Jakarta | Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui tawaran bantuan dari negara lain untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Persetujuan tersebut membuka jalan bagi pembahasan lebih lanjut mengenai kemungkinan dukungan yang ditawarkan, tetapi belum berarti bantuan itu telah diterima atau mulai disalurkan. Pemerintah masih melanjutkan proses pembahasan melalui tahapan yang sesuai, termasuk pembicaraan teknis antarpihak terkait.
Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, yang dikenal sebagai Tata, menyampaikan informasi tersebut di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober. Ia menjelaskan bahwa tawaran bantuan telah dibicarakan dan prosesnya kini berlanjut pada tingkat teknis. Pernyataan itu menegaskan adanya persetujuan Presiden untuk membahas tawaran yang tersedia, sekaligus menunjukkan bahwa tindak lanjutnya masih berlangsung dan belum dapat dipahami sebagai keputusan mengenai pelaksanaan bantuan tertentu.
Dalam proses berikutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disebut menangani pembahasan teknis terkait tawaran tersebut. Peran ini menempatkan BNPB sebagai pihak yang membahas aspek operasional dan kebutuhan penanganan karhutla bersama pihak-pihak terkait. Pemerintah belum menguraikan bentuk dukungan yang ditawarkan maupun negara yang mengajukannya. Karena itu, rincian mengenai jenis bantuan, mekanisme pelaksanaan, atau waktu penyaluran belum dapat dipastikan berdasarkan keterangan yang disampaikan. Informasi yang tersedia sejauh ini terbatas pada persetujuan untuk membahas tawaran, serta kelanjutan proses di tingkat teknis. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah tetap menjadi latar dari pembahasan tersebut. Perkembangan selanjutnya bergantung pada hasil pembicaraan teknis, termasuk penilaian terhadap kebutuhan dan pengaturan yang relevan. Sampai ada keterangan lebih lanjut, persetujuan Presiden sebaiknya dipahami sebagai dukungan terhadap proses pembahasan, bukan konfirmasi bahwa bantuan asing sudah diterima. Pemerintah belum menyebutkan pula apakah pembicaraan tersebut akan menghasilkan bentuk kerja sama tertentu. Dengan demikian, perkembangan yang dapat dipastikan adalah persetujuan Prabowo dan penugasan BNPB untuk membahas aspek teknisnya.
Dalam penanganan kabut asap lintas batas, negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi melalui ASEAN Coordination Centre for Transboundary Haze Pollution Control atau ACC THP. Pusat koordinasi ini mendukung kerja sama antarnegara anggota ketika kebakaran lahan dan hutan menimbulkan dampak yang melampaui batas wilayah. Mekanisme tersebut menjadi saluran untuk berbagi informasi, menyelaraskan komunikasi, serta memantau situasi yang berkembang. Dengan adanya pusat koordinasi, negara anggota dapat menyampaikan kondisi di wilayahnya dan mengetahui perkembangan di kawasan. Kerja sama ini penting karena kabut asap dapat bergerak melintasi perbatasan, sementara penanganannya membutuhkan informasi yang dapat dipertukarkan secara tepat waktu dan koordinasi yang melibatkan negara-negara terkait.
Mekanisme ASEAN juga menetapkan kriteria yang perlu dipenuhi ketika kabut lintas batas melanda negara anggota. Kriteria itu menjadi acuan dalam menentukan bagaimana koordinasi dan pelaporan dilakukan, agar respons dapat berjalan melalui prosedur yang disepakati bersama. Negara anggota perlu menyampaikan informasi mengenai keadaan yang dihadapi serta langkah yang sedang ditempuh. Melalui proses ini, ACC THP dapat menjadi titik penghubung bagi komunikasi di tingkat regional, tanpa mengesampingkan tanggung jawab masing-masing negara dalam mengendalikan kebakaran dan dampaknya. Pengaturan bersama tersebut membantu memastikan bahwa perkembangan penanganan tidak hanya diketahui secara nasional, tetapi juga dapat dipahami oleh negara anggota lain yang berpotensi terdampak. Tata menjelaskan bahwa Indonesia telah memenuhi kewajiban pelaporan secara berkala dalam kerangka koordinasi tersebut.
Menurut Tata, Indonesia secara rutin membagikan data tentang situasi, perkembangan, serta langkah penanganan yang dilakukan. Pelaporan berkala ini menjadi bagian dari pelaksanaan kewajiban Indonesia sekaligus mendukung pertukaran informasi di negara anggota ASEAN. Data yang disampaikan memberi gambaran mengenai kondisi terkini dan upaya yang telah dijalankan, sehingga pihak terkait dapat mengikuti penanganan dari waktu ke waktu. Tata juga menyebut bahwa laporan terakhir yang diterimanya menunjukkan adanya kemajuan. Keterangan tersebut menandai perkembangan dalam pelaporan yang diterima, tetapi tidak disertai rincian mengenai ukuran ataupun bentuk kemajuan itu. Dengan demikian, informasi yang tersedia menegaskan bahwa kanal pelaporan tetap berjalan dan Indonesia terus menyampaikan pembaruan kepada mekanisme regional ASEAN.
