Jakarta | Polda Metro Jaya menggelar tactical floor game (TFG) pada Senin, 9 November 2026, sebagai bagian dari persiapan pengamanan aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 10 November 2026. Kegiatan ini menjadi ruang koordinasi untuk menyamakan pemahaman mengenai rencana pengamanan sebelum personel menjalankan tugas di lapangan. Melalui simulasi tersebut, pihak-pihak yang terlibat dapat membahas langkah yang perlu disiapkan agar pelaksanaan pengamanan berlangsung terarah dan sesuai kebutuhan.
TFG itu melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta para pemangku kepentingan terkait. Keterlibatan lintas instansi menjadi bagian penting dalam menyiapkan pengamanan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dan berlangsung di ruang publik. Koordinasi bersama memungkinkan setiap unsur memahami peran masing-masing, sekaligus menyelaraskan dukungan yang diperlukan selama rangkaian aksi berlangsung. Dengan demikian, persiapan tidak hanya bertumpu pada satu institusi, tetapi dilakukan melalui komunikasi dan kerja sama antarpihak.
Dalam kegiatan tersebut, rencana pengamanan dibahas sebagai bekal untuk menghadapi dinamika di lapangan. TFG membantu para peserta meninjau kebutuhan koordinasi, menyamakan prosedur, serta mengantisipasi kemungkinan situasi yang dapat memengaruhi ketertiban. Pembahasan semacam ini juga memberi kesempatan bagi unsur terkait untuk memastikan jalur komunikasi dan pembagian tanggung jawab dipahami sebelum hari pelaksanaan. Persiapan yang matang diharapkan dapat mendukung respons yang terkoordinasi apabila muncul kebutuhan penyesuaian selama kegiatan.
Agenda lintas instansi itu disiapkan untuk mendukung agar aksi unjuk rasa pada 10 November berjalan tertib. Pengamanan yang direncanakan tetap perlu memperhatikan kondisi di lapangan serta kelancaran aktivitas masyarakat di sekitar lokasi. Dengan koordinasi Polda Metro Jaya, TNI, Pemprov DKI Jakarta, dan pemangku kepentingan lainnya, setiap pihak diharapkan dapat menjalankan fungsi sesuai perannya. Pelaksanaan TFG pada sehari sebelum aksi menjadi salah satu langkah persiapan untuk menyatukan rencana dan memperkuat kesiapan bersama, sehingga pengamanan dapat dilaksanakan secara terorganisasi dan terukur.
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa Tactical Floor Game (TFG) menjadi bagian dari persiapan pengamanan aksi yang dijadwalkan berlangsung pada 10 November. Keterangan tersebut disampaikan di Polda Metro Jaya pada Senin, 9 November 2026. Melalui simulasi dan pembahasan bersama, seluruh unsur yang terlibat diharapkan memiliki pemahaman yang selaras mengenai pelaksanaan tugas di lapangan.
Menurut Budi, tujuan utama TFG adalah menyamakan persepsi seluruh unsur pengamanan dalam mengawal penyampaian aspirasi masyarakat. Kesamaan pemahaman diperlukan agar setiap petugas mengetahui peran, tanggung jawab, serta koordinasi yang perlu dilakukan ketika menghadapi berbagai situasi selama kegiatan berlangsung. Dengan persiapan yang terarah, langkah pengamanan dapat dijalankan secara terpadu dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Koordinasi tersebut juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kemungkinan dinamika di lapangan. Unsur pengamanan dapat menelaah pembagian tugas, alur komunikasi, serta cara merespons perubahan keadaan. Pembahasan seperti ini membantu memastikan bahwa informasi yang diterima dan tindakan yang diambil oleh petugas tetap sejalan. Namun, pendekatan pengamanan tetap perlu memperhatikan tujuan kegiatan, yakni memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
Budi menegaskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi. Karena itu, pengamanan tidak dimaksudkan untuk menghalangi warga menggunakan hak tersebut, melainkan untuk mengawal agar kegiatan berjalan tertib dan aman bagi peserta maupun masyarakat sekitar. Penghormatan terhadap hak konstitusional menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas aparat saat mengamankan aksi.
Dengan TFG, Polda Metro Jaya mematangkan kesiapan personel sekaligus memperkuat koordinasi ant unsur terkait. Penyamaan persepsi diharapkan mendukung pelaksanaan pengamanan yang terukur, responsif, dan mengedepankan komunikasi. Fokusnya adalah menjaga situasi tetap kondusif tanpa mengabaikan hak warga untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Penjelasan Budi tersebut menempatkan koordinasi dan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat sebagai dua unsur yang berjalan beriringan dalam persiapan aksi 10 November.
