Jakarta | Indonesia kini menguasai sekitar 60 persen pasokan nikel dunia setelah kapasitas pengolahan di dalam negeri meningkat secara signifikan. Capaian tersebut menandai perubahan penting dalam peran Indonesia di industri nikel global. Negara ini tidak lagi hanya dikenal sebagai penghasil bijih, tetapi juga sebagai pusat produksi nikel olahan yang memasok kebutuhan berbagai sektor, termasuk industri baja tahan karat dan ekosistem kendaraan listrik.
Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) mencatat, produksi nasional mencapai 2,5 juta ton nikel dalam bentuk produk intermediate atau setengah jadi sepanjang 2025. Dari jumlah itu, sekitar 2,05 juta ton berasal dari nickel pig iron (NPI), ferronickel (FeNi), dan matte. Sementara itu, 450 ribu ton lainnya diproduksi dalam bentuk mixed hydroxide precipitate (MHP) dan nikel sulfat. Komposisi tersebut menunjukkan semakin beragamnya produk yang dihasilkan oleh industri pengolahan nikel nasional.
Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah menyatakan bahwa Indonesia telah menempati posisi sebagai pemasok nikel terbesar di dunia. Pernyataan itu mencerminkan besarnya kontribusi produksi nasional terhadap ketersediaan bahan baku nikel global, sekaligus memperlihatkan dampak kebijakan yang mendorong pengolahan mineral di dalam negeri. Peningkatan produksi produk setengah jadi juga berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri berbasis nikel.
Pencapaian tersebut tidak terlepas dari beroperasinya berbagai fasilitas pemurnian dan pemrosesan atau smelter di sejumlah wilayah Indonesia. Fasilitas pirometalurgi mengolah bijih melalui proses bersuhu tinggi untuk menghasilkan produk seperti NPI, FeNi, dan matte. Di sisi lain, fasilitas hidrometalurgi menggunakan tahapan pelindian dan pemurnian untuk memproduksi MHP serta nikel sulfat. Keberadaan kedua jenis teknologi itu memperluas kapasitas industri nasional dan mendukung peningkatan nilai tambah komoditas nikel sebelum dipasarkan ke pasar internasional.
Kapasitas fasilitas pemurnian nikel di Indonesia telah mencapai 2,7 juta ton nikel (Ni) pada 2025. Perkembangan ini menunjukkan bertambahnya kemampuan industri nasional untuk mengolah bahan baku nikel melalui berbagai fasilitas pemurnian. Kapasitas tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam peningkatan produksi produk olahan nikel di dalam negeri, karena pemurnian menyediakan ruang produksi yang lebih besar untuk menghasilkan komoditas dengan tingkat pengolahan yang beragam.
Pengolahan nikel di Indonesia didukung oleh dua jalur teknologi smelter, yaitu pirometalurgi dan hidrometalurgi. Pirometalurgi menggunakan proses berbasis panas untuk mengolah bahan baku, sedangkan hidrometalurgi memanfaatkan proses berbasis larutan kimia. Kedua teknologi ini memiliki karakteristik pengolahan yang berbeda dan digunakan untuk menghasilkan jenis produk olahan yang berbeda pula, sesuai dengan bahan baku serta rancangan fasilitasnya.
Jalur pirometalurgi mendukung produksi lain nickel pig iron (NPI), feronikel (FeNi), dan matte. NPI dan FeNi merupakan produk yang berkaitan dengan pengolahan bijih melalui proses suhu tinggi, sementara matte menjadi salah satu bentuk produk dari pengolahan nikel. Rangkaian produk tersebut memperlihatkan bahwa fasilitas pemurnian tidak hanya menghasilkan satu jenis komoditas, melainkan mencakup beberapa keluaran sesuai teknologi dan proses yang diterapkan.
Sementara itu, hidrometalurgi menghasilkan produk seperti mixed hydroxide precipitate (MHP) dan nikel sulfat. MHP merupakan produk yang dapat diproses lebih lanjut, sedangkan nikel sulfat termasuk produk olahan yang digunakan dalam rantai industri berbasis nikel. Dengan kapasitas pemurnian sebesar 2,7 juta ton Ni pada 2025, keberadaan kedua jalur tersebut memperkuat kemampuan produksi olahan nikel nasional melalui kombinasi produk NPI, FeNi, matte, MHP, dan nikel sulfat. Rincian ini menjadi dasar untuk memahami capaian pasokan Indonesia dari sisi kapasitas dan ragam hasil pengolahan.
Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) memproyeksikan produksi nikel olahan Indonesia pada 2026 mengalami penurunan sekitar 3,5 hingga 4 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Pada 2025, total produksi diperkirakan mencapai 2,5 juta ton nikel (Ni). Dengan demikian, proyeksi 2026 merujuk pada volume produksi aktual yang berpotensi lebih rendah daripada angka tersebut, bukan pada kapasitas terpasang seluruh fasilitas pengolahan.
Perubahan itu dapat dipengaruhi oleh dinamika operasional smelter, penyesuaian pasokan bijih, pemeliharaan fasilitas, serta proses optimalisasi sejumlah proyek yang masih berada dalam tahap pengembangan. Karena itu, penurunan produksi pada 2026 tidak serta-merta menunjukkan pelemahan jangka panjang industri nikel nasional. Angka tersebut menggambarkan perkiraan output dalam satu tahun tertentu, sementara kapasitas industri dapat terus bertambah seiring beroperasinya fasilitas baru.
Arif Perdana Kusumah berpandangan bahwa kapasitas produksi diperkirakan kembali meningkat pada 2027. Salah satu pendorong utamanya adalah masuknya proyek-proyek smelter nikel hidrometalurgi berbasis high pressure acid leach (HPAL) ke tahap komisioning dan operasi penuh. Teknologi ini berperan penting dalam mengolah bijih nikel kadar rendah menjadi produk termasuk mixed hydroxide precipitate (MHP), yang dibutuhkan dalam rantai pasok bahan baku baterai.
Pada akhir 2027, kapasitas produksi MHP Indonesia diperkirakan meningkat signifikan dan melampaui 900 ribu ton nikel. Proyeksi tersebut merupakan ukuran kapasitas yang dapat tersedia setelah berbagai proyek berjalan, sehingga tidak boleh disamakan dengan volume produksi 2026 sebesar total output tahunan. Kapasitas MHP di atas 900 ribu ton menunjukkan potensi kemampuan produksi fasilitas, sedangkan angka 2026 menunjukkan realisasi atau perkiraan produksi pada periode tertentu. Perbedaan ini penting untuk membaca arah pertumbuhan industri secara tepat, terutama ketika proyek HPAL memasuki tahap operasi komersial dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok nikel olahan global.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan kebijakan yang lebih terukur untuk produksi bijih nikel melalui rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah tidak membuka ruang bagi kenaikan produksi bijih nikel secara signifikan. Penambahan hanya dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan smelter yang masih mengalami kekurangan pasokan, sehingga peningkatan kapasitas tambang tetap sejalan dengan kemampuan pengolahan di dalam negeri.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara ESDM Tri Winarno menyampaikan bahwa RKAB nikel 2026 berada pada kisaran 260-270 juta ton per tahun. Angka tersebut menjadi dasar awal untuk mengatur keseimbangan produksi tambang dan kebutuhan industri pengolahan. Revisi atau penambahan kuota tidak diberikan secara otomatis kepada seluruh pelaku usaha. Pemerintah akan membandingkan total kebutuhan smelter dengan jumlah produksi yang telah tercakup dalam RKAB yang disetujui, kemudian menentukan apakah masih terdapat kekurangan pasokan yang perlu dipenuhi.
Penyesuaian kuota dapat berlaku untuk bijih limonit maupun saprolit, bergantung pada spesifikasi teknologi dan kebutuhan masing-masing smelter. Pendekatan ini diperlukan karena setiap fasilitas pengolahan memiliki karakteristik bahan baku yang berbeda. Melalui evaluasi selektif, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan kapasitas tambang dan kebutuhan pabrik sekaligus mencegah oversupply yang berpotensi menekan harga nikel. Pelaku usaha masih dapat mengajukan revisi atau penambahan kuota hingga 31 Juli 2026. Namun, pengajuan tersebut belum menjamin persetujuan, karena keputusan akhir tetap bergantung pada hasil evaluasi pemerintah terhadap kebutuhan smelter, ketersediaan pasokan, serta kondisi produksi nasional.
Baca juga: Pastikan Pasokan Air Tetap Siaga, Satgas Pam Irigasi Embung Jokowi Lanud Sjamsudin Noor Rawat Kesiapan Pompa Untuk Penanganan Karhutla | Pasokan Beras ASN Tiba di Yahukimo, Diangkut Hercules C-130 TNI AU
