Jakarta | Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan batas baru untuk biaya operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni maksimal Rp3.000 per porsi. Ketentuan ini mengatur pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan dapur, termasuk kebutuhan operasional dalam proses menyiapkan dan menyalurkan makanan. Dengan adanya batas tersebut, pengeluaran operasional setiap porsi memiliki patokan yang jelas dan tidak boleh melampaui nominal yang telah ditentukan. Kebijakan ini menjadi bagian dari penataan penggunaan anggaran program agar biaya pendukung dapat dikendalikan secara lebih terukur. Kepala BGN Sudaryono menyatakan aturan baru tersebut telah ditandatangani pada Kamis pagi. Penetapan itu memberi dasar bagi pelaksanaan batas biaya pada unit dapur yang melayani penerima program.
Sudaryono menegaskan bahwa angka Rp3.000 merupakan batas maksimum, bukan sekadar angka acuan yang dapat ditambah sesuai kebutuhan masing-masing dapur. Artinya, biaya operasional yang dihitung untuk setiap porsi harus berada pada nominal tersebut atau lebih rendah. Pengelola dapur perlu menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan itu, sekaligus memastikan kebutuhan operasional tetap ditangani secara tertib. Penerapan batas juga memerlukan pemahaman yang sama mengenai jenis pengeluaran yang masuk kategori operasional. Dengan begitu, perhitungan biaya dapat dilakukan secara konsisten di berbagai lokasi, dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran memiliki ukuran yang lebih terang. BGN menetapkan ketentuan ini sebagai batas yang tidak boleh dilampaui oleh dapur MBG, bukan sebagai ruang untuk menambah pembiayaan di luar batas yang telah ditetapkan.
Ruang lingkup kebijakan tersebut secara khusus menyasar biaya operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Karena itu, batas Rp3.000 per porsi tidak mengubah besaran dana yang diperuntukkan bagi makanan atau nilai anggaran bahan pangan. Pembedaan ini penting agar kebijakan tidak disalahartikan sebagai pengurangan alokasi untuk menu yang diterima penerima manfaat. Pengaturan berfokus pada biaya menjalankan layanan dapur, sementara dana untuk makanan merupakan komponen yang berbeda. Dalam penerapannya, SPPG perlu memisahkan pencatatan biaya operasional dari pembiayaan makanan, sehingga masing-masing penggunaan dana dapat dipantau sesuai peruntukannya. Penegasan mengenai cakupan aturan membantu menjaga agar pengendalian biaya pendukung tidak tercampur dengan pembahasan tentang porsi dan kualitas makanan dalam program MBG.
Evaluasi terhadap skema biaya operasional dapur MBG menjadi salah satu dasar bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengubah ketentuan yang berlaku. Dalam skema sebelumnya, angka Rp3.000 per porsi ditetapkan sebagai patokan biaya operasional. Namun, pelaksanaannya dinilai membuka ruang bagi pengelola dapur untuk memasukkan sejumlah pengeluaran tambahan di luar angka tersebut.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan bahwa komponen seperti biaya sewa dan label dapat ditambahkan di luar patokan Rp3.000. Ia juga menyebut adanya berbagai komponen lain yang diklaim sebagai biaya tambahan. Dengan cara penghitungan tersebut, angka yang tercantum sebagai acuan awal tidak selalu menggambarkan seluruh biaya yang dibebankan pada pelaksanaan operasional dapur.
Menurut keterangan Sudaryono, akumulasi biaya tambahan itu membuat biaya aktual rata-rata berada pada kisaran Rp4.500 hingga Rp5.000 per porsi. Dengan demikian, pengeluaran yang muncul di lapangan dapat lebih tinggi daripada batas awal yang menjadi acuan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap skema lama perlu memperhitungkan bagaimana setiap komponen biaya dimasukkan, bukan hanya melihat angka dasar yang tertulis dalam ketentuan.
Temuan mengenai selisih patokan dan biaya aktual ini menjadi konteks penting dalam evaluasi BGN. Persoalannya bukan semata-mata nilai Rp3.000, melainkan kemungkinan penambahan biaya di luar angka itu serta dampaknya terhadap total kebutuhan operasional. Ketika komponen tambahan tidak berada dalam batas yang sama, jumlah yang akhirnya dibayarkan dapat meningkat dan membuat pengawasan atas penggunaan dana menjadi lebih rumit.
