JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Pemungutan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan melalui dua mekanisme utama, yaitu self assessment dan official assessment. Kedua skema tersebut menjadi dasar dalam menentukan pihak yang menghitung, menetapkan, menyetorkan, serta melaporkan pajak terutang kepada pemerintah daerah. Penerapannya tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik setiap jenis pajak dan pola transaksi yang menjadi objek pemungutan.
Dalam skema self assessment, wajib pajak diberikan tanggung jawab untuk menghitung sendiri besaran pajak yang harus dibayarkan berdasarkan data transaksi atau kegiatan yang dilakukan. Wajib pajak kemudian menyetorkan dan melaporkan kewajiban tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme ini umumnya diterapkan pada jenis pajak yang memungkinkan wajib pajak memperoleh, mencatat, dan mengelola informasi mengenai objek pajaknya secara langsung.
Sementara itu, official assessment menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan besaran pajak terutang. Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan data dan ketentuan yang telah ditentukan, sehingga wajib pajak menerima informasi mengenai jumlah yang harus dibayarkan. Skema ini digunakan ketika proses penilaian atau penetapan pajak lebih tepat dilakukan oleh otoritas daerah.
Ketentuan mengenai dua mekanisme pemungutan tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini menjadi salah satu landasan penyelenggaraan pemungutan pajak daerah di Jakarta, termasuk pembagian tanggung jawab wajib pajak dan pemerintah daerah. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta, Morris Danny, menjelaskan bahwa perbedaan mekanisme tersebut diperlukan agar pemungutan dapat berjalan sesuai karakteristik masing-masing jenis pajak.
Perbedaan mekanisme self assessment dan official assessment perlu dipahami oleh setiap wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah di DKI Jakarta. Kedua skema tersebut merupakan mekanisme pemungutan yang memiliki ketentuan masing-masing. Karena itu, wajib pajak perlu mengetahui mekanisme yang berlaku dalam kewajiban perpajakan yang harus dijalankannya. Pemahaman tersebut menjadi bagian penting agar pelaksanaan kewajiban tidak dilakukan berdasarkan perkiraan, melainkan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.
Morris Danny menjelaskan bahwa pemahaman atas self assessment dan official assessment diperlukan agar wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat. Pengetahuan mengenai perbedaan kedua mekanisme itu membantu wajib pajak memahami bagaimana kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan skema yang berlaku. Dengan memahami dasar pemungutannya, wajib pajak dapat menyesuaikan pelaksanaan kewajibannya dengan ketentuan yang mengatur pajak daerah di DKI Jakarta.
Hal tersebut menjadi relevan dalam penerapan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Wajib pajak perlu mencermati mekanisme yang berkaitan dengan kewajibannya agar setiap tahapan pelaksanaan pajak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemahaman ini tidak hanya berkaitan dengan istilah self assessment dan official assessment, tetapi juga dengan kejelasan mengenai tanggung jawab wajib pajak dalam masing-masing mekanisme. Oleh karena itu, pengetahuan yang memadai mengenai kedua skema pemungutan tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara tepat, tertib, dan sesuai dengan aturan yang menjadi landasannya.
Dalam skema self assessment, wajib pajak memperoleh kepercayaan untuk menghitung sendiri besaran pajak yang terutang. Kepercayaan tersebut berjalan bersamaan dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap penghitungan dilakukan secara cermat, benar, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, wajib pajak tidak sekadar menjadi pihak yang menerima hasil penetapan, melainkan berperan aktif sejak tahap penentuan jumlah pajak.
Mekanisme ini menempatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak sebagai unsur penting dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Wajib pajak perlu memahami dasar pengenaan, tarif, serta ketentuan lain yang relevan untuk menetapkan pajak terutang secara mandiri. Perhitungan tersebut tetap harus didukung oleh data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga jumlah yang dilaporkan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
Karakter utama self assessment terletak pada adanya peran aktif wajib pajak, bukan pada penetapan sepihak oleh otoritas pajak. Otoritas tetap memiliki fungsi pengawasan dan dapat melakukan pemeriksaan atau tindakan administratif apabila ditemukan ketidaksesuaian. Namun, titik awal penentuan jumlah pajak berada pada wajib pajak yang bersangkutan, sepanjang pelaksanaannya mengikuti kerangka hukum yang ditetapkan.
Dalam konteks Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, pengaturan mengenai jenis pajak yang menggunakan skema ini merujuk pada Pasal 3 ayat (2). Ketentuan tersebut menjadi landasan bagi penerapan mekanisme pemungutan sesuai karakteristik pajak yang diatur. Karena itu, wajib pajak perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku secara menyeluruh, termasuk tata cara penghitungan, pelaporan, dan pemenuhan pembayaran.
Pemberian kepercayaan melalui mekanisme ini bukan berarti mengurangi kewajiban kepatuhan. Sebaliknya, kepercayaan tersebut menuntut ketelitian, keterbukaan, dan kesadaran hukum dari wajib pajak. Ketika penghitungan dilakukan secara tepat berdasarkan peraturan, proses pemungutan dapat berlangsung lebih tertib dan menciptakan pembagian tanggung jawab yang jelas wajib pajak dan pemerintah daerah.
Official assessment merupakan mekanisme kedua yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah di DKI Jakarta. Keberadaannya disebut sebagai bagian dari dua skema pemungutan pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Dengan demikian, pengaturan mengenai pajak daerah dalam regulasi tersebut tidak hanya mengenal self assessment, tetapi juga mencakup mekanisme official assessment sebagai kerangka pemungutan lainnya.
Penyebutan official assessment dalam struktur regulasi ini penting untuk menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah di DKI Jakarta dapat ditempatkan dalam lebih dari satu mekanisme. Namun, bahan yang tersedia tidak memberikan uraian rinci mengenai tata cara pelaksanaannya. Informasi mengenai tahapan pemungutan, proses penetapan, serta pihak yang berwenang melakukan penetapan juga belum dijelaskan secara khusus. Oleh sebab itu, keberadaan mekanisme ini perlu dipahami secara terbatas sesuai keterangan yang tersedia, tanpa menarik rincian tambahan di luar materi Perda yang dibahas.
Hal serupa berlaku untuk jenis pajak daerah yang termasuk dalam mekanisme official assessment. Bahan sumber tidak merinci pajak apa saja yang menggunakan skema tersebut. Karena itu, tidak tepat untuk mengaitkan mekanisme ini dengan jenis pajak tertentu tanpa dasar informasi yang memadai. Pernyataan yang dapat ditegaskan adalah bahwa official assessment menjadi salah satu dari dua mekanisme pemungutan yang diatur dalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Penjelasan mengenai penerapan, pembagian kewenangan, dan cakupan pajaknya memerlukan rujukan lebih lanjut pada ketentuan regulasi serta peraturan pelaksana yang relevan.
