Jakarta | Yusril Ihza Mahendra menyatakan Gibran Rakabuming Raka masih berstatus sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dan tetap menjalankan tugas-tugasnya. Pernyataan tersebut disampaikan meskipun Gibran telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, pengajuan yang telah disampaikan itu belum serta-merta mengakhiri kedudukannya sebagai wakil presiden ataupun menghentikan pelaksanaan tugasnya dalam pemerintahan.
Penjelasan Yusril menekankan perbedaan pengajuan pengunduran diri dan perubahan status secara resmi. Penyampaian permohonan kepada presiden merupakan bagian dari proses, tetapi tidak dengan sendirinya membuat jabatan yang sedang diemban menjadi kosong. Selama tahapan formal belum diselesaikan sesuai ketentuan, Gibran tetap tercatat sebagai Wakil Presiden RI. Karena itu, status dan pelaksanaan tugasnya tidak berubah hanya berdasarkan adanya pengajuan tersebut.
Proses pemberhentian atau pengunduran diri wakil presiden, menurut penjelasan itu, harus mengikuti mekanisme ketatanegaraan yang melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Artinya, pengajuan kepada presiden perlu dipahami dalam kerangka prosedur formal yang berlaku, bukan sebagai keputusan yang otomatis berlaku saat disampaikan. Mekanisme tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah dan kapan perubahan jabatan dapat ditetapkan secara resmi.
Dalam keadaan saat ini, Yusril menegaskan bahwa Gibran masih menjalankan fungsi sebagai wakil presiden sembari proses terkait pengunduran dirinya mengikuti tahapan yang semestinya. Pernyataan ini menjelaskan bahwa status jabatan tetap bergantung pada penyelesaian prosedur konstitusional, termasuk keterlibatan MPR, bukan semata-mata pada pengajuan kepada Presiden Prabowo. Belum ada perubahan status yang dapat disimpulkan hanya dari langkah pengajuan itu. Oleh sebab itu, sampai mekanisme formal ditempuh dan menghasilkan keputusan resmi, Gibran tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa proses pengunduran diri seorang wakil presiden memiliki tahapan formal yang harus dimulai dengan penyampaian permintaan secara tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Dengan demikian, pernyataan lisan atau kabar mengenai kemungkinan mundur belum dengan sendirinya menjadi permintaan resmi kepada lembaga tersebut. Surat tertulis menjadi dasar bagi MPR untuk menindaklanjuti permintaan itu sesuai mekanisme yang berlaku. Penjelasan ini menerangkan langkah awal yang perlu ditempuh, bukan menyatakan bahwa surat pengunduran diri telah disampaikan atau prosesnya sudah berjalan.
Setelah menerima surat dari wakil presiden, MPR dapat menggelar sidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan wakil presiden karena pemegang jabatan meminta berhenti. Sidang tersebut merupakan tindak lanjut kelembagaan setelah permintaan tertulis diterima. Keterangan Yusril menggarisbawahi urutan proses: permohonan tertulis disampaikan terlebih dahulu, kemudian MPR dapat membahas dan menyatakan kekosongan melalui sidang. Karena itu, penerimaan surat dan penyelenggaraan sidang merupakan tahapan yang berbeda, dengan tindakan MPR bergantung pada adanya permintaan resmi yang masuk.
Yusril menyampaikan keterangan tersebut di kompleks Istana Negara pada Selasa, 10 November 2026. Uraiannya merujuk pada prosedur yang perlu dilalui apabila wakil presiden mengajukan pengunduran diri, bukan pengumuman bahwa seluruh tahapan telah terlaksana. Sampai ada surat resmi yang disampaikan dan tindak lanjut MPR, penjelasan mengenai mekanisme tidak dapat diperlakukan sebagai konfirmasi bahwa jabatan telah kosong. Dengan demikian, poin utama yang disampaikan adalah pentingnya permintaan tertulis sebagai pintu awal proses dan kewenangan MPR untuk menggelar sidang setelah menerima permintaan tersebut. Keterangan itu juga membedakan pembicaraan mengenai prosedur dan keputusan resmi mengenai status jabatan. Proses tidak cukup disimpulkan hanya dari spekulasi atau pernyataan yang belum disampaikan melalui jalur formal. Tahapan berikutnya baru dapat dinilai berdasarkan tindakan lembaga dan dokumen yang benar-benar diterima. Penjelasan Yusril memberi gambaran mengenai alur awal yang mungkin ditempuh, tanpa memastikan bahwa tahapan itu sudah dimulai.
Dalam tahapan yang dijelaskan Yusril, proses di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) lebih dahulu menentukan ada atau tidaknya kekosongan pada posisi wakil presiden. Apabila MPR menyatakan jabatan tersebut kosong, langkah berikutnya adalah menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, keputusan mengenai kekosongan menjadi dasar bagi proses selanjutnya, bukan sekadar anggapan atau kabar yang beredar di ruang publik.
