Jakarta | Empat puluh tokoh mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam perkara Hery Susanto, yang disebut sebagai Ketua Ombudsman RI periode 2026. Informasi tersebut menandai adanya penyampaian pendapat hukum oleh sejumlah tokoh dalam kaitannya dengan perkara yang melibatkan Hery. Pengajuan itu disebut menggunakan istilah amicus curiae, sebuah istilah yang secara umum merujuk pada pihak di luar para pihak utama yang menyampaikan pandangan atau informasi kepada pengadilan.
Dalam praktik hukum, amicus curiae dapat menjadi salah satu bentuk masukan yang diterima atau dipertimbangkan dalam proses peradilan, bergantung pada aturan dan kebijakan yang berlaku. Penyampaiannya tidak dengan sendirinya menjadikan para pengaju sebagai pihak yang berperkara. Istilah sahabat pengadilan juga tidak berarti bahwa pengadilan harus menerima, mengikuti, atau menyetujui setiap pandangan yang disampaikan. Penilaian atas dokumen maupun keterangannya tetap berada dalam kewenangan lembaga peradilan sesuai proses yang berjalan.
Informasi mengenai pengajuan ini menyebut jumlah pengaju, bentuk penyampaian pendapat, serta nama Hery Susanto sebagai orang yang terkait dengan perkara. Namun, keterangan tersebut tidak merinci identitas seluruh tokoh, isi dokumen, waktu penyerahan, maupun perkembangan penanganan perkara. Karena itu, unsur-unsur tersebut tidak dapat disimpulkan hanya dari keterangan mengenai adanya amicus curiae.
Penyebutan Hery Susanto sebagai Ketua Ombudsman RI periode 2026 merupakan bagian dari informasi yang menyertai kabar pengajuan. Keterangan itu dicatat sebagaimana disebutkan, tanpa menambahkan uraian tentang jabatan atau perkara yang tidak tersedia dalam informasi tersebut. Demikian pula, pengajuan pendapat hukum ini tidak cukup untuk menyimpulkan tujuan para tokoh, pandangan mereka terhadap perkara, atau dampak yang mungkin timbul terhadap pemeriksaan.
Dengan demikian, pokok informasi yang dapat dipastikan dari keterangan yang tersedia adalah bahwa empat puluh tokoh mengajukan amicus curiae bagi Hery Susanto dalam perkara tersebut. Rincian lebih lanjut mengenai dokumen dan prosesnya memerlukan keterangan tambahan dari sumber yang berwenang atau informasi resmi terkait.
Pengajuan amicus curiae oleh empat puluh tokoh berlangsung dalam sidang duplik perkara Hery Susanto pada Kamis, 22 Oktober 2026, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda sidang tersebut menjadi waktu bagi kelompok pengaju untuk menyampaikan dokumen kepada pengadilan. Hasrul Harahap, yang bertindak sebagai juru bicara amicus curiae, hadir dan menyerahkan dokumen itu secara langsung. Penyerahan berlangsung pada hari yang sama dengan sidang duplik, di lokasi persidangan perkara tersebut. Dengan demikian, pengajuan dokumen tercatat sebagai bagian dari rangkaian kegiatan yang berlangsung di pengadilan pada tanggal tersebut. Kelompok yang mengajukan amicus curiae itu terdiri atas empat puluh tokoh.
Dalam penyampaian tersebut, Hasrul Harahap mewakili kelompok sebagai juru bicara dan melakukan penyerahan langsung. Keterangan mengenai cara penyerahan ini membedakan peristiwa tersebut dari penyampaian yang hanya diumumkan atau dibahas di luar persidangan. Dokumen diserahkan ketika sidang duplik berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penyebutan agenda, tanggal, dan tempat memberikan konteks mengenai kapan serta di mana proses pengajuan dilakukan. Peristiwa itu berkaitan dengan perkara Hery Susanto, sementara jumlah tokoh yang mengajukan dokumen tercatat sebanyak empat puluh orang. Rincian ini menerangkan jalannya penyerahan tanpa memuat uraian mengenai isi dokumen yang diajukan.
Sidang duplik pada Kamis, 22 Oktober 2026, menjadi latar waktu bagi penyerahan tersebut. Hasrul menyerahkan dokumen secara langsung dalam kapasitasnya sebagai juru bicara amicus curiae. Lokasi penyerahan adalah Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tempat sidang perkara Hery Susanto berlangsung. Pengajuan itu dilakukan oleh empat puluh tokoh, sebagaimana disebutkan dalam keterangan mengenai amicus curiae. Fakta-fakta tersebut mencakup pihak yang mengajukan, perwakilan yang menyerahkan, metode penyerahan, waktu, dan tempatnya. Tidak ada uraian lebih lanjut di sini mengenai materi dokumen ataupun penilaian atas dokumen tersebut. Pencatatan terbatas pada informasi bahwa dokumen disampaikan langsung dalam sidang duplik pada tanggal yang disebutkan, di pengadilan yang menjadi lokasi persidangan perkara Hery Susanto.
