Jakarta | Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan kegerahannya terhadap dugaan maraknya praktik mafia dalam perdagangan ayam dan telur di Indonesia. Menurut dia, kondisi tersebut tercermin dari anomali harga yang terjadi di tengah rantai pasok. Para produsen mengeluhkan harga jual yang rendah sehingga menyulitkan mereka menutup biaya produksi, sedangkan konsumen justru harus membayar dengan harga yang relatif tinggi di tingkat pasar. Perbedaan tersebut dinilai menunjukkan adanya persoalan dalam mekanisme distribusi dan pembentukan harga.
Pernyataan itu disampaikan Amran dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 yang berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin, 12 Oktober 2026. Dalam forum tersebut, pembahasan tidak hanya berfokus pada perkembangan harga pangan, tetapi juga pada penyebab ketidakseimbangan yang dirasakan oleh peternak dan masyarakat. Pemerintah menaruh perhatian pada kondisi ketika harga di tingkat produsen tertekan, sementara kenaikan biaya di tingkat konsumen tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh faktor produksi.
Amran menekankan bahwa isu utama dalam persoalan ini bukanlah kekurangan stok ayam dan telur. Ketersediaan komoditas tersebut dinilai tetap menjadi bagian penting yang perlu dipantau, tetapi jumlah pasokan yang memadai seharusnya dapat mendukung harga yang lebih wajar. Karena itu, dugaan adanya pihak tertentu yang memainkan alur perdagangan menjadi perhatian. Pemerintah perlu menelusuri setiap mata rantai, mulai dari peternak, pengumpul, distributor, hingga pengecer, untuk mengetahui titik yang menyebabkan selisih harga melebar. Langkah pengawasan dan koordinasi antarlembaga diperlukan agar pasar berjalan lebih sehat, produsen memperoleh imbal hasil yang layak, dan konsumen tidak dibebani harga yang berlebihan.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai aksi demonstrasi yang melibatkan ribuan produsen dan konsumen ayam serta telur. Aksi tersebut berlangsung di depan Gedung DPR RI beberapa waktu sebelumnya dan menjadi perhatian karena diikuti oleh kelompok dengan kepentingan yang berbeda. Para produsen menyuarakan keberatan atas rendahnya harga jual, sedangkan konsumen mempersoalkan harga yang mereka anggap tetap tinggi di pasar.
Menurut Amran, situasi tersebut menunjukkan adanya anomali dalam perdagangan komoditas peternakan. Dalam kondisi normal, keterbatasan stok biasanya mendorong harga meningkat. Sebaliknya, ketika pasokan melimpah, harga cenderung turun. Namun, dalam kasus ayam dan telur yang disoroti, produsen mengaku mengalami kerugian karena harga di tingkat mereka jatuh, sementara konsumen masih harus membayar dengan harga relatif tinggi.
Perbedaan harga di tingkat produsen dan harga yang dibayar masyarakat menjadi persoalan utama. Penurunan harga jual tidak otomatis membuat komoditas tersebut lebih murah bagi konsumen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat mata rantai perdagangan yang perlu ditelusuri secara lebih mendalam, mulai dari distribusi, penyerapan produk, hingga pembentukan harga di pasar.
Amran memandang kehadiran dua kelompok dalam aksi yang sama sebagai tanda serius bagi pemerintah. Produsen yang memprotes harga rendah dan konsumen yang mengeluhkan harga tinggi sama-sama merasa dirugikan, meskipun berada pada posisi berbeda dalam rantai pasok. Karena itu, laporan kepada Tito dinilai penting untuk mendorong koordinasi lintas kementerian dan pemeriksaan terhadap mekanisme perdagangan. Pemerintah perlu memastikan data produksi, stok, distribusi, serta harga tersedia secara transparan agar penyebab ketimpangan dapat diketahui. Dugaan adanya permainan pihak tertentu atau mafia perdagangan juga perlu dibuktikan melalui pengawasan dan penelusuran yang terukur, bukan sekadar asumsi. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat melindungi keberlanjutan usaha produsen sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen.
