Jakarta | Otoritas Delhi menutup enam stasiun metro pada Senin, 12 Oktober 2026, sebagai bagian dari langkah pengamanan di tengah meningkatnya ketegangan politik. Keputusan ini diambil ketika demonstrasi yang menolak revisi daftar pemilih terus menarik perhatian publik dan berpotensi berkembang menjadi kerumunan besar. Penutupan akses transportasi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi pergerakan massa serta membantu petugas mengendalikan situasi di pusat kota.
Selain membatasi layanan metro, pihak berwenang menerapkan pembatasan dan pengalihan lalu lintas di lebih dari 20 ruas jalan. Pengaturan itu diberlakukan untuk menjaga kelancaran mobilitas penting, mencegah penumpukan kendaraan, dan membatasi jalur yang dapat digunakan peserta demonstrasi untuk bergerak secara bersamaan. Masyarakat diminta memperhitungkan perubahan arus perjalanan karena kebijakan tersebut memengaruhi akses transportasi umum dan lalu lintas harian.
Ribuan personel keamanan dikerahkan ke pusat Delhi untuk mengantisipasi eskalasi selama aksi berlangsung. Kehadiran aparat diperkuat di sejumlah titik strategis guna mencegah massa melanjutkan pawai menuju Mahkamah Agung. Pengerahan tersebut mencerminkan kekhawatiran otoritas terhadap kemungkinan meningkatnya jumlah peserta serta risiko gangguan terhadap aktivitas pemerintahan dan layanan publik.
Langkah penutupan dan pengamanan dilakukan ketika isu revisi daftar pemilih menjadi sumber utama ketegangan dalam demonstrasi. Para penolak revisi memprotes kebijakan tersebut, sementara pemerintah berupaya menjaga ketertiban dan mencegah aksi berkembang di luar kendali. Dengan membatasi akses transportasi, mengalihkan lalu lintas, dan menempatkan personel dalam jumlah besar, otoritas Delhi berusaha mengendalikan situasi tanpa membiarkan pawai mencapai Mahkamah Agung.
Partai-partai oposisi India berencana menggelar pawai menuju Mahkamah Agung sebagai bagian dari tekanan politik setelah meningkatnya ketegangan menjelang pemilu. Aksi tersebut dirancang untuk menyampaikan keberatan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara yang mereka nilai tidak transparan. Rencana itu juga menjadi upaya untuk membawa isu yang selama ini disampaikan melalui pernyataan politik ke lembaga peradilan tertinggi negara.
Partai Kongres, sebagai kekuatan oposisi utama, bermaksud menyerahkan memorandum kepada Ketua Mahkamah Agung India, Surya Kant. Dalam dokumen tersebut, mereka menuntut penghentian apa yang mereka sebut sebagai “pencurian suara”. Istilah itu digunakan untuk menggambarkan dugaan penyimpangan dalam proses pemilu, meskipun tuduhan tersebut menjadi bagian dari perdebatan politik yang masih diperselisihkan. Selain itu, Kongres meminta pengunduran diri Ketua Komisioner Pemilu Gyanesh Kumar karena menilai penyelenggaraan pemilu tidak memenuhi standar yang semestinya.
Rahul Gandhi menyatakan bahwa pawai tersebut tidak hanya akan diikuti oleh kader Partai Kongres. Menurut dia, kaum muda, seluruh partai oposisi, kelompok masyarakat sipil, serta mereka yang percaya pada demokrasi dan konstitusi India akan berjalan bersama. Pernyataan itu menunjukkan keinginan oposisi untuk membangun gerakan yang lebih luas, melampaui kepentingan satu partai, sekaligus menempatkan isu pemilu dalam kerangka perlindungan institusi demokrasi.
Namun, rencana pertemuan dengan Ketua Mahkamah Agung menghadapi hambatan. Surya Kant menolak permintaan pertemuan tersebut melalui surat elektronik. Menurut sumber dari Partai Kongres, ia meminta Gandhi dan delegasinya menempuh jalur hukum yang tersedia karena perkara yang mereka persoalkan telah ditangani oleh pengadilan. Penolakan itu menegaskan batas aksi politik dan prosedur hukum, sementara oposisi tetap berupaya mempertahankan tuntutannya di ruang publik.