Dokumen amicus curiae dalam perkara Hery Susanto diterima oleh majelis hakim yang terdiri atas ketua majelis Dwi Elyarahma Sulistiowati serta hakim anggota Fajar Kusuma Aji dan Alfis Setiawan. Penyebutan tersebut mengidentifikasi para penerima dokumen sesuai jabatan dan nama yang dicantumkan dalam bahan sumber. Ketua majelis adalah Dwi Elyarahma Sulistiowati, sedangkan hakim anggota adalah Fajar Kusuma Aji dan Alfis Setiawan.
Dalam pemberitaan mengenai penyerahan dokumen, identitas majelis penerima dapat disampaikan secara langsung agar pembaca mengetahui pihak yang disebut dalam proses tersebut. Nama dan jabatan perlu ditulis dengan susunan yang tepat: ketua majelis Dwi Elyarahma Sulistiowati, kemudian hakim anggota Fajar Kusuma Aji dan Alfis Setiawan. Penyebutan ini terbatas pada informasi mengenai penerimaan dokumen dan tidak memuat uraian lain tentang masing-masing hakim.
Dengan demikian, nama yang dicantumkan sebagai penerima dokumen amicus curiae adalah Dwi Elyarahma Sulistiowati dalam kapasitasnya sebagai ketua majelis, serta Fajar Kusuma Aji dan Alfis Setiawan sebagai hakim anggota. Ketiga nama tersebut menjadi keterangan mengenai susunan majelis yang menerima dokumen dalam perkara Hery Susanto. Penulisan jabatan bersama nama masing-masing menjaga kejelasan identifikasi, tanpa menambahkan keterangan yang tidak tercantum dalam bahan sumber.
Pengajuan pendapat hukum atau amicus curiae yang disebut dalam bahan sumber berkaitan dengan perkara pidana bernomor 34/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst. Informasi yang tersedia hanya mencantumkan hubungan pengajuan tersebut dengan nomor perkara itu. Bahan berhenti setelah penyebutan nomor, sehingga belum menyediakan keterangan yang cukup untuk menjelaskan konteks atau perkembangan perkara secara lebih terperinci. Karena itu, uraian pada bagian ini dibatasi pada informasi yang benar-benar tercantum dan tidak menambahkan dugaan mengenai substansi kasus.
Sumber yang diterima belum menjelaskan pokok perkara, termasuk perbuatan yang dipersoalkan, tahap persidangan, maupun posisi para pihak. Tidak tersedia pula penjelasan tentang alasan para tokoh mengajukan amicus curiae, dasar pertimbangan yang mereka gunakan, atau isu hukum yang hendak disampaikan kepada pengadilan. Tanpa keterangan tersebut, tidak tepat untuk menyimpulkan tujuan pengajuan ataupun mengaitkannya dengan argumentasi tertentu. Informasi mengenai isi dokumen, identitas dan jumlah penandatangan, serta waktu pengajuan juga perlu dipastikan dari bahan yang lengkap sebelum diberitakan.
Oleh sebab itu, berita mengenai pengajuan pendapat hukum dalam perkara Hery Susanto belum dapat dikembangkan lebih jauh berdasarkan sumber saat ini. Penyebutan nomor perkara semata tidak cukup untuk memberikan gambaran yang berimbang dan akurat kepada pembaca, terutama ketika pokok perkara dan isi amicus curiae tidak diketahui. Penulisan sebaiknya ditunda sampai tersedia dokumen atau keterangan tambahan yang dapat diverifikasi, seperti salinan pengajuan, penjelasan dari pihak pengaju, atau informasi resmi dari pengadilan. Setelah bahan tersebut dilengkapi, uraian dapat disusun dengan membedakan fakta yang terkonfirmasi dari pendapat para pihak, tanpa mengisi kekosongan informasi melalui asumsi. Hingga saat itu, tidak ada rincian lain yang dapat dipastikan dari materi yang diberikan.
Baca juga: Ketika Luka Menjadi Barang Bukti: Dedy Luqman Hakim Bongkar Titik Kritis Visum dalam Perkara Kekerasan | Rp5 Juta Jadi Pintu Masuk Mengurai Perkara: Dedy Luqman Hakim Soroti Bukti, Aliran Uang, dan Niat Para Pihak
