Kabupaten Karo | Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong penguatan kerja sama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menghadapi maraknya peredaran narkoba. Persoalan tersebut dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpengaruh terhadap keamanan, kesehatan, dan kenyamanan warga.
Penguatan koordinasi pemerintah daerah dan kepolisian diarahkan untuk memastikan penanganan peredaran narkoba berjalan lebih terencana dan berkelanjutan. Bobby menilai, upaya tersebut memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk jajaran pemerintahan, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Dengan kerja sama yang lebih kuat, langkah pencegahan dan pemberantasan diharapkan dapat menjangkau persoalan secara lebih menyeluruh.
Pembahasan mengenai kondisi tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Sumut, Medan, pada Selasa, 13 Oktober 2026. Saat itu, Bobby menerima kunjungan silaturahmi Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan bersama jajaran pejabat utama Polda Sumut. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk membahas sejumlah isu keamanan sekaligus memperkuat sinergi Pemerintah Provinsi Sumut dan Polda Sumut.
Dalam pertemuan itu, Bobby didampingi Wakil Gubernur Sumut Surya dan Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor. Kehadiran unsur pimpinan daerah tersebut menunjukkan pentingnya penanganan narkoba sebagai agenda bersama. Pemerintah Provinsi Sumut dan kepolisian didorong untuk menyusun langkah yang mampu memberikan perlindungan lebih baik bagi masyarakat, terutama dari dampak sosial dan keamanan yang ditimbulkan oleh peredaran narkoba.
Upaya memperkuat penanganan juga berkaitan dengan kebutuhan menghadirkan kebijakan yang jelas dan sesuai dengan kondisi daerah. Melalui koordinasi yang konsisten, setiap langkah diharapkan dapat dilaksanakan secara terpadu, mulai dari pencegahan hingga penindakan. Fokus utama kerja sama itu ialah menciptakan lingkungan Sumatera Utara yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga.
Bobby Nasution menekankan bahwa program penanggulangan narkoba di Sumatera Utara harus diarahkan pada hasil yang terukur, bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, berbagai agenda yang telah disusun Polda Sumut perlu disinergikan dengan Pemerintah Provinsi Sumut agar pelaksanaannya memiliki cakupan lebih luas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kolaborasi tersebut penting untuk memastikan upaya pencegahan, pemberantasan, serta penanganan dampak penyalahgunaan narkotika berjalan secara berkelanjutan.
Penekanan itu disampaikan Bobby ketika mendorong penguatan kerja bersama kepolisian dan pemerintah daerah. Ia berharap program yang sudah dimiliki kepolisian dapat diterapkan secara terpadu melalui dukungan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan di tingkat daerah. “Mudah-mudahan dengan program yang ada di Polda dapat dijalankan bersama dengan Pemprov Sumut, dan diharapkan program pengentasan narkoba ini tidak hanya seremonial saja, namun dapat memberikan hasil nyata.”
Bobby memandang pemberantasan narkoba sebagai salah satu perhatian utama karena Sumut masih menghadapi persoalan serius terkait tingginya tingkat penyalahgunaan narkotika. Kondisi tersebut membutuhkan respons yang konsisten dari seluruh unsur, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah, serta masyarakat. Program yang dijalankan perlu menyentuh persoalan secara langsung, mulai dari memperkuat pencegahan hingga meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya narkotika.
Melalui sinergi yang lebih kuat, kegiatan penanggulangan diharapkan tidak berhenti pada peluncuran program atau agenda formal. Setiap langkah perlu memiliki sasaran yang jelas dan dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap pengurangan penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, kerja sama Polda Sumut dan Pemprov Sumut dapat membentuk upaya yang lebih terpadu, berkesinambungan, serta berorientasi pada perlindungan masyarakat.