Sejak Agustus, Sekretariat ASEAN yang menjalankan fungsi sebagai kantor interim ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution (ACC THP) telah menetapkan status siaga 3 terkait kabut lintas batas di Asia Tenggara. Penetapan ini menandai bahwa isu kabut asap telah dipantau dalam kerangka regional, bukan hanya sebagai persoalan yang terbatas pada wilayah satu negara. Status tersebut menjadi konteks penting dalam pembahasan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama ketika dampak asap bergerak melampaui batas administratif dan memengaruhi masyarakat di negara lain.
Keterangan yang disampaikan menyebutkan bahwa kabut asap akibat karhutla di Indonesia turut menyelimuti negara-negara tetangga, yakni Malaysia, Filipina, dan Thailand. Penyebaran tersebut memperlihatkan sifat lintas batas dari dampak karhutla, yang dapat dirasakan di kawasan sekitar meskipun titik kebakaran berada di dalam wilayah Indonesia. Kondisi ini juga menjelaskan mengapa pemantauan melalui mekanisme ASEAN relevan: informasi dan status kesiagaan regional dapat membantu menggambarkan perkembangan kabut, sekaligus menempatkan kejadian di Indonesia dalam konteks hubungan antarnegara di Asia Tenggara.
Pemerintah Indonesia, menurut keterangan sumber, menaruh perhatian pada negara-negara kawasan yang terdampak kabut asap. Perhatian tersebut menunjukkan bahwa dampak terhadap negara tetangga turut menjadi bagian dari pertimbangan dalam merespons karhutla, selain dampaknya di dalam negeri. Namun, keterangan mengenai perhatian itu tidak dengan sendirinya memastikan adanya bentuk bantuan, keputusan operasional, atau kesepakatan tambahan dengan negara-negara tersebut. Karena itu, penjelasan mengenai status siaga 3 dan negara yang terdampak perlu dibedakan dari informasi tentang langkah kebijakan tertentu. Pemahaman yang cermat atas konteks ini membantu pembaca melihat bahwa persoalan karhutla memiliki dimensi regional, sementara rincian tindakan pemerintah tetap merujuk pada hal-hal yang telah dinyatakan secara jelas.
Upaya penanganan karhutla yang dijelaskan Tata mencakup pengerahan ribuan personel untuk memadamkan api di titik-titik kebakaran. Pengerahan ini menjadi bagian dari respons terhadap kebakaran yang tersebar dan membutuhkan penanganan langsung di lapangan. Personel berupaya menjangkau titik api serta mendukung pekerjaan pemadaman agar penanganan dapat dilakukan secara terkoordinasi. Selain tenaga di darat, pemerintah juga mengirim helikopter dan pesawat. Sarana udara tersebut digunakan untuk melakukan water bombing, yakni menjatuhkan air pada area yang terbakar, serta mendukung operasi modifikasi cuaca. Kombinasi pengerahan petugas, penggunaan armada udara, dan upaya modifikasi cuaca menunjukkan bahwa penanganan dilakukan melalui beberapa cara sekaligus, dengan perhatian pada api dan titik-titik karhutla yang perlu ditangani.
Menurut Tata, penanganan di lapangan melibatkan berbagai unsur yang bekerja bersama. Pemadam kebakaran, badan penanggulangan bencana, militer, dan polisi berkoordinasi untuk menangani api serta titik kebakaran. Kerja sama lintas lembaga ini diperlukan dalam menjalankan upaya pemadaman, baik melalui dukungan personel maupun pelaksanaan operasi yang telah disiapkan. Ribuan personel yang dikerahkan tidak bekerja secara terpisah; upaya mereka menjadi bagian dari respons bersama untuk menghadapi kebakaran. Dukungan helikopter dan pesawat juga melengkapi pekerjaan tersebut, termasuk untuk water bombing dan operasi modifikasi cuaca. Dengan melibatkan unsur sipil dan aparat, penanganan diarahkan pada pengendalian api di titik-titik karhutla. Tata menggambarkan pengerahan dan koordinasi tersebut sebagai bagian dari usaha Indonesia untuk menangani kebakaran yang masih berlangsung.
Tantangan penanganan semakin besar karena kebakaran di sejumlah wilayah telah berlangsung sejak bulan sebelumnya.
Baca juga: Hercules TNI AU Kembali Tiba di Lanud Sjamsudin Noor, Bawa Ratusan APD Bantuan Kemhan RI dan Masker Dari Puskes TNI AU Untuk Perkuat Penanganan Karhutla Kalsel | Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla | Menembus Langit Banua, Hercules TNI AU Bawa Bantuan Presiden RI untuk Penanganan Karhutla di Kalimantan Selatan
