Medan | Pemerintah mempercepat persiapan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Medan Raya, dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking yang ditargetkan berlangsung pada awal 2027. Rencana tersebut menjadi bagian dari langkah untuk menghadirkan pengolahan sampah berskala besar di kawasan Medan Raya. Fasilitas ini dirancang untuk melayani kebutuhan Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, dua wilayah yang menghadapi kebutuhan penanganan sampah dalam skala tinggi. Dengan kapasitas pengolahan hingga 1.700 ton sampah per hari, PSEL diharapkan dapat membantu mengurangi volume sampah yang harus ditangani melalui metode pembuangan akhir konvensional.
Target pembangunan itu ditempatkan dalam konteks upaya pemerintah menghadapi darurat sampah. Timbunan yang terus bertambah membutuhkan pengelolaan yang lebih terencana, sekaligus pengurangan ketergantungan pada praktik pembuangan terbuka atau open dumping. Pemerintah menargetkan praktik tersebut dihentikan paling lambat pada 2028. Karena itu, persiapan PSEL Medan Raya menjadi salah satu bagian dari agenda penanganan sampah yang lebih luas, terutama untuk kawasan dengan kebutuhan pengolahan besar. Pengubahan sampah menjadi energi listrik juga memberi alternatif pemanfaatan bagi sampah yang masuk ke fasilitas, sesuai rancangan fungsi PSEL.
Kapasitas hingga 1.700 ton per hari menunjukkan skala layanan yang disiapkan untuk Medan dan Deli Serdang. Namun, pembangunan fasilitas ini tetap memerlukan persiapan yang memadai agar rencana dapat bergerak menuju target groundbreaking awal 2027. Percepatan persiapan tersebut menjadi penting karena fasilitas harus mendukung kebutuhan pengelolaan sampah kedua daerah dan agenda penghentian open dumping. Rencana ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dengan perubahan cara sampah ditangani: dari sekadar dibuang menjadi bahan yang dapat diolah dan dimanfaatkan. Dengan sasaran waktu yang telah ditetapkan, PSEL Medan Raya diharapkan berkontribusi pada penanganan darurat sampah tanpa mengabaikan tujuan pengelolaan yang lebih berkelanjutan.
Rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Medan Raya menempatkan kawasan tempat pemrosesan akhir (TPA) Terjun di Kota Medan sebagai lokasi fasilitas. Pemilihan kawasan ini menjadi bagian penting dari persiapan proyek, karena kegiatan pengolahan direncanakan terhubung dengan penanganan sampah yang berlangsung di wilayah tersebut. Fasilitas inti PSEL membutuhkan lahan sekitar enam hektare. Area yang direncanakan itu merupakan aset Pemerintah Kota Medan, sehingga rencana pemanfaatannya bertumpu pada lahan milik pemerintah daerah. Dengan lokasi dan kebutuhan lahan yang telah disebutkan, kawasan TPA Terjun menjadi titik utama dalam perencanaan pembangunan PSEL Medan Raya.
Pasokan sampah untuk fasilitas direncanakan berasal dari dua wilayah. Kota Medan diperkirakan menyumbang sekitar 1.300 ton sampah per hari, sedangkan Kabupaten Deli Serdang direncanakan memasok sekitar 400 ton per hari. Jika kedua alokasi tersebut digabungkan, jumlah sampah yang disiapkan untuk diolah PSEL mencapai sekitar 1.700 ton per hari. Pembagian ini menggambarkan rencana kebutuhan pasokan bagi fasilitas, bukan angka keseluruhan sampah yang dihasilkan di kedua wilayah. Angka pasokan tersebut juga memperlihatkan bahwa proyek dirancang melayani sampah lintas wilayah, dengan Medan sebagai pemasok utama dan Deli Serdang sebagai pemasok tambahan.
Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang secara bersama-sama menghasilkan timbulan sampah sekitar 2.764 ton per hari. Angka timbulan ini menunjukkan jumlah sampah yang muncul dari aktivitas kedua wilayah, sehingga cakupannya berbeda dari volume yang direncanakan masuk ke fasilitas PSEL. Dengan demikian, 2.764 ton per hari tidak dapat disamakan dengan 1.700 ton per hari yang menjadi rencana pengolahan. Pembedaan ini penting untuk membaca kapasitas proyek secara tepat: timbulan menggambarkan keseluruhan sampah yang dihasilkan, sementara angka pasokan menunjukkan bagian yang direncanakan untuk ditangani PSEL. Perencanaan lokasi di TPA Terjun, kebutuhan lahan enam hektare, serta pembagian pasokan menjadi unsur yang saling terkait dalam rancangan fasilitas tersebut.