Bobby Nasution mendorong agar upaya pemberantasan narkoba di Sumatera Utara dilakukan secara lebih terarah dan memiliki landasan kebijakan yang kuat. Menurut gagasan tersebut, penanganan peredaran narkotika tidak cukup hanya mengandalkan tindakan penindakan setelah pelanggaran terjadi. Langkah pencegahan dan pengawasan perlu diarahkan pada jalur-jalur yang berpotensi digunakan untuk memasukkan narkoba ke wilayah Sumut.
Perhatian juga perlu diberikan kepada kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi. Area semacam itu dinilai kerap dimanfaatkan bandar untuk mendistribusikan narkotika karena memiliki pergerakan orang dan barang yang relatif besar. Dengan pengawasan yang lebih terarah, aparat diharapkan dapat memperkuat upaya mendeteksi serta memutus peredaran narkoba sebelum menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Dalam kerangka tersebut, Bobby mengajak Polda Sumut mengambil inisiatif untuk menyusun usulan regulasi khusus mengenai pemberantasan narkoba. Usulan itu nantinya dapat dibahas bersama DPRD Sumut sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan daerah. Pembahasan bersama diperlukan agar regulasi yang dirancang memiliki dasar dan arah yang jelas dalam mendukung penanganan narkotika di wilayah provinsi.
Regulasi khusus tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum yang lebih kuat bagi berbagai upaya pemberantasan narkoba di Sumut. Keberadaannya juga diharapkan meningkatkan efektivitas penindakan melalui kebijakan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan demikian, kerja sama Polda Sumut dan DPRD Sumut menjadi bagian penting dalam mendorong terbentuknya peraturan daerah yang mampu memperkuat komitmen pemberantasan narkoba tanpa mengesampingkan proses pembahasan dan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam pertemuan tersebut, Bobby Nasution menegaskan bahwa agenda keamanan perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan Sumatera Utara. Pemberantasan narkoba, penanganan masalah sosial, dan penciptaan lingkungan yang tertib tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, program pembangunan daerah perlu diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam bidang pendidikan, pariwisata, serta penyelesaian berbagai persoalan sosial yang berpengaruh terhadap ketahanan masyarakat.
Menurut Bobby, keamanan dan kenyamanan merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Wisatawan akan lebih percaya untuk berkunjung apabila destinasi memiliki lingkungan yang aman, pelayanan yang baik, dan masyarakat yang mendukung kegiatan wisata. Kondisi tersebut juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal, memperluas lapangan kerja, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai wilayah Sumut. Dengan demikian, penguatan regulasi dan penegakan hukum dapat berjalan seiring dengan pengembangan potensi daerah.
Pandangan serupa disampaikan Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan. Ia mengapresiasi besarnya potensi wisata alam Sumatera Utara, khususnya kawasan Berastagi dan Kabupaten Karo. Menurut Sonny, keindahan alam di wilayah tersebut tidak kalah menarik dibandingkan sejumlah destinasi wisata populer di Jawa Barat. Potensi itu dapat menjadi kekuatan ekonomi sekaligus sarana untuk memperkenalkan Sumut secara lebih luas kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.
Namun, Sonny mengingatkan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh keindahan alam. Kesiapan infrastruktur, kemudahan aksesibilitas, serta jaminan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan turut menjadi faktor utama. Jalan, transportasi, fasilitas pendukung, dan koordinasi antarinstansi perlu diperkuat agar pengalaman wisata berlangsung aman dan lancar. Sinergi pemerintah daerah, aparat keamanan, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi kunci untuk memastikan pembangunan pariwisata berjalan berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi Sumatera Utara.
Baca juga: Hercules TNI AU Mendarat di Lanud Sjamsudin Noor Bawa Kekuatan Baru dari Kemhan RI, Penanganan Karhutla Kalimantan Selatan Kian Diperkuat | Pemadaman dan Pembasahan Lahan Gambut Diperkuat, Satgas Darat Lanud Sjamsudin Noor Berjibaku di Tengah Asap Tekan Dampak Karhutla di Kalsel
