Jakarta | Kondisi ekonomi nelayan Indonesia masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan masih rendah jika dibandingkan dengan kelompok petani tertentu. Gambaran tersebut terlihat dari nilai tukar nelayan yang pada 2025 rata-rata berada di angka 103,9, atau secara pembulatan sekitar 103. Angka ini menunjukkan bahwa kemampuan nelayan untuk memenuhi kebutuhan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari usaha penangkapan ikan masih terbatas.
Nilai tukar nelayan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat perbandingan penerimaan dan pengeluaran rumah tangga nelayan. Semakin tinggi nilainya, semakin besar pula gambaran kemampuan mereka dalam menjaga daya beli serta mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha. Dengan posisi rata-rata sekitar 103, ruang ekonomi yang dimiliki nelayan masih relatif sempit. Hasil usaha yang diperoleh belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kesejahteraan yang memadai.
Perbandingan dengan petani padi dan jagung memperlihatkan kesenjangan yang cukup jelas. Pada periode yang sama, nilai tukar petani padi dan jagung telah mencapai 131. Selisih tersebut menandakan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan berjalan lebih lambat. Sementara kelompok petani tersebut memiliki indikator nilai tukar yang lebih tinggi, nelayan masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh keuntungan dari pekerjaan mereka.
Rendahnya nilai tukar itu juga menempatkan nelayan dalam desil satu, yakni kategori masyarakat yang tergolong sangat miskin. Penilaian tersebut menegaskan bahwa persoalan nelayan bukan hanya berkaitan dengan besarnya hasil tangkapan, melainkan juga dengan kemampuan mengubah usaha tersebut menjadi kesejahteraan yang lebih baik. Karena itu, angka 103,9 menjadi sinyal penting mengenai perlunya perhatian terhadap kondisi ekonomi nelayan dan upaya terarah untuk meningkatkan posisi mereka hingga mencapai tingkat yang lebih layak.
Peran nelayan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan Indonesia berbanding terbalik dengan kondisi kehidupan yang masih mereka hadapi. Mereka berada di garis depan dalam memanfaatkan, mengawasi, sekaligus menjaga laut nasional. Aktivitas melaut juga membantu memastikan ketersediaan pangan, menggerakkan ekonomi pesisir, dan mempertahankan kehadiran masyarakat Indonesia di berbagai wilayah perairan. Namun, kontribusi strategis tersebut belum sepenuhnya diikuti peningkatan kesejahteraan yang memadai.
Keprihatinan mengenai keadaan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas. Ia menilai kehidupan nelayan tidak banyak berubah selama hampir 80 tahun. Dalam rentang waktu tersebut, nelayan tetap menghadapi pendapatan yang tidak menentu, biaya operasional tinggi, keterbatasan akses terhadap modal, serta perlindungan sosial yang belum merata. Situasi itu membuat sebagian nelayan masih berada dalam kategori sangat miskin, meskipun pekerjaan mereka memiliki arti penting bagi negara.
Zulhas menggambarkan beratnya kondisi ekonomi tersebut melalui kebutuhan bantuan yang masih dialami banyak keluarga nelayan. Tidak sedikit nelayan yang kerap membutuhkan bantuan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Pada saat yang sama, mereka juga memerlukan bantuan tunai agar dapat menyekolahkan anak. Gambaran ini menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan nelayan bukan hanya berkaitan dengan penghasilan, tetapi juga menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan kesempatan keluarga untuk memperbaiki masa depan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam peluncuran Satuan Tugas Penanggulangan Kemiskinan dan Bantuan Langsung Bersyarat (Satgas P2BBL) di Auditorium Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Momentum itu menegaskan pentingnya kebijakan yang tidak berhenti pada bantuan jangka pendek. Perbaikan akses pembiayaan, pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan saat menghadapi cuaca buruk, serta penguatan rantai pemasaran diperlukan agar kontribusi nelayan terhadap Indonesia sejalan dengan peningkatan taraf hidup mereka.
Perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan nelayan memiliki alasan strategis yang berkaitan langsung dengan perlindungan sumber daya laut Indonesia. Nelayan bukan hanya kelompok yang menggantungkan pendapatan pada hasil tangkapan, melainkan juga pelaku utama yang beraktivitas di wilayah perairan nasional. Karena itu, penguatan kondisi ekonomi mereka dipandang penting agar mampu menjalankan pekerjaan secara berkelanjutan, menggunakan sarana yang memadai, serta menghadapi persaingan di sektor perikanan dengan lebih baik.