Menteri Pertanian Amran menyoroti rentang harga ayam dan telur yang dinilai terlalu lebar tingkat produsen dan pasar akhir. Berdasarkan keterangan yang ia sampaikan, produsen ayam serta telur mengeluhkan harga sekitar Rp20 ribu. Angka tersebut menjadi gambaran nilai yang diterima atau dihadapi pelaku usaha di sisi produksi, tetapi belum mencerminkan harga yang harus dibayar masyarakat ketika komoditas tersebut sampai di konsumen.
Amran menyebut, berdasarkan perhitungan yang ia paparkan, harga di tingkat produsen seharusnya berada pada kisaran Rp26 ribu. Perbedaan harga yang dikeluhkan produsen, yakni sekitar Rp20 ribu, dan nilai yang dinilai wajar tersebut menunjukkan adanya selisih yang perlu diperhatikan. Pada saat yang sama, harga di ujung pasar disebut dapat mencapai Rp40 ribu hingga Rp50 ribu. Dengan demikian, terdapat jarak yang signifikan harga pada sumber produksi dan harga yang dibayarkan konsumen.
Rentang tersebut memperlihatkan bahwa perubahan harga tidak berlangsung dalam satu tingkat yang seragam. Produsen menyampaikan keluhan mengenai nilai yang relatif rendah, sementara konsumen menghadapi harga yang jauh lebih tinggi. Kondisi ini menjadi perhatian karena selisih harga yang besar dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kesehatan tata niaga ayam dan telur, terutama ketika perbedaan itu tidak sejalan dengan perhitungan harga yang disampaikan pemerintah.
Amran mengaitkan keadaan tersebut dengan dugaan adanya permainan mafia serta menilai kondisi pasar itu mencerminkan inflasi yang tinggi dan pasar yang tidak sehat. Pernyataan tersebut menempatkan perbedaan harga dari produsen hingga konsumen sebagai persoalan yang perlu dicermati secara serius. Ketika harga di tingkat produksi berada di sekitar Rp20 ribu, perhitungan menunjukkan kisaran Rp26 ribu, sedangkan harga konsumen dapat mencapai Rp40 ribu hingga Rp50 ribu, terlihat adanya rentang yang lebar dalam perjalanan komoditas menuju pasar akhir.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan sikap tegas agar dugaan permainan harga ayam dan telur ditangani secara serius. Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pengawasan rutin atau pernyataan sementara, melainkan membutuhkan pengungkapan menyeluruh mengenai pihak-pihak yang mengatur rantai pasok dan memengaruhi harga di pasar.
Amran mendorong Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membuka persoalan dugaan mafia ayam dan telur kepada publik. Transparansi dinilai penting agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganan kasus, termasuk identitas jaringan yang terbukti memainkan harga. Ia juga meminta aparat tidak berhenti pada penangkapan pelaku lapangan, tetapi menelusuri pihak yang memiliki peran lebih besar dalam praktik tersebut.
Amran menyebut sekitar seratus orang telah ditangkap terkait dugaan permainan komoditas tersebut. Namun, ia menilai praktiknya belum berhenti. Kondisi itu memunculkan dugaan bahwa jaringan yang terlibat memiliki cakupan luas dan kemungkinan melibatkan orang-orang besar. Karena itu, proses hukum diharapkan dilakukan secara menyeluruh, tanpa membedakan posisi maupun pengaruh pihak yang diperiksa.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus menjalankan perintah Presiden untuk menangkap pelaku dan memberikan efek jera. Penindakan yang konsisten dianggap penting untuk memulihkan kepercayaan peternak, produsen, pedagang, dan konsumen. Tanpa hukuman yang tegas, pelaku berpotensi mengulangi tindakan serupa dan kembali mengganggu kestabilan harga pangan.
Persoalan ini juga menempatkan produsen dalam tekanan. Mereka tetap menjalankan produksi, menanggung biaya pakan, pemeliharaan, serta distribusi, tetapi menghadapi harga jual yang rendah. Di sisi lain, konsumen tetap menyampaikan protes ketika harga di tingkat pembelian tidak sejalan dengan harga yang diterima peternak. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya pembenahan tata niaga, pengawasan distribusi, dan penindakan terhadap pihak yang mengambil keuntungan dengan merugikan kedua belah pihak.
