Yogyakarta | Belasan anggota Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berada di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY. Aksi tersebut berlangsung pada Rabu (4/11/2026), saat rombongan mendatangi kompleks DPRD Yogyakarta. Rekaman peristiwa itu kemudian beredar luas dan menjadi viral di media sosial.
Peristiwa penurunan foto tersebut menjadi sorotan karena berlangsung di ruang rapat Banggar, salah satu ruang yang disebut dalam pemberitaan mengenai aksi Forum Kebangsaan DIY. Dalam video yang beredar, tampak sejumlah anggota kelompok itu terlibat dalam tindakan menurunkan foto Wakil Presiden. Rekaman tersebut menjadi bahan perhatian pengguna media sosial setelah diunggah dan dibagikan secara daring.
Informasi mengenai kejadian ini berpusat pada kehadiran belasan anggota Forum Kebangsaan DIY di kompleks DPRD Yogyakarta dan tindakan mereka terhadap foto Gibran. Aksi itu tercatat berlangsung pada hari Rabu, 4 November 2026. Tidak ada rincian lain yang dapat dipastikan dari keterangan peristiwa yang tersedia, sehingga uraian mengenai alasan tindakan, percakapan selama kejadian, ataupun tanggapan pihak-pihak terkait tidak dapat ditambahkan tanpa sumber yang mendukung.
Viralnya video membuat peristiwa tersebut diketahui lebih luas di luar lingkungan DPRD DIY. Namun, penyebaran rekaman di media sosial tidak dengan sendirinya menjelaskan latar belakang aksi atau memastikan konteks lengkap dari seluruh bagian video. Informasi pokok yang dapat dicatat adalah bahwa foto Wakil Presiden diturunkan di ruang rapat Banggar oleh belasan anggota Forum Kebangsaan DIY, pada saat rombongan mendatangi kompleks DPRD Yogyakarta.
Dengan demikian, inti kejadian yang menjadi perhatian publik adalah tindakan penurunan foto Gibran di ruang rapat Banggar DPRD DIY dan beredarnya video aksi tersebut. Uraian ini membatasi diri pada unsur peristiwa yang telah disebutkan, tanpa menyimpulkan motif maupun dampak politiknya. Penjelasan lebih lanjut mengenai kejadian memerlukan keterangan tambahan dari sumber yang relevan dan dapat diverifikasi.
Pembina Forum Kebangsaan DIY, Muhammad Chirzin, menjelaskan bahwa kedatangan rombongan ke gedung DPRD bukan sekadar terkait tindakan menurunkan foto Gibran di ruang Badan Anggaran. Forum datang untuk menyampaikan kegelisahan rakyat mengenai situasi terkini. Menurut Chirzin, mereka memandang keresahan tersebut perlu disampaikan melalui lembaga perwakilan, agar dapat dicatat dan diteruskan kepada pihak yang berwenang. Ia menyebut aspirasi yang diserahkan kepada DPRD diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen atau pernyataan di tingkat daerah, melainkan sampai kepada Presiden untuk ditindaklanjuti. Harapan itu menjadi bagian dari maksud forum menyerahkan tuntutan dan meminta perhatian terhadap persoalan yang mereka anggap penting.
Salah satu pokok tuntutan yang disampaikan menyangkut dugaan persoalan ijazah. Chirzin mengaitkan isu tersebut dengan agenda sidang yang, menurut keterangannya, dijadwalkan berlangsung keesokan hari. Keterangan mengenai sidang itu disampaikan sebagai alasan isu tersebut menjadi perhatian forum pada saat mereka datang ke gedung dewan. Namun, uraian ini mencatat hubungan yang disampaikan Chirzin saja dan tidak menyatakan hasil, pokok pembahasan, ataupun perkembangan sidang yang belum berlangsung. Forum menilai persoalan ijazah perlu memperoleh perhatian dalam proses yang berjalan, seraya meminta agar aspirasi mereka disalurkan kepada Presiden. Dengan demikian, isu tersebut ditempatkan dalam konteks tuntutan yang diajukan, bukan sebagai kesimpulan bahwa dugaan itu telah terbukti.
Dalam penyampaiannya, Chirzin juga menyerukan adanya langkah politik dan hukum terhadap pejabat yang disebut dalam tuntutan. Seruan itu merupakan sikap forum sebagaimana dipaparkan oleh pembinanya, dan diarahkan agar pihak-pihak terkait menindaklanjuti aspirasi yang telah diserahkan. Forum mengharapkan respons melalui jalur yang dinilai sesuai, baik di ranah politik maupun hukum, tanpa mengabaikan proses dan kewenangan masing-masing lembaga. Pernyataan tersebut tidak dengan sendirinya menetapkan kesalahan pihak yang dituju atau menjelaskan bentuk tindakan yang akan diambil. Inti pesan Chirzin adalah agar kegelisahan rakyat didengar, tuntutan mengenai dugaan masalah ijazah diteruskan kepada Presiden, serta pejabat yang tercantum dalam tuntutan menghadapi langkah tindak lanjut sebagaimana seruan forum. Ia tidak memaparkan kesimpulan atas perkara tersebut dalam keterangan yang disampaikan.
