Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tidak merencanakan pembagian ponsel gratis kepada masyarakat. Ia menyampaikan klarifikasi itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Oktober 2026. Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan pemberitaan yang mengaitkan percakapan sebelumnya dengan rencana pemberian perangkat telepon seluler tanpa biaya.
Airlangga menjelaskan, maksud pembicaraannya dengan Hashim Djojohadikusumo bukan seperti yang diberitakan mengenai pembagian ponsel. Karena itu, ia meminta agar percakapan tersebut tidak ditafsirkan sebagai keputusan atau program pemerintah untuk membagikan perangkat kepada warga. Klarifikasi ini menegaskan bahwa kabar mengenai ponsel gratis tidak mencerminkan adanya rencana yang sedang disiapkan pemerintah.
Pernyataan tersebut sekaligus membedakan pembicaraan yang berlangsung sebelumnya dari kebijakan resmi. Suatu program pemerintah umumnya memerlukan perencanaan, tujuan, sasaran penerima, serta mekanisme pelaksanaan yang jelas. Dalam penjelasannya di forum TPAKD, Airlangga menekankan bahwa konteks pembicaraan dengan Hashim tidak dapat disamakan dengan pengumuman kebijakan pembagian ponsel. Dengan demikian, informasi yang beredar tidak seharusnya dipahami sebagai kepastian bahwa masyarakat akan menerima telepon seluler secara cuma-cuma.
Rakornas TPAKD sendiri menjadi kesempatan bagi Airlangga untuk menyampaikan penjelasan langsung di hadapan peserta kegiatan. Klarifikasi itu penting agar masyarakat memperoleh pemahaman yang tepat mengenai isu tersebut dan tidak membangun harapan berdasarkan pemberitaan yang keliru ditafsirkan. Hingga pernyataan itu disampaikan, pesan utama pemerintah yang ditegaskan Airlangga tetap jelas: tidak ada rencana pembagian ponsel gratis kepada masyarakat. Ia juga meluruskan bahwa percakapan dengan Hashim tidak dimaksudkan sebagaimana narasi yang beredar. Dengan menyampaikan konteks tersebut, Airlangga berupaya mencegah kesimpangsiuran informasi dan menegaskan perbedaan percakapan pribadi yang kemudian diberitakan dengan kebijakan resmi pemerintah. Masyarakat pun diharapkan merujuk pada penjelasan langsung tersebut saat menilai kabar tentang kemungkinan pembagian perangkat gratis, bukan menganggapnya sebagai program yang telah diputuskan atau akan segera dijalankan.
Klarifikasi Airlangga Hartarto muncul setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya menyampaikan penjelasan mengenai rencana pembagian ponsel gratis. Dalam keterangannya, Hashim mengaitkan gagasan tersebut dengan upaya mendukung penyaluran bantuan sosial. Pernyataan itu kemudian menjadi perhatian karena dapat dipahami sebagai informasi mengenai kemungkinan penyediaan perangkat bagi masyarakat penerima bantuan.
Dalam merespons penjelasan tersebut, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tidak merencanakan pembagian ponsel gratis. Pernyataan ini menjadi klarifikasi terhadap kabar yang beredar dan membedakan keterangan Hashim dari sikap pemerintah sebagaimana disampaikan Airlangga. Dengan demikian, informasi awal mengenai ponsel gratis perlu dipahami sebagai penjelasan yang disampaikan Hashim, bukan sebagai pengumuman bahwa pemerintah telah menetapkan program tersebut.
Konteks ini penting agar dua pernyataan yang muncul tidak disamakan. Hashim sebelumnya menyebut gagasan pembagian ponsel dalam kaitannya dengan penyaluran bantuan sosial, sedangkan Airlangga menyampaikan bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk membagikan perangkat tersebut. Perbedaan keterangan itu menjelaskan mengapa isu tersebut memerlukan klarifikasi, sekaligus membantu pembaca memahami batas informasi yang telah disampaikan oleh masing-masing pihak.
Atas dasar keterangan yang tersedia, pembahasan sebaiknya tetap berpegang pada kedua pernyataan tersebut. Tidak ada dasar untuk menyebut bahwa pembagian ponsel gratis telah diputuskan, dijalankan, atau menjadi program resmi pemerintah. Airlangga secara tegas menyatakan pemerintah tidak memiliki rencana seperti itu, sementara keterangan Hashim sebelumnya menerangkan gagasan tersebut sebagai dukungan bagi penyaluran bantuan sosial. Klarifikasi itu memberikan gambaran mengenai posisi pemerintah sebagaimana diutarakan Airlangga, tanpa menambahkan kesimpulan lain yang tidak dinyatakan dalam pernyataan terkait.
Dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa, 13 Oktober, Hashim menyampaikan rincian mengenai rencana yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Menurut keterangannya, skema tersebut mencakup ponsel yang dilengkapi rekening digital gratis. Rekening itu disebut akan memperoleh saldo awal sebesar Rp50 ribu. Penjelasan tersebut memuat dua unsur, yakni perangkat telepon seluler dan fasilitas rekening, sehingga rincian yang disampaikan Hashim berfokus pada akses layanan keuangan melalui perangkat digital.
Hashim menyebut rekening gratis itu ditujukan kepada warga yang baru berusia 17 tahun dan belum memiliki rekening. Dengan sasaran tersebut, skema yang dipaparkannya diarahkan kepada kelompok yang memasuki usia dewasa, tetapi belum terhubung dengan layanan perbankan formal. Saldo awal Rp50 ribu disebut sebagai bagian dari fasilitas rekening, bukan sebagai keterangan mengenai bentuk bantuan tunai terpisah. Informasi itu menjelaskan sasaran dan manfaat awal rekening sebagaimana disampaikan dalam forum tersebut, tanpa merinci ketentuan pendaftaran lain, jadwal pelaksanaan, ataupun jumlah ponsel yang akan disediakan.
Dalam pemaparannya, Hashim juga menyebut Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) ditunjuk untuk memfasilitasi pembukaan rekening. Peran kedua bank tersebut dikaitkan dengan upaya menjangkau sekitar 30 persen penduduk Indonesia yang disebut belum tersentuh layanan perbankan. Hashim menghubungkan angka itu dengan keterangan Bank Dunia. Keterangan mengenai persentase tersebut menggambarkan alasan perluasan akses rekening yang ia sampaikan, sedangkan rincian mekanisme kerja sama pemerintah, BRI, dan BSI tidak dijabarkan dalam informasi yang tersedia. Karena itu, uraian Hashim dapat dibaca sebagai pemaparan rencana fasilitasi rekening digital bagi warga tanpa rekening, termasuk kelompok yang baru berusia 17 tahun. Informasi ini merupakan penjelasan Hashim di forum pada 13 Oktober dan perlu dibedakan dari keterangan pemerintah mengenai apakah pembagian ponsel gratis benar-benar direncanakan. Perbedaan tersebut penting agar rincian skema yang disampaikan dalam acara tidak serta-merta dipahami sebagai keputusan final atau bukti bahwa perangkat akan dibagikan kepada seluruh warga sasaran. Hingga ada penjelasan resmi lebih lanjut, rincian mengenai pelaksanaan dan cakupan program tetap merujuk pada paparan Hashim tersebut.
Hashim menjelaskan bahwa gagasan rekening digital berkaitan dengan cara menyalurkan bantuan tunai kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Dalam skema yang ia paparkan, rekening tersebut berfungsi sebagai saluran penerimaan dana, sehingga bantuan dapat dikirim kepada penerima manfaat tanpa dibagikan secara langsung dalam bentuk uang fisik. Dengan demikian, fokus penjelasan Hashim adalah mekanisme penyaluran bantuan, bukan pemberian perangkat kepada masyarakat.
Menurut Hashim, ke depannya bantuan tunai tidak lagi disalurkan secara fisik. Ia menyebut dana akan dikirim langsung oleh Kementerian Keuangan ke rekening digital penerima manfaat yang tersedia pada ponsel mereka. Mekanisme itu, sebagaimana diterangkan Hashim, dimaksudkan agar bantuan dapat diterima melalui kanal digital. Penerima yang berhak menjadi sasaran penyaluran, sementara rekening digital berperan sebagai tempat dana bantuan masuk. Keterangan mengenai pengiriman dana oleh kementerian dan penggunaan rekening tersebut merupakan bagian dari rencana yang ia sampaikan.
Penjelasan Hashim mengenai penggunaan rekening digital perlu dibedakan dari isu pembagian ponsel gratis. Keberadaan ponsel dalam uraian itu berkaitan dengan akses ke rekening digital untuk menerima bantuan, bukan dengan skema pemerintah membagikan telepon genggam kepada masyarakat. Airlangga sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tidak merencanakan pembagian ponsel gratis. Karena itu, kedua keterangan tersebut menjelaskan hal yang berbeda: Hashim membicarakan saluran digital bagi penyaluran bantuan tunai, sedangkan Airlangga menegaskan tidak ada rencana pemerintah memberikan ponsel secara cuma-cuma.
Baca juga: Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran, Babinsa Dampingi Pembagian Bantuan Beras | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | Wakili Panglima TNI, Kaster TNI Tegaskan Komitmen Indonesia Bagi Perdamaian Indo-Pasifik