Setelah menerima surat dari MPR, Presiden diminta mengajukan dua nama untuk mengisi posisi wakil presiden. Uraian Yusril menempatkan pengajuan tersebut sebagai tahap setelah pemberitahuan tentang kekosongan diterima. Urutannya penting: MPR terlebih dahulu menjalankan proses yang menjadi kewenangannya, kemudian memberi tahu Presiden, dan barulah Presiden mengajukan dua calon sesuai mekanisme yang dijelaskan. Tahapan ini menggambarkan prosedur normatif apabila kondisi kekosongan memang telah dinyatakan.
Penjelasan tersebut tidak merinci persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon maupun menyebutkan nama kandidat yang mungkin diajukan. Karena itu, rincian mengenai kriteria calon dan identitas mereka tidak dapat disimpulkan dari keterangan tersebut. Pembaca perlu membedakan informasi yang telah disampaikan—yakni alur pemberitahuan dan pengajuan dua nama—dari hal-hal yang belum dijabarkan. Menambahkan syarat tertentu atau mengaitkan nama tokoh tertentu dengan proses ini tanpa informasi pendukung berisiko mengaburkan isi penjelasan.
Hal yang juga perlu ditegaskan, paparan mengenai tahapan itu menjelaskan apa yang dapat dilakukan menurut mekanisme apabila MPR menyatakan adanya kekosongan. Paparan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa MPR telah menetapkan jabatan wakil presiden kosong, bahwa surat kepada Presiden sudah dikirim, ataupun bahwa Presiden telah mengajukan calon. Ketiga hal itu merupakan perkembangan aktual yang harus dikonfirmasi secara terpisah melalui informasi resmi. Selama belum ada kepastian mengenai tindakan-tindakan tersebut, proses penggantian tidak tepat diberitakan seolah sudah berlangsung atau mencapai tahap pengajuan nama. Dengan pemisahan ini, penjelasan prosedur tetap terbaca jelas tanpa mencampuradukkan mekanisme yang diterangkan dengan fakta pelaksanaannya.
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pembahasan mengenai status presiden dan wakil presiden tidak dapat dilepaskan dari mekanisme kelembagaan yang diatur dalam konstitusi. Menurutnya, jabatan tersebut memperoleh legitimasi melalui proses pemilihan umum, bukan semata-mata melalui keputusan administratif. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu, sehingga perubahan terhadap kedudukan mereka perlu mengikuti ketentuan yang berlaku. Penjelasan itu disampaikan untuk menerangkan mengapa proses formal tetap diperlukan ketika muncul pembicaraan mengenai pengunduran diri atau pemberhentian pejabat negara tersebut. Dengan demikian, persoalan ini harus dipahami dalam kerangka tata negara dan prosedur yang telah ditetapkan.
Dalam rangkaian pemilihan, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan yang memperoleh kemenangan berdasarkan hasil pemilu. Setelah penetapan tersebut, presiden dan wakil presiden terpilih mengucapkan sumpah jabatan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Prosesi sumpah itu dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Yusril menekankan urutan tersebut sebagai bagian penting dari mekanisme konstitusional, karena prosesnya melibatkan lembaga-lembaga negara dengan kewenangan masing-masing. Pemilihan oleh rakyat, penetapan hasil oleh KPU, serta pengucapan sumpah di hadapan MPR membentuk rangkaian yang memberikan dasar bagi pelaksanaan jabatan presiden dan wakil presiden. Karena itu, menurut penjelasannya, persoalan mengenai berakhirnya jabatan juga perlu ditempatkan dalam kerangka yang sama.
Atas dasar mekanisme tersebut, Yusril menyatakan bahwa pemberhentian presiden maupun wakil presiden dilakukan oleh MPR sesuai konstitusi dan tata tertib lembaga itu. Artinya, proses formal tidak dapat dilewati hanya dengan mengandalkan pernyataan atau asumsi mengenai perubahan status. Ketentuan yang berlaku menjadi rujukan untuk menentukan langkah dan pihak yang berwenang. Yusril juga menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin mendahului perkembangan selanjutnya. Ia meminta publik menunggu keadaan berikutnya, tanpa menyampaikan perkiraan mengenai apa yang akan terjadi.
Baca juga: Pankov Jadi Kapten Saat Persija Menang 4-0, STY Jelaskan Kondisi Ridho dan Shayne | Derry Sulaiman Jelaskan Alasan Mendukung Richard Lee dalam Perkara Hukum | Nopek Novian Jelaskan Keterlibatannya dalam Dugaan Penipuan Emas
10 kunjungan