Chirzin menjelaskan bahwa penurunan foto Gibran di ruang Badan Anggaran DPRD berlangsung secara spontan. Menurut dia, tindakan tersebut tidak dirancang sebagai agenda tersendiri yang berdiri terpisah dari kegiatan Forum Kebangsaan DIY. Ia menyebut momen itu muncul dalam rangkaian penyampaian sikap dan tuntutan forum mengenai pemakzulan Wakil Presiden Gibran. Karena itu, Chirzin memandang penurunan foto tersebut sebagai bagian dari ekspresi politik peserta, bukan sebagai kesimpulan atau keputusan resmi lembaga negara. Penjelasan itu merupakan keterangan Chirzin mengenai maksud tindakan tersebut.
Chirzin mengatakan tindakan di ruang Banggar dimaksudkan sebagai pesan terbuka, baik kepada masyarakat maupun kepada anggota dewan yang berada di lingkungan DPRD. Melalui aksi itu, ia menyatakan forum ingin menunjukkan bahwa tuntutan mereka disampaikan secara langsung dan dapat disaksikan publik. Pesan yang hendak disampaikan, menurut Chirzin, berkaitan dengan sikap Forum Kebangsaan DIY yang meminta pemakzulan Gibran. Ia menegaskan forum bersikap tegas atas tuntutan tersebut, tetapi penilaiannya merupakan pandangan dan posisi kelompok yang ia wakili. Aksi itu sendiri tidak membuktikan adanya pelanggaran ataupun menentukan hasil proses politik maupun hukum.
Selain menyampaikan tuntutan pemakzulan, Chirzin juga memperingatkan DPR agar menindaklanjuti isu ijazah yang disoroti forum. Ia meminta para anggota dewan memberi perhatian terhadap persoalan tersebut dan meresponsnya melalui mekanisme yang dianggap sesuai. Namun, isu ijazah itu disampaikan sebagai sorotan dan tuntutan Forum Kebangsaan DIY, bukan sebagai fakta yang telah terbukti. Chirzin mengaitkan desakan tersebut dengan harapan agar wakil rakyat tidak mengabaikan pertanyaan yang disuarakan publik. Dengan demikian, penurunan foto Gibran, menurut penjelasannya, menjadi simbol penyampaian pesan sekaligus bagian dari tekanan politik forum. Seluruh tuntutan itu tetap merupakan sikap yang dinyatakan Chirzin, sementara penilaian dan tindak lanjut berada pada pihak berwenang.Pelindung Forum Kebangsaan DIY, Syukri Fadholi, menyebut aksi yang dilakukan di ruang Badan Anggaran DPRD tersebut melibatkan 32 elemen masyarakat. Keterlibatan berbagai unsur itu, menurut keterangannya, mencerminkan adanya perhatian bersama terhadap keadaan bangsa. Ia menjelaskan bahwa dorongan untuk menggelar aksi berangkat dari penilaian bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini sedang tidak baik-baik saja. Pernyataan tersebut menjadi landasan bagi peserta untuk menyampaikan sorotan mereka, termasuk melalui tindakan menurunkan foto Gibran di ruang Banggar DPRD. Syukri menyampaikan pandangan itu sebagai pelindung forum, dalam konteks menjelaskan alasan yang mendorong elemen-elemen masyarakat untuk ikut serta. Aksi tersebut, sebagaimana diterangkan, tidak hanya berkaitan dengan satu isu, melainkan dibentuk oleh sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian publik dan pemerintah.
Syukri merinci persoalan yang melatarbelakangi dorongan aksi, lain korupsi dan kolusi. Ia juga menyoroti respons terhadap kebijakan negara yang menurut penilaian para peserta dianggap belum berpihak kepada rakyat. Selain itu, polemik mengenai ijazah Joko Widodo dan Gibran turut disebut sebagai bagian dari persoalan yang mereka soroti. Rangkaian isu tersebut disampaikan sebagai gambaran dari keadaan yang dipandang mengkhawatirkan, bukan sebagai satu masalah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, partisipasi 32 elemen masyarakat dikaitkan dengan berbagai hal yang dinilai berkaitan dengan kepentingan publik serta kondisi kehidupan bangsa. Dalam keterangannya, Syukri menempatkan sorotan terhadap kebijakan dan polemik tersebut sebagai bagian dari alasan mengapa masyarakat terdorong menyuarakan perhatian mereka melalui aksi. Ia tidak merinci lebih lanjut bentuk respons yang diharapkan dari setiap unsur yang terlibat.
25 kunjungan
