Jakarta | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kepolisian menuntaskan secara transparan perkara penganiayaan berat yang menyebabkan Bambang Setiawan meninggal dunia. Lembaga tersebut menilai proses hukum perlu berjalan secara terbuka agar setiap tahapan penanganan perkara dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Komnas HAM juga mendorong agar penyelesaian perkara tidak berhenti pada tahap penyelidikan atau penyidikan, tetapi berlanjut hingga proses persidangan.
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurin P. Siagian, menyampaikan hal tersebut di Jakarta pada Selasa. Ia menegaskan bahwa Komnas HAM akan memantau perkembangan penanganan kasus tersebut secara berkala. Pemantauan itu dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan, mengedepankan keterbukaan, serta memberikan kejelasan mengenai perkembangan perkara kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Pemantauan awal dilakukan di Polda Metro Jaya. Komnas HAM akan mengikuti perkembangan proses penanganan perkara di institusi tersebut dan menilai langkah-langkah hukum yang ditempuh kepolisian. Pemantauan tidak hanya diarahkan pada tahap yang sedang berlangsung, tetapi juga akan dilanjutkan ketika perkara memasuki proses peradilan. Setelah itu, Komnas HAM akan memantau penanganannya di Pengadilan Negeri.
Langkah tersebut menunjukkan perhatian Komnas HAM terhadap pemenuhan hak atas keadilan dalam perkara yang mengakibatkan hilangnya nyawa Bambang Setiawan. Dengan pemantauan secara berkala, Komnas HAM berharap proses hukum berlangsung profesional, transparan, dan tidak terhenti sebelum seluruh tahapan peradilan diselesaikan. Kepolisian diharapkan memberikan informasi yang diperlukan sesuai kewenangan, sementara proses pengadilan nantinya dapat berjalan terbuka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terus meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan kasus kematian Bambang Setiawan. Berdasarkan informasi yang diterima lembaga tersebut, Polda Metro Jaya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan penganiayaan berat. Penetapan itu menjadi bagian dari proses hukum yang masih berjalan, sehingga belum dapat dipandang sebagai kesimpulan akhir mengenai seluruh rangkaian peristiwa maupun pertanggungjawaban pidana para pihak.
Bambang Setiawan dikenal sebagai pedagang cermin. Ia meninggal setelah diduga mengalami kekerasan di kawasan Pejompongan, Jakarta, menyusul aksi unjuk rasa pada 27 Agustus 2026. Keterangan mengenai sebab, kronologi, dan pihak-pihak yang terlibat masih menjadi materi pemeriksaan aparat penegak hukum. Karena itu, uraian tentang kekerasan dalam perkara ini tetap ditempatkan sebagai dugaan sampai seluruh alat bukti diuji melalui tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang terbuka sesuai ketentuan hukum.
Komnas HAM menyampaikan bahwa kepolisian masih mendalami fakta-fakta untuk menuntaskan penanganan perkara tersebut. Pendalaman dapat mencakup pemeriksaan saksi, pencocokan keterangan, analisis bukti, serta penelusuran terhadap rangkaian kejadian sebelum dan sesudah aksi. Komnas HAM belum menyatakan kesimpulan final atas fakta yang masih diperiksa. Pemantauan dan permintaan informasi itu dimaksudkan untuk memastikan proses berjalan transparan, akuntabel, serta menghormati hak korban dan pihak-pihak yang diperiksa. Perkembangan berikutnya tetap perlu menunggu hasil penyidikan resmi dan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih memantau pengaduan mengenai dugaan intimidasi terhadap seorang tersangka dalam proses pengajuan praperadilan terkait perkara kematian Bambang Setiawan. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap laporan mengenai kemungkinan tekanan, ancaman, atau tindakan yang dapat memengaruhi kebebasan pengadu dalam menempuh upaya hukum diperiksa secara objektif.
