Jakarta | Ambisi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen setiap tahun menandai tingkat optimisme yang tinggi terhadap arah pembangunan nasional. Target tersebut diharapkan dapat mempercepat penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta membawa Indonesia menuju perekonomian berpendapatan tinggi. Namun, angka 8 persen bukan sasaran yang lazim dicapai secara konsisten. Dalam skala global, pertumbuhan setinggi itu tergolong sangat langka dan hanya berhasil dipertahankan oleh sedikit negara dalam periode tertentu.
James A. Robinson, peraih Nobel Ekonomi 2024 dan penulis buku Why Nations Fail, menyampaikan perspektif tersebut ketika menjadi pembicara kunci dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta pada Selasa, 13 Oktober. Menurut Robinson, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi tidak muncul hanya karena pemerintah menetapkan sasaran ambisius. Kinerja ekonomi juga dipengaruhi oleh kualitas kebijakan, kapasitas negara, serta aturan yang membentuk perilaku pelaku usaha dan masyarakat.
Robinson tetap melihat adanya peluang bagi Indonesia untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, pasar domestik yang luas, sumber daya alam, dan posisi strategis dalam perekonomian kawasan. Modal tersebut dapat menjadi fondasi penting, tetapi tidak dengan sendirinya menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Tanpa pembenahan mendasar, target tinggi berisiko berhenti sebagai pernyataan politik atau proyeksi ekonomi yang sulit diwujudkan.
Inti pemikiran Robinson terletak pada pentingnya institusi inklusif, yaitu institusi yang menyediakan insentif dan peluang nyata bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Sistem semacam itu membuka akses terhadap pendidikan, pembiayaan, pekerjaan, teknologi, dan kepemilikan usaha secara lebih adil. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada investasi besar atau kebijakan jangka pendek, tetapi juga pada kemampuan menciptakan kesempatan yang produktif. Bagi Indonesia, pelajaran awalnya jelas: mengejar pertumbuhan 8 persen bukan sekadar menetapkan target, melainkan membangun sistem yang membuat target tersebut mungkin tercapai.
Dalam pandangan James Robinson, pertumbuhan ekonomi lazimnya dikaitkan dengan beberapa penggerak utama. Investasi memperbesar kapasitas produksi, sedangkan tabungan menyediakan sumber daya untuk membiayai pembentukan modal. Peningkatan kualitas sumber daya manusia memperkuat produktivitas melalui pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan beradaptasi. Pada saat yang sama, kemajuan teknologi memungkinkan proses produksi berlangsung lebih efisien serta membuka peluang bagi terciptanya nilai ekonomi baru. Faktor-faktor tersebut penting, tetapi keberadaannya belum otomatis menghasilkan lompatan ekonomi yang berkelanjutan.
Robinson menekankan bahwa kualitas institusi merupakan penentu utama yang memungkinkan investasi, tabungan, sumber daya manusia, dan teknologi bekerja secara efektif. Institusi ekonomi yang inklusif menciptakan aturan serta kesempatan yang dapat diakses secara luas. Institusi semacam ini membuka akses pasar, memberikan kepastian hukum, dan mendorong mobilitas sosial bagi pelaku usaha kecil maupun besar. Dengan demikian, kemampuan untuk berusaha, berinvestasi, meningkatkan keterampilan, dan memanfaatkan teknologi tidak semata-mata ditentukan oleh kedekatan dengan kelompok berkuasa. Lingkungan kelembagaan yang inklusif juga membuat hasil dari aktivitas ekonomi lebih mungkin diperoleh berdasarkan partisipasi dan kapasitas, bukan pembatasan kesempatan.
Sebaliknya, institusi ekstraktif memusatkan kesempatan ekonomi pada kelompok terbatas. Ketika akses pasar, perlindungan hukum, dan peluang untuk berkembang hanya tersedia bagi pihak tertentu, investasi serta inovasi tidak dapat mencapai potensi maksimalnya. Sumber daya manusia pun berisiko tidak berkembang karena mobilitas sosial terhambat, sementara manfaat kemajuan teknologi terkonsentrasi pada sebagian kecil pelaku. Bagi Indonesia, pelajaran ini menegaskan pentingnya memastikan kesempatan ekonomi tidak hanya tersedia bagi segelintir pihak. Pertumbuhan menuju delapan persen memerlukan fondasi institusional yang memungkinkan lebih banyak orang dan pelaku usaha berpartisipasi, berkembang, serta memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi secara terbuka dan berkelanjutan.
