Jakarta | Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim menilai niat Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden harus diproses sesuai konstitusi. Hermawi menyampaikan pandangan tersebut kepada jurnalis pada Selasa, 10 November 2026. Pernyataan itu menempatkan persoalan pengunduran diri bukan semata sebagai keputusan pribadi yang diumumkan kepada publik, melainkan sebagai urusan kenegaraan yang perlu mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Penekanan pada konstitusi berarti setiap langkah terkait jabatan wakil presiden perlu ditempuh melalui mekanisme yang telah ditetapkan, bukan berdasarkan tafsir atau desakan di luar prosedur. Dalam konteks ini, Hermawi menyampaikan penilaian mengenai cara niat tersebut seharusnya ditangani. Pernyataannya tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa pengunduran diri telah diajukan secara resmi, diproses oleh lembaga terkait, atau menghasilkan keputusan tertentu. Status dan tindak lanjutnya tetap perlu merujuk pada keterangan serta perkembangan yang dapat dikonfirmasi.
Pandangan NasDem tersebut juga menggarisbawahi pentingnya kepastian prosedural ketika menyangkut jabatan publik tingkat nasional. Dengan mengikuti aturan konstitusional, setiap pihak dapat memahami tahapan yang perlu dilalui dan kewenangan lembaga yang berperan, tanpa mendahului keputusan resmi. Namun, rincian mengenai mekanisme, waktu, ataupun hasil akhir tidak dapat disimpulkan hanya dari pernyataan Hermawi yang disampaikan kepada jurnalis. Karena itu, pemberitaan perlu membedakan secara jelas adanya niat untuk mundur dan proses formal yang mungkin menyusul. Keterangan lebih lanjut dari pihak-pihak berwenang diperlukan untuk memastikan perkembangan perkara ini. Untuk saat ini, inti pernyataan NasDem adalah bahwa niat Gibran harus ditangani menurut konstitusi, sementara kelanjutan proses maupun hasilnya belum dapat dinyatakan telah terjadi.
Hermawi Taslim menyampaikan bahwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka perlu diproses melalui mekanisme yang sesuai dengan konstitusi. Bagi NasDem, kepatuhan pada aturan bukan sekadar urusan prosedural, melainkan jalan untuk memberi kepastian dan mengakhiri polemik yang telah menyita perhatian publik. Dengan proses yang jelas, setiap langkah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menambah ruang bagi tafsir yang berlarut-larut.
Partai itu menilai perdebatan mengenai ijazah Gibran sebaiknya tidak terus berkembang menjadi drama berkepanjangan. Hermawi memandang penyelesaian secepat mungkin penting agar masyarakat dan para pemangku kepentingan tidak terjebak dalam polemik yang sama. Selama persoalan tersebut belum memperoleh penanganan yang terang, energi publik berisiko terus tersedot untuk membahas isu yang semestinya ditangani melalui jalur dan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, NasDem mendorong agar proses konstitusional dijalankan secara tertib, terbuka, dan berlandaskan hukum. Penekanan pada mekanisme tersebut juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelesaian tidak didasarkan pada tekanan atau spekulasi, melainkan pada aturan yang berlaku. Dengan demikian, keputusan maupun tindak lanjut dapat dipahami oleh masyarakat sebagai bagian dari tata kehidupan bernegara yang menghormati konstitusi.
Hermawi juga mengingatkan bahwa bangsa memiliki banyak agenda yang membutuhkan perhatian bersama. Indonesia perlu memulihkan diri, memperkuat berbagai sektor, dan kembali mengejar ketertinggalan di beragam bidang. Tujuan itu memerlukan fokus, kerja nyata, serta penggunaan waktu dan sumber daya secara efektif. Polemik yang tidak kunjung selesai dapat mengalihkan perhatian dari persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan kemajuan negara.