Dukungan pasokan sampah untuk proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Medan Raya telah memperoleh dasar kerja sama antarpemerintah. Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Pemerintah Kota Medan, dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menandatangani perjanjian kerja sama pada 27 Maret 2026. Kesepakatan tersebut mengatur dukungan pasokan sampah dari kedua wilayah yang akan menjadi bahan baku fasilitas, dengan kapasitas pengolahan yang direncanakan mencapai 1.700 ton per hari. Kepastian ini penting agar kebutuhan operasional fasilitas dapat dipenuhi secara berkelanjutan ketika proyek mulai beroperasi.
Meski dukungan pasokan telah dituangkan dalam perjanjian, sejumlah pekerjaan persiapan masih berjalan. Pematangan lahan perlu diselesaikan agar area pembangunan siap digunakan dan memenuhi kebutuhan teknis proyek. Pemerintah juga perlu menyiapkan sarana pendukung serta armada pengangkutan untuk membawa sampah dari wilayah layanan menuju fasilitas. Pada saat yang sama, kepastian pasokan perlu ditindaklanjuti melalui pengaturan operasional yang jelas, termasuk koordinasi pengumpulan dan pengiriman sampah. Kesiapan unsur-unsur tersebut akan membantu menjaga kelancaran alur pasokan dan mendukung pemanfaatan kapasitas pengolahan secara efektif.
Percepatan pembangunan PSEL Medan Raya tidak hanya bergantung pada penyelesaian pekerjaan di lokasi. Proyek ini memerlukan koordinasi lintas tingkat pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, serta keterlibatan dunia usaha. Kolaborasi diperlukan untuk menyelaraskan dukungan, mempercepat pemenuhan kebutuhan proyek, dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama persiapan maupun pembangunan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan pentingnya kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam mempercepat pembangunan. Dengan peran yang terkoordinasi, kesepakatan pasokan dapat diikuti langkah nyata di lapangan, sementara kesiapan lahan, sarana, dan pengangkutan bergerak seiring. Pendekatan tersebut menjadi bagian penting untuk membawa proyek menuju tahap pembangunan dan operasi sesuai sasaran kapasitasnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya jawaban atas persoalan sampah. Fasilitas berkapasitas besar, termasuk PSEL Medan Raya yang disiapkan untuk mengolah hingga 1.700 ton sampah per hari, tetap memerlukan sistem pengelolaan yang tertata sejak sampah dihasilkan. Tanpa upaya di hulu, beban yang masuk ke fasilitas pengolahan akan tetap tinggi dan persoalan dapat berpindah, bukan terselesaikan secara menyeluruh.
Karena itu, penanganan perlu dimulai dari rumah tangga, lalu diperkuat di tingkat desa dan kelurahan. Warga perlu membiasakan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya, misalnya memisahkan material yang dapat didaur ulang dari sampah organik dan residu. Pengolahan awal, seperti pengomposan sampah organik atau penyaluran bahan yang masih bernilai guna, dapat dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya. Pemerintah daerah, pengelola lingkungan, dan masyarakat perlu bekerja bersama agar kebiasaan tersebut didukung sarana, edukasi, serta layanan pengangkutan yang memadai.
Menurut Zulkifli, langkah dari sumber dapat mengurangi volume sampah yang harus dikumpulkan dan dibawa ke fasilitas pengolahan. Artinya, PSEL dapat berperan sebagai bagian dari rangkaian pengelolaan, sementara pemilahan dan pengurangan sampah membantu membuat seluruh sistem bekerja lebih efektif. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada pemerintah atau operator fasilitas. Rumah tangga, komunitas, pelaku usaha, dan pemerintah setempat sama-sama memiliki peran dalam mencegah sampah tercampur dan menumpuk.
Ia juga menyerukan agar praktik open dumping dihentikan paling lambat pada 2028. Pembuangan terbuka, yakni menumpuk sampah tanpa pengelolaan yang memadai, bukan sekadar persoalan teknis tempat pembuangan. Praktik itu berisiko mencemari lingkungan dan menimbulkan dampak bagi kesehatan masyarakat. Penghentian open dumping perlu berjalan seiring dengan pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, pengolahan yang sesuai, serta penguatan fasilitas.
Baca juga: Relokasi PKL Taman Junjung Buih Disiapkan Menjelang Proyek Drainase HSU | Lahan Garapan Disiapkan untuk Menjaga Penghidupan Warga Rempang
5 kunjungan