James Robinson menyoroti Korea Selatan pada era 1950-an sebagai contoh bahwa pertumbuhan ekonomi tidak lahir semata-mata dari tambahan modal atau kebijakan teknis. Negara tersebut ketika itu menghadapi perbankan yang tidak sehat, monopoli dan kartel bahan pokok, serta praktik kapitalisme politik yang menghubungkan keuntungan usaha dengan kedekatan terhadap penguasa. Kondisi tersebut menciptakan ekonomi yang tertutup, tidak efisien, dan sulit menyediakan kesempatan yang setara bagi masyarakat.
Perubahan kemudian berlangsung melalui perombakan mekanisme ekonomi sekaligus pembentukan kesepakatan kontrak sosial baru pemerintah dan dunia usaha. Negara menghentikan perlindungan terhadap monopoli, lalu mendorong perusahaan swasta untuk bersaing di pasar global. Dukungan pemerintah tidak lagi diberikan hanya karena hubungan politik, melainkan dikaitkan dengan kinerja yang dapat diukur, terutama pencapaian ekspor. Dengan cara ini, bantuan negara menjadi instrumen untuk membangun kapasitas industri, bukan sekadar sumber rente.
Salah satu mekanismenya adalah rapat promosi ekspor bulanan yang diikuti pimpinan perusahaan besar atau chaebol. Dalam forum tersebut, pemerintah memantau target, membahas hambatan, dan memberikan fasilitas kepada perusahaan yang berhasil memenuhi sasaran. Pelaksanaannya menunjukkan disiplin yang kuat. Pejabat Korea Selatan melaporkan data ekspor harian dari seluruh kantor bea cukai kepada presiden setiap pagi pukul 05.00. Bahkan, CEO perusahaan yang nilai ekspornya menurun dapat diminta memberikan penjelasan pada hari yang sama. Akuntabilitas semacam ini membuat kebijakan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi diterjemahkan menjadi tindakan yang segera.
Menurut sumber yang disampaikan Robinson, pendekatan tersebut meruntuhkan hambatan birokrasi dan memperluas mobilitas sosial. Kisah pendiri Hyundai, yang memulai usaha dari nol sebagai anak petani, menggambarkan bagaimana perubahan institusi dapat membuka jalan bagi pelaku baru. Dalam beberapa dekade, Korea Selatan membangun industri manufaktur dan elektronik yang kompetitif secara internasional. Pelajarannya bagi Indonesia ialah bahwa fasilitas negara perlu disertai tuntutan kinerja, persaingan terbuka, serta pengawasan eksekusi yang konsisten.
James Robinson tidak menganjurkan Indonesia menyalin mentah-mentah model pembangunan Korea Selatan. Keberhasilan suatu negara lahir dari perpaduan peluang ekonomi, kapasitas negara, kondisi sejarah, serta tradisi politik dan sosial yang dimilikinya. Karena itu, strategi yang efektif bagi Indonesia harus dirancang berdasarkan kebutuhan nasional, bukan sekadar mengikuti resep yang berhasil di tempat lain. Pengalaman Korea Selatan dapat menjadi bahan pembelajaran, terutama mengenai pentingnya institusi yang mampu mendorong investasi, pendidikan, inovasi, dan produktivitas, tetapi penerapannya perlu disesuaikan dengan konteks Indonesia.
Dalam konteks tersebut, Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika merupakan modal sosial yang penting. Keduanya dapat menjadi dasar untuk membangun masyarakat dan institusi ekonomi yang inklusif, yang mengakui keragaman sekaligus memastikan kesempatan yang lebih setara. Pertumbuhan tidak cukup diukur melalui peningkatan angka produksi atau pendapatan nasional. Prosesnya juga harus memperluas akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan layak, pembiayaan, serta ruang partisipasi bagi kelompok yang selama ini tertinggal.
Robinson menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan motivasi yang jelas. Sasaran akhirnya harus berupa peningkatan kualitas hidup manusia secara nyata, bukan semata-mata pencapaian statistik ekonomi atau kebanggaan politik. Kebijakan juga perlu bersifat pragmatis: pemerintah harus bersedia menguji pendekatan, memperbaiki program yang tidak efektif, dan meninggalkan kebijakan yang terbukti merugikan. Kritik publik, masukan akademisi, serta evaluasi independen perlu diterima secara terbuka karena institusi yang kuat tidak dibangun melalui penolakan terhadap perbedaan pandangan.
Pada saat yang sama, pemimpin perlu berani mengambil keputusan jangka panjang meskipun keputusan tersebut tidak selalu populer. Mencapai pertumbuhan 8 persen secara berkelanjutan memang sulit, tetapi angka itu pernah terjadi dalam sejarah. Peluang tersebut hanya dapat diwujudkan melalui komitmen yang sungguh-sungguh, kebijakan yang konsisten, dan pembangunan institusi yang tepat.