Karena itu, perubahan aturan diarahkan untuk menata kembali skema biaya agar batas pengeluaran dapur lebih jelas. Evaluasi tersebut memberikan alasan bagi BGN untuk meninjau ruang penambahan komponen yang sebelumnya dapat diklaim terpisah. Penjelasan Sudaryono menggambarkan bagaimana mekanisme lama, menurut penilaiannya, memungkinkan biaya per porsi melampaui patokan. Kisaran Rp4.500–Rp5.000 yang ia sampaikan merupakan gambaran biaya aktual rata-rata dalam konteks evaluasi itu, sementara angka Rp3.000 menjadi pembanding dari ketentuan sebelumnya. Keterangan ini menjelaskan latar belakang penataan, tanpa menyamakan patokan awal dengan keseluruhan biaya yang muncul di lapangan.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memperkirakan pembatasan biaya operasional dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menghemat anggaran negara sekitar Rp3 triliun hingga akhir tahun. Perkiraan tersebut berkaitan dengan upaya menekan porsi dana yang digunakan untuk menjalankan dapur, sehingga lebih banyak anggaran dapat diarahkan pada penyediaan makanan bagi para penerima manfaat. Angka itu merupakan proyeksi, bukan nilai penghematan yang telah dipastikan terealisasi. Besarnya hasil akhir tetap bergantung pada pelaksanaan aturan, jumlah porsi yang disalurkan, serta biaya operasional yang benar-benar dapat dikurangi.
Dasar perhitungan yang disampaikan Sudaryono bertumpu pada selisih biaya operasional sebelum dan sesudah pembatasan. Selisih tersebut, menurut penjelasannya, dikalikan dengan sisa hari sampai akhir tahun dan jumlah porsi MBG yang disalurkan. Dengan pendekatan ini, perubahan biaya per porsi dapat menghasilkan pengaruh besar ketika diterapkan pada distribusi makanan dalam skala luas dan selama periode yang masih tersisa. Karena itu, ketepatan data mengenai biaya operasional, jadwal penyaluran, dan volume porsi menjadi unsur penting dalam membaca proyeksi penghematan. Perhitungan tersebut menggambarkan potensi ruang fiskal yang bisa dibuka, bukan jaminan bahwa seluruh angka akan otomatis menjadi penghematan.
Sudaryono juga mengkritik skema lama apabila biaya operasional mengambil bagian anggaran yang terlalu besar. Menurut pandangannya, dana program semestinya terutama mendukung tersedianya makanan, bukan terserap berlebihan untuk kebutuhan menjalankan dapur. Jika pengeluaran operasional tidak terkendali, anggaran yang seharusnya membiayai bahan pangan, proses pengolahan, dan penyaluran porsi berisiko menyusut. Dampaknya dapat dirasakan oleh penerima manfaat, baik melalui berkurangnya kapasitas penyediaan maupun terbatasnya jangkauan layanan. Pembatasan biaya diharapkan membantu menjaga keseimbangan kebutuhan pengelolaan dapur dan tujuan utama program. Namun, efisiensi tetap perlu dijalankan tanpa mengorbankan mutu makanan, keamanan pangan, atau kelancaran distribusi. Pengawasan atas penggunaan dana dan pencatatan biaya yang transparan diperlukan agar penghematan yang diproyeksikan dapat dinilai secara terukur, sekaligus memastikan alokasi untuk makanan benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran MBG.
Selain membatasi biaya operasional dapur, Badan Gizi Nasional (BGN) menyesuaikan skema insentif bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebelumnya, pembayaran insentif menggunakan nilai tetap sekitar Rp6 juta per hari. Dalam skema baru, besar pembayaran dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah porsi makanan yang dilayani. Insentif ditetapkan sebesar Rp2.000 untuk setiap porsi, sehingga nilainya mengikuti volume produksi masing-masing dapur.
Perubahan tersebut dimaksudkan agar pembayaran lebih sejalan dengan kegiatan nyata di lapangan. Dapur yang menyiapkan dan menyalurkan lebih banyak porsi akan menerima insentif sesuai jumlah layanan, sedangkan dapur dengan volume lebih rendah tidak otomatis memperoleh pembayaran tetap dalam besaran yang sama. Dengan demikian, perhitungan insentif dapat mencerminkan skala operasional setiap SPPG secara lebih terukur. Jumlah porsi menjadi dasar yang transparan untuk menghitung pembayaran, sekaligus membantu pengelola memahami hubungan layanan yang diberikan dan insentif yang diterima.
Penyesuaian ini merupakan bagian dari pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), bersama pembatasan komponen biaya operasional dapur.