Polda Metro Jaya menyatakan belum memperoleh informasi mengenai dugaan intimidasi tersebut. Kepolisian juga tidak memberikan keterangan lebih lanjut terkait laporan yang sedang dipantau Komnas HAM. Pernyataan itu menjadi bagian dari informasi awal yang perlu dicatat dan dibandingkan dengan keterangan dari pihak pengadu maupun pihak lain yang mengetahui peristiwa tersebut.
Saurin menjelaskan bahwa pihak yang mendatangi pengadu disebut bukan anggota kepolisian, melainkan warga sipil. Keterangan ini membuat penelusuran menjadi lebih kompleks karena Komnas HAM perlu memastikan identitas, maksud kedatangan, serta hubungan warga sipil tersebut dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan proses hukum. Kemungkinan adanya hubungan dengan kepolisian belum dapat dipastikan, sehingga tidak tepat untuk menarik kesimpulan sebelum tersedia bukti dan informasi yang memadai.
Komnas HAM masih membutuhkan keterangan tambahan, termasuk kronologi lengkap, identitas pihak yang datang, waktu dan lokasi kejadian, serta bukti pendukung lain apabila tersedia. Informasi tersebut diperlukan untuk memverifikasi pengaduan dan menilai apakah terdapat indikasi pelanggaran hak asasi manusia atau tindakan yang menghambat akses terhadap keadilan. Lembaga itu kemudian akan menentukan langkah tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan dan kecukupan data yang diperoleh.
Dengan demikian, dugaan intimidasi tersebut masih berada pada tahap penelusuran dan belum dapat dinyatakan terbukti. Komnas HAM perlu menjaga proses pemeriksaan tetap hati-hati, terbuka, dan berimbang, sementara seluruh pihak diharapkan menyampaikan informasi yang relevan agar fakta mengenai pengaduan dapat diperjelas tanpa mendahului hasil verifikasi.
Komnas HAM menegaskan bahwa perlindungan hak semua pihak harus tetap menjadi bagian penting selama proses hukum berlangsung. Penanganan perkara, termasuk pemeriksaan terhadap para tersangka, perlu dilakukan sesuai ketentuan hukum, dengan menjunjung asas praduga tak bersalah dan memastikan setiap orang memperoleh perlakuan yang adil. Lembaga tersebut juga menekankan pentingnya jaminan bagi tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum secara bebas, tanpa intimidasi, tekanan, atau hambatan yang dapat memengaruhi pelaksanaan haknya.
Selain pendampingan hukum, tersangka memiliki hak untuk menggunakan mekanisme praperadilan apabila memandang terdapat aspek prosedural yang perlu diuji. Dalam perkara ini, lima tersangka telah mengajukan praperadilan. Polda Metro Jaya menyatakan akan menghadapi proses tersebut dan mengikuti tahapan yang ditetapkan oleh pengadilan. Jalannya persidangan praperadilan diharapkan berlangsung terbuka, objektif, serta memberikan ruang yang seimbang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan argumentasi dan bukti sesuai kewenangannya.
Komnas HAM menyampaikan bahwa pemantauan tidak berhenti pada proses penyidikan di kepolisian. Lembaga itu akan mengawasi penanganan perkara, baik pada tahap kepolisian maupun ketika proses berlanjut di pengadilan. Pemantauan tersebut diarahkan untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kepatuhan pada prosedur hukum, dan tersedianya perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk keluarga korban, saksi, pelapor, serta para tersangka.
Dalam menjalankan pemantauan, Komnas HAM tetap menghormati independensi aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Lembaga tersebut tidak akan mendahului kesimpulan atas fakta, motif, maupun pihak yang bertanggung jawab karena seluruh hal itu masih diperiksa melalui mekanisme hukum. Sikap tersebut menempatkan proses pembuktian dan putusan pada kewenangan institusi yang berwenang, sembari memastikan bahwa setiap tahapan berjalan transparan, akuntabel, dan tidak mengabaikan hak siapa pun.
