Jakarta | Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung selama berbulan-bulan di sejumlah wilayah Indonesia menjadi perhatian luas, termasuk di tingkat internasional. Asap akibat kebakaran tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat di daerah terdampak, tetapi juga berpotensi melintasi batas negara dan dirasakan oleh negara-negara tetangga. Situasi tersebut mendorong pemerintah memperkuat koordinasi penanganan, meskipun hingga kini karhutla belum ditetapkan sebagai bencana nasional.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa pemerintah masih menilai kondisi karhutla dapat ditangani melalui mekanisme yang telah berjalan. Menurut dia, pemerintah terus memantau perkembangan di lapangan, termasuk luas area terdampak, intensitas titik panas, kesiapan personel, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan api dan mengurangi dampak asap.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah rapat terbatas mengenai penanganan karhutla bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin, 12 Oktober 2026. Rapat itu membahas langkah terpadu untuk mempercepat pemadaman, mencegah meluasnya kebakaran, dan memastikan perlindungan terhadap masyarakat di wilayah yang terdampak. Pemerintah juga mengevaluasi dukungan sumber daya, peralatan, serta koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat terkait.
Meski status bencana nasional belum diberlakukan, penanganan tetap diarahkan sebagai prioritas. Enam provinsi menjadi fokus utama karena menghadapi risiko kebakaran dan dampak asap yang lebih besar dibandingkan wilayah lain. Pemerintah diharapkan memastikan langkah mitigasi berjalan konsisten, termasuk pemantauan kawasan rawan, penegakan hukum terhadap pembakaran lahan, pelayanan kesehatan bagi warga terdampak, dan penyampaian informasi yang terbuka kepada publik.
Keputusan mengenai status bencana akan mempertimbangkan perkembangan situasi secara menyeluruh. Pemerintah perlu menilai apakah kapasitas penanganan yang tersedia masih memadai atau memerlukan dukungan nasional dengan skala yang lebih besar. Sementara itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan, menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran, dan mengikuti arahan resmi selama proses penanganan berlangsung.
Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dipusatkan pada enam provinsi yang mengalami dampak dan memerlukan perhatian khusus. Penetapan wilayah fokus tersebut menunjukkan bahwa respons pemerintah diarahkan ke sejumlah daerah terdampak, sesuai perkembangan kondisi di lapangan dan kebutuhan penanganan yang dilaporkan.
Dari enam provinsi yang menjadi konsentrasi, dua di antaranya berada di Kalimantan Tengah. Salah satu kawasan yang turut disebut dalam pemantauan dan penanganan adalah Taman Nasional Tanjung Puting. Kawasan ini menjadi bagian dari wilayah yang mendapat perhatian karena kebakaran hutan dan lahan dapat mengancam ekosistem, mengganggu aktivitas masyarakat, serta memperburuk kualitas udara apabila tidak segera dikendalikan.
Selain wilayah di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan juga termasuk dalam fokus penanganan. Penyebutan provinsi tersebut menegaskan bahwa upaya pengendalian karhutla dilakukan secara lintas wilayah, tidak hanya terpusat pada satu kawasan. Pemerintah dan unsur penanggulangan bencana perlu menyesuaikan langkah berdasarkan situasi masing-masing daerah, termasuk pemantauan titik api, penguatan respons lapangan, dan perlindungan terhadap masyarakat yang berada di sekitar wilayah terdampak.
Laporan BNPB mengenai enam provinsi fokus menjadi dasar untuk memprioritaskan koordinasi dan sumber daya penanganan. Fokus geografis ini tidak berarti bahwa wilayah lain di luar daftar tersebut diabaikan, melainkan menggambarkan daerah yang sedang menjadi konsentrasi utama dalam laporan. Dengan demikian, informasi mengenai wilayah penanganan perlu dipahami sesuai data yang tersedia, tanpa memperluas daftar provinsi maupun menambahkan rincian lain yang belum disampaikan. Penanganan tetap diarahkan pada pengendalian dampak karhutla dan pemantauan kondisi di wilayah-wilayah yang telah ditetapkan sebagai fokus.
