Jakarta | Polda Metro Jaya meningkatkan penanganan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan ANW terhadap Betrand Peto, yang juga dikenal dengan alias BP, dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Perubahan status perkara tersebut berlaku sejak 27 Oktober 2026. Keterangan mengenai perkembangan ini disampaikan Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya AKBP Onkoseno Grandiarso pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Peningkatan tahap menunjukkan bahwa perkara kini ditangani dalam proses penyidikan, yakni tahapan yang berfokus pada pengumpulan dan pengujian bukti untuk membuat terang dugaan tindak pidana serta mengidentifikasi peristiwa yang dilaporkan. Sebelumnya, proses penyelidikan dilakukan untuk menilai apakah suatu peristiwa yang dilaporkan memiliki dugaan unsur pidana sehingga dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pergantian tahap itu merupakan perkembangan prosedural dalam penanganan laporan.
Namun, peningkatan status perkara tidak dapat dimaknai sebagai kesimpulan bahwa dugaan yang dilaporkan telah terbukti. Langkah tersebut juga bukan penetapan mengenai kesalahan, pertanggungjawaban pidana, ataupun status hukum Betrand Peto sebagai pihak terlapor. Penilaian atas perkara tetap bergantung pada proses hukum dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik.
Dalam tahap penyidikan, aparat dapat melanjutkan pemeriksaan dan pengumpulan bahan yang relevan sesuai ketentuan hukum. Setiap perkembangan berikutnya perlu dibedakan dari keputusan akhir mengenai perkara. Hingga informasi yang disampaikan pada 30 Oktober 2026, keterangan yang tersedia menegaskan bahwa laporan ANW telah naik tahap sejak 27 Oktober, tanpa menyatakan adanya kesimpulan final mengenai substansi dugaan tersebut.
Dalam proses pendalaman dugaan perkara yang dilaporkan ANW, penyidik telah meminta keterangan dari sejumlah pihak. Mereka yang dimintai keterangan mencakup korban, para saksi, serta pihak terlapor yang dalam keterangan kepolisian disebut ABT alias BP. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya mengumpulkan informasi mengenai peristiwa yang dilaporkan dan menguji kesesuaian keterangan dari masing-masing pihak. Keterangan yang diperoleh akan ditelaah bersama bahan lain yang relevan sebelum penyidik menentukan langkah berikutnya sesuai prosedur.
Selain meminta keterangan, penyidik juga mengamankan atau mendalami sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan laporan. Bahan yang disebut meliputi hasil visum, rekaman kamera pengawas atau CCTV dari lokasi kejadian, dokumentasi luka, serta percakapan melalui media sosial. Masing-masing bahan dapat membantu penyidik menyusun gambaran mengenai waktu, tempat, dan keadaan yang dilaporkan. Pemeriksaan terhadap rekaman, dokumentasi, dan percakapan juga perlu dilakukan dengan memperhatikan konteks serta kaitannya dengan keterangan para pihak. Hasil visum, misalnya, merupakan salah satu bahan pemeriksaan yang dapat dianalisis lebih lanjut, bukan kesimpulan tersendiri mengenai siapa yang bertanggung jawab.
Pengumpulan bukti dan pemeriksaan tersebut berlangsung dalam rangka penyidikan, setelah dugaan kasus dinaikkan ke tahap tersebut. Pada tahap ini, penyidik masih mendalami informasi dan menilai relevansi setiap bahan yang telah diperoleh. Karena itu, keberadaan suatu dokumen, rekaman, atau keterangan tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan pihak tertentu. Penilaian atas perkara perlu bertumpu pada keseluruhan bukti dan proses hukum yang berlaku, termasuk kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan. Informasi mengenai perkembangan selanjutnya dapat disampaikan oleh kepolisian seiring berlangsungnya pemeriksaan. Pendekatan ini penting agar pemberitaan tetap membedakan dugaan yang sedang diselidiki dan fakta yang telah dinyatakan melalui proses hukum. Sampai proses tersebut berjalan, uraian mengenai bukti sebaiknya dipahami sebagai bagian dari pendalaman penyidik, bukan putusan atau penetapan tanggung jawab.
Setelah dugaan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ANW dinaikkan ke tahap penyidikan, penyidik masih perlu melengkapi rangkaian pemeriksaan untuk memperjelas peristiwa yang dilaporkan. Tahap ini berfokus pada pengumpulan keterangan dan bukti yang relevan, termasuk dengan meminta penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak yang berkaitan. Pemeriksaan lanjutan menjadi bagian dari proses untuk menyusun gambaran perkara secara lebih utuh, berdasarkan informasi yang dapat diuji dan dicatat secara resmi.
