JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono dalam sebuah pertemuan di kediamannya, Hambalang, Jawa Barat. Pertemuan tersebut berlangsung pada sore hari dan menjadi bagian dari agenda Presiden untuk membahas penguatan komunikasi pemerintah kepada publik.
Informasi mengenai pertemuan itu disampaikan melalui unggahan resmi Sekretariat Kabinet yang dikutip dari Jakarta. Dalam unggahan tersebut, pertemuan Prabowo bersama pimpinan Bakom menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pentingnya penyampaian informasi yang terarah, terbuka, dan mudah dipahami masyarakat. Kehadiran dua pejabat utama Bakom turut menegaskan bahwa lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung koordinasi komunikasi pemerintahan.
Agenda pembahasan berfokus pada upaya memperkuat peran Bakom RI dalam mengelola dan menyampaikan pesan-pesan pemerintah. Penguatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai kebijakan, program, serta langkah pemerintah dapat diterima masyarakat secara lebih cepat dan utuh. Selain itu, komunikasi yang terkoordinasi dinilai penting untuk mencegah kesimpangsiuran informasi di tengah meningkatnya kebutuhan publik terhadap penjelasan resmi.
Pertemuan di Hambalang juga mencerminkan upaya membangun pola komunikasi pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat. Melalui pendekatan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan publik, pemerintah diharapkan mampu menjelaskan berbagai kebijakan dengan bahasa yang jelas serta membuka ruang bagi penyampaian aspirasi. Dalam konteks ini, Bakom tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penghubung pemerintah dan masyarakat.
Penguatan komunikasi tersebut menjadi semakin relevan karena kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diterima. Pesan yang konsisten, akurat, dan disampaikan melalui saluran yang tepat dapat membantu masyarakat memahami arah pemerintahan Presiden Prabowo. Pertemuan dengan Syahganda Nainggolan dan Fadli Tri Hartono menjadi langkah awal untuk menyelaraskan strategi komunikasi pemerintah dengan tujuan membangun hubungan publik yang lebih efektif.
Presiden Prabowo Subianto membahas penguatan komunikasi pemerintah bersama jajaran Bakom. Pembahasan tersebut menyoroti pentingnya penyampaian informasi mengenai program pemerintah, capaian yang telah diraih, serta manfaatnya bagi masyarakat. Komunikasi yang baik diperlukan agar masyarakat dapat memahami apa yang sedang dikerjakan pemerintah dan bagaimana berbagai kebijakan diarahkan untuk menjawab kebutuhan publik.
Dalam pembahasan itu, Prabowo mengarahkan agar komunikasi pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Penyampaian informasi tidak seharusnya menggunakan istilah yang berlebihan atau penjelasan yang terlalu rumit, terutama ketika informasi tersebut ditujukan kepada masyarakat luas. Bahasa yang mudah dipahami akan membantu mengurangi kesalahpahaman sekaligus memperkuat hubungan komunikasi pemerintah dan masyarakat.
Bakom memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi tersebut secara terarah. Tugasnya bukan hanya memberitahukan hal-hal yang telah dikerjakan oleh pemerintah, tetapi juga menjelaskan capaian dan manfaatnya kepada masyarakat. Dengan demikian, informasi publik tidak berhenti pada pemberitaan mengenai kegiatan atau hasil kerja, melainkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai arti dari setiap langkah pemerintah.
Selain menyampaikan pelaksanaan dan hasil kebijakan, Bakom juga perlu menerangkan arah serta pemikiran yang melandasi setiap kebijakan. Penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan membantu masyarakat memahami alasan pemerintah mengambil suatu langkah. Pendekatan ini membuat komunikasi pemerintah menjadi lebih substantif, karena masyarakat tidak hanya mengetahui apa yang dilakukan, tetapi juga memahami arah pemikiran di baliknya.
Penguatan komunikasi tersebut diharapkan dapat menciptakan penyampaian informasi yang lebih terbuka, konsisten, dan mudah diterima. Melalui penjelasan yang sederhana serta mencakup program, capaian, manfaat, arah, dan dasar pemikiran kebijakan, pemerintah dapat membangun pemahaman publik secara lebih baik. Arahan Presiden menjadi landasan bagi Bakom untuk menjalankan komunikasi yang informatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa peran Bakom tidak boleh berhenti pada penyampaian informasi mengenai kebijakan pemerintah. Komunikasi publik perlu dibangun sebagai proses dua arah yang memungkinkan pemerintah menjelaskan agenda dan keputusan secara jelas, sekaligus menerima tanggapan dari masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, Bakom diharapkan menjadi penghubung yang aktif pemerintah dan publik, bukan sekadar saluran distribusi pesan resmi.
Presiden juga meminta Bakom mendengar berbagai masukan, keluhan, serta kritik yang muncul di tengah masyarakat. Setiap aspirasi perlu dicatat, dipahami konteksnya, dan diteruskan kepada kementerian atau lembaga terkait untuk memperoleh tindak lanjut. Jika diperlukan, informasi tersebut juga harus sampai kepada Presiden agar pemerintah memiliki gambaran yang utuh mengenai dampak kebijakan dan persoalan yang dihadapi warga di lapangan.
Pola komunikasi semacam ini diharapkan berlangsung secara terbuka, dialogis, dan berkesinambungan. Pemerintah perlu membangun ruang interaksi yang melibatkan aparatur negara, media, serta masyarakat secara seimbang. Media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan menguji penjelasan pemerintah, sedangkan masyarakat perlu memperoleh kesempatan untuk bertanya, menyampaikan pengalaman, serta memberikan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan.
Melalui komunikasi dua arah, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan informasi dan mencegah munculnya pemahaman yang sepotong-sepotong. Masyarakat diharapkan mampu memahami kebijakan serta pemikiran Presiden secara lebih utuh, termasuk alasan, tujuan, dan tantangan pelaksanaannya. Pada saat yang sama, pemerintah dapat memastikan bahwa suara publik benar-benar didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Penguatan fungsi Bakom menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan, meningkatkan kualitas pelayanan informasi, dan menjaga hubungan yang sehat negara dan masyarakat.
Pengangkatan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia dan Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala Bakom RI menjadi konteks penting dalam pembahasan mengenai penguatan komunikasi pemerintah. Keduanya memperoleh mandat melalui pelantikan yang dilakukan Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026 tentang pengangkatan kepala dan wakil kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Keputusan presiden itu ditetapkan di Jakarta pada 1 Oktober 2026, sehari sebelum pelantikan berlangsung. Dengan dasar hukum tersebut, Syahganda dan Fadli secara resmi menempati posisi masing-masing dalam struktur kepemimpinan Bakom RI.
Syahganda menjalankan tugas sebagai Kepala Bakom RI, sedangkan Fadli mendampingi sebagai Wakil Kepala Bakom RI. Penetapan keduanya menjadi bagian dari penyusunan kepemimpinan lembaga yang menangani komunikasi pemerintah. Posisi tersebut juga berkaitan langsung dengan pembahasan penguatan komunikasi pemerintah bersama Presiden Prabowo, sebagaimana terlihat dari agenda pertemuan dengan kepala dan wakil kepala Bakom.
Dalam kesempatan yang sama, Syahganda menggantikan Muhammad Qodari sebagai Kepala Bakom RI. Muhammad Qodari dilantik untuk menempati jabatan baru sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden merangkap anggota. Pergantian tersebut berlangsung bersamaan dengan pengangkatan Syahganda dan Fadli, sehingga pelantikan pada 2 Oktober 2026 sekaligus menandai perubahan susunan pejabat dalam lingkup komunikasi pemerintah.