Zulhas menilai, nelayan yang berada dalam kondisi ekonomi lemah akan menghadapi kesulitan untuk bersaing dengan nelayan dari negara lain yang memiliki dukungan finansial lebih kuat. Keterbatasan modal dapat memengaruhi kemampuan memperoleh kapal, alat tangkap, teknologi navigasi, bahan bakar, dan fasilitas penyimpanan hasil laut. Perbedaan kapasitas tersebut pada akhirnya dapat menciptakan persaingan yang tidak seimbang, terutama ketika nelayan Indonesia harus berhadapan dengan pelaku perikanan yang memiliki kondisi usaha lebih mapan.
Dalam pernyataannya, Zulhas menyebut nelayan dari China, Vietnam, Thailand, dan Jepang sebagai kelompok yang dinilai lebih makmur serta memiliki kemampuan ekonomi lebih kuat. Ia mengaitkan kesenjangan tersebut dengan kekhawatiran bahwa nelayan Indonesia akan semakin sulit mempertahankan daya saing di laut yang menjadi bagian penting dari kekayaan nasional. Pernyataan itu tidak berarti menyimpulkan telah terjadi penguasaan tertentu atas laut Indonesia, tetapi menunjukkan perlunya perhatian terhadap posisi nelayan nasional dalam persaingan regional.
Peningkatan kesejahteraan nelayan dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan pendapatan rumah tangga, tetapi juga dengan kepentingan menjaga kekayaan laut Indonesia. Nelayan yang memiliki akses terhadap pembiayaan, perlindungan kerja, teknologi, dan pasar yang layak akan lebih mampu menjalankan kegiatan secara bertanggung jawab. Kebijakan yang memperkuat mereka dapat mendukung ketahanan ekonomi pesisir sekaligus memastikan bahwa masyarakat Indonesia tetap memiliki peran kuat dalam mengelola potensi perikanan nasional.
Pemerintah menargetkan peningkatan nilai tukar nelayan (NTN) dari kisaran 103 menjadi sedikitnya 120 pada tahun berikutnya. Sasaran tersebut menunjukkan upaya untuk memperbaiki daya beli, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada kegiatan penangkapan, budidaya, serta usaha perikanan lainnya. Kenaikan nilai tukar diharapkan dapat membuat hasil yang diterima nelayan lebih sebanding dengan biaya produksi dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.
Menurut keterangan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, salah satu langkah yang disiapkan ialah pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini diarahkan untuk membangun kawasan nelayan yang lebih tertata sekaligus memperkuat berbagai aspek pendukung, seperti fasilitas produksi, pengolahan hasil tangkapan, pemasaran, dan infrastruktur dasar. Dengan pengelolaan yang terintegrasi, nelayan diharapkan tidak hanya menjual hasil tangkapan dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga memperoleh nilai tambah dari kegiatan pascapanen.
Pemerintah juga menekankan penegakan hukum terhadap penyelundupan dan pencurian sumber daya laut. Praktik tersebut dinilai mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya diterima nelayan dan negara. Perlindungan wilayah perairan, pengawasan aktivitas perikanan, serta tindakan tegas terhadap pelanggaran menjadi bagian penting untuk memastikan kekayaan laut Indonesia dikelola secara legal dan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan memperluas manfaat sumber daya perikanan bagi pelaku usaha nasional, khususnya masyarakat pesisir.
Presiden menargetkan Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan terobosan besar-besaran pada tahun ini dan tahun depan. Arahan tersebut mencakup penguatan kebijakan, percepatan program pemberdayaan, dan pembenahan tata kelola sektor perikanan agar dampaknya lebih langsung dirasakan nelayan. Dalam rangkaian agenda itu, peningkatan nilai tukar nelayan menjadi sasaran utama, dengan target kenaikan dari sekitar 103 hingga minimal 120 pada tahun berikutnya sebagai ukuran penting perbaikan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | Bamsoet Dorong Reformasi Birokrasi Daerah Berorientasi Hasil dan Kesejahteraan Rakyat