Penyidik berencana memeriksa kembali ANW sebagai korban. Keterangan tambahan diperlukan untuk mendalami informasi yang telah disampaikan sebelumnya dan memastikan setiap bagian yang berkaitan dengan laporan dapat ditindaklanjuti. Pemeriksaan dilakukan dalam kerangka penyidikan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan pembuktian serta prosedur yang berlaku. Informasi mengenai waktu dan pelaksanaan pemeriksaan tidak dapat dianggap sebagai penentu hasil perkara, melainkan bagian dari proses pengumpulan keterangan.
Selain korban, penyidik juga akan meminta keterangan dari para saksi. Pemeriksaan saksi dapat membantu menjelaskan konteks kejadian, urutan peristiwa, atau informasi lain yang relevan dengan laporan. Keterangan mereka akan dinilai bersama bahan yang telah diperoleh, bukan secara terpisah. Penyidik juga berencana memeriksa kembali pihak terlapor untuk memperoleh penjelasan terkait dugaan yang sedang diselidiki. Pada tahap ini, pemeriksaan terhadap para pihak merupakan upaya menghimpun keterangan dari berbagai sisi.
Onkoseno menyampaikan bahwa status hukum pihak terlapor akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti. Dengan demikian, status tersebut belum dapat dipastikan hanya dari peningkatan perkara ke tahap penyidikan. Penyidik perlu menilai seluruh keterangan dan bukti yang terkumpul sesuai ketentuan. Penilaian itu menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan perkara, tanpa mendahului kesimpulan mengenai siapa yang bertanggung jawab. Hingga proses pemeriksaan dan pengumpulan bukti berjalan, informasi yang disampaikan kepada publik perlu dibatasi pada perkembangan yang telah dikonfirmasi. Perkembangan lanjutan akan bergantung pada hasil penyidikan, termasuk kelengkapan bahan pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan korban, saksi, dan terlapor.
ANW, perempuan berusia 26 tahun, dilaporkan membuat laporan kepada pihak kepolisian pada 12 September 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual yang menurut keterangan sumber terjadi di sebuah klub malam di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Informasi yang tersedia menyebut peristiwa itu diduga berlangsung pada Sabtu dini hari, tetapi tidak mencantumkan tanggal kejadian secara spesifik. Karena itu, waktu kejadian belum dapat dipastikan lebih terperinci berdasarkan keterangan tersebut.
Menurut isi laporan yang dikutip sumber, peristiwa bermula ketika tangan ANW disebut tiba-tiba ditarik oleh terlapor di depan pintu toilet. ANW mengaku mengalami dugaan pelecehan seksual dan kekerasan fisik dalam kejadian itu. Uraian tersebut merupakan keterangan yang disampaikan dalam laporan atau diberitakan oleh sumber, sehingga belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan mengenai peristiwa maupun pihak yang dilaporkan. Penanganan perkara oleh kepolisian diperlukan untuk menelusuri kronologi dan memeriksa keterangan yang berkaitan.
Sumber juga menyebut ANW memiliki hasil visum yang menunjukkan adanya luka lebam pada wajah dan leher. Informasi mengenai hasil pemeriksaan medis itu menjadi bagian dari keterangan yang dilaporkan, bukan penetapan tersendiri tentang bagaimana luka tersebut terjadi atau siapa yang menyebabkannya. Pemeriksaan lebih lanjut dapat mencakup pencocokan keterangan ANW dengan bukti medis serta informasi lain yang relevan. Pada tahap ini, rincian yang dapat disampaikan terbatas pada isi laporan dan keterangan sumber, sementara seluruh dugaan tetap perlu diuji dalam proses penyelidikan. Penyampaian identitas ANW hanya menggunakan inisial sesuai informasi yang tersedia, dan kronologi di atas merujuk pada laporan yang diberitakan, bukan pada putusan hukum. Dengan demikian, peristiwa yang disebut berlangsung di SCBD masih perlu dijelaskan melalui pemeriksaan resmi. Keterangan mengenai dugaan penarikan tangan, pelecehan, kekerasan fisik, dan luka lebam harus terus diatribusikan kepada pelapor atau sumber, serta tidak dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti.
Baca juga: Dugaan Sewa Kios Tak Masuk Kas Desa, Kades Mander Tuban Dilaporkan | Janji Keuntungan dan Pemberangkatan Umrah Dipersoalkan, Dugaan Investasi MCI Tuban Dilaporkan | Ketika Luka Menjadi Barang Bukti: Dedy Luqman Hakim Bongkar Titik Kritis Visum dalam Perkara Kekerasan