Dalam menyampaikan aspirasi pada aksi 10 November, Budi mengimbau peserta agar tetap memperhatikan kepentingan masyarakat lain. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak yang perlu dihormati, tetapi pelaksanaannya juga diharapkan berlangsung dengan tertib dan tidak menghambat aktivitas warga secara berlebihan. Peserta diminta mempertimbangkan dampak kegiatan terhadap pengguna jalan, masyarakat yang hendak bekerja atau beraktivitas, serta layanan publik di sekitar lokasi aksi. Imbauan ini menjadi bagian dari upaya menjaga agar penyampaian aspirasi berjalan lancar tanpa mengabaikan hak dan kebutuhan pihak lain. Dengan kesadaran bersama, potensi gangguan dapat ditekan dan ruang publik tetap dapat digunakan secara aman oleh berbagai kalangan.
Persiapan Polda Metro Jaya untuk pengamanan mencakup penempatan personel pada titik-titik yang dinilai perlu, pengelolaan arus lalu lintas, serta perlindungan fasilitas umum. Pengaturan personel ditujukan untuk mendukung ketertiban dan memberikan pelayanan selama kegiatan berlangsung. Di sisi lalu lintas, petugas akan mengelola pergerakan kendaraan agar dampak kepadatan dapat ditangani dan masyarakat memperoleh informasi maupun bantuan yang diperlukan. Pengamanan fasilitas umum juga menjadi perhatian agar sarana yang digunakan bersama tetap terlindungi. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari koordinasi yang disiapkan kepolisian, dengan pelaksanaan yang menyesuaikan kondisi di lapangan. Masyarakat diimbau mengikuti arahan petugas dan mencari jalur alternatif bila diperlukan, sehingga mobilitas warga tetap dapat berlangsung dengan tertib.
Keselamatan masyarakat menjadi prioritas dalam pelayanan pengamanan, termasuk keselamatan peserta aksi, warga yang beraktivitas, dan jurnalis yang bertugas meliput. Kehadiran jurnalis penting untuk menyampaikan informasi mengenai jalannya kegiatan kepada publik, sehingga mereka juga perlu dapat menjalankan tugas dengan aman. Petugas diharapkan memberikan pelayanan secara profesional dan menjaga situasi tetap kondusif, sementara semua pihak diharapkan saling menghormati serta menghindari tindakan yang berisiko menimbulkan gangguan. Perlindungan terhadap masyarakat dan fasilitas umum berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelancaran penyampaian aspirasi. Karena itu, koordinasi petugas, peserta, media, dan masyarakat menjadi unsur penting agar kegiatan dapat berlangsung tertib, aman, serta tidak mengesampingkan kepentingan bersama.
Rincian pengerahan personel, titik konsentrasi aksi, pola pengamanan, serta pengaturan lalu lintas untuk 10 November belum dapat dipastikan sebagai informasi final. Seluruh aspek tersebut masih dinamis dan dapat berkembang seiring masuknya pemberitahuan aksi serta proses koordinasi yang dilakukan kepolisian. Karena itu, rincian yang tersedia saat ini belum cukup untuk menetapkan bentuk pengamanan maupun langkah lalu lintas secara pasti.
Budi menyampaikan bahwa Polda Metro Jaya akan memberikan perkembangan setelah menerima dan mendata pemberitahuan aksi yang masuk. Pendataan diperlukan agar kepolisian memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai rencana kegiatan. Informasi tersebut menjadi salah satu dasar untuk mematangkan koordinasi dan menyesuaikan persiapan pengamanan dengan kondisi yang berkembang. Sebelum proses itu berjalan, jumlah personel dan pola pengamanan belum bisa disampaikan sebagai keputusan akhir.
Hal serupa berlaku bagi titik konsentrasi peserta dan skema lalu lintas. Kedua hal tersebut masih menunggu perkembangan informasi, sehingga belum ada rincian final yang dapat dijadikan acuan publik. Kepolisian tidak menyampaikan angka pengerahan, lokasi kegiatan, maupun bentuk rekayasa lalu lintas dalam keterangan yang tersedia. Dengan demikian, masyarakat sebaiknya menunggu pembaruan resmi sebelum menganggap suatu rencana sebagai ketetapan.
Perubahan pada rencana pengamanan dapat mengikuti hasil pendataan dan koordinasi, termasuk apabila terdapat perkembangan dalam pemberitahuan aksi. Polda Metro Jaya menyatakan akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah bahan yang masuk dihimpun. Pendekatan ini memungkinkan persiapan disusun berdasarkan informasi yang telah diterima, bukan perkiraan mengenai skala atau lokasi kegiatan.
Baca juga: Wagub Jatim Siapkan Koordinasi dengan Bupati Pamekasan soal Pembongkaran Minimarket | Tiga Laga Kandang Persib di Si Jalak Harupat Dikawal Pengamanan Maksimal | Empat Marketplace Siap Memungut PPh Pedagang Online Mulai 1 November 2026
436 kunjungan