Petugas yang menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menghadapi tantangan besar di sejumlah wilayah. Sebagian titik api berada di lokasi yang sulit dijangkau, termasuk kawasan rawa, gambut, dan area dengan akses jalan yang terbatas. Kondisi tersebut membuat mobilisasi personel, pasokan air, serta peralatan pemadaman membutuhkan waktu lebih lama. Medan yang berat juga meningkatkan risiko bagi petugas, sehingga setiap operasi harus dilakukan dengan memperhatikan keselamatan dan koordinasi antarlembaga.
Selain memadamkan api, tim di lapangan perlu menangani dampak terhadap satwa liar yang habitatnya terdampak. Satwa yang terluka, terjebak, atau berpindah ke permukiman memerlukan evakuasi dan penanganan khusus. Jangkauan mobil pemadam dan alat berat pun belum dapat mencakup seluruh area terbakar. Peralatan tersebut hanya bisa digunakan pada jalur yang tersedia, sementara kobaran api sering menyebar di luar akses kendaraan. Karena itu, petugas harus mengandalkan kombinasi pemadaman manual, pembuatan sekat bakar, pompa air, serta dukungan masyarakat setempat.
Pemadaman saat ini lebih difokuskan melalui jalur darat. Ketebalan asap di beberapa kawasan menyulitkan helikopter untuk beroperasi secara optimal, baik dalam melakukan pemantauan maupun menjatuhkan air. Jarak pandang yang terbatas dan kondisi udara yang tidak stabil menjadi pertimbangan penting dalam menentukan keselamatan penerbangan. Operasi udara tetap dapat dipertimbangkan sesuai perkembangan situasi dan hasil penilaian di lapangan.
Dudung menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan apresiasi kepada prajurit TNI, Polri, dan seluruh komponen yang terlibat dalam penanganan karhutla. Menurutnya, upaya pengendalian dinilai semakin maksimal melalui kerja sama lintas sektor, pengerahan personel, serta pemanfaatan peralatan yang tersedia. Apresiasi tersebut sekaligus menegaskan pentingnya menjaga konsistensi operasi hingga seluruh titik api berhasil dikendalikan dan risiko kemunculan kembali dapat ditekan.
Dalam rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemerintah tidak membahas penawaran bantuan pemadaman dari negara lain. Pembahasan berfokus pada langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah untuk mengendalikan kebakaran di wilayah terdampak. Meski demikian, terdapat tanggapan dari sejumlah negara lain mengenai karhutla yang terjadi di Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa perhatian tersebut menjadi bagian dari komunikasi internasional, tetapi penanganan di lapangan tetap dilakukan dengan mengandalkan kapasitas nasional serta koordinasi antarlembaga.
Pemerintah menyatakan akan terus berupaya secara maksimal untuk memadamkan api dan membatasi dampak asap terhadap masyarakat. Presiden Prabowo Subianto meminta agar modifikasi cuaca segera dilakukan, terutama untuk membantu mengatasi titik api yang sulit dijangkau oleh tim pemadam melalui jalur darat. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan potensi turunnya hujan di kawasan prioritas, sekaligus mendukung operasi pemadaman dari udara dan darat. Pelaksanaan modifikasi cuaca perlu disertai pemantauan kondisi atmosfer, pemetaan titik panas, serta penentuan wilayah yang paling membutuhkan intervensi.
Di luar penanganan darurat, presiden juga meminta penguatan langkah pencegahan dengan melibatkan para kepala daerah. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengawasi kawasan rawan, memastikan kesiapan personel dan peralatan, serta mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar. Koordinasi berkelanjutan diperlukan agar upaya pencegahan tidak hanya dilakukan ketika jumlah titik api meningkat, melainkan menjadi bagian dari pengelolaan wilayah secara rutin. Berdasarkan penjelasan pemerintah, status bencana nasional belum ditetapkan karena kondisi karhutla masih dinilai dapat diatasi melalui pengerahan sumber daya nasional, koordinasi lintas sektor, dan dukungan pemerintah daerah.
Baca juga: Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat
