Jakarta | Sebanyak 9.505 personel gabungan dikerahkan pada Selasa, 20 Oktober 2026, untuk mengamankan rangkaian kegiatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pengamanan tersebut mencakup 26 kegiatan unjuk rasa serta 26 kegiatan masyarakat. Penempatan personel dilakukan dalam cakupan wilayah hukum Polda Metro Jaya, sehingga angka kegiatan itu tidak merujuk pada satu lokasi tertentu. Keterlibatan berbagai unsur ditujukan untuk mendukung pengamanan agar kegiatan dapat berlangsung tertib dan situasi tetap terkendali.
Personel yang dilibatkan berasal dari Polri, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta pengamanan dalam atau Pamdal. Polri menjadi unsur dengan jumlah terbesar, yakni 7.660 personel. TNI menurunkan 1.540 personel, sementara Pemprov DKI Jakarta mengerahkan 135 personel. Adapun Pamdal menyumbang 170 personel. Jika dijumlahkan, seluruh unsur tersebut mencapai total 9.505 personel yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan pengamanan pada hari itu.
Jumlah kegiatan yang cukup banyak membuat koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dari kesiapan pengamanan. Setiap unsur membawa peran masing-masing sesuai tugas dan kewenangannya, dengan pengaturan yang disesuaikan terhadap kebutuhan di lapangan. Pengerahan personel gabungan juga mencerminkan upaya membagi dukungan pengamanan untuk berbagai agenda yang berlangsung di wilayah berbeda, bukan memusatkan seluruh petugas pada satu titik. Rincian jumlah personel menunjukkan kontribusi masing-masing instansi dalam mendukung pengamanan.
Dengan total 52 agenda, yang terdiri atas kegiatan unjuk rasa dan kegiatan masyarakat, kesiapan personel menjadi perhatian dalam menjaga ketertiban umum. Kehadiran petugas di wilayah hukum Polda Metro Jaya diharapkan membantu mengantisipasi potensi gangguan sekaligus menjaga kelancaran aktivitas warga. Data pengerahan tersebut merangkum jumlah personel dari empat unsur yang terlibat, tanpa merinci lokasi atau bentuk pengamanan untuk setiap kegiatan. Informasi ini memberikan gambaran skala dukungan yang disiapkan pada Selasa tersebut.
Dalam memimpin apel kesiapan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto menegaskan bahwa pengamanan 26 aksi dan kegiatan warga harus mengedepankan pelayanan. Kehadiran aparat bukan untuk membatasi ruang gerak masyarakat, melainkan memastikan kegiatan berlangsung tertib dan warga dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman. Arahan tersebut menjadi landasan bagi personel yang bertugas untuk bersikap profesional, proporsional, serta menghormati hak setiap orang.
Dadang mengingatkan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin dalam kehidupan demokratis. Karena itu, pola pengamanan perlu memberi ruang bagi peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi, selama pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan dan kepentingan bersama. Personel diminta menjalankan tugas dengan pendekatan yang mengutamakan komunikasi dan pelayanan, serta menghindari tindakan yang dapat menghambat penyampaian pendapat secara sah.
Tujuan pengerahan aparat adalah menjaga agar kegiatan masyarakat dan penyampaian aspirasi dapat berlangsung aman, sekaligus memberi perlindungan kepada peserta, pengguna jalan, dan warga di sekitar lokasi. Pengaturan lapangan dilakukan untuk mengantisipasi gangguan serta membantu aktivitas umum tetap berjalan. Dengan demikian, pengamanan tidak semata-mata berorientasi pada pengendalian situasi, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berada di kawasan tersebut.
Dadang juga menekankan bahwa pengamanan merupakan bagian penting dari praktik negara demokrasi. Aparat bertugas menjaga ketertiban dan keamanan, sambil memastikan masyarakat tetap dapat menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat. Keseimbangan perlindungan kebebasan dan kepentingan publik menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas. Melalui arahan itu, seluruh personel diharapkan memahami bahwa pelayanan yang baik, sikap humanis, serta penghormatan terhadap hak warga merupakan unsur utama dalam menjaga situasi tetap kondusif selama aksi dan kegiatan berlangsung.
Dadang mengingatkan seluruh personel yang bertugas dalam pengamanan 26 aksi dan kegiatan warga di Jakarta agar tetap profesional dalam menjalankan tanggung jawab. Setiap petugas diminta menjaga sikap, mengendalikan emosi, dan tidak terpancing oleh situasi yang berkembang di lapangan. Ketegasan dalam bertugas, menurut arahan tersebut, perlu disertai kecermatan serta penghormatan terhadap hak warga. Karena itu, komunikasi harus menjadi langkah utama ketika petugas berhadapan dengan peserta kegiatan maupun masyarakat di sekitar lokasi. Pendekatan yang tenang dan humanis diharapkan membantu mencegah kesalahpahaman serta menjaga suasana tetap kondusif.
Dalam menghadapi dinamika kegiatan, tindakan aparat harus dilakukan secara terukur dan proporsional, sesuai tingkat kebutuhan serta keadaan yang dihadapi. Seluruh langkah juga harus mengikuti prosedur operasional standar yang berlaku. Arahan ini menegaskan bahwa pengamanan bukan semata-mata soal pengendalian situasi, melainkan juga pelayanan kepada masyarakat. Petugas ditempatkan di sejumlah titik kegiatan untuk membantu kelancaran aktivitas dan memberikan rasa aman, dengan mengedepankan dialog, komunikasi, serta cara-cara persuasif. Apabila muncul persoalan, personel diharapkan berupaya memahami situasi terlebih dahulu dan mencari penyelesaian melalui pembicaraan sebelum mengambil langkah lanjutan sesuai ketentuan.
Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi turut menekankan pentingnya sinergi TNI dan Polri dalam menjaga keamanan. Kerja sama dan koordinasi antarpersonel diperlukan agar pengamanan berlangsung tertib, efektif, serta tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Pada saat yang sama, warga perlu diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi secara tertib. Kehadiran aparat di sekitar lokasi kegiatan diharapkan mendukung kebebasan menyampaikan pendapat sekaligus menjaga ketertiban umum, bukan menghambat penyampaian aspirasi. Dengan komunikasi yang terbuka dan sikap saling menghormati, potensi ketegangan dapat dikelola secara lebih baik. Prinsip profesional, humanis, proporsional, dan sesuai prosedur menjadi pedoman bagi personel selama menjalankan tugas di lapangan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyampaikan bahwa pelayanan lalu lintas disiapkan untuk membantu menjaga mobilitas warga di tengah pelaksanaan berbagai aksi dan kegiatan masyarakat di Jakarta. Pengaturan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian agar pengguna jalan tetap dapat beraktivitas, sementara kegiatan yang berlangsung juga memperoleh pengamanan dan pelayanan yang diperlukan. Petugas akan memperhatikan kondisi di sekitar lokasi kegiatan serta perkembangan arus kendaraan, sehingga penanganan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
Rekayasa arus lalu lintas, menurut Budi, akan diterapkan secara situasional. Artinya, pengalihan atau penyesuaian arus tidak dilakukan dengan pola yang sama di setiap lokasi, melainkan mempertimbangkan kepadatan kendaraan, situasi kegiatan, dan kondisi aktual pada waktu pelaksanaan. Masyarakat yang melintas di sekitar titik kegiatan diimbau mengikuti arahan petugas serta rambu yang tersedia. Pengguna jalan juga sebaiknya memberi ruang bagi kendaraan darurat dan mengatur waktu perjalanan dengan mempertimbangkan kemungkinan perubahan arus.
Untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi lalu lintas maupun pengaturan di lapangan, warga dapat memantau akun media sosial resmi Polda Metro Jaya, yaitu @poldametrojaya dan @tmcpoldametro. Informasi melalui kanal tersebut dapat membantu masyarakat memilih rute dan menyesuaikan perjalanan sebelum berangkat. Apabila membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat menghubungi layanan polisi 110. Penyampaian informasi yang jelas dan pemanfaatan saluran resmi diharapkan membantu warga memperoleh panduan yang tepat, sekaligus mendukung kelancaran pelayanan selama kegiatan berlangsung.
Budi menegaskan bahwa pelayanan yang diberikan diarahkan agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan aman, tertib, dan damai. Pada saat yang sama, pelaksanaan kegiatan diharapkan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Karena itu, koordinasi petugas, kepatuhan peserta terhadap arahan, serta perhatian pengguna jalan terhadap informasi resmi menjadi unsur penting. Dengan penyesuaian berdasarkan keadaan sebenarnya, pengamanan dan pelayanan lalu lintas diharapkan dapat berjalan seimbang: warga tetap memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, sementara mobilitas dan kegiatan sehari-hari masyarakat di Jakarta tetap diperhatikan.
Baca juga: TNI Kerahkan 308 Personel Tambahan, Total 1.138 Personel Penyuluh Perkuat Penanganan Karhutla | Pengamanan Lahan Dipersoalkan, Warga Gubeng Tantang Pemkot Surabaya Buka Dasar Hukumnya | Panglima TNI Kunjungi ITS Giuseppe Garibaldi di Jakarta
