Tuban, 11 Mei 2026 — Program internet desa yang selama beberapa tahun terakhir dipromosikan sebagai bagian dari penguatan layanan digital di Kabupaten Tuban kini mulai mendapat sorotan dari masyarakat. Sejumlah warga mengaku kualitas jaringan WiFi gratis di kantor desa tidak sesuai <a href="https://mojopaitnews.com/maraknya-peredaran-obat-terlarang-type-g-dengan-transaksi-cash-on-delivery-cod-wilayah-hukum-polres-kota-cilegon/”>dengan kapasitas yang selama ini disampaikan dalam program resmi pemerintah.
Keluhan paling terasa muncul saat jam pelayanan berlangsung. Ketika perangkat desa dan masyarakat menggunakan jaringan secara bersamaan, koneksi internet disebut sering melambat hingga mengganggu aktivitas administrasi maupun akses layanan online.
Dari hasil pengecekan langsung menggunakan aplikasi pengukur kecepatan internet, jaringan pada siang hari rata-rata hanya berada di kisaran 8 sampai 10 Mbps. Angka itu dinilai jauh dari spesifikasi 50 Mbps yang sebelumnya tercantum dalam program pembangunan internet desa.
Menjelang malam, kondisi jaringan mulai berubah. Setelah aktivitas kantor berkurang, kecepatan internet perlahan meningkat di angka sekitar 12 hingga 18 Mbps. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan dari warga mengenai kestabilan jaringan yang dipakai dalam program desa digital.
Program WiFi gratis itu sendiri mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Nomor 140/6888/414.106/2020 tentang dukungan Desa Digital Tahun 2021 dan sekolah daring. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa sistem jaringan menggunakan metode wireless Point To Point (PTP) dengan dukungan internet fiber optic berkapasitas 50 Mbps yang terpasang di kantor desa.
Namun kondisi di lapangan disebut berbeda dari konsep awal yang disampaikan. Beberapa warga mengaku koneksi internet sering mengalami gangguan ketika dipakai pada waktu penggunaan tertinggi.
“Kalau siang biasanya lambat, apalagi saat dipakai banyak orang. Kadang buka aplikasi saja lama,” ujar seorang warga saat ditemui di sekitar kantor desa.
Selain kualitas jaringan, masyarakat juga menyoroti biaya internet desa yang disebut mencapai sekitar Rp2,3 juta setiap bulan. Dengan anggaran sebesar itu, warga berharap layanan internet dapat berjalan stabil untuk menunjang pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat.
Informasi yang berkembang menyebut sejumlah desa menggunakan layanan internet dari provider Iconnet. Meski demikian, sebagian masyarakat menilai kualitas koneksi yang tersedia belum sepenuhnya mendukung program digitalisasi desa yang selama ini digaungkan.
Program desa digital sebelumnya diharapkan menjadi solusi untuk mempercepat pelayanan administrasi berbasis online sekaligus memperluas akses internet masyarakat desa. Akan tetapi, kondisi jaringan yang kerap menurun saat jam sibuk membuat sebagian warga merasa manfaat program tersebut belum berjalan maksimal.
Masyarakat kini berharap ada evaluasi terhadap kualitas layanan internet desa di Kabupaten Tuban agar program yang telah berjalan itu benar-benar memberikan dampak nyata bagi kebutuhan masyarakat sehari-hari.
- Dugaan Arena Sabung Ayam dan Judi Dadu di Kediri Disebut Tetap Hidup, Warga Pertanyakan Ketegasan Hukum yang Dinilai Hanya Tajam di Permukaan
- Empat Game Penuh Semangat, Senkom FC Cilegon dan Kabupaten Tangerang Berbagi Skor 4-4
- Tambang PT UPG di Dekat SMPN 3 Wonomerto Disorot, Ancaman Longsor hingga Kerusakan Sekolah Picu Keresahan
Respon (1)