Yogyakarta | Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi menyiapkan 15 lembaga inkubator untuk memperkuat kapasitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kehadiran lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat membantu koperasi membangun tata kelola yang lebih tertib, meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha, serta menyusun arah pengembangan bisnis secara terukur. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong koperasi agar tidak hanya berdiri secara kelembagaan, tetapi juga mampu menjalankan kegiatan usaha yang produktif dan berkelanjutan.
Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, menyampaikan hal tersebut dalam media gathering LPDB Koperasi di Yogyakarta pada Senin. Menurutnya, program inkubasi dirancang untuk memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan koperasi, terutama KDKMP yang tengah mengembangkan peran ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Pendampingan akan membantu pengurus memahami pengelolaan organisasi, mengidentifikasi peluang usaha, serta mengambil keputusan berdasarkan perencanaan yang jelas.
Deva menjelaskan bahwa terdapat dua fokus utama dalam penguatan KDKMP. Fokus pertama adalah penerapan tata kelola yang baik, meliputi pembagian peran, transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan administrasi. Tata kelola yang kuat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan anggota sekaligus memastikan kegiatan koperasi berjalan sesuai aturan dan tujuan bersama.
Fokus kedua ialah penyusunan rencana bisnis yang realistis dan dapat dilaksanakan. Melalui rencana tersebut, koperasi diharapkan mampu menentukan sektor usaha, menghitung kebutuhan modal, memperkirakan risiko, serta menetapkan target pertumbuhan. Kapasitas bisnis yang semakin baik juga akan membuat koperasi lebih siap mengakses pembiayaan, termasuk dana bergulir, secara bertanggung jawab. Dengan demikian, dukungan inkubator tidak berhenti pada pelatihan, tetapi diarahkan untuk membentuk koperasi yang mandiri, profesional, dan mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
Program inkubasi usaha LPDB dirancang sebagai proses pendampingan yang berlangsung selama enam bulan. Pelaksanaannya melibatkan 15 lembaga inkubator, termasuk sejumlah perguruan tinggi. Setiap lembaga inkubator mendampingi sekitar 15 koperasi desa selama periode tersebut. Pola ini memberikan ruang bagi koperasi untuk memperoleh arahan secara berkelanjutan, bukan hanya menerima bantuan pada tahap awal. Pendampingan dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing koperasi, sehingga proses penguatan dapat diarahkan pada pengembangan kelembagaan sekaligus usaha.
Salah satu bentuk bantuan yang diberikan adalah mengidentifikasi potensi ekonomi lokal. Melalui proses ini, koperasi dibantu untuk mengenali sumber daya, peluang, dan kegiatan ekonomi yang tersedia di wilayahnya. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun rencana bisnis yang sesuai dengan potensi setempat. Rencana bisnis diperlukan agar pengembangan usaha memiliki arah yang jelas dan dapat disesuaikan dengan kemampuan koperasi serta karakter ekonomi desa. Dengan demikian, koperasi tidak menjalankan usaha secara terpisah dari kondisi wilayah yang menjadi basis kegiatannya.
Pendampingan juga mencakup pembenahan tata kelola organisasi. Aspek yang dibahas meliputi pengelolaan pengurus dan pelaksanaan rapat anggota. Penguatan pada kedua aspek tersebut penting agar fungsi organisasi berjalan lebih teratur, sementara proses pengambilan keputusan dapat dilaksanakan melalui mekanisme yang semestinya. Tata kelola yang memadai menjadi bagian penting dari kesiapan koperasi dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Karena itu, program inkubasi tidak hanya menekankan keberadaan kelembagaan koperasi, tetapi juga mendorong kemampuan organisasi untuk mengelola dan mengembangkan usaha berdasarkan potensi ekonomi lokal. Melalui pendampingan enam bulan, koperasi diharapkan memiliki dasar kelembagaan yang lebih baik serta rencana usaha yang relevan dengan kebutuhan dan peluang di wilayahnya.
Selain inkubasi usaha dan pendampingan langsung, LPDB mendorong penguatan koperasi desa melalui pola antarkoperasi yang dikenal sebagai program kakak asuh. Skema ini mempertemukan koperasi yang telah mapan dengan koperasi desa yang masih membangun kapasitas usaha dan tata kelolanya. Hubungan tersebut dirancang sebagai kerja sama yang saling menguatkan, bukan sekadar bantuan sesaat.
