus diberikan apabila bahan atau produk yang dibutuhkan tersedia dari dalam negeri.
Dalam pandangan Michael, kebutuhan pipa seamless di Indonesia telah dapat dipenuhi oleh produsen nasional. Karena itu, ia meminta pemerintah mendahulukan pasokan domestik dan memastikan kebijakan impor tidak mengurangi kesempatan produsen dalam negeri untuk memasok pelanggan. Penghentian fasilitas masterlist, menurutnya, juga akan membantu menciptakan persaingan yang lebih seimbang produk lokal dan barang impor yang memperoleh keringanan bea masuk. Ia berharap evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan produksi, mutu, serta ketersediaan produk nasional.
Permintaan tersebut turut berkaitan dengan kekhawatirannya atas tekanan terhadap industri pipa seamless nasional. Michael memperingatkan bahwa jika fasilitas dan kuota impor tetap berjalan, produsen dalam negeri dapat menghadapi kesulitan mempertahankan kegiatan usaha dan tenaga kerjanya. Ia menyampaikan kemungkinan terburuk berupa perusahaan mengalami kebangkrutan dan ribuan karyawan terkena pemutusan hubungan kerja. Namun, hal itu merupakan kekhawatiran atau risiko yang ia sampaikan, bukan pernyataan bahwa kebangkrutan maupun PHK tersebut telah terjadi.
Michael juga mengemukakan potensi risiko lanjutan bagi sektor keuangan. Apabila perusahaan produsen menghadapi tekanan berat hingga tidak mampu memenuhi kewajiban pembiayaannya, menurut kekhawatirannya, kondisi tersebut dapat berujung pada kredit macet di perbankan nasional. Ia tidak menyebut risiko itu sebagai dampak yang sudah berlangsung, melainkan sebagai kemungkinan yang patut diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan. Atas dasar itu, ia mendorong pemerintah menilai kembali manfaat fasilitas impor dibandingkan dampaknya terhadap industri dan rantai pasok domestik.
Ia berharap keputusan pemerintah berpijak pada data mengenai kapasitas produsen nasional dan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, impor dapat diarahkan untuk menutup kekurangan yang benar-benar belum dapat dipenuhi di dalam negeri, bukan menjadi pilihan utama ketika pasokan lokal tersedia. Michael menilai pendekatan tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan produksi nasional, melindungi lapangan kerja, dan mengurangi risiko yang ia khawatirkan bagi perusahaan maupun perbankan.
Michael menilai pemberian fasilitas impor kepada industri pelengkap perlu dicermati, terutama ketika barang yang didatangkan dari luar negeri sebenarnya sudah tersedia dan dapat diproduksi oleh manufaktur nasional. Dalam kondisi tersebut, kebijakan impor dinilai tidak tepat karena kebutuhan industri dapat dipenuhi melalui kemampuan produksi dalam negeri. Keberadaan fasilitas impor berpotensi membuat produk lokal harus bersaing dengan barang dari luar, meskipun produsen nasional memiliki kapasitas untuk memasok kebutuhan yang sama.
Menurut Michael, tekanan terhadap daya saing produsen lokal menjadi salah satu risiko utama. Akses terhadap barang impor dapat menggeser pilihan pembelian dari produk yang dibuat di dalam negeri. Jika hal itu terjadi, produsen nasional menghadapi persaingan yang lebih berat untuk mempertahankan ruang pasarnya. Penilaian ini berangkat dari adanya produk yang telah mampu dibuat secara nasional, sehingga pemberian fasilitas untuk mengimpor produk serupa dapat menimbulkan tekanan bagi manufaktur lokal.
Risiko berikutnya berkaitan dengan pemanfaatan kapasitas produksi. Ketika kebutuhan industri pelengkap dipenuhi melalui impor, kemampuan produksi yang tersedia di dalam negeri berisiko tidak digunakan secara optimal. Penurunan pemanfaatan kapasitas tersebut dapat menjadi perhatian bagi produsen pipa seamless nasional, karena keberlanjutan kegiatan produksi bergantung pada adanya kebutuhan terhadap produk yang mereka hasilkan. Michael menyoroti hubungan fasilitas impor dan berkurangnya peluang bagi produksi lokal untuk dimanfaatkan.
Ia juga mengingatkan bahwa situasi tersebut dapat menghambat investasi di sektor pipa seamless. Keputusan untuk menanamkan modal berkaitan dengan prospek pemanfaatan kapasitas dan peluang produk terserap oleh pasar. Apabila produk yang dapat dibuat di dalam negeri justru didatangkan dari luar, prospek itu dapat menjadi kurang mendukung bagi investasi. Karena itu, menurut Michael, kebijakan fasilitas impor perlu mempertimbangkan kemampuan manufaktur nasional serta ketersediaan produk lokal. Penilaiannya menekankan tiga hal yang saling berkaitan: daya saing produsen lokal yang tertekan, kapasitas produksi yang berisiko kurang dimanfaatkan, dan investasi sektor pipa seamless yang dapat terhambat. Fokusnya adalah memastikan fasilitas impor tidak mengabaikan produk yang sudah bisa dipasok oleh industri dalam negeri.
Dalam menanggapi persoalan yang dihadapi produsen pipa seamless nasional, Michael berpandangan bahwa pemerintah tidak perlu menerbitkan kebijakan baru. Pandangan tersebut bertumpu pada rujukan aturan yang sudah ada, sehingga pembahasan mengenai langkah pemerintah dapat diarahkan pada ketentuan yang ia sebutkan. Rujukan itu penting dicatat secara tepat, tanpa memperluas penjelasan mengenai cakupan, mekanisme, ataupun penerapannya di luar keterangan yang tersedia.
Aturan yang dikemukakan Michael adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2019. Judul peraturan tersebut menyebut pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Dengan demikian, penyebutan aturan ini berkaitan dengan fasilitas yang tercantum dalam judulnya, serta konteks impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Rujukan tersebut menjadi dasar bagi pandangan Michael bahwa penerbitan kebijakan baru bukan hal yang diperlukan untuk menangani persoalan yang dibicarakan.
Baca juga: Kadin Mendorong Sarmuji Memperkuat Perlindungan Industri Nasional di Tengah Tekanan Produk Impor | Kadin Dorong Pengendalian Impor Selektif untuk Memperkuat Industri Nasional | Kebutuhan KRL Meningkat, Pemerintah Menimbang Batas Impor dan Kemampuan Industri Nasional
551 kunjungan