Akar perselisihan dalam ketegangan politik ini berawal dari revisi daftar pemilih yang dimulai pada tahun sebelumnya. Proses verifikasi tersebut disebut menghasilkan penghapusan sekitar 130 juta nama dari daftar pemilih. Berdasarkan penjelasan yang beredar, sekitar 28 juta nama dikategorikan sebagai milik warga yang telah meninggal, sekitar 63 juta terkait orang yang telah berpindah tempat tinggal, sedangkan sekitar 30 juta lainnya disebut tidak dapat dilacak. Pemeriksaan itu dimaksudkan untuk memperbarui data dan mengurangi potensi pemungutan suara oleh pihak yang tidak memenuhi syarat, tetapi skala penghapusan tersebut memicu kekhawatiran luas.
Partai-partai oposisi menilai langkah tersebut dapat berdampak tidak proporsional terhadap pemilih Muslim dan kelompok minoritas lain. Mereka berpendapat bahwa sebagian warga dari komunitas tersebut lebih berisiko kehilangan hak pilih karena kendala dokumentasi, perpindahan tempat tinggal, atau kesulitan mengikuti prosedur pendaftaran ulang. Oposisi juga menuduh revisi itu berpotensi menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP), yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi, terutama di wilayah dengan persaingan elektoral ketat. Tuduhan tersebut menjadikan daftar pemilih bukan sekadar persoalan administratif, melainkan isu yang berkaitan langsung dengan kepercayaan terhadap proses demokrasi.
Namun, tuduhan mengenai keberpihakan itu dibantah oleh Komisi Pemilihan Umum dan BJP. Komisi menyatakan bahwa proses tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan administratif, tanpa memihak partai politik mana pun. Lembaga itu juga menegaskan bahwa pemilih yang namanya terhapus secara keliru tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan pendaftaran kembali melalui mekanisme yang tersedia. BJP turut menolak anggapan bahwa revisi tersebut dirancang untuk menguntungkan partainya. Perbedaan klaim oposisi dan bantahan otoritas pemilu inilah yang memperdalam kontroversi, sementara transparansi data, akses pendaftaran ulang, dan pengawasan independen menjadi faktor penting dalam menilai dampak sebenarnya.
Ketegangan politik di Delhi meningkat menjelang rencana pawai yang digelar untuk menyampaikan keberatan terhadap proses pemilu. Polisi menahan ribuan demonstran sepanjang akhir pekan, termasuk sejumlah pemimpin Partai Cockroach Janta atau CJP. Penahanan tersebut dilakukan ketika aparat memperketat pengamanan di sejumlah lokasi dan membatasi kegiatan massa, menyusul kekhawatiran mengenai potensi gangguan ketertiban umum.
CJP kemudian menyatakan akan menemui Kepolisian Delhi untuk meminta kepastian mengenai jadwal demonstrasi damai yang telah direncanakan. Partai itu menyebut pertemuan tersebut diperlukan agar penyelenggara aksi memperoleh kejelasan mengenai persyaratan keamanan dan lokasi kegiatan. CJP juga memperingatkan bahwa mereka akan mengumumkan aksi baru apabila tidak menerima jawaban dalam waktu 24 jam. Pernyataan tersebut menambah tekanan terhadap aparat dan penyelenggara pemilu pada saat perhatian publik tertuju pada situasi politik di ibu kota.
Tekanan juga muncul dari laporan The Indian Express mengenai dua deputi Gyanesh Kumar. Keduanya disebut menyampaikan kekhawatiran internal terkait revisi daftar pemilih, prosedur pendaftaran, serta penggunaan sistem digital dalam proses pemilu. Kekhawatiran itu berkaitan dengan kebutuhan menjaga ketepatan data, memastikan prosedur berjalan konsisten, dan menjamin bahwa perubahan administratif dapat dipantau secara memadai. Laporan tersebut menambah sorotan terhadap mekanisme yang digunakan dalam pemutakhiran daftar pemilih serta pengelolaan informasi pemilu.
Partai Bharatiya Janata Party (BJP) membantah kritik tersebut. BJP menuduh oposisi berusaha merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi India dengan mengangkat persoalan administratif dan menyebarkan keraguan mengenai penyelenggaraan pemilu. Pemerintah dan partai berkuasa mempertahankan bahwa institusi terkait bekerja sesuai prosedur, sementara oposisi terus meminta penjelasan yang lebih terbuka mengenai daftar pemilih, pendaftaran, dan sistem digital. Perselisihan itu berlangsung bersamaan dengan persiapan aksi di Delhi dan keputusan aparat untuk memperketat pengamanan.
Baca juga: Open Tournament Bola Voli Piala Panglima TNI 2026 Resmi Ditutup