Dalam pola ini, koperasi yang lebih berpengalaman dapat berbagi pengetahuan, praktik pengelolaan, serta pengalaman dalam mengembangkan unit usaha. Pendampingan dapat mencakup penyusunan rencana bisnis, pengelolaan keuangan, penguatan administrasi, pengembangan jaringan pemasaran, hingga peningkatan kualitas layanan kepada anggota. Melalui proses tersebut, koperasi desa memperoleh rujukan yang lebih praktis untuk menghadapi tantangan operasional dan menentukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan potensi wilayahnya.
Deva Rachman memberikan contoh penerapan skema tersebut di Jawa Timur. Koperasi Sunan Drajat di Lamongan ditetapkan sebagai kakak asuh bagi 120 KDKMP di provinsi tersebut. Peran ini menunjukkan bahwa koperasi yang telah memiliki pengalaman, sistem organisasi, dan kemampuan usaha dapat menjadi mitra strategis bagi koperasi desa dalam mempercepat proses pembelajaran.
Kehadiran kakak asuh juga membantu memperkuat pengelolaan organisasi KDKMP. Melalui komunikasi dan pendampingan yang berkelanjutan, koperasi desa dapat belajar membangun pembagian tugas yang jelas, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan keputusan usaha tetap berorientasi pada kebutuhan anggota. Transfer pengalaman semacam ini penting karena keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh modal, tetapi juga oleh kualitas manajemen dan konsistensi pelaksanaan.
Dengan demikian, pendampingan antarkoperasi menjadi bagian penting untuk memperkuat kesiapan KDKMP dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Skema kakak asuh diharapkan dapat membangun jejaring koperasi yang lebih solid, memperluas kesempatan kerja sama usaha, dan mendukung keberlanjutan pengembangan koperasi desa. Semakin kuat hubungan antar koperasi, semakin besar pula peluang KDKMP tumbuh secara mandiri dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Inkubasi usaha dan pendampingan LPDB tidak hanya ditujukan untuk memperkuat kegiatan operasional koperasi desa, tetapi juga meningkatkan kesiapan koperasi dalam menerima pembiayaan. Melalui proses tersebut, koperasi diarahkan menyusun rencana bisnis yang terukur, menetapkan kebutuhan modal secara realistis, serta mengembangkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kesiapan ini penting agar dana bergulir dapat digunakan untuk kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan, memperluas layanan anggota, dan memperkuat keberlanjutan usaha. Pada saat yang sama, perencanaan yang baik membantu koperasi memenuhi kewajiban pengembalian pembiayaan sesuai jadwal.
Kinerja LPDB menunjukkan cakupan dukungan yang terus berkembang. Sejak 2008 hingga Oktober 2026, pembiayaan kumulatif mencapai Rp22,9 triliun. Penyaluran tersebut diberikan kepada 3.929 koperasi mitra yang tersebar di 36 provinsi, dengan jumlah penerima manfaat akhir mencapai 537.678 orang. Data ini mencerminkan peran pembiayaan bergulir dalam mendorong penguatan koperasi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi produktif.
Khusus pada 2026, realisasi pembiayaan tercatat Rp1,6 triliun dari target Rp2,1 triliun. Capaian tersebut menjangkau 115 koperasi mitra dan 8.268 penerima manfaat di 22 provinsi. Angka itu menjadi dasar evaluasi bagi LPDB untuk memastikan penyaluran tidak hanya memenuhi target nominal, tetapi juga tepat sasaran, memiliki dampak ekonomi, dan ditopang kapasitas pengelolaan yang memadai.
Memasuki 2027, kebutuhan pembiayaan diperkirakan meningkat, meskipun pagu anggaran belum ditetapkan. LPDB tetap optimistis target penyaluran dapat naik seiring dukungan terhadap program prioritas pemerintah. Sektor yang menjadi prioritas meliputi hilirisasi sawit, perumahan rakyat, ketahanan pakan, beras, tebu, perikanan, serta KDKMP. Pendekatan berbasis inkubasi dan pendampingan diharapkan memastikan koperasi pada sektor-sektor tersebut memiliki kesiapan usaha, administrasi, dan tata kelola yang diperlukan untuk mengelola pembiayaan secara bertanggung jawab.
Baca juga: STAFFEX SGS 2026 Perkuat Kesiapan Operasi Gabungan Melalui AAR | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Kawasan IKN Melalui Darat dan Udara | Tak Hanya Padamkan Api, TNI Perkuat Penanganan Karhutla Melalui Penyuluhan