Dalam pandangan NasDem, mengakhiri perdebatan bukan berarti mengabaikan pertanyaan publik atau menutup ruang pemeriksaan. Sebaliknya, penyelesaian melalui prosedur yang sah diharapkan menjawab persoalan secara bertanggung jawab dan memberi dasar yang tegas bagi langkah berikutnya. Hermawi menekankan perlunya perkara ini dituntaskan secepat mungkin supaya perhatian dapat kembali diarahkan pada upaya memajukan bangsa. Ketika proses konstitusional berjalan dan polemik memperoleh kejelasan, ruang publik diharapkan dapat beralih kepada agenda pembangunan, pemulihan, dan peningkatan daya saing Indonesia.Hermawi menegaskan bahwa rakyat harus tetap menjadi pusat perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, seluruh upaya pemerintah semestinya diarahkan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan bangsa. Penegasan tersebut menjadi pengingat bahwa pelayanan publik merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah, sehingga perhatian dan waktu para pemangku kepentingan perlu digunakan untuk kepentingan rakyat. Dalam pandangannya, urusan yang menyangkut pemerintahan sebaiknya ditempatkan dalam kerangka pelayanan itu, bukan menjadi persoalan yang terus menyita perhatian tanpa penyelesaian.
Ia juga menilai terlalu banyak waktu terbuang untuk urusan yang dapat memperlambat pelayanan publik. Hermawi mengarahkan perhatian pada pentingnya menjaga agar pembahasan persoalan politik tidak menggeser fokus dari tugas melayani masyarakat. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan urusan yang muncul ditangani dengan jelas sehingga kegiatan pelayanan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan begitu, perhatian dapat kembali diarahkan kepada kebutuhan rakyat dan cita-cita kemajuan bangsa. Pernyataan ini menekankan prioritas pelayanan, tanpa mengabaikan perlunya menyelesaikan persoalan yang sedang menjadi perhatian.
Dalam kaitan dengan niat pengunduran diri Gibran, Hermawi tetap meminta agar hal tersebut diproses menurut konstitusi. Baginya, permintaan itu perlu ditangani melalui mekanisme yang berlaku agar persoalan dapat dituntaskan secara jelas. Sikap tersebut sejalan dengan penekanannya bahwa urusan pemerintahan perlu memiliki penanganan yang pasti, sehingga tidak terus mengambil waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk pelayanan kepada rakyat. Hermawi tidak mengubah pokok permintaannya: niat pengunduran diri itu harus diproses sesuai ketentuan konstitusi. Dengan demikian, persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui prosedur yang semestinya, sementara fokus pelayanan pemerintah tetap tertuju pada masyarakat dan kemajuan bangsa.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya membenarkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Keterangan tersebut disampaikan Prasetyo saat menjelaskan pertemuan kedua tokoh di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan pernyataan itu secara langsung dalam pembicaraan mereka. Informasi mengenai pengunduran diri tersebut berasal dari penjelasan Prasetyo, yang juga menerangkan konteks pertemuan dan topik yang dibicarakan. Ia tidak menyatakan dalam keterangan tersebut bahwa proses pengunduran diri telah selesai ataupun menjelaskan keputusan lanjutan mengenai pernyataan itu.
Prasetyo menyebut pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung pada Selasa pagi di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan itu, menurut keterangannya, berjalan selama sekitar dua setengah jam. Ia menjelaskan bahwa keduanya membicarakan sejumlah dinamika yang berkembang, termasuk hal-hal terkait keputusan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dalam pembicaraan mengenai dinamika tersebut, Prasetyo mengatakan, Gibran menyampaikan pernyataan pengunduran dirinya kepada Presiden. Dengan demikian, keterangan yang disampaikan kepada publik mengaitkan pernyataan itu dengan percakapan dalam pertemuan tersebut, sebagaimana penuturan Menteri Sekretaris Negara.
Penjelasan Prasetyo memberikan informasi mengenai siapa yang menyampaikan pernyataan, kepada siapa pernyataan itu ditujukan, serta kapan dan di mana pertemuan berlangsung. Ia juga menyebut perkiraan durasi pertemuan dan isu yang menjadi bagian dari pembicaraan. Namun, keterangan itu perlu dibedakan dari informasi mengenai status formal maupun tindak lanjut pengunduran diri. Prasetyo, dalam uraian yang dirujuk, membenarkan adanya penyampaian pernyataan oleh Gibran kepada Prabowo, tetapi tidak merinci tahapan berikutnya. Karena itu, informasi yang dapat dikemukakan berdasarkan keterangannya terbatas pada pertemuan dan isi pembicaraan sebagaimana ia sampaikan. Tidak ada kesimpulan mengenai proses atau status pengunduran diri yang dapat ditarik dari keterangan tersebut saja.
Baca juga: FPP Indramayu Menolak Wacana Pemakzulan Gibran dan Mengingatkan Risiko Krisis Konstitusi
20 kunjungan
